Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diajak memahami relasi antara pekerja, pengusaha, dan negara secara lebih kritis. Pemahaman ini berguna jauh melampaui nilai di lembar transkrip akademik. Berlatih mengerjakan Soal UAS UT EMBS4204 Hubungan Industrial adalah langkah konkret yang bisa langsung Anda ambil hari ini.
Berbeda dengan sekadar membaca ulang modul, mengerjakan Soal Latihan UT memberi pengalaman langsung tentang bagaimana pertanyaan dirumuskan dan apa yang sebenarnya diuji. Pola ini penting dikenali sejak awal persiapan. Baik Anda menghadapi Ujian Tatap Muka (UTM), Ujian Online (UO), maupun Take Home Exam (THE).
Bank Soal UT yang tersedia bisa menjadi teman belajar yang sangat berharga. Dengan menelusurinya secara rutin, Anda akan makin akrab dengan gaya pertanyaan dan bobot materi yang sering dimunculkan. Artikel ini hadir sebagai panduan praktis untuk membantu Anda mempersiapkan Soal Ujian UT dengan lebih terarah.
Soal UAS UT EMBS4204 Hubungan Industrial
1.
Hubungan industrial pada dasarnya merupakan sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses produksi barang dan/atau jasa. Pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan industrial adalah…
A. Pengusaha, pemerintah, dan konsumen
B. Pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah
C. Serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan DPR
D. Tenaga kerja, manajemen, dan investor
B. Pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah
2.
Salah satu tujuan utama hubungan industrial adalah menciptakan ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha. Hal ini dimaksudkan untuk…
A. Meningkatkan keuntungan pengusaha semata
B. Menjamin hak-hak pekerja tanpa memperhatikan kebutuhan pengusaha
C. Mendorong pertumbuhan perusahaan dan kesejahteraan pekerja secara bersamaan
D. Mengurangi peran pemerintah dalam dunia kerja
C. Mendorong pertumbuhan perusahaan dan kesejahteraan pekerja secara bersamaan
3.
Pancasila sebagai landasan hubungan industrial di Indonesia mengandung makna bahwa…
A. Hubungan kerja bersifat eksploitatif demi kemakmuran nasional
B. Pekerja dan pengusaha berada dalam posisi yang tidak setara
C. Semua pihak bekerja sama atas dasar kekeluargaan dan gotong royong
D. Pemerintah memiliki otoritas penuh dalam setiap keputusan perusahaan
C. Semua pihak bekerja sama atas dasar kekeluargaan dan gotong royong
4.
Konsep “mitra sejajar” dalam hubungan industrial mengacu pada…
A. Pekerja dan pengusaha memiliki kedudukan hukum yang sama di pengadilan
B. Pekerja dan pengusaha saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing
C. Pemerintah berperan sebagai mediator yang setara dengan kedua pihak
D. Upah pekerja harus selalu sebanding dengan keuntungan perusahaan
B. Pekerja dan pengusaha saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing
5.
Ruang lingkup hubungan industrial mencakup aspek yang sangat luas. Berikut yang BUKAN merupakan ruang lingkup hubungan industrial adalah…
A. Perjanjian kerja bersama
B. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial
C. Strategi pemasaran produk perusahaan
D. Sistem pengupahan dan syarat-syarat kerja
C. Strategi pemasaran produk perusahaan
6.
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum utama hubungan industrial di Indonesia adalah…
A. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
B. UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum
C. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
D. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
A. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
7.
Dalam sistem hubungan industrial Pancasila, peran pemerintah adalah sebagai…
A. Pemilik saham utama di setiap perusahaan strategis
B. Regulator, fasilitator, dan pelindung kepentingan semua pihak
C. Pihak yang selalu memihak pekerja dalam setiap perselisihan
D. Pengambil keputusan tunggal dalam penetapan upah minimum
B. Regulator, fasilitator, dan pelindung kepentingan semua pihak
8.
Hubungan industrial dikatakan harmonis apabila…
A. Tidak ada serikat pekerja yang aktif di perusahaan
B. Pengusaha memberikan semua tuntutan pekerja tanpa negosiasi
C. Terdapat keseimbangan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha
D. Pemerintah turun tangan dalam setiap permasalahan perburuhan
C. Terdapat keseimbangan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha
9.
Serikat pekerja/serikat buruh didefinisikan sebagai organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh dengan tujuan utama…
A. Melakukan aksi mogok kerja secara berkala untuk menekan pengusaha
B. Memperjuangkan, membela, dan melindungi hak serta kepentingan pekerja
C. Mewakili pekerja dalam pemilihan umum tingkat kabupaten/kota
D. Mengelola dana pensiun dan jaminan sosial seluruh pekerja Indonesia
B. Memperjuangkan, membela, dan melindungi hak serta kepentingan pekerja
10.
Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2000, syarat pembentukan serikat pekerja di tingkat perusahaan minimal membutuhkan…
A. 5 orang pekerja yang menjadi pendiri
B. 10 orang pekerja yang menjadi pendiri
C. 20 orang pekerja yang menjadi pendiri
D. 50 orang pekerja yang menjadi pendiri
B. 10 orang pekerja yang menjadi pendiri
11.
Federasi serikat pekerja terbentuk dari gabungan beberapa serikat pekerja. Syarat pembentukan federasi adalah sekurang-kurangnya…
A. 3 serikat pekerja
B. 5 serikat pekerja
C. 10 serikat pekerja
D. 20 serikat pekerja
B. 5 serikat pekerja
12.
Konfederasi serikat pekerja merupakan gabungan dari beberapa federasi. Batas minimal pembentukan konfederasi adalah…
A. 3 federasi serikat pekerja
B. 5 federasi serikat pekerja
C. 7 federasi serikat pekerja
D. 10 federasi serikat pekerja
A. 3 federasi serikat pekerja
13.
Anggaran dasar serikat pekerja wajib memuat hal-hal tertentu. Berikut yang HARUS tercantum dalam anggaran dasar serikat pekerja adalah…
A. Nama, lambang, tanggal pendirian, dan tujuan organisasi
B. Daftar lengkap seluruh anggota beserta gaji masing-masing
C. Rencana aksi mogok kerja untuk lima tahun ke depan
D. Nama calon mitra strategis dari organisasi pengusaha
A. Nama, lambang, tanggal pendirian, dan tujuan organisasi
14.
Hak serikat pekerja yang diakui oleh undang-undang di antaranya adalah…
A. Memutus hubungan kerja anggota yang tidak membayar iuran
B. Menutup paksa perusahaan yang melanggar perjanjian kerja
C. Membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha
D. Mengakses seluruh laporan keuangan perusahaan secara bebas
C. Membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha
15.
Larangan bagi pengusaha terkait serikat pekerja menurut UU No. 21 Tahun 2000 adalah…
A. Pengusaha dilarang membayar upah lebih tinggi dari standar industri
B. Pengusaha dilarang menghalangi pekerja untuk membentuk serikat pekerja
C. Pengusaha dilarang mengajak serikat pekerja berunding masalah upah
D. Pengusaha dilarang menolak permintaan cuti anggota serikat pekerja
B. Pengusaha dilarang menghalangi pekerja untuk membentuk serikat pekerja
16.
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara…
A. Pemerintah dan asosiasi pengusaha tentang upah minimum nasional
B. Serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha atau beberapa pengusaha
C. Kementerian Ketenagakerjaan dengan serikat pekerja tingkat nasional
D. Pekerja individual dengan manajer HRD perusahaan masing-masing
B. Serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha atau beberapa pengusaha
17.
Masa berlaku Perjanjian Kerja Bersama (PKB) menurut ketentuan yang berlaku adalah…
A. Paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang
B. Paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 1 tahun
C. Paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua pihak
D. Berlaku selamanya sampai ada perubahan yang disepakati bersama
B. Paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 1 tahun
18.
Materi yang wajib dimuat dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah…
A. Hak dan kewajiban pengusaha serta hak dan kewajiban serikat pekerja
B. Rencana ekspansi bisnis perusahaan untuk 5 tahun ke depan
C. Daftar nama pengurus serikat pekerja beserta nomor rekening bank
D. Prosedur perekrutan karyawan baru dan standar gaji entry level
A. Hak dan kewajiban pengusaha serta hak dan kewajiban serikat pekerja
19.
Outsourcing (alih daya) dalam konteks hubungan industrial adalah…
A. Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk bekerja
B. Penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian
C. Pemindahan lokasi produksi ke daerah yang upah minimumnya lebih rendah
D. Perekrutan tenaga kerja asing untuk mengisi posisi manajerial
B. Penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian
20.
Jenis pekerjaan yang dapat diserahkan melalui outsourcing menurut ketentuan yang berlaku harus memenuhi syarat…
A. Merupakan kegiatan yang terpisah dari kegiatan utama perusahaan
B. Dilakukan selama minimal 3 tahun berturut-turut oleh perusahaan yang sama
C. Mencakup seluruh divisi operasional agar efisiensi tercapai maksimal
D. Hanya berlaku bagi perusahaan yang memiliki lebih dari 1000 karyawan
A. Merupakan kegiatan yang terpisah dari kegiatan utama perusahaan
21.
Dalam negosiasi PKB, apabila perundingan mengalami kebuntuan (deadlock), langkah yang dapat ditempuh adalah…
A. Pengusaha langsung menetapkan isi PKB secara sepihak