Soal Ujian UT Ilmu Hukum ADPU4335 Administrasi Pertanahan dan Kunci Jawaban
Soal UT Ilmu Hukum ADPU4335 Administrasi Pertanahan dan kunci jawabannya kami posting dan bagikan untuk teman-teman Mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Ilmu Hukum yang saat ini sedang menempuh pendidikannya di semester I. Pada postingan kami yang lalu, kami telah banyak berbagi terkait Soal UT Akuntansi lengkap untuk semua semester. Dan terakhir kami memposting Soal Ujian UT Akuntansi EKMA4159 Komunikasi Bisnis yang bisa Anda rekomendasikan ke teman kuliah Anda.
Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa tak lama lagi kegiatan Ujian Akhir Semester atau UAS akan dilaksanakan. Setelah kegiatan tutorial berakhir, biasanya Mahasiswa di beri waktu satu minggu untuk menyiapkan dirinya sebelum UAS dilaksanakan. Nah mulai dari sekarang giatlah belajar, karena kita tahu bahwa jika mengharapkan di kegiatan tutorial tentunya tidak bisa untuk mengulas dan mempelajari semua materi yang ada pada modul.
Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 1 Lainnya:
Apalagi kesibukan pekerjaan dan rumah tangga akan mengharuskan Anda mengatur waktu sebaik mungkin. Jangan sampai Anda tidak sama sekali belajar pada saat akan UTS. Luangkan waktu Anda untuk belajar walaupun Anda sedang sibuk. Soal UT yang kami bagikan ini bisa menjadi salah satu bahan belajar yang cukup efekti untuk Anda dalam menyiapkan diri untuk mengikuti UAS nantinya.
A. Leonard D. White
B. The Liang Gie
C. William H. Newman
D. Sondang P. Siagian
Jawab:
D. Benar, pengertian Administrasi menurut Sondang P.Siagian adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya
2. Orang atau orang-orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional dari setiap kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan dan secara langsung ia bertanggung jawab kepada manajer disebut....
A. Manajer
B. Supervisor
C. Pekerja
D. Staf
Jawab:
B. Benar, Orang atau orang-orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional dari setiap kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan dan secara langsung ia bertanggung jawab kepada manajer disebut supervisor
3. Pengertian administrasi Negara menurut Nigro and Nigro adalah seperti tersebut dibawah ini kecuali ….
A. merupakan usaha kelompok kerjasama dalam susunan kenegaraan, mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta saling hubungan antar ketiganya
B. mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan umum (negara) karenanya merupakan bagian dari proses politik
C. secara nyata berbeda administrasi swasta dan erat kaitannya dengan berbagai kelompok swasta maupun individu dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat
D. Administrasi pemerintah negara yang meliputi lembaga-lembaga negara dan jabatan negara
Jawab:
D. Benar, Administrasi pemerintah negara yang meliputi lembaga-lembaga negara dan jabatan negara
4. Hukum perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air diatur dalam….
A. UU No. 9 Tahun 1985
B. UU No. 11 Tahun 1974
C. UU No. 11 Tahun 1967
D. UU No. 5 Tahun 1960
Jawab:
A. Benar, UU No. 9 Tahun 1985 adalah peraturan yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air
5. Tanah harus benar-benar digunakan sesuai dengan kemampuannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kesuburan dan kemampuan tanah, ini merupakan tertib ….
A. hukum pertanahan
B. administrasi pertanahan
C. penggunaan /pemanfaatan tanah
D. pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup
Jawab:
C. Benar, Tanah harus benar-benar digunakan sesuai dengan kemampuannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kesuburan dan kemampuan tanah, ini merupakan tertib penggunaan /pemanfaatan tanah
6. Fungsi-fungsi manajemen yang paling penting adalah fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Ini merupakan pendapat dari ....
A. Koontz dan O’Donnel
B. M. Manullang
C. Henry Fayol
D. Sarwoto
Jawab:
B. Benar, Fungsi-fungsi manajemen yang paling penting menurut pendapat dari M. Manullang adalah fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
7. Peran-peran manajemen/manajerial menurut Mintzberg dalam perannya sebagai perunding (Negotiator) adalah….
A. mencari dan menerima beraneka ragam informasi khusus untuk mengembangkan pemahaman yang menyeluruh terhadap organisasi dan lingkungannya; sebagai pusat syaraf informasi internal dan eksternal tentang organisasi
B. bertanggung jawab untuk memotivasi dan mengaktifkan bawahan; mengisi posisi yang kosong (staffing), dan melatih
C. bertanggung jawab mewakili organisasi pada perundingan-perundingan utama
D. bertanggung jawab terhadap alokasi segala sumber daya organisasi dalam pelaksanaannya sebagai pembuat atau menyetujui seluruh keputusan organisasi yang penting
Jawab:
C. Benar, Peran-peran manajemen/manajerial menurut Mintzberg dalam perannya sebagai perunding (Negotiator) adalah bertanggung jawab mewakili organisasi pada perundingan-perundingan utama
8. Dalam menangani masalah pertanahan, koordinasi terutama diperlukan untuk mengidentifikasikan jenis permasalahan yang timbul. Penyebab timbulnya permasalahan dalam bidang pertanahan antara lain masalah pertanahan yang bersifat administratif artinya masalah-masalah yang menyangkut ….
A. gugatan terhadap suatu dasar hak/peralihan hak yang digunakan sebagai dasar pemberian hak atas tanah (originair) atau pencatatan pemindahan hak/balik nama (derivatif). Misalnya tanah dijual dua kali
B. tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban oleh pemegang hak sesuai persyaratan yang ditetapkan dan sesuai ketentuan yang berlaku, misalnya pemegang hak berubah kewarganegaraan, tumpang tindih pemegang hak (sertifikat ganda) karena kekeliruan administrasi
C. perselisihan mengenai suatu hak utama (prioritas) untuk memperoleh hak atas tanah seperti sengketa yang menyangkut batas tanah karena penunjukan batas yang tidak benar
D. prosedur kepemilikan tanah yang tidak jelas
Jawab:
B. Benar, penyebab timbulnya permasalahan dalam bidang pertanahan antara lain masalah pertanahan yang bersifat administratif artinya masalah-masalah yang menyangkuttidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban oleh pemegang hak sesuai persyaratan yang ditetapkan dan sesuai ketentuan yang berlaku, misalnya pemegang hak berubah kewarganegaraan, tumpang tindih pemegang hak (sertifikat ganda) karena kekeliruan administrasi
9. Melalui Keputusan Presiden No 190 Tahun 1957 diatur lapangan pekerjaan Kementerian Agraria, yang pembentukannya melalui ….
A. UU No 21 Tahun 1961
B. PP No 24 Tahun 1997
C. Keppres No. 55 Tahun 1955
D. Surat Edaran Mendagri No. H. 20/5/7
Jawab:
C. Benar, Keppres No. 55 Tahun 1955 merupakan dasar hukum dibentuknya Keputusan Presiden No 190 Tahun 1957
10. Yang dimaksud daftar buku tanah dalam PP No 10 Tahun 1961 adalah ….
A. kumpulan surat-surat ukur yang menguraikan keadaan, letak, luas serta batas-batas suatu bidang tanah yang haknya telah didaftar
B. daftar hak-hak atas tanah, peralihan dan pembebanan dengan hak-hak lain
C. daftar semua tanah yang terdapat dalam suatu desa (tanah-tanah negara, tanah-tanah yang dipunyai dengan suatu hak, jalan-jalan, saluran air, dan lain-lain)
D. daftar nama orang-orang (dan badan hukum) yang mempunyai sesuatu hak atas tanah (termasuk hak tanggungan) di daerah kerja Kantor Pertanahan yang bersangkutan
Jawab:
B. Benar, yang dimaksud daftar buku tanah adalah daftar hak-hak atas tanah, peralihan dan pembebanan dengan hak-hak lain
11. Biaya pendaftaran tanah diatur dalam....
A. UU No 4 Tahun 1996
B. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 2 Tahun1992
C. Peraturan Menteri Agraria No 3 tahun 1995
D. PP No 10 Tahun 1961
Jawab:
B. Jawaban B benar karena Biaya Pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 2 Tahun 1992
12. Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Hal ini diatur dalam UUPA pasal....
