💜 Selalu gratis

Soalut.com tetap gratis karena kamu. Yuk, bantu kami terus hadir!💜 Selalu gratis

🙌 Ikut Dukung

Soal UAS UT EKSI4207 Akuntansi Sektor Publik dan Kunci Jawaban

Soal UAS UT EKSI4207 Akuntansi Sektor Publik dan Kunci Jawaban
Soal UT EKSI4207 Akuntansi Sektor Publik

Menghadapi Ujian Akhir Semester di Universitas Terbuka bukan sekadar soal hafalan, melainkan uji kemampuan nyata dalam menyerap materi yang padat dan beragam. Banyak mahasiswa merasa kewalahan saat harus merangkum puluhan modul menjadi pemahaman yang siap diuji.

Soal UAS UT EKSI4207 Akuntansi Sektor Publik termasuk mata kuliah yang menuntut lebih dari sekadar pemahaman teknis. Materi ini dirancang untuk membentuk cara berpikir kritis tentang pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawab publik.

Berlatih dengan Soal Latihan UT adalah langkah paling konkret yang bisa Anda ambil sekarang. Kisi-kisi Soal UT membantu memetakan area materi yang paling sering muncul, sehingga waktu belajar Anda jauh lebih terarah. Artikel ini hadir untuk menemani perjalanan belajar Anda agar ujian nanti bukan lagi momok.

Catatan: Soal-soal ini akan terus diperbarui mengikuti modul terbaru Universitas Terbuka.

Soal UAS UT EKSI4207 Akuntansi Sektor Publik

1.

Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai mekanisme akuntansi yang digunakan oleh organisasi yang tidak berorientasi pada laba, dengan tujuan utama untuk…

  • A. Memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham
  • B. Memberikan pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan sumber daya
  • C. Menyusun laporan keuangan untuk kepentingan investor swasta
  • D. Menghitung pajak yang harus dibayar oleh organisasi pemerintah
B. Memberikan pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan sumber daya
2.

Berikut ini yang BUKAN merupakan karakteristik organisasi sektor publik adalah…

  • A. Tidak berorientasi pada keuntungan
  • B. Sumber pendanaan berasal dari pajak dan pendapatan negara
  • C. Kepemilikan bersifat kolektif oleh masyarakat
  • D. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan nilai pasar organisasi
D. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan nilai pasar organisasi
3.

Regulasi keuangan publik di Indonesia secara umum diatur dalam…

  • A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
  • B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  • C. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337 Tahun 2001
  • D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4.

Kerangka konseptual akuntansi sektor publik berfungsi sebagai…

  • A. Panduan teknis penyusunan anggaran tahunan
  • B. Landasan teoritis dalam pengembangan standar dan praktik akuntansi sektor publik
  • C. Instrumen pengendalian inflasi dalam anggaran negara
  • D. Pedoman pengelolaan aset tetap pemerintah daerah
B. Landasan teoritis dalam pengembangan standar dan praktik akuntansi sektor publik
5.

Standar akuntansi yang berlaku untuk pemerintah pusat dan daerah di Indonesia adalah…

  • A. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)
  • B. IFRS (International Financial Reporting Standards)
  • C. SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)
  • D. GAAP (Generally Accepted Accounting Principles)
C. SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)
6.

Perencanaan publik yang baik harus memenuhi prinsip partisipatif, yang berarti…

  • A. Hanya melibatkan pejabat pemerintah dalam proses perencanaan
  • B. Perencanaan dilakukan secara tertutup untuk efisiensi waktu
  • C. Masyarakat dan pemangku kepentingan dilibatkan dalam proses perencanaan
  • D. Keputusan perencanaan sepenuhnya diserahkan kepada konsultan independen
C. Masyarakat dan pemangku kepentingan dilibatkan dalam proses perencanaan
7.

Anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) pada sektor publik menekankan pada…

  • A. Alokasi anggaran berdasarkan jumlah pegawai di setiap unit kerja
  • B. Pencapaian output dan outcome yang terukur atas penggunaan anggaran
  • C. Pengeluaran yang tidak melebihi batas yang ditetapkan pada tahun sebelumnya
  • D. Penyusunan anggaran berdasarkan besarnya pendapatan pajak daerah
B. Pencapaian output dan outcome yang terukur atas penggunaan anggaran
8.

