Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan EKMA4214 Manajemen Sumber Daya Manusia Beserta Kunci Jawaban
Soal UT Ilmu Pemerintahan EKMA4214 Manajemen Sumber Daya Manusia lengkap dengan kunci jawabannya kami bagikan untuk Anda Mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Ilmu Pemerintahan yang saat ini sedang menempuh pendidikan pada semester 4. Pada artikel yang lalu, kami telah berbagi Soal UT Ilmu Pemerintahan Semester 4 yaitu Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4309 Manajemen Konflik yang juga bisa Anda pelajari.
Kita tahu bahwa tak lama lagi kegiatan Ujian Akhir Semester atau UAS akan dilaksanakan. Dan tentunya kami sangat tahu bahwa Anda sangat mengharapkan mendapatkan nilai yang bagus dan bisa lulus dengan predikat nilai bagus. Namun tentunya semua itu perlu kerja keras, kerja keras disini maksudnya ialah Anda harus mempersiapkan diri Anda, dengan belajar yang giat.
Tak cukup jika Anda hanya mengandalkan nilai yang diberikan oleh Dosen atau Tutor Anda saja, karena nilai tersebut tidak menjadi acuan untuk mendapatkan nilai bagus. Karena nilai akhir di ambil dari beberapa nilai, nah salah satunya ialah nilai UAS. Untuk itu belajarlah dengan giat untuk mempersiapkan diri Anda menghadapi UAS nantinya.
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan Semester 4 Lainnya:
Maka dari itu Anda harus benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Walaupun sesibuk apapun Anda, tapi jangan jadikan alasan untuk tidak belajar. Nah salah satu hal yang bisa Anda gunakan untuk bahan belajar ialah dengan mempelajari Soal UT yang kami bagikan ini.
A. Organisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
B. Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan daerah
C. Organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan
D. Wilayah pemerintahan atau daerah otonom dalam konteks Indonesia
Jawab:
B. benar, merupakan pengertian pemerintahan daerah sebagai pemerintahan lokal
2. Karakteristik local state government antara lain …
A. Hubungan pusat dengan daerah hanya hubungan pengawasan
B. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan pegawai daerah
C. Penyelenggaraan urusan dibiayai dari sumber keuangan sendiri
D. Kewenangan pejabat pemerintah pusat terbatas
Jawab:
D. benar, merupakan karakteristik local state government
3. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya sebagai usaha untuk mewujudkan demokrasi dalam pemerintahan negara merupakan…
A. Desentralisasi fungsional
B. Desentralisasi jabatan
C. Desentralisasi kenegaraan
D. Desentralisasi teritorial
Jawab:
C. benar, merupakan penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya
4. Jika penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya ada, maka prinsip otonomi yang digunakan adalah …
A. nyata
B. luas
C. bertanggung jawab
D. desentralisasi
Jawab:
A. benar, untuk menangani suatu urusan pemerintahan dilaksanakan berdasar tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya ada.