A. 39
B. 40
C. 41
D. 45
Jawab:
A. Jawaban A benar karena pasal 39 megatur tentang hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan
13. Hak dari pemegang Hak Pakai diatur dalam PP No. 40 Tahun 1996....
A. Pasal 52
B. Pasal 54
C. Pasal 55
D. Pasal 51
Jawab:
A. Jawaban A benar karena hak dari pemegang Hak Pakai diatur dalam pasal 52 PP No. 40 Tahun 1996
14. Hak sewa untuk bangunan adalah hak sewa atas tanah orang lain yang digunakan untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sewa. Hal ini diatur dalam UUPA pasal....
A. 44 ayat 1
B. 47
C. 49
D. 48
Jawab:
A. Jawaban A benar karena hak sewa untuk bangunan adalah hak sewa atas tanah orang lain yang digunakan untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sewa yang diatur dalam pasal 44 ayat 1 UUPA
15. Pedoman-pedoman Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya diatur dalam....
A. Inpres No. 9 Tahun 1973
B. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 15 Tahun 1975
C. Keputusan Presiden (Keppres) No. 55 Tahun 1993
D. Peraturan Presiden (Perpres) No. 36 tahun 2005
Jawab:
A. Jawaban A benar karena Inpres No 9 Tahun 1973 mengatur pedoman-pedoman pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya
16. Kalimat di bawah ini yang menunjukkan contoh sistem yang bersifat deskriptif yaitu....
A. Ini mobil yang bisa memberikan layanan transportasi yang ekonomik
B. Ini perlengkapan keamanan
C. Ini program investasi yang akan meningkatkan dividen
D. Ini perlengkapan keamanan yang akan mencegah kecelakaan
Jawab:
B. Jawaban yang benar karena Ini perlengkapan keamanan merupakan kalimat deskriptif
17. Yang dimaksud dengan Sistem Informasi Pertanahan menurut H.A.G. Sunendar adalah....
A. sistem pengadaan dan pelayanan secara sistematis tentang data yang berkaitan dengan tanah dari suatu wilayah sebagai basis dari kegiatan – kegiatan hukum, administrasi, ekonomi, perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang dilaksanakan oleh BPN
B. sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk memproses data spasial yang bergeo-referensi (berupa detail, fakta, kondisi, dan sebagainya) yang disimpan dalam suatu basis data dan berhubungan dengan semua persoalan serta keadaan dunia nyata
C. alat bantu yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan berkaitan dengan aspek hukum, administratif dan ekonomi untuk membantu perencanaan dan pembangunan suatu wilayah
D. sistem pengadaan dan pelayanan data/informasi pertanahan pada suatu wilayah
Jawab:
A. Jawaban benar karena Sistem Informasi Pertanahan menurut H.A.G. Sunendar adalah sistem pengadaan dan pelayanan secara sistematis tentang data yang berkaitan dengan tanah dari suatu wilayah sebagai basis dari kegiatan – kegiatan hukum, administrasi, ekonomi, perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang dilaksanakan oleh BPN
18. Penggunaan tanah dibedakan menurut jenis penggolongan yaitu....
1. pertanian, peternakan
2. pemukiman
3. jasa, instansi
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena penggunaan tanah dibedakan menurut jenis penggolongan yaitu pertanian, peternakan, pemukiman, jasa, instansi
19. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota di dalam ijin membuka tanah adalah....
1. Menerima dan memeriksa permohonan, memeriksa lapangan dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota
2. Menerbitkan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten/kota
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota di dalam ijin membuka tanah adalah menerima dan memeriksa permohonan, memeriksa lapangan dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota. menerbitkan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten/kota. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah
20. Tujuan kebijakan manajemen harus pula dioperasionalkan ke dalam berbagai aktivitas yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu sarana tersebut adalah tersedianya peraturan perundang-undangan yang mampu menjabarkan berbagai aspek dari orientasi kebijakan dan tujuannya melalui penetapan batas-batas kewenangan pemerintah berupa....
1. perumusan tanggung jawab pokok
2. pengembangan model kemitraan antara swasta dan pemerintah
3. perlindungan hak asasi manusia
Jawab:
Jawaban 1 dan 2 benar karena perumusan tanggung jawab pokok dan pengembangan model kemitraan antara swasta dan pemerintah merupakan penetapan batas kewenangan pemerintah
21. Direktorat Tata Guna Tanah melakukan kegiatan....
1. Menyusun rencana teknis pemetaan tata guna tanah, pemetaan sistematis tata guna tanah, yang meliputi Penggunaan tanah kota, desa, detail, dan melaksanakan revisi-revisi, pemetaan kemampuan tanah dan pembuatan peta kerja
2. Penyusunan Rencana Tata Guna Tanah Kabupaten/Kota, monitoring lokasi daerah miskin, pemetaan kota kecamatan
3. Perencanaan lokasi dan monitoring penghijauan, pemetaan topografi dan penggunaan tanah daerah-daerah tertentu (transmigrasi, resettlement, dan lain-lain), fatwa tata guna tanah, melakukan evaluasi dan pelaporan dan perhitungan produktivitas tanah
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena Direktorat Tata Guna Tanah melakukan kegiatan menyusun rencana teknis pemetaan tata guna tanah, pemetaan sistematis tata guna tanah, yang meliputi pemetaan penggunaan tanah kota, desa, detail, dan melaksanakan revisi-revisi, pemetaan kemampuan tanah dan pembuatan peta kerja, penyusunan Rencana Tata Guna Tanah Kabupaten/Kota, monitoring lokasi daerah miskin, pemetaan kota kecamatan, perencanaan lokasi dan monitoring penghijauan, pemetaan topografi dan penggunaan tanah daerah-daerah tertentu (transmigrasi, resettlement, dan lain-lain), fatwa tata guna tanah, melakukan evaluasi dan pelaporan dan perhitungan produktivitas tanah.
22. Dalam Perpres No. 65 tahun 2006, pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah meliputi....
1. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi, waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya
2. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal,fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana
3. tempat pembuangan sampah, cagar alam dan cagar budaya, pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena dalam Perpres No. 65 tahun 2006, pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah meliputi jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi, waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya, pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal, fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana, tempat pembuangan sampah, cagar alam dan cagar budaya, pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.
23. Pengukuran dan pemetaan tanah meliputi....
1. Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran Tanah, penetapan batas bidang-bidang tanah
2. Pengukuran dan Pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran
3. Pembuatan Daftar Tanah, pembuatan Surat Ukur
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena pengukuran dan pemetaan tanah meliputi pembuatan Peta Dasar Pendaftaran Tanah, penetapan batas bidang-bidang tanah, pengukuran dan Pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, pembuatan Daftar Tanah, pembuatan Surat Ukur
24. Pendaftaran tanah merupakan tahapan (proses) terpenting dan mempunyai manfaat. Adapun secara ekonomis manfaat pendaftaran tanah adalah mempunyai arti penting bagi....