Realisasi anggaran publik mencakup proses…

  • A. Penyusunan rencana keuangan untuk tahun anggaran berikutnya
  • B. Penetapan target penerimaan negara dari sektor perpajakan
  • C. Pelaksanaan dan penatausahaan atas pendapatan dan belanja yang telah dianggarkan
  • D. Evaluasi kinerja pejabat pengelola keuangan daerah
C. Pelaksanaan dan penatausahaan atas pendapatan dan belanja yang telah dianggarkan
9.

Laporan keuangan pemerintah yang menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu disebut…

  • A. Laporan Realisasi Anggaran
  • B. Laporan Operasional
  • C. Laporan Perubahan Ekuitas
  • D. Neraca
D. Neraca
10.

Audit sektor publik yang bertujuan menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomis penggunaan sumber daya disebut…

  • A. Audit Kepatuhan
  • B. Audit Keuangan
  • C. Audit Kinerja
  • D. Audit Investigasi
C. Audit Kinerja
11.

Salah satu perbedaan mendasar antara akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis terletak pada…

  • A. Metode pencatatan transaksi keuangan yang digunakan
  • B. Tujuan organisasi dan bentuk pertanggungjawabannya
  • C. Jenis aset yang dimiliki oleh masing-masing organisasi
  • D. Sistem teknologi informasi yang digunakan dalam pelaporan
B. Tujuan organisasi dan bentuk pertanggungjawabannya
12.

Elemen-elemen yang termasuk dalam lingkup organisasi sektor publik meliputi…

  • A. Perusahaan terbuka yang terdaftar di bursa efek
  • B. Lembaga keuangan swasta yang menerima simpanan masyarakat
  • C. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi nirlaba
  • D. Perusahaan multinasional yang beroperasi di beberapa negara
C. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi nirlaba
13.

Proses penyusunan regulasi publik yang baik harus mempertimbangkan aspek…

  • A. Kepentingan kelompok penekan yang paling dominan
  • B. Kemampuan finansial pejabat yang menyusun regulasi
  • C. Kebutuhan masyarakat, landasan hukum, dan dampak implementasi
  • D. Jumlah regulasi yang sudah ada sebelumnya
C. Kebutuhan masyarakat, landasan hukum, dan dampak implementasi
14.

Kualitas informasi akuntansi sektor publik yang berarti bahwa informasi harus bebas dari kesalahan material dan tidak menyesatkan disebut…

  • A. Relevan
  • B. Andal (Reliable)
  • C. Dapat Dibandingkan
  • D. Dapat Dipahami
B. Andal (Reliable)
15.

Kebutuhan standar akuntansi sektor publik di Indonesia muncul karena…

  • A. Tekanan dari lembaga keuangan internasional untuk menerapkan IFRS
  • B. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
  • C. Keharusan pemerintah untuk mencatatkan saham di pasar modal
  • D. Persaingan antar lembaga audit untuk mendapatkan klien pemerintah
B. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
16.

Teori perencanaan publik yang menekankan proses pembelajaran bersama antara perencana dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan disebut…

  • A. Teori Perencanaan Rasional Komprehensif
  • B. Teori Inkrementalisme
  • C. Teori Perencanaan Advokasi
  • D. Teori Perencanaan Komunikatif
D. Teori Perencanaan Komunikatif
17.

Siklus penganggaran publik secara berurutan terdiri dari tahapan…

  • A. Pelaksanaan – Penyusunan – Pengesahan – Evaluasi
  • B. Penyusunan – Pengesahan – Pelaksanaan – Pertanggungjawaban
  • C. Pengesahan – Penyusunan – Pelaksanaan – Audit
  • D. Evaluasi – Penyusunan – Pengesahan – Pelaksanaan
B. Penyusunan – Pengesahan – Pelaksanaan – Pertanggungjawaban
18.

Teknik pengadaan barang dan jasa publik yang dilakukan dengan cara mengundang beberapa penyedia untuk menyampaikan penawaran disebut…

  • A. Penunjukan Langsung
  • B. Pengadaan Langsung
  • C. Tender/Lelang
  • D. Sayembara
C. Tender/Lelang
19.