5. Jika urusan yang diserahkan kepada daerah diperinci secara tegas, maka ajaran rumah tangga yang digunakan adalah …
A. riil
B. luas
C. formil
D. materiil
Jawab:
D. benar, urusan yang diserahkan kepada daerah diperinci secara tegas
6. Maksud dan tujuan penyerahan kewenangan kepada pemerintah di daerah secara operasional adalah …
A. menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia
B. melaksanakan ketentuan dan amanat UUD 1945
C. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
D. menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan menuju good governance
Jawab:
C. benar, merupakan tujuan secara operasional
7. Dalam konteks otonomi daerah, kewajiban vertikal mengandung pengertian sebagai …
A. kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sendiri pemerintahan
B. kekuatan untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya
C. kekuatan untuk menjalankan pemerintahan dalam ikatan negara
D. kemampuan untuk memaksakan kehendak
Jawab:
C. benar, merupakan kewajiban vertikal
8. Jika pemerintah daerah memiliki suatu tingkat kebebasan tertentu untuk melaksanakan pilihan tindakan, maka model hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang digunakan adalah model …
A. agensi
B. interaksi
C. otonomi relatif
D. partnership
Jawab:
D. benar, dalam model ini pemerintah daerah memiliki kebebasan tertentu untuk melakukan pilihan tindakan
9. Kriteria internal dalam pembagian urusan pemerintahan antar susunan pemerintahan antara lain …
A. akuntabilitas pemerintah daerah
B. potensi daerah
C. perimbangan antardaerah
D. eksternalitas antardaerah
Jawab:
D. benar, merupakan kriteria internal
10. Jika urusan daerah ditentukan secara limitatif, maka pendekatan pembagian kewenangan yang digunakan adalah…
A. agency
B. ultravires
C. general competence
D. open en arrangement
Jawab:
B. benar, pada pendekatan ini, urusan daerah ditentukan secara limitatif
11. Agar organisasi pemerintah daerah dapat dibedakan antara satuan organisasi yang melaksanakan tugas pokok dengan tugas penunjang, maka asas yang digunakan dalam penyusunan organisasi pemerintah daerah adalah …
A. akordion
B. keluwesan
C. pendelegasian wewenang
D. jalur dan staf
Jawab:
D. benar, asas ini menentukan bahwa dalam penyusunan organisasi harus dibedakan antara satuan organisasi pelaksana tugas pokok dan tugas penunjang
12. Unsur pelaksana otonomi daerah pada pemerintah daerah adalah …
A. sekretariat daerah
B. inspektorat daerah
C. dinas daerah
D. lembaga teknis daerah
Jawab:
C. benar, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah
13. Jenis analisis jabatan yang bertujuan untuk menentukan nilai masing-masing jabatan dalam suatu organisasi adalah …
A. job analysis for setting rates
B. job analysis for training purposes
C. job analysis for personnel spesification
D. job analysis for method improvements
Jawab:
A. benar, untuk menentukan nilai masing-masing jabatan
14. Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah dibebankan pada APBD yang bersumber dari…
A. dana alokasi umum
B. dana alokasi khusus
C. dana perimbangan
D. dana darurat
Jawab:
A. benar, gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah bersumber dari dana alokasi umum
15. Pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS Daerah agar mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dilakukan melalui …
A. Diklat dalam Jabatan
B. Diklat Prajabatan
C. Diklat Fungsional
D. Pengembangan melalui Transfer
Jawab:
A. benar, Diklat ini untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap PNS Daerah
16. PNS Daerah antara lain bertugas pada instansi …
A. Kantor Pelayanan Pajak
B. Kantor Urusan Agama
C. Dinas Pendidikan
D. Pengadilan Negeri
Jawab:
C. benar, merupakan PNS Daerah
17. Jabatan structural eselon IIa pada perangkat daerah provinsi antara lain…
A. Kepala biro
B. Kepala dinas
C. Kepala kantor
D. Direktur RSUD
Jawab:
B. benar, merupakan eselon II a
18. Setiap penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali merupakan …
A. Penerimaan daerah
B. Pendapatan daerah
C. Pembiayaan daerah
D. Pembelanjaan daerah
Jawab:
C. benar, merupakan peneimaan daerah yang perlu dibayar kembali
19. APBD merupakan alat politik, jika digunakan untuk …
A. mengendalikan efisiensi pengeluaran
B. menentukan indicator kinerja dan tingkat pencapaian strategi
C. menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi
D. memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut
Jawab:
D. benar, APBD merupakan alat politik
20. Aktivitas yang dilakukan pada tahap budget preparation dalam proses penyusunan APBD adalah …
A. mengumpulkan system informasi akuntansi
B. membuat taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan
C. mencari argumen yang rasional tentang pendapatan dan pengeluaran daerah
D. mengukur kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran yang direncanakan
Jawab:
B. benar, merupakan tahap budget preparation
21. Fungsi DPRD untuk membuat peraturan daerah bersama kepala daerah merupakan fungsi ...
A. angket
B. budget
C. kontrol
D. legislasi
Jawab:
D. benar,merupakan fungsi DPRD untuk membuat Perda bersama kepala daerah
22. Hak anggota DPRD untuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah merupakan hak ......
A. angket
B. inisiatif
C. kontrol
D. legislasi
Jawab:
B. benar, merupakan hak DPRD untuk mengajukan rancangan Perda
23. Alat kelengkapan DPRD yang bertugas membahas persoalan besar yang akan diputuskan DPRD adalah ...
A. Komisi DPRD
B. Panitia Musyawarah
C. Fraksi DPRD
D. Badan Kehormatan
Jawab:
B. benar, antara lain bertugas membahas persoalan yang akan diputuskan DPRD
24. Fraksi DPRD antara lain memiliki tugas ...
A. menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat
B. mengamati etika dan moral anggota DPRD
C. memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan DPRD
D. mengkaji dan membahas APBD yang diajukan kepala daerah
Jawab:
A. benar, merupakan tugas fraksi
25. Fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memandirikan masyarakat, antara lain ...
A. membantu perkreditan
B. memberikan penyuluhan
C. menata lingkungan
D. mengurus fakir miskin
Jawab:
B. benar, merupakan fungsi pemberdayaan
26. Bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain adalah ...
A. pengaturan pedagang kaki lima
B. perlindungan dari banjir
C. pemeliharaan hutan
D. pasar
Jawab:
C. benar, merupakan fungsi pelayanan publik
27. Metode pelayanan masyarakat yang dapat digunakan unruk pelayanan yang bersifat unik seperti pencemaran adalah metode ...
A. monopoli
B. mandiri
C. terpadu
D. kontrak
Jawab:
D. benar, untuk pelayanan yang bersifat unik
28. Metode sistem terpadu dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat digunakan untuk jenis pelayanan ...
A. penerbitan surat ijin mendirikan bangunan
B. pembuatan taman rekreasi
C. pembangunan pembangkit listrik
D. pemberian tanah untuk bangunan sekolah
Jawab:
A. benar, menggunakan sistem terpadu
29. Kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari pengaruh lingkungan birokrasi antara lain ...
A. kesenjangan pemerintah dan masyarakat
B. keterampilan birokrat
C. kepekaan birokrat
D. keterbukaan pemerintah
Jawab:
D. benar, kendala yang bersumber dari pengaruh lingkungan birokrasi
30. Pengawasan yang efektif antara lain memiliki karakteristik edukatif, maksudnya adalah ...
A. mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana semula
B. memberikan perlindungan bagi yang tidak salah
C. membimbing agar pelaksana meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan tugasnya
D. menindak terhadap hal-hal yang negatif
Jawab:
C. benar, merupakan ciri pengawasan yang bersifat edukatif
31. Pengawasan dalam bentuk supervisi dan inspeksi merupakan pengawasan ...
A. internal
B. eksternal
C. langsung
D. tidak langsung
Jawab:
C. benar, merupakan pengawasan dengan meninjau langsung
32. Wujud pengawasan represif terhadap penyelenggraan pemerintahan daerah antara lain ...
A. pengesahan pejabat berwenang terhadap peraturan daerah
B. pembatalan peraturan daerah
C. pemberlakuan standar pelayanan minimal
D. evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
Jawab:
B. benar, merupakan pengawasan represif
33. Inspektorat kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dalam hal ...
A. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten
B. pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten
C. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
D. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
Jawab:
A. benar, merupakan tugas inspektorat kabupaten
34. Out put pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah ...
A. kesimpulan
B. rekomendasi
C. temuan
D. opini
Jawab:
D. benar, merupakan out put pemeriksaan keuangan
35. Lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyalurkan aspirasi dalam kaitan dengan hak orang asli Papua adalah ...
A. Majelis Rakyat Papua
B. Dewan Perwakilan Rakyat Papua
C. Lembaga Adat
D. DPR Kabupaten
Jawab:
A. benar, merupakan penyalur aspirasi hak orang asli Papua
36. Lembaga yang berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di bidang kerukunan masyarakat adalah ...
A. Majelis Permusyawaratan Ulama
B. Mahkamah Syariah
C. Lembaga Wali Nanggroe
D. Lembaga Adat
Jawab:
D. benar, lembaga ini berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat Aceh
37. Otonomi Khusus DKI Jakarta lebih difokuskan pada tingkat ...
A. kota
B. kabupaten
C. kabupaten/kota administratif
D. provinsi
Jawab:
D. benar, provinsi memiliki hak otonomi
38. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950, pembentukan DPRD di Daerah Istimewa Jogjakarta dilakukan melalui mekanisme...
A. pengangkatan oleh sultan
B. pengangkatan langsung
C. pemilihan umum
D. permufakatan rakyat
Jawab:
C. benar,Undang-undang ini menentukan bahwa pembentukan DPRD dilakukan melalui Pemilu
Petunjuk Pilihlah:
A. jika jawaban 1 dan 2 benar
B. jika jawaban 1 dan 3 benar
C. jika jawaban 2 dan 3 benar
D. jika jawaban 1, 2, dan 3 benar
39. Pembagian urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme …
1. penyerahan
2. pengakuan
3. pembantuan
Jawab:
A. benar, pembagian urusan dilaksanakan melalui mekanisme penyerahan atau pengakuan
40. Urusan wajib pemerintah daerah kabupaten antara lain …
1. pertanian
2. pendidikan
3. perumahan
Jawab:
C. benar, pendidikan dan perumahan merupakan urusan wajib
41. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan organisasi pemerintah daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah …
1. keuangan
2. kebutuhan daerah
3. cakupan tugas
Jawab:
D. benar, faktor yang perlu dipertimbangkan keuangan, kebutuhan daerah dan cakupan tugas
42. Tujuan pembuatan struktur organisasi pemerintah daerah antara lain …
1. mengorganisasikan sumber daya
2. menunjang strategi organisasi
3. menyiapkan suksesi
Jawab:
D. benar, tujuan pembuatan struktur organisasi bukan hanya mengorganisasikan sumber daya dan menunjang strategi organisasi tetapi juga menyiapkan suksesi
43. Aktivitas yang dilaksanakan dalam sistem kepegawaian daerah meliputi ...
1. perencanaan
2. penggajian
3. pemberhentian
Jawab:
D. benar, sistem kepegawaian daerah bukan hanya melaksanakan perencanaan dan penggajian tetapi juga pemberhentian
44. Lain-lain pendapatan daerah yang sah menurut jenis pendapatannya terdiri dari ...
1. dana alokasi khusus
2. dana darurat
3. hibah
Jawab:
C. benar, lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat,sedangkan dana alokasi khusus merupakan dana perimbangan
45. Bentuk pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi pengawasan atas pelaksanaan ...
1. peraturan daerah
2. anggaran daerah
3. kebijakan pemerintah daerah
Jawab:
D. benar, pengawasan DPRD bukan hanya terhadap peraturan daerah dan anggaran daerah tetapi juga terhadap kebijakan pemerintah daerah
Nah itulah pembahasan dari kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan EKMA4214 Manajemen Sumber Daya Manusiadan Kunci Jawaban. Jangan lupa untuk berbagi pada yang lainnya dengan cara share ke media sosial atau group artikel ini. Jika ada pertanyaan atau ingin reques soal-soal silahkan sampaikan pada kami melalui halaman Contact, terima kasih.
Kita tahu bahwa tak lama lagi kegiatan Ujian Akhir Semester atau UAS akan dilaksanakan. Dan tentunya kami sangat tahu bahwa Anda sangat mengharapkan mendapatkan nilai yang bagus dan bisa lulus dengan predikat nilai bagus. Namun tentunya semua itu perlu kerja keras, kerja keras disini maksudnya ialah Anda harus mempersiapkan diri Anda, dengan belajar yang giat.
Tak cukup jika Anda hanya mengandalkan nilai yang diberikan oleh Dosen atau Tutor Anda saja, karena nilai tersebut tidak menjadi acuan untuk mendapatkan nilai bagus. Karena nilai akhir di ambil dari beberapa nilai, nah salah satunya ialah nilai UAS. Untuk itu belajarlah dengan giat untuk mempersiapkan diri Anda menghadapi UAS nantinya.
Perhatian: Kami mengacu pada kurikulum Universitas Terbuka terbaru, jadi jika mata kuliah yang Anda cari tidak ada pada semester ini, artinya berada pada semester lain. Silahkan Anda buka artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan untuk melihat semua mata kuliahnya, atau gunakan menu search pada situs ini.
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan Semester 4 Lainnya:
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4214 Sistem Pemerintahan Daerah
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4317 Birokrasi Indonesia
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4309 Manajemen Konflik
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan EKMA4214 Manajemen Sumber Daya Manusia
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4323 Legislatif Indonesia
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4427 Sosiologi Pemerintahan
Maka dari itu Anda harus benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Walaupun sesibuk apapun Anda, tapi jangan jadikan alasan untuk tidak belajar. Nah salah satu hal yang bisa Anda gunakan untuk bahan belajar ialah dengan mempelajari Soal UT yang kami bagikan ini.
Soal UT Ilmu Pemerintahan EKMA4214 Manajemen Sumber Daya Manusia
Dengan mempelajari Soal UT Ilmu Pemerintahan dalam bentuk pilihan ganda seperti ini akan sangat efektif sekali untuk Anda. Dengan mempelajari soal-soal yang sudah dilengkapi dengan kunci jawaban seperti ini, Anda akan lebih bisa untuk memanfaatkan waktu Anda. Dan soal-soal ini bersumber dari situs resmi Universitas Terbuka, yang tentunya ini merupakan soal-soal prediksi dari Dosen yang memang mengampuh mata kuliah tersebut.Soal UT EKMA4214 Manajemen Sumber Daya Manusia
1. Jika pemerintahan daerah diartikan sebagai pemerintahan lokal, maka pemerintahan daerah adalah …A. Organisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
B. Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan daerah
C. Organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan
D. Wilayah pemerintahan atau daerah otonom dalam konteks Indonesia
Jawab:
B. benar, merupakan pengertian pemerintahan daerah sebagai pemerintahan lokal
2. Karakteristik local state government antara lain …
A. Hubungan pusat dengan daerah hanya hubungan pengawasan
B. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan pegawai daerah
C. Penyelenggaraan urusan dibiayai dari sumber keuangan sendiri
D. Kewenangan pejabat pemerintah pusat terbatas
Jawab:
D. benar, merupakan karakteristik local state government
3. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya sebagai usaha untuk mewujudkan demokrasi dalam pemerintahan negara merupakan…
A. Desentralisasi fungsional
B. Desentralisasi jabatan
C. Desentralisasi kenegaraan
D. Desentralisasi teritorial
Jawab:
C. benar, merupakan penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya
4. Jika penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya ada, maka prinsip otonomi yang digunakan adalah …
A. nyata
B. luas
C. bertanggung jawab
D. desentralisasi
Jawab:
A. benar, untuk menangani suatu urusan pemerintahan dilaksanakan berdasar tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya ada.
5. Jika urusan yang diserahkan kepada daerah diperinci secara tegas, maka ajaran rumah tangga yang digunakan adalah …
A. riil
B. luas
C. formil
D. materiil
Jawab:
D. benar, urusan yang diserahkan kepada daerah diperinci secara tegas
6. Maksud dan tujuan penyerahan kewenangan kepada pemerintah di daerah secara operasional adalah …
A. menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia
B. melaksanakan ketentuan dan amanat UUD 1945
C. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
D. menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan menuju good governance
Jawab:
C. benar, merupakan tujuan secara operasional
7. Dalam konteks otonomi daerah, kewajiban vertikal mengandung pengertian sebagai …
A. kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sendiri pemerintahan
B. kekuatan untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya
C. kekuatan untuk menjalankan pemerintahan dalam ikatan negara
D. kemampuan untuk memaksakan kehendak
Jawab:
C. benar, merupakan kewajiban vertikal
8. Jika pemerintah daerah memiliki suatu tingkat kebebasan tertentu untuk melaksanakan pilihan tindakan, maka model hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang digunakan adalah model …
A. agensi
B. interaksi
C. otonomi relatif
D. partnership
Jawab:
D. benar, dalam model ini pemerintah daerah memiliki kebebasan tertentu untuk melakukan pilihan tindakan
9. Kriteria internal dalam pembagian urusan pemerintahan antar susunan pemerintahan antara lain …
A. akuntabilitas pemerintah daerah
B. potensi daerah
C. perimbangan antardaerah
D. eksternalitas antardaerah
Jawab:
D. benar, merupakan kriteria internal
10. Jika urusan daerah ditentukan secara limitatif, maka pendekatan pembagian kewenangan yang digunakan adalah…
A. agency
B. ultravires
C. general competence
D. open en arrangement
Jawab:
B. benar, pada pendekatan ini, urusan daerah ditentukan secara limitatif
11. Agar organisasi pemerintah daerah dapat dibedakan antara satuan organisasi yang melaksanakan tugas pokok dengan tugas penunjang, maka asas yang digunakan dalam penyusunan organisasi pemerintah daerah adalah …
A. akordion
B. keluwesan
C. pendelegasian wewenang
D. jalur dan staf
Jawab:
D. benar, asas ini menentukan bahwa dalam penyusunan organisasi harus dibedakan antara satuan organisasi pelaksana tugas pokok dan tugas penunjang
12. Unsur pelaksana otonomi daerah pada pemerintah daerah adalah …
A. sekretariat daerah
B. inspektorat daerah
C. dinas daerah
D. lembaga teknis daerah
Jawab:
C. benar, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah
13. Jenis analisis jabatan yang bertujuan untuk menentukan nilai masing-masing jabatan dalam suatu organisasi adalah …
A. job analysis for setting rates
B. job analysis for training purposes
C. job analysis for personnel spesification
D. job analysis for method improvements
Jawab:
A. benar, untuk menentukan nilai masing-masing jabatan
14. Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah dibebankan pada APBD yang bersumber dari…
A. dana alokasi umum
B. dana alokasi khusus
C. dana perimbangan
D. dana darurat
Jawab:
A. benar, gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah bersumber dari dana alokasi umum
15. Pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS Daerah agar mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dilakukan melalui …
A. Diklat dalam Jabatan
B. Diklat Prajabatan
C. Diklat Fungsional
D. Pengembangan melalui Transfer
Jawab:
A. benar, Diklat ini untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap PNS Daerah
16. PNS Daerah antara lain bertugas pada instansi …
A. Kantor Pelayanan Pajak
B. Kantor Urusan Agama
C. Dinas Pendidikan
D. Pengadilan Negeri
Jawab:
C. benar, merupakan PNS Daerah
17. Jabatan structural eselon IIa pada perangkat daerah provinsi antara lain…
A. Kepala biro
B. Kepala dinas
C. Kepala kantor
D. Direktur RSUD
Jawab:
B. benar, merupakan eselon II a
18. Setiap penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali merupakan …
A. Penerimaan daerah
B. Pendapatan daerah
C. Pembiayaan daerah
D. Pembelanjaan daerah
Jawab:
C. benar, merupakan peneimaan daerah yang perlu dibayar kembali
19. APBD merupakan alat politik, jika digunakan untuk …
A. mengendalikan efisiensi pengeluaran
B. menentukan indicator kinerja dan tingkat pencapaian strategi
C. menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi
D. memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut
Jawab:
D. benar, APBD merupakan alat politik
20. Aktivitas yang dilakukan pada tahap budget preparation dalam proses penyusunan APBD adalah …
A. mengumpulkan system informasi akuntansi
B. membuat taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan
C. mencari argumen yang rasional tentang pendapatan dan pengeluaran daerah
D. mengukur kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran yang direncanakan
Jawab:
B. benar, merupakan tahap budget preparation
21. Fungsi DPRD untuk membuat peraturan daerah bersama kepala daerah merupakan fungsi ...
A. angket
B. budget
C. kontrol
D. legislasi
Jawab:
D. benar,merupakan fungsi DPRD untuk membuat Perda bersama kepala daerah
22. Hak anggota DPRD untuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah merupakan hak ......
A. angket
B. inisiatif
C. kontrol
D. legislasi
Jawab:
B. benar, merupakan hak DPRD untuk mengajukan rancangan Perda
23. Alat kelengkapan DPRD yang bertugas membahas persoalan besar yang akan diputuskan DPRD adalah ...
A. Komisi DPRD
B. Panitia Musyawarah
C. Fraksi DPRD
D. Badan Kehormatan
Jawab:
B. benar, antara lain bertugas membahas persoalan yang akan diputuskan DPRD
24. Fraksi DPRD antara lain memiliki tugas ...
A. menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat
B. mengamati etika dan moral anggota DPRD
C. memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan DPRD
D. mengkaji dan membahas APBD yang diajukan kepala daerah
Jawab:
A. benar, merupakan tugas fraksi
25. Fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memandirikan masyarakat, antara lain ...
A. membantu perkreditan
B. memberikan penyuluhan
C. menata lingkungan
D. mengurus fakir miskin
Jawab:
B. benar, merupakan fungsi pemberdayaan
26. Bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain adalah ...
A. pengaturan pedagang kaki lima
B. perlindungan dari banjir
C. pemeliharaan hutan
D. pasar
Jawab:
C. benar, merupakan fungsi pelayanan publik
27. Metode pelayanan masyarakat yang dapat digunakan unruk pelayanan yang bersifat unik seperti pencemaran adalah metode ...
A. monopoli
B. mandiri
C. terpadu
D. kontrak
Jawab:
D. benar, untuk pelayanan yang bersifat unik
28. Metode sistem terpadu dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat digunakan untuk jenis pelayanan ...
A. penerbitan surat ijin mendirikan bangunan
B. pembuatan taman rekreasi
C. pembangunan pembangkit listrik
D. pemberian tanah untuk bangunan sekolah
Jawab:
A. benar, menggunakan sistem terpadu
29. Kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari pengaruh lingkungan birokrasi antara lain ...
A. kesenjangan pemerintah dan masyarakat
B. keterampilan birokrat
C. kepekaan birokrat
D. keterbukaan pemerintah
Jawab:
D. benar, kendala yang bersumber dari pengaruh lingkungan birokrasi
30. Pengawasan yang efektif antara lain memiliki karakteristik edukatif, maksudnya adalah ...
A. mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana semula
B. memberikan perlindungan bagi yang tidak salah
C. membimbing agar pelaksana meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan tugasnya
D. menindak terhadap hal-hal yang negatif
Jawab:
C. benar, merupakan ciri pengawasan yang bersifat edukatif
31. Pengawasan dalam bentuk supervisi dan inspeksi merupakan pengawasan ...
A. internal
B. eksternal
C. langsung
D. tidak langsung
Jawab:
C. benar, merupakan pengawasan dengan meninjau langsung
32. Wujud pengawasan represif terhadap penyelenggraan pemerintahan daerah antara lain ...
A. pengesahan pejabat berwenang terhadap peraturan daerah
B. pembatalan peraturan daerah
C. pemberlakuan standar pelayanan minimal
D. evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
Jawab:
B. benar, merupakan pengawasan represif
33. Inspektorat kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dalam hal ...
A. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten
B. pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten
C. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
D. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
Jawab:
A. benar, merupakan tugas inspektorat kabupaten
34. Out put pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah ...
A. kesimpulan
B. rekomendasi
C. temuan
D. opini
Jawab:
D. benar, merupakan out put pemeriksaan keuangan
35. Lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyalurkan aspirasi dalam kaitan dengan hak orang asli Papua adalah ...
A. Majelis Rakyat Papua
B. Dewan Perwakilan Rakyat Papua
C. Lembaga Adat
D. DPR Kabupaten
Jawab:
A. benar, merupakan penyalur aspirasi hak orang asli Papua
36. Lembaga yang berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di bidang kerukunan masyarakat adalah ...
A. Majelis Permusyawaratan Ulama
B. Mahkamah Syariah
C. Lembaga Wali Nanggroe
D. Lembaga Adat
Jawab:
D. benar, lembaga ini berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat Aceh
37. Otonomi Khusus DKI Jakarta lebih difokuskan pada tingkat ...
A. kota
B. kabupaten
C. kabupaten/kota administratif
D. provinsi
Jawab:
D. benar, provinsi memiliki hak otonomi
38. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950, pembentukan DPRD di Daerah Istimewa Jogjakarta dilakukan melalui mekanisme...
A. pengangkatan oleh sultan
B. pengangkatan langsung
C. pemilihan umum
D. permufakatan rakyat
Jawab:
C. benar,Undang-undang ini menentukan bahwa pembentukan DPRD dilakukan melalui Pemilu
Petunjuk Pilihlah:
A. jika jawaban 1 dan 2 benar
B. jika jawaban 1 dan 3 benar
C. jika jawaban 2 dan 3 benar
D. jika jawaban 1, 2, dan 3 benar
39. Pembagian urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme …
1. penyerahan
2. pengakuan
3. pembantuan
Jawab:
A. benar, pembagian urusan dilaksanakan melalui mekanisme penyerahan atau pengakuan
40. Urusan wajib pemerintah daerah kabupaten antara lain …
1. pertanian
2. pendidikan
3. perumahan
Jawab:
C. benar, pendidikan dan perumahan merupakan urusan wajib
41. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan organisasi pemerintah daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah …
1. keuangan
2. kebutuhan daerah
3. cakupan tugas
Jawab:
D. benar, faktor yang perlu dipertimbangkan keuangan, kebutuhan daerah dan cakupan tugas
42. Tujuan pembuatan struktur organisasi pemerintah daerah antara lain …
1. mengorganisasikan sumber daya
2. menunjang strategi organisasi
3. menyiapkan suksesi
Jawab:
D. benar, tujuan pembuatan struktur organisasi bukan hanya mengorganisasikan sumber daya dan menunjang strategi organisasi tetapi juga menyiapkan suksesi
43. Aktivitas yang dilaksanakan dalam sistem kepegawaian daerah meliputi ...
1. perencanaan
2. penggajian
3. pemberhentian
Jawab:
D. benar, sistem kepegawaian daerah bukan hanya melaksanakan perencanaan dan penggajian tetapi juga pemberhentian
44. Lain-lain pendapatan daerah yang sah menurut jenis pendapatannya terdiri dari ...
1. dana alokasi khusus
2. dana darurat
3. hibah
Jawab:
C. benar, lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat,sedangkan dana alokasi khusus merupakan dana perimbangan
45. Bentuk pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi pengawasan atas pelaksanaan ...
1. peraturan daerah
2. anggaran daerah
3. kebijakan pemerintah daerah
Jawab:
D. benar, pengawasan DPRD bukan hanya terhadap peraturan daerah dan anggaran daerah tetapi juga terhadap kebijakan pemerintah daerah
Download Soal UT Ilmu Pemerintahan EKMA4214 Manajemen Sumber Daya Manusia
Kami telah menyiapkan soal-soal di atas dalam bentuk file dokumen pdf, jadi Anda tidak perlu lagi melakukan copy paste soalnya. Nah silahkan Anda download melalui link berikut ini.Nah itulah pembahasan dari kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan EKMA4214 Manajemen Sumber Daya Manusiadan Kunci Jawaban. Jangan lupa untuk berbagi pada yang lainnya dengan cara share ke media sosial atau group artikel ini. Jika ada pertanyaan atau ingin reques soal-soal silahkan sampaikan pada kami melalui halaman Contact, terima kasih.