1. kepastian pemilikan tanah
2. kepastian harga jual tanah dan kepastian jual beli
3. kepastian hak atas tanah
Jawab:
Jawaban 1 dan 2 benar karena secara ekonomis manfaat pendaftaran tanah adalah mempunyai arti penting bagi kepastian pemilikan tanah, kepastian harga jual tanah, dan kepastian jual beli
25. Hak atas tanah yang bersifat tetap yaitu....
1. hak milik dan hak guna usaha
2. hak guna bangunan dan hak guna pakai
3. hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena. Hak atas Tanah yang bersifat tetap yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak guna pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan
26. Beberapa bentuk penggunaan atau pengusahaan tanah Hak milik oleh bukan pemiliknya, yaitu....
1. Hak milik atas tanah dibebani dengan Hak Guna Bangunan, Hak Milik atas tanah dibebani dengan Hak Pakai
2. Hak Sewa untuk Bangunan, Hak Gadai (Gadai Tanah)
3. Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil), Hak Menumpang, Hak Sewa Tanah Pertanian
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena beberapa bentuk penggunaan atau pengusahaan tanah Hak milik oleh bukan pemiliknya, yaitu Hak milik atas tanah dibebani dengan Hak Guna Bangunan, Hak Milik atas tanah dibebani dengan Hak Pakai, Hak Sewa untuk Bangunan, Hak Gadai (Gadai Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil), Hak Menumpang, Hak Sewa Tanah Pertanian
27. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang hak untuk perpanjangan jangka waktu atau pembaruan Hak Guna Usaha, adala....
1. tanahnya masih diusahakan dengan hak sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut
2. syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak
3. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang hak untuk perpanjangan jangka waktu atau pembaruan Hak Guna Usaha, adalah tanahnya masih diusahakan dengan hak sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak tersebut, syarat-syarat pemberian hak tesebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak, pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak
28. Sesuai peraturan dalam UUPA untuk Permohonan Hak Milik (atas tanah untuk bangunan), maka permohonan ditujukan kepada....
1. Gubernur/Kepala Daerah, jika luas tanahnya 2.000 m2 atau kurang
2. Menteri Dalam Negeri, jika luas tanahnya lebih dari 2.000 m2
3. Bupati Kepala Daerah, jika luas tanahnya 100m2
Jawab:
Jawaban 1 dan 2 benar karena Untuk Permohonan Hak Milik (atas tanah untuk bangunan), maka permohonan ditujukan kepada, Gubernur/Kepala Daerah, jika luas tanahnya 2.000 m2 atau kurang, Menteri Dalam Negeri, jika luas tanahnya lebih dari 2.000 m2
29. TAP MPR No. IX/2001 mengamanatkan bahwa Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip antara lain....
1. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat
2. meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam
3. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat, dan individu
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena TAP MPR No IX/2001 mengamanatkan bahwa Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip antara lain memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat, meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam, mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat, dan individu
30. Tugas Camat dalam pelaksanaan landreform adalah membantu Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah dalam kegiatan....
1. Penelitian mengenai pemilikan, penggunaan, dan penguasan tanah pertanian yang terkena land reform, penentuan bagian tanah yang tetap, yang tetap dimiliki bekas pemilik dan tanah-tanah penelitian yang dikuasai oleh Pemerintah
2. Inventarisasi mengenai tanah-tanah objek landreform, inventarisasi dan penelitian mengenai para penggarap tanah objek landreform, memberikan pertimbangan mengenai penyelesaian sengketa landreform
3. Penelitian dan menentukan prioritas bagi petani yang akan menerima redistribusi tanah, pengumpulan data mengenai pembayaran ganti kerugian atas tanah kelebihan dan absentee, memberikan pertimbangan dalam pemberian izin pemindahan hak atas tanah pertanian
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena Tugas Camat dalam pelaksanaan landreform adalah membantu Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah dalam kegiatan penelitian mengenai pemilikan, penggunaan, dan penguasan tanah pertanian yang terkena land reform, penentuan bagian tanah yang tetap, yang tetap dimiliki bekas pemilik dan tanah-tanah penelitian yang dikuasai oleh Pemerintah, inventarisasi mengenai tanah-tanah objek landreform, inventarisasi dan penelitian mengenai para penggarap tanah objek landreform, memberikan pertimbangan mengenai penyelesaian sengketa landreform, penelitian dan menentukan prioritas bagi petani yang akan menerima redistribusi tanah, pengumpulan data mengenai pembayaran ganti kerugian atas tanah kelebihan dan absentee, memberikan pertimbangan dalam pemberian izin pemindahan hak atas tanah pertanian
31. Pembebasan hak atas tanah....
1. dibuktikan secara tertulis
2. tidak dituntut adanya akta otentik
3. tidak harus secara tertulis
Jawab:
Jawaban 1 dan 2 benar karena Pembebasan hak atas tanah harus dibuktikan secara tertulis, tidak dituntut adanya akta otentik
32. Menurut PP N0 65 Tahun 2006, pelepasan hak atas tanah dilakukan bersamaan dengan pembayaran dan penerimaan ganti rugi dalam bentuk uang dengan tahapan....
1. instansi pemerintah yang memerlukan tanah membuat tanda terima pembayaran ganti rugi
2. yang berhak atas ganti rugi membuat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah
3. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah atau Penyerahan Tanah
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena pelepasan hak atas tanah dilakukan bersamaan dengan pembayaran dan penerimaan ganti rugi dalam bentuk uang dengan tahapan instansi pemerintah yang memerlukan tanah membuat tanda terima pembayaran ganti rugi, yang berhak atas ganti rugi membuat surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah atau Penyerahan Tanah
33. Peralihan Hak Guna Bangungan karena jual beli harus dilakukan dengan akta yang dibuat oleh PPAT kecuali jual beli melalui....
1. lelang, tukar menukar
2. penyertaan dalam modal
3. hibah
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar
karena Peralihan Hak Guna Bangungan karena jual beli harus dilakukan dengan akta yang dibuat oleh PPAT kecuali jual beli melalui lelang, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah.
34. Tanah Indonesia kemungkinan ada yang belum pernah didaftar dan belum wajib didaftar. Tanah tersebut dapat dibuatkan aktanya tanpa harus mengurus lebih dahulu sertifikatnya Berkaitan dengan hal tersebut kepada PPAT yang akan membuat aktanya harus diserahkan....
1. Surat keterangan Kepala Kantor Pertanahan yang menyatakan, bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat
2. Surat bukti pembayaran biaya pendaftaran jual beli
3. Surat permohonan dari lurah setempat
Jawab:
Jawaban 1 dan 2 benar
karena kepada PPAT yang akan membuat akta untuk tanah yang belum didaftar dan belum wajib didaftar harus diserahkan Surat keterangan Kepala Kantor Pertanahan yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat, Surat bukti pembayaran biaya pendaftaran jual beli
35. Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa sehingga dapat....
1. meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat
2. menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, bagi diri sendiri, maupun keluarganya
3. menyelamatkan dari penebangan hutan secara ilegal
Jawab:
Jawaban 1 dan 2 benar
karena usaha dalam lapangan agrarian harus diatur oleh pemerintah agar dapat meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat, menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, bagi diri sendiri, maupun keluarganya
36. Untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, UU No. 26 tahun 2007 mengamanatkan....
1. perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan
2. mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan
3. dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena amanat yang ada dalam UU No 26 Tahun 2007 adalahperlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang
37. Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah adalah memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan....
1. ruang terbuka hijau
2. ruang terbuka nonhijau
3. prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kota adalah memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, ruang terbuka nonhijau, prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah
38. Yang dimaksud konsolidasi tanah adalah....
1. salah satu model pembangunan di bidang pertanahan, meliputi wilayah perkotaan dan wilayah pertanian
2. bertujuan mengoptimalkan penggunaan tanah dalam hubungan dengan pemanfaatan, peningkatan produktivitas, dan konservasi bagi kelestarian lingkungan
3. diatur dalam pasal 14 UUPA
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena konsolidasi tanah adalah salah satu model pembangunan di bidang pertanahan, meliputi wilayah perkotaan dan wilayah pertanian, bertujuan mengoptimalkan penggunaan tanah dalam hubungan dengan pemanfaatan, peningkatan produktivitas, dan konservasi bagi kelestarian lingkungan, diatur dalam pasal 14 UUPA
39. Tujuan dilakukan konsolidasi tanah antara lain....
1. Terselenggaranya tertib penguasaan tanah dalam pemilikan dan penggunaannya sehingga dapat menunjang program nasional landreform
2. Kemantapan politik dengan menghilangkan keresahan di bidang pemukiman, karena terdapat keserasian hidup dalam lingkungan, misalnya adanya fasilitas bagi kehidupan seperti pendidikan dan kesehatan
3. Pengendalian harga tanah serta sekaligus menghilangkan kesempatan usaha spekulasi
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar
karena tujuan dilakukan konsolidasi tanah adalah terselenggaranya tertib penguasaan tanah dalam pemilikan dan penggunaannya sehingga dapat menunjang program nasional landreform, kemantapan politik dengan menghilangkan keresahan di bidang pemukiman, karena terdapat keserasian hidup dalam lingkungan, misalnya adanya fasilitas bagi kehidupan seperti pendidikan dan kesehatan, pengendalian harga tanah serta sekaligus menghilangkan kesempatan usaha spekulasi
40. Fatwa tata guna tanah berisi penilaian terhadap....
1. Keadaan penggunaan tanah, kemampuan tanah
2. Persediaan air, kemungkinan pengaruh penggunaan tanah terhadap daerah sekitarnya
3. Rencana Induk dan Denah Perusahaan, aspek-aspek sosial ekonomi penggarapan tanah dan asas-asas tata guna tanah
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar
karena Fatwa tata guna tanah berisi penilaian terhadap keadaan penggunaan tanah, kemampuan tanah, persediaan air, kemungkinan pengaruh penggunaan tanah terhadap daerah sekitarnya, Rencana Induk dan Denah Perusahaan, aspek-aspek sosial ekonomi penggarapan tanah dan asas-asas tata guna tanah
41. Dengan melaksanakan asas dan tujuan yang terkandung dalam pelaksanaan penatagunaan tanah, dengan sendirinya diharapkan akan tercapai tertib hukum pertanahan yang meliputi tertib penggunaan tanah yang diarahkan untuk....
1. Menumbuhkan pengertian mengenai arti penting penggunaan tanah secara berencana dan sesuai dengan kemampuan tanah
2. Menyusun rencana penggunaan daerah tingkat nasional dan daerah
3. Menyusun petunjuk teknis tentang peruntukan dan penggunaan tanah pedesaan dan perkotaan serta prosedur pembuatan rencana tata guna tanah, melakukan survei sebagai bahan pembuatan peta penggunaan tanah dan peta daerah-daerah kritis
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena tertib hukum pertanahan yang meliputi tertib penggunaan tanah yang diarahkan untuk menumbuhkan pengertian mengenai arti penting penggunaan tanah secara berencana dan sesuai dengan kemampuan tanah, menyusun rencana penggunaan daerah tingkat nasional dan daerah dan menyusun petunjuk teknis tentang peruntukan dan penggunaan tanah pedesaan dan perkotaan serta prosedur pembuatan rencana tata guna tanah, melakukan survei sebagai bahan pembuatan peta penggunaan tanah dan peta daerah-daerah kritis
42. Menurut Mudrick dan Ross yang dimaksud dengan sistem adalah sehimpunan unsur yang....
1. melakukan sesuatu kegiatan atau menyusun skema atau tatacara
2. melakukan sesuatu kegiatan pemrosesan untuk mencapai sesuatu atau beberapa tujuan
3. dilakukan dengan cara mengolah data dan/atau energi dan/atau barang (benda) di dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan informasi dan /atau energi dan/atau barang
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena menurut Mudrick dan Ross yang dimaksud dengan sistem adalah sehimpunan unsur yang melakukan sesuatu kegiatan atau menyusun skema atau tatacara, melakukan sesuatu kegiatan pemrosesan untuk mencapai sesuatu atau beberapa tujuan dan dilakukan dengan cara mengolah data dan/atau energi dan/atau barang (benda) di dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan informasi dan /atau energi dan/atau barang
43. Keuntungan dengan dilaksanakannya otomatisasi kearsipan dalam administrasi pertanahan dengan media computer system antara lain....
1. Arsip yang disimpan cukup baik, waktu penyimpanan sangat cepat dan aman dengan jumlah lembaran arsip yang banyak
2. Proses penemuan kembali cepat dan tepat, waktu cetak cepat
3. Pemakaian informasi arsip dapat dilakukan secara bersamaan baik untuk satu unit pengolah maupun terintegrasi dengan unit pengolah lainnya, keamanan cukup terjamin dengan kenyamanan yang menyenangkan
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena keuntungan dengan dilaksanakannya otomatisasi kearsipan dengan media computer system antara lain arsip yang disimpan cukup baik, waktu penyimpanan sangat cepat dan aman dengan jumlah lembaran arsip yang banyak, proses penemuan kembali cepat dan tepat, waktu cetak cepat, pemakaian informasi arsip dapat dilakukan secara bersamaan baik untuk satu unit pengolah maupun terintegrasi dengan unit pengolah lainnya, keamanan cukup terjamin dengan kenyamanan yang menyenangkan
44. Data yang disimpan dalam basis data dan dikelola oleh data base management system (DBMS) akan melalui beberapa tahap pemrosesan. Tahapan tersebut adalah....
1. INTERNAL VIEW, yang dipersoalkan di sini adalah bagaimana komputer melihat data
2. CONCEPTUAL VIEW, yang dipersoalkan disini adalah bagaimana desainer/pemrogram/administrator basis data melihat data
3. EXTERNAL VIEW, yang dipersoalkan di sini adalah bagaimana pengguna (user) melihat data untuk keperluannya (aplikasi)
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena tahap pemrosesan terhadap data yang disimpan INTERNAL VIEW, yang dipersoalkan di sini adalah bagaimana komputer melihat data, CONCEPTUAL VIEW, yang dipersoalkan disini adalah bagaimana desainer/pemrogram/administrator basis data melihat data, EXTERNAL VIEW, yang dipersoalkan di sini adalah bagaimana pengguna (user) melihat data untuk keperluannya (aplikasi)
45. Keputusan Menteri Penertiban dan Pendayagunaan Aparatur Negara No 06/1995 menguraikan bahwa pelayanan yang baik harus mengandung hal-hal yang baik yaitu....
1. kesederhanaan, kejelasan dan Kepastian Keamanan
2. keterbukaan, efisien, ekonomis
3. keadilan yang merata, ketetapan waktu, kuantitatif pelayanan
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena pelayanan yang baik meliputi kesederhanaan, kejelasan dan Kepastian Keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata, ketetapan waktu, kuantitatif pelayanan
Cukup sekian artikel yang dapat kami ulas untuk Anda terkait Soal Ujian UT Ilmu Hukum ADPU4335 Administrasi Pertanahan dan Kunci Jawaban. Manfaatkan waktu Anda sebaik mungkin, jangan malas untuk belajar. Jangan lupa juga untuk saling berbagi soal ini, dan jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin reques soal-soal silahkan sampaikan pada kami melalui laman Contact, terima kasih.
Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa tak lama lagi kegiatan Ujian Akhir Semester atau UAS akan dilaksanakan. Setelah kegiatan tutorial berakhir, biasanya Mahasiswa di beri waktu satu minggu untuk menyiapkan dirinya sebelum UAS dilaksanakan. Nah mulai dari sekarang giatlah belajar, karena kita tahu bahwa jika mengharapkan di kegiatan tutorial tentunya tidak bisa untuk mengulas dan mempelajari semua materi yang ada pada modul.
Perhatian: Mahasiswa sekalian, perlu Anda tahu bahwa disini kami mengacu pada kurikulum terbaru UT, jadi kemungkinan ada mata kuliah yang berbeda tidak sesuai dengan semester yang Anda maksud. Untuk melihat semua mata kuliah, silahkan Anda menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Hukum. Dan silahkan cari dan pelajari soal-soalnya.
Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 1 Lainnya:
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum ADPU4335 Administrasi Pertanahan
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum MKDU4109 Ilmu Sosial dan Budaya Dasar
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum MKDU4221 Pendidikan Agama Islam
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum ISIP4130 Pengantar Ilmu Hukum/PTHI
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum MKDU4107 Bahasa Inggris I
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum MKDU4110 Bahasa Indonesia
Apalagi kesibukan pekerjaan dan rumah tangga akan mengharuskan Anda mengatur waktu sebaik mungkin. Jangan sampai Anda tidak sama sekali belajar pada saat akan UTS. Luangkan waktu Anda untuk belajar walaupun Anda sedang sibuk. Soal UT yang kami bagikan ini bisa menjadi salah satu bahan belajar yang cukup efekti untuk Anda dalam menyiapkan diri untuk mengikuti UAS nantinya.
Soal UT Ilmu Hukum ADPU4335 Administrasi Pertanahan
Dengan adanya soal-soal ini kami berharap tentunya bisa menjadi bahan belajar yang efektif untuk Anda. Dan perlu Anda ketahui bahwa semua soal-soal ini bersumber dari situs UT dan semua soal-soalnya merupakan soal-soal yang telah dipilij dan dipelajari. Jadi silahkan Anda pelaajri Soal UT Ilmu Hukum ini dengan sungguh-sungguh.Soal UT ADPU4335 Administrasi Pertanahan
1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini merupakan pendapat dari….A. Leonard D. White
B. The Liang Gie
C. William H. Newman
D. Sondang P. Siagian
Jawab:
D. Benar, pengertian Administrasi menurut Sondang P.Siagian adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya
2. Orang atau orang-orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional dari setiap kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan dan secara langsung ia bertanggung jawab kepada manajer disebut....
A. Manajer
B. Supervisor
C. Pekerja
D. Staf
Jawab:
B. Benar, Orang atau orang-orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional dari setiap kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan dan secara langsung ia bertanggung jawab kepada manajer disebut supervisor
3. Pengertian administrasi Negara menurut Nigro and Nigro adalah seperti tersebut dibawah ini kecuali ….
A. merupakan usaha kelompok kerjasama dalam susunan kenegaraan, mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta saling hubungan antar ketiganya
B. mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan umum (negara) karenanya merupakan bagian dari proses politik
C. secara nyata berbeda administrasi swasta dan erat kaitannya dengan berbagai kelompok swasta maupun individu dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat
D. Administrasi pemerintah negara yang meliputi lembaga-lembaga negara dan jabatan negara
Jawab:
D. Benar, Administrasi pemerintah negara yang meliputi lembaga-lembaga negara dan jabatan negara
4. Hukum perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air diatur dalam….
A. UU No. 9 Tahun 1985
B. UU No. 11 Tahun 1974
C. UU No. 11 Tahun 1967
D. UU No. 5 Tahun 1960
Jawab:
A. Benar, UU No. 9 Tahun 1985 adalah peraturan yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air
5. Tanah harus benar-benar digunakan sesuai dengan kemampuannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kesuburan dan kemampuan tanah, ini merupakan tertib ….
A. hukum pertanahan
B. administrasi pertanahan
C. penggunaan /pemanfaatan tanah
D. pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup
Jawab:
C. Benar, Tanah harus benar-benar digunakan sesuai dengan kemampuannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kesuburan dan kemampuan tanah, ini merupakan tertib penggunaan /pemanfaatan tanah
6. Fungsi-fungsi manajemen yang paling penting adalah fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Ini merupakan pendapat dari ....
A. Koontz dan O’Donnel
B. M. Manullang
C. Henry Fayol
D. Sarwoto
Jawab:
B. Benar, Fungsi-fungsi manajemen yang paling penting menurut pendapat dari M. Manullang adalah fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
7. Peran-peran manajemen/manajerial menurut Mintzberg dalam perannya sebagai perunding (Negotiator) adalah….
A. mencari dan menerima beraneka ragam informasi khusus untuk mengembangkan pemahaman yang menyeluruh terhadap organisasi dan lingkungannya; sebagai pusat syaraf informasi internal dan eksternal tentang organisasi
B. bertanggung jawab untuk memotivasi dan mengaktifkan bawahan; mengisi posisi yang kosong (staffing), dan melatih
C. bertanggung jawab mewakili organisasi pada perundingan-perundingan utama
D. bertanggung jawab terhadap alokasi segala sumber daya organisasi dalam pelaksanaannya sebagai pembuat atau menyetujui seluruh keputusan organisasi yang penting
Jawab:
C. Benar, Peran-peran manajemen/manajerial menurut Mintzberg dalam perannya sebagai perunding (Negotiator) adalah bertanggung jawab mewakili organisasi pada perundingan-perundingan utama
8. Dalam menangani masalah pertanahan, koordinasi terutama diperlukan untuk mengidentifikasikan jenis permasalahan yang timbul. Penyebab timbulnya permasalahan dalam bidang pertanahan antara lain masalah pertanahan yang bersifat administratif artinya masalah-masalah yang menyangkut ….
A. gugatan terhadap suatu dasar hak/peralihan hak yang digunakan sebagai dasar pemberian hak atas tanah (originair) atau pencatatan pemindahan hak/balik nama (derivatif). Misalnya tanah dijual dua kali
B. tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban oleh pemegang hak sesuai persyaratan yang ditetapkan dan sesuai ketentuan yang berlaku, misalnya pemegang hak berubah kewarganegaraan, tumpang tindih pemegang hak (sertifikat ganda) karena kekeliruan administrasi
C. perselisihan mengenai suatu hak utama (prioritas) untuk memperoleh hak atas tanah seperti sengketa yang menyangkut batas tanah karena penunjukan batas yang tidak benar
D. prosedur kepemilikan tanah yang tidak jelas
Jawab:
B. Benar, penyebab timbulnya permasalahan dalam bidang pertanahan antara lain masalah pertanahan yang bersifat administratif artinya masalah-masalah yang menyangkuttidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban oleh pemegang hak sesuai persyaratan yang ditetapkan dan sesuai ketentuan yang berlaku, misalnya pemegang hak berubah kewarganegaraan, tumpang tindih pemegang hak (sertifikat ganda) karena kekeliruan administrasi
9. Melalui Keputusan Presiden No 190 Tahun 1957 diatur lapangan pekerjaan Kementerian Agraria, yang pembentukannya melalui ….
A. UU No 21 Tahun 1961
B. PP No 24 Tahun 1997
C. Keppres No. 55 Tahun 1955
D. Surat Edaran Mendagri No. H. 20/5/7
Jawab:
C. Benar, Keppres No. 55 Tahun 1955 merupakan dasar hukum dibentuknya Keputusan Presiden No 190 Tahun 1957
10. Yang dimaksud daftar buku tanah dalam PP No 10 Tahun 1961 adalah ….
A. kumpulan surat-surat ukur yang menguraikan keadaan, letak, luas serta batas-batas suatu bidang tanah yang haknya telah didaftar
B. daftar hak-hak atas tanah, peralihan dan pembebanan dengan hak-hak lain
C. daftar semua tanah yang terdapat dalam suatu desa (tanah-tanah negara, tanah-tanah yang dipunyai dengan suatu hak, jalan-jalan, saluran air, dan lain-lain)
D. daftar nama orang-orang (dan badan hukum) yang mempunyai sesuatu hak atas tanah (termasuk hak tanggungan) di daerah kerja Kantor Pertanahan yang bersangkutan
Jawab:
B. Benar, yang dimaksud daftar buku tanah adalah daftar hak-hak atas tanah, peralihan dan pembebanan dengan hak-hak lain
11. Biaya pendaftaran tanah diatur dalam....
A. UU No 4 Tahun 1996
B. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 2 Tahun1992
C. Peraturan Menteri Agraria No 3 tahun 1995
D. PP No 10 Tahun 1961
Jawab:
B. Jawaban B benar karena Biaya Pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 2 Tahun 1992
12. Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Hal ini diatur dalam UUPA pasal....
A. 39
B. 40
C. 41
D. 45
Jawab:
A. Jawaban A benar karena pasal 39 megatur tentang hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan
13. Hak dari pemegang Hak Pakai diatur dalam PP No. 40 Tahun 1996....
A. Pasal 52
B. Pasal 54
C. Pasal 55
D. Pasal 51
Jawab:
A. Jawaban A benar karena hak dari pemegang Hak Pakai diatur dalam pasal 52 PP No. 40 Tahun 1996
14. Hak sewa untuk bangunan adalah hak sewa atas tanah orang lain yang digunakan untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sewa. Hal ini diatur dalam UUPA pasal....
A. 44 ayat 1
B. 47
C. 49
D. 48
Jawab:
A. Jawaban A benar karena hak sewa untuk bangunan adalah hak sewa atas tanah orang lain yang digunakan untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sewa yang diatur dalam pasal 44 ayat 1 UUPA
15. Pedoman-pedoman Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya diatur dalam....
A. Inpres No. 9 Tahun 1973
B. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 15 Tahun 1975
C. Keputusan Presiden (Keppres) No. 55 Tahun 1993
D. Peraturan Presiden (Perpres) No. 36 tahun 2005
Jawab:
A. Jawaban A benar karena Inpres No 9 Tahun 1973 mengatur pedoman-pedoman pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya
16. Kalimat di bawah ini yang menunjukkan contoh sistem yang bersifat deskriptif yaitu....
A. Ini mobil yang bisa memberikan layanan transportasi yang ekonomik
B. Ini perlengkapan keamanan
C. Ini program investasi yang akan meningkatkan dividen
D. Ini perlengkapan keamanan yang akan mencegah kecelakaan
Jawab:
B. Jawaban yang benar karena Ini perlengkapan keamanan merupakan kalimat deskriptif
17. Yang dimaksud dengan Sistem Informasi Pertanahan menurut H.A.G. Sunendar adalah....
A. sistem pengadaan dan pelayanan secara sistematis tentang data yang berkaitan dengan tanah dari suatu wilayah sebagai basis dari kegiatan – kegiatan hukum, administrasi, ekonomi, perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang dilaksanakan oleh BPN
B. sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk memproses data spasial yang bergeo-referensi (berupa detail, fakta, kondisi, dan sebagainya) yang disimpan dalam suatu basis data dan berhubungan dengan semua persoalan serta keadaan dunia nyata
C. alat bantu yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan berkaitan dengan aspek hukum, administratif dan ekonomi untuk membantu perencanaan dan pembangunan suatu wilayah
D. sistem pengadaan dan pelayanan data/informasi pertanahan pada suatu wilayah
Jawab:
A. Jawaban benar karena Sistem Informasi Pertanahan menurut H.A.G. Sunendar adalah sistem pengadaan dan pelayanan secara sistematis tentang data yang berkaitan dengan tanah dari suatu wilayah sebagai basis dari kegiatan – kegiatan hukum, administrasi, ekonomi, perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang dilaksanakan oleh BPN
18. Penggunaan tanah dibedakan menurut jenis penggolongan yaitu....
1. pertanian, peternakan
2. pemukiman
3. jasa, instansi
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena penggunaan tanah dibedakan menurut jenis penggolongan yaitu pertanian, peternakan, pemukiman, jasa, instansi
19. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota di dalam ijin membuka tanah adalah....
1. Menerima dan memeriksa permohonan, memeriksa lapangan dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota
2. Menerbitkan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten/kota
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota di dalam ijin membuka tanah adalah menerima dan memeriksa permohonan, memeriksa lapangan dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota. menerbitkan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten/kota. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah
20. Tujuan kebijakan manajemen harus pula dioperasionalkan ke dalam berbagai aktivitas yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu sarana tersebut adalah tersedianya peraturan perundang-undangan yang mampu menjabarkan berbagai aspek dari orientasi kebijakan dan tujuannya melalui penetapan batas-batas kewenangan pemerintah berupa....
1. perumusan tanggung jawab pokok
2. pengembangan model kemitraan antara swasta dan pemerintah
3. perlindungan hak asasi manusia
Jawab:
Jawaban 1 dan 2 benar karena perumusan tanggung jawab pokok dan pengembangan model kemitraan antara swasta dan pemerintah merupakan penetapan batas kewenangan pemerintah
21. Direktorat Tata Guna Tanah melakukan kegiatan....
1. Menyusun rencana teknis pemetaan tata guna tanah, pemetaan sistematis tata guna tanah, yang meliputi Penggunaan tanah kota, desa, detail, dan melaksanakan revisi-revisi, pemetaan kemampuan tanah dan pembuatan peta kerja
2. Penyusunan Rencana Tata Guna Tanah Kabupaten/Kota, monitoring lokasi daerah miskin, pemetaan kota kecamatan
3. Perencanaan lokasi dan monitoring penghijauan, pemetaan topografi dan penggunaan tanah daerah-daerah tertentu (transmigrasi, resettlement, dan lain-lain), fatwa tata guna tanah, melakukan evaluasi dan pelaporan dan perhitungan produktivitas tanah
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena Direktorat Tata Guna Tanah melakukan kegiatan menyusun rencana teknis pemetaan tata guna tanah, pemetaan sistematis tata guna tanah, yang meliputi pemetaan penggunaan tanah kota, desa, detail, dan melaksanakan revisi-revisi, pemetaan kemampuan tanah dan pembuatan peta kerja, penyusunan Rencana Tata Guna Tanah Kabupaten/Kota, monitoring lokasi daerah miskin, pemetaan kota kecamatan, perencanaan lokasi dan monitoring penghijauan, pemetaan topografi dan penggunaan tanah daerah-daerah tertentu (transmigrasi, resettlement, dan lain-lain), fatwa tata guna tanah, melakukan evaluasi dan pelaporan dan perhitungan produktivitas tanah.
22. Dalam Perpres No. 65 tahun 2006, pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah meliputi....
1. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi, waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya
2. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal,fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana
3. tempat pembuangan sampah, cagar alam dan cagar budaya, pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena dalam Perpres No. 65 tahun 2006, pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah meliputi jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi, waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya, pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal, fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana, tempat pembuangan sampah, cagar alam dan cagar budaya, pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.
23. Pengukuran dan pemetaan tanah meliputi....
1. Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran Tanah, penetapan batas bidang-bidang tanah
2. Pengukuran dan Pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran
3. Pembuatan Daftar Tanah, pembuatan Surat Ukur
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena pengukuran dan pemetaan tanah meliputi pembuatan Peta Dasar Pendaftaran Tanah, penetapan batas bidang-bidang tanah, pengukuran dan Pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, pembuatan Daftar Tanah, pembuatan Surat Ukur
24. Pendaftaran tanah merupakan tahapan (proses) terpenting dan mempunyai manfaat. Adapun secara ekonomis manfaat pendaftaran tanah adalah mempunyai arti penting bagi....
1. kepastian pemilikan tanah
2. kepastian harga jual tanah dan kepastian jual beli
3. kepastian hak atas tanah
Jawab:
Jawaban 1 dan 2 benar karena secara ekonomis manfaat pendaftaran tanah adalah mempunyai arti penting bagi kepastian pemilikan tanah, kepastian harga jual tanah, dan kepastian jual beli
25. Hak atas tanah yang bersifat tetap yaitu....
1. hak milik dan hak guna usaha
2. hak guna bangunan dan hak guna pakai
3. hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena. Hak atas Tanah yang bersifat tetap yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak guna pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan
26. Beberapa bentuk penggunaan atau pengusahaan tanah Hak milik oleh bukan pemiliknya, yaitu....
1. Hak milik atas tanah dibebani dengan Hak Guna Bangunan, Hak Milik atas tanah dibebani dengan Hak Pakai
2. Hak Sewa untuk Bangunan, Hak Gadai (Gadai Tanah)
3. Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil), Hak Menumpang, Hak Sewa Tanah Pertanian
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena beberapa bentuk penggunaan atau pengusahaan tanah Hak milik oleh bukan pemiliknya, yaitu Hak milik atas tanah dibebani dengan Hak Guna Bangunan, Hak Milik atas tanah dibebani dengan Hak Pakai, Hak Sewa untuk Bangunan, Hak Gadai (Gadai Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil), Hak Menumpang, Hak Sewa Tanah Pertanian
27. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang hak untuk perpanjangan jangka waktu atau pembaruan Hak Guna Usaha, adala....
1. tanahnya masih diusahakan dengan hak sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut
2. syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak
3. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang hak untuk perpanjangan jangka waktu atau pembaruan Hak Guna Usaha, adalah tanahnya masih diusahakan dengan hak sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak tersebut, syarat-syarat pemberian hak tesebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak, pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak
28. Sesuai peraturan dalam UUPA untuk Permohonan Hak Milik (atas tanah untuk bangunan), maka permohonan ditujukan kepada....
1. Gubernur/Kepala Daerah, jika luas tanahnya 2.000 m2 atau kurang
2. Menteri Dalam Negeri, jika luas tanahnya lebih dari 2.000 m2
3. Bupati Kepala Daerah, jika luas tanahnya 100m2
Jawab:
Jawaban 1 dan 2 benar karena Untuk Permohonan Hak Milik (atas tanah untuk bangunan), maka permohonan ditujukan kepada, Gubernur/Kepala Daerah, jika luas tanahnya 2.000 m2 atau kurang, Menteri Dalam Negeri, jika luas tanahnya lebih dari 2.000 m2
29. TAP MPR No. IX/2001 mengamanatkan bahwa Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip antara lain....
1. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat
2. meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam
3. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat, dan individu
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena TAP MPR No IX/2001 mengamanatkan bahwa Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip antara lain memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat, meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam, mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat, dan individu
30. Tugas Camat dalam pelaksanaan landreform adalah membantu Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah dalam kegiatan....
1. Penelitian mengenai pemilikan, penggunaan, dan penguasan tanah pertanian yang terkena land reform, penentuan bagian tanah yang tetap, yang tetap dimiliki bekas pemilik dan tanah-tanah penelitian yang dikuasai oleh Pemerintah
2. Inventarisasi mengenai tanah-tanah objek landreform, inventarisasi dan penelitian mengenai para penggarap tanah objek landreform, memberikan pertimbangan mengenai penyelesaian sengketa landreform
3. Penelitian dan menentukan prioritas bagi petani yang akan menerima redistribusi tanah, pengumpulan data mengenai pembayaran ganti kerugian atas tanah kelebihan dan absentee, memberikan pertimbangan dalam pemberian izin pemindahan hak atas tanah pertanian
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena Tugas Camat dalam pelaksanaan landreform adalah membantu Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah dalam kegiatan penelitian mengenai pemilikan, penggunaan, dan penguasan tanah pertanian yang terkena land reform, penentuan bagian tanah yang tetap, yang tetap dimiliki bekas pemilik dan tanah-tanah penelitian yang dikuasai oleh Pemerintah, inventarisasi mengenai tanah-tanah objek landreform, inventarisasi dan penelitian mengenai para penggarap tanah objek landreform, memberikan pertimbangan mengenai penyelesaian sengketa landreform, penelitian dan menentukan prioritas bagi petani yang akan menerima redistribusi tanah, pengumpulan data mengenai pembayaran ganti kerugian atas tanah kelebihan dan absentee, memberikan pertimbangan dalam pemberian izin pemindahan hak atas tanah pertanian
31. Pembebasan hak atas tanah....
1. dibuktikan secara tertulis
2. tidak dituntut adanya akta otentik
3. tidak harus secara tertulis
Jawab:
Jawaban 1 dan 2 benar karena Pembebasan hak atas tanah harus dibuktikan secara tertulis, tidak dituntut adanya akta otentik
32. Menurut PP N0 65 Tahun 2006, pelepasan hak atas tanah dilakukan bersamaan dengan pembayaran dan penerimaan ganti rugi dalam bentuk uang dengan tahapan....
1. instansi pemerintah yang memerlukan tanah membuat tanda terima pembayaran ganti rugi
2. yang berhak atas ganti rugi membuat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah
3. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah atau Penyerahan Tanah
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena pelepasan hak atas tanah dilakukan bersamaan dengan pembayaran dan penerimaan ganti rugi dalam bentuk uang dengan tahapan instansi pemerintah yang memerlukan tanah membuat tanda terima pembayaran ganti rugi, yang berhak atas ganti rugi membuat surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah atau Penyerahan Tanah
33. Peralihan Hak Guna Bangungan karena jual beli harus dilakukan dengan akta yang dibuat oleh PPAT kecuali jual beli melalui....
1. lelang, tukar menukar
2. penyertaan dalam modal
3. hibah
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar
karena Peralihan Hak Guna Bangungan karena jual beli harus dilakukan dengan akta yang dibuat oleh PPAT kecuali jual beli melalui lelang, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah.
34. Tanah Indonesia kemungkinan ada yang belum pernah didaftar dan belum wajib didaftar. Tanah tersebut dapat dibuatkan aktanya tanpa harus mengurus lebih dahulu sertifikatnya Berkaitan dengan hal tersebut kepada PPAT yang akan membuat aktanya harus diserahkan....
1. Surat keterangan Kepala Kantor Pertanahan yang menyatakan, bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat
2. Surat bukti pembayaran biaya pendaftaran jual beli
3. Surat permohonan dari lurah setempat
Jawab:
Jawaban 1 dan 2 benar
karena kepada PPAT yang akan membuat akta untuk tanah yang belum didaftar dan belum wajib didaftar harus diserahkan Surat keterangan Kepala Kantor Pertanahan yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat, Surat bukti pembayaran biaya pendaftaran jual beli
35. Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa sehingga dapat....
1. meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat
2. menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, bagi diri sendiri, maupun keluarganya
3. menyelamatkan dari penebangan hutan secara ilegal
Jawab:
Jawaban 1 dan 2 benar
karena usaha dalam lapangan agrarian harus diatur oleh pemerintah agar dapat meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat, menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, bagi diri sendiri, maupun keluarganya
36. Untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, UU No. 26 tahun 2007 mengamanatkan....
1. perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan
2. mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan
3. dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena amanat yang ada dalam UU No 26 Tahun 2007 adalahperlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang
37. Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah adalah memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan....
1. ruang terbuka hijau
2. ruang terbuka nonhijau
3. prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kota adalah memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, ruang terbuka nonhijau, prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah
38. Yang dimaksud konsolidasi tanah adalah....
1. salah satu model pembangunan di bidang pertanahan, meliputi wilayah perkotaan dan wilayah pertanian
2. bertujuan mengoptimalkan penggunaan tanah dalam hubungan dengan pemanfaatan, peningkatan produktivitas, dan konservasi bagi kelestarian lingkungan
3. diatur dalam pasal 14 UUPA
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena konsolidasi tanah adalah salah satu model pembangunan di bidang pertanahan, meliputi wilayah perkotaan dan wilayah pertanian, bertujuan mengoptimalkan penggunaan tanah dalam hubungan dengan pemanfaatan, peningkatan produktivitas, dan konservasi bagi kelestarian lingkungan, diatur dalam pasal 14 UUPA
39. Tujuan dilakukan konsolidasi tanah antara lain....
1. Terselenggaranya tertib penguasaan tanah dalam pemilikan dan penggunaannya sehingga dapat menunjang program nasional landreform
2. Kemantapan politik dengan menghilangkan keresahan di bidang pemukiman, karena terdapat keserasian hidup dalam lingkungan, misalnya adanya fasilitas bagi kehidupan seperti pendidikan dan kesehatan
3. Pengendalian harga tanah serta sekaligus menghilangkan kesempatan usaha spekulasi
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar
karena tujuan dilakukan konsolidasi tanah adalah terselenggaranya tertib penguasaan tanah dalam pemilikan dan penggunaannya sehingga dapat menunjang program nasional landreform, kemantapan politik dengan menghilangkan keresahan di bidang pemukiman, karena terdapat keserasian hidup dalam lingkungan, misalnya adanya fasilitas bagi kehidupan seperti pendidikan dan kesehatan, pengendalian harga tanah serta sekaligus menghilangkan kesempatan usaha spekulasi
40. Fatwa tata guna tanah berisi penilaian terhadap....
1. Keadaan penggunaan tanah, kemampuan tanah
2. Persediaan air, kemungkinan pengaruh penggunaan tanah terhadap daerah sekitarnya
3. Rencana Induk dan Denah Perusahaan, aspek-aspek sosial ekonomi penggarapan tanah dan asas-asas tata guna tanah
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar
karena Fatwa tata guna tanah berisi penilaian terhadap keadaan penggunaan tanah, kemampuan tanah, persediaan air, kemungkinan pengaruh penggunaan tanah terhadap daerah sekitarnya, Rencana Induk dan Denah Perusahaan, aspek-aspek sosial ekonomi penggarapan tanah dan asas-asas tata guna tanah
41. Dengan melaksanakan asas dan tujuan yang terkandung dalam pelaksanaan penatagunaan tanah, dengan sendirinya diharapkan akan tercapai tertib hukum pertanahan yang meliputi tertib penggunaan tanah yang diarahkan untuk....
1. Menumbuhkan pengertian mengenai arti penting penggunaan tanah secara berencana dan sesuai dengan kemampuan tanah
2. Menyusun rencana penggunaan daerah tingkat nasional dan daerah
3. Menyusun petunjuk teknis tentang peruntukan dan penggunaan tanah pedesaan dan perkotaan serta prosedur pembuatan rencana tata guna tanah, melakukan survei sebagai bahan pembuatan peta penggunaan tanah dan peta daerah-daerah kritis
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena tertib hukum pertanahan yang meliputi tertib penggunaan tanah yang diarahkan untuk menumbuhkan pengertian mengenai arti penting penggunaan tanah secara berencana dan sesuai dengan kemampuan tanah, menyusun rencana penggunaan daerah tingkat nasional dan daerah dan menyusun petunjuk teknis tentang peruntukan dan penggunaan tanah pedesaan dan perkotaan serta prosedur pembuatan rencana tata guna tanah, melakukan survei sebagai bahan pembuatan peta penggunaan tanah dan peta daerah-daerah kritis
42. Menurut Mudrick dan Ross yang dimaksud dengan sistem adalah sehimpunan unsur yang....
1. melakukan sesuatu kegiatan atau menyusun skema atau tatacara
2. melakukan sesuatu kegiatan pemrosesan untuk mencapai sesuatu atau beberapa tujuan
3. dilakukan dengan cara mengolah data dan/atau energi dan/atau barang (benda) di dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan informasi dan /atau energi dan/atau barang
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena menurut Mudrick dan Ross yang dimaksud dengan sistem adalah sehimpunan unsur yang melakukan sesuatu kegiatan atau menyusun skema atau tatacara, melakukan sesuatu kegiatan pemrosesan untuk mencapai sesuatu atau beberapa tujuan dan dilakukan dengan cara mengolah data dan/atau energi dan/atau barang (benda) di dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan informasi dan /atau energi dan/atau barang
43. Keuntungan dengan dilaksanakannya otomatisasi kearsipan dalam administrasi pertanahan dengan media computer system antara lain....
1. Arsip yang disimpan cukup baik, waktu penyimpanan sangat cepat dan aman dengan jumlah lembaran arsip yang banyak
2. Proses penemuan kembali cepat dan tepat, waktu cetak cepat
3. Pemakaian informasi arsip dapat dilakukan secara bersamaan baik untuk satu unit pengolah maupun terintegrasi dengan unit pengolah lainnya, keamanan cukup terjamin dengan kenyamanan yang menyenangkan
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena keuntungan dengan dilaksanakannya otomatisasi kearsipan dengan media computer system antara lain arsip yang disimpan cukup baik, waktu penyimpanan sangat cepat dan aman dengan jumlah lembaran arsip yang banyak, proses penemuan kembali cepat dan tepat, waktu cetak cepat, pemakaian informasi arsip dapat dilakukan secara bersamaan baik untuk satu unit pengolah maupun terintegrasi dengan unit pengolah lainnya, keamanan cukup terjamin dengan kenyamanan yang menyenangkan
44. Data yang disimpan dalam basis data dan dikelola oleh data base management system (DBMS) akan melalui beberapa tahap pemrosesan. Tahapan tersebut adalah....
1. INTERNAL VIEW, yang dipersoalkan di sini adalah bagaimana komputer melihat data
2. CONCEPTUAL VIEW, yang dipersoalkan disini adalah bagaimana desainer/pemrogram/administrator basis data melihat data
3. EXTERNAL VIEW, yang dipersoalkan di sini adalah bagaimana pengguna (user) melihat data untuk keperluannya (aplikasi)
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena tahap pemrosesan terhadap data yang disimpan INTERNAL VIEW, yang dipersoalkan di sini adalah bagaimana komputer melihat data, CONCEPTUAL VIEW, yang dipersoalkan disini adalah bagaimana desainer/pemrogram/administrator basis data melihat data, EXTERNAL VIEW, yang dipersoalkan di sini adalah bagaimana pengguna (user) melihat data untuk keperluannya (aplikasi)
45. Keputusan Menteri Penertiban dan Pendayagunaan Aparatur Negara No 06/1995 menguraikan bahwa pelayanan yang baik harus mengandung hal-hal yang baik yaitu....
1. kesederhanaan, kejelasan dan Kepastian Keamanan
2. keterbukaan, efisien, ekonomis
3. keadilan yang merata, ketetapan waktu, kuantitatif pelayanan
Jawab:
Jawaban 1, 2, dan 3 benar karena pelayanan yang baik meliputi kesederhanaan, kejelasan dan Kepastian Keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata, ketetapan waktu, kuantitatif pelayanan
Download Soal UT Ilmu Hukum ADPU4335 Administrasi Pertanahan
Kami telah menyiapkan soal-soal di atas dalam bentuk file dokumen pdf yang mana bisa Anda unduh langsung melalui link berikut ini.Cukup sekian artikel yang dapat kami ulas untuk Anda terkait Soal Ujian UT Ilmu Hukum ADPU4335 Administrasi Pertanahan dan Kunci Jawaban. Manfaatkan waktu Anda sebaik mungkin, jangan malas untuk belajar. Jangan lupa juga untuk saling berbagi soal ini, dan jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin reques soal-soal silahkan sampaikan pada kami melalui laman Contact, terima kasih.