Sistem pelaporan keuangan sektor publik yang mengakui pendapatan dan beban pada saat terjadinya transaksi disebut…

  • A. Basis Kas
  • B. Basis Akrual
  • C. Basis Kas Menuju Akrual
  • D. Basis Modifikasi Kas
B. Basis Akrual
20.

Pertanggungjawaban publik (public accountability) dalam konteks sektor publik mengandung makna bahwa…

  • A. Pemerintah tidak perlu melaporkan penggunaan anggaran kepada DPR
  • B. Pengelola sumber daya publik berkewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas penggunaannya
  • C. Hanya lembaga audit eksternal yang berhak menilai kinerja pemerintah
  • D. Akuntabilitas hanya berlaku bagi pejabat eselon I dan II
B. Pengelola sumber daya publik berkewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas penggunaannya
21.

Profesi akuntan di sektor publik memiliki peran strategis dalam…

  • A. Menyusun strategi pemasaran produk pemerintah
  • B. Menentukan kebijakan moneter bank sentral
  • C. Memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
  • D. Mengatur mekanisme perdagangan saham perusahaan BUMN
C. Memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
22.

Dasar hukum pengelolaan keuangan daerah di Indonesia diatur dalam…

  • A. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP
  • B. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  • C. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara
  • D. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
D. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
23.

Lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik mencakup hal-hal berikut, KECUALI…

  • A. Tujuan laporan keuangan sektor publik
  • B. Karakteristik kualitatif informasi keuangan
  • C. Definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur laporan keuangan
  • D. Prosedur rekrutmen pegawai negeri sipil
D. Prosedur rekrutmen pegawai negeri sipil
24.

Dalam siklus akuntansi keuangan sektor publik, jurnal penyesuaian dibuat dengan tujuan untuk…

  • A. Menghapus seluruh saldo akun pada akhir periode
  • B. Menyesuaikan saldo akun agar mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada akhir periode
  • C. Memindahkan saldo laba ke akun modal pemerintah
  • D. Membatalkan transaksi yang dicatat secara tidak sah
B. Menyesuaikan saldo akun agar mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada akhir periode
25.

Teknik realisasi anggaran publik yang mencatat pengeluaran berdasarkan kas yang benar-benar telah dibayarkan disebut…

  • A. Accrual Basis
  • B. Modified Accrual
  • C. Cash Basis
  • D. Commitment Accounting
C. Cash Basis
26.

Fitur ideologi yang memengaruhi manajemen organisasi sektor publik di antaranya adalah…

  • A. Liberalisme pasar dan privatisasi penuh seluruh layanan publik
  • B. New Public Management yang mendorong efisiensi seperti sektor swasta
  • C. Sosialisme murni tanpa campur tangan pihak swasta dalam layanan publik
  • D. Merkantilisme yang mengutamakan surplus perdagangan nasional
B. New Public Management yang mendorong efisiensi seperti sektor swasta
27.

Komparasi antara akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis menunjukkan bahwa keduanya SAMA dalam hal…

  • A. Orientasi tujuan organisasi
  • B. Bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan
  • C. Penggunaan teknik pencatatan dan pembukuan keuangan
  • D. Sumber pendanaan organisasi
C. Penggunaan teknik pencatatan dan pembukuan keuangan
28.

Regulasi yang mengatur siklus akuntansi sektor publik di Indonesia secara hierarkis dimulai dari…

  • A. Peraturan Menteri – Peraturan Pemerintah – Undang-Undang
  • B. Undang-Undang – Peraturan Pemerintah – Peraturan Menteri
  • C. Peraturan Daerah – Undang-Undang – Peraturan Pemerintah
  • D. Keputusan Presiden – Undang-Undang – Peraturan Menteri
B. Undang-Undang – Peraturan Pemerintah – Peraturan Menteri
29.

Tujuan utama kerangka konseptual akuntansi sektor publik adalah…

  • A. Memberikan dasar bagi penyusunan dan evaluasi standar akuntansi sektor publik
  • B. Menggantikan peran standar akuntansi dalam praktik pencatatan
  • C. Menetapkan tarif pajak yang berlaku bagi organisasi pemerintah
  • D. Mengatur mekanisme gaji dan tunjangan pegawai pemerintah
A. Memberikan dasar bagi penyusunan dan evaluasi standar akuntansi sektor publik
30.

Ragam standar akuntansi sektor publik di tingkat internasional diterbitkan oleh…

  • A. Financial Accounting Standards Board (FASB)
  • B. International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)
  • C. International Accounting Standards Board (IASB)
  • D. Securities and Exchange Commission (SEC)
B. International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)
31.

Siklus perencanaan publik diawali dengan tahap…

  • A. Implementasi kebijakan di lapangan
  • B. Evaluasi dan monitoring program
  • C. Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat
  • D. Penyusunan laporan pertanggungjawaban
C. Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat
32.

Dalam penganggaran publik, konsep Value for Money mengandung tiga unsur, yaitu…

  • A. Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsibilitas
  • B. Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas
  • C. Relevansi, Keandalan, dan Konsistensi
  • D. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban
B. Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas
33.

Pengadaan barang dan jasa melalui metode penunjukan langsung dapat dilakukan apabila…

  • A. Nilai pengadaan di atas Rp 200 miliar
  • B. Terdapat keadaan darurat atau kondisi tertentu yang memenuhi kriteria regulasi
  • C. Penyedia barang bersedia memberikan harga terendah
  • D. Anggaran yang tersedia melebihi pagu yang ditetapkan DPR
B. Terdapat keadaan darurat atau kondisi tertentu yang memenuhi kriteria regulasi
34.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada pemerintah menyajikan informasi tentang…

  • A. Posisi keuangan pemerintah pada akhir periode akuntansi
  • B. Perbandingan antara anggaran yang ditetapkan dan realisasi pendapatan serta belanja
  • C. Arus kas masuk dan keluar dari seluruh aktivitas pemerintah
  • D. Perubahan ekuitas pemerintah selama satu periode akuntansi
B. Perbandingan antara anggaran yang ditetapkan dan realisasi pendapatan serta belanja
35.

Siklus audit sektor publik secara umum meliputi tahapan…

  • A. Perencanaan Audit – Pelaksanaan Audit – Pelaporan Audit – Tindak Lanjut
  • B. Pelaporan – Perencanaan – Pelaksanaan – Monitoring
  • C. Investigasi – Perencanaan – Pelaporan – Tindak Lanjut
  • D. Pelaksanaan – Perencanaan – Tindak Lanjut – Pelaporan
A. Perencanaan Audit – Pelaksanaan Audit – Pelaporan Audit – Tindak Lanjut
36.

Pertanggungjawaban horizontal dalam konteks sektor publik berarti pertanggungjawaban kepada…

  • A. Lembaga internasional seperti IMF dan World Bank
  • B. Lembaga legislatif dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan
  • C. Pimpinan hierarki atasan dalam struktur pemerintahan
  • D. Auditor internal yang ditunjuk oleh kepala daerah
B. Lembaga legislatif dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan
37.

Organisasi yang termasuk dalam kategori organisasi nirlaba sektor publik adalah…

  • A. PT Pertamina (Persero)
  • B. Bank Mandiri Tbk
  • C. Yayasan Pendidikan yang dikelola pemerintah
  • D. Perusahaan asuransi swasta
C. Yayasan Pendidikan yang dikelola pemerintah
38.

Review regulasi akuntansi sektor publik bertujuan untuk memastikan bahwa regulasi yang berlaku…

  • A. Menguntungkan kelompok tertentu dalam proses pengadaan
  • B. Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tetap relevan
  • C. Mempermudah proses audit internal pemerintah daerah
  • D. Meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan
B. Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tetap relevan
39.

Pengakuan pendapatan dalam akuntansi pemerintahan berbasis akrual dilakukan pada saat…

  • A. Kas diterima oleh bendahara penerimaan
  • B. Anggaran pendapatan telah disetujui oleh legislatif
  • C. Hak atas pendapatan timbul dan dapat diukur secara andal
  • D. Tagihan kepada wajib pajak telah diterbitkan
C. Hak atas pendapatan timbul dan dapat diukur secara andal
40.

Teknik penyusunan standar akuntansi sektor publik umumnya menggunakan pendekatan…

  • A. Top-down tanpa melibatkan praktisi di lapangan
  • B. Due process yang melibatkan konsultasi publik dan kajian ilmiah
  • C. Copy-paste dari standar akuntansi bisnis internasional
  • D. Keputusan sepihak oleh menteri keuangan
B. Due process yang melibatkan konsultasi publik dan kajian ilmiah
41.

Contoh praktik penganggaran publik di beberapa negara maju menunjukkan kecenderungan menggunakan…

  • A. Anggaran berbasis objek pengeluaran (line-item budgeting) secara eksklusif
  • B. Anggaran program dan kinerja yang berorientasi pada hasil
  • C. Anggaran berimbang tanpa mempertimbangkan kebutuhan pembangunan
  • D. Anggaran defisit sebagai satu-satunya cara mendorong pertumbuhan ekonomi
B. Anggaran program dan kinerja yang berorientasi pada hasil
42.

Teori sistem realisasi anggaran publik menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan anggaran sangat bergantung pada…

  • A. Besarnya alokasi anggaran yang disetujui legislatif
  • B. Jumlah staf yang bekerja di unit keuangan
  • C. Sistem pengendalian internal yang kuat dan kapasitas SDM pelaksana
  • D. Tingginya pendapatan asli daerah tahun berjalan
C. Sistem pengendalian internal yang kuat dan kapasitas SDM pelaksana
43.

Teknik audit keuangan sektor publik yang digunakan untuk memverifikasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku disebut…

  • A. Audit Operasional
  • B. Audit Atestasi
  • C. Audit Investigasi
  • D. Audit Kinerja
B. Audit Atestasi
44.

Laporan Arus Kas pemerintah menyajikan arus kas dari aktivitas berikut, KECUALI…

  • A. Operasi
  • B. Investasi
  • C. Pendanaan
  • D. Spekulasi
D. Spekulasi
45.

Teknik pertanggungjawaban publik yang melibatkan pengungkapan informasi keuangan secara terbuka kepada masyarakat disebut…

  • A. Internal Audit
  • B. Social Audit
  • C. Public Disclosure
  • D. Management Review
C. Public Disclosure
46.

Pengukuran transaksi dalam akuntansi sektor publik pada umumnya menggunakan dasar pengukuran…

  • A. Nilai pasar wajar secara eksklusif
  • B. Biaya historis sebagai dasar utama, dengan beberapa pengecualian
  • C. Nilai bersih yang dapat direalisasi untuk semua aset
  • D. Nilai kini (present value) untuk semua transaksi
B. Biaya historis sebagai dasar utama, dengan beberapa pengecualian
47.

Sistem pengadaan barang dan jasa publik di Indonesia secara elektronik dikenal dengan nama…

  • A. E-Budgeting
  • B. E-Government
  • C. LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
  • D. SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah)
C. LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
48.

Hubungan antar standar akuntansi sektor publik mencerminkan adanya hierarki di mana…

  • A. Standar daerah dapat mengesampingkan standar nasional
  • B. Standar internasional menjadi acuan dalam pengembangan standar nasional
  • C. Standar profesi akuntan publik lebih tinggi dari peraturan pemerintah
  • D. Setiap kementerian menetapkan standarnya sendiri secara independen
B. Standar internasional menjadi acuan dalam pengembangan standar nasional
49.

Contoh praktik pertanggungjawaban publik di organisasi sektor publik antara lain adalah…

  • A. Penyusunan rencana bisnis rahasia yang hanya diketahui direksi
  • B. Publikasi laporan keuangan yang telah diaudit secara terbuka kepada publik
  • C. Pembatasan akses informasi keuangan hanya untuk pejabat terkait
  • D. Pengelolaan dana publik tanpa perlu dilaporkan kepada legislatif
B. Publikasi laporan keuangan yang telah diaudit secara terbuka kepada publik
50.

Lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di Indonesia adalah…

  • A. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  • B. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  • C. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
  • D. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
D. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Konsistensi dalam mengerjakan Soal UAS UT adalah investasi yang hasilnya terasa saat hari H tiba. Baik melalui Ujian Tatap Muka (UTM), Ujian Online (UO), maupun Take Home Exam (THE), setiap format punya karakternya sendiri dan latihan rutin membantu Anda beradaptasi dengan cepat.

Perjalanan memahami Soal Latihan UT EKSI4207 ini bukan hanya tentang angka di lembar hasil studi. Setiap sesi latihan yang Anda selesaikan adalah bukti bahwa Anda serius merawat masa depan sendiri. Percayai prosesnya, jaga ritme belajar Anda.

Bagikan

error: Content is protected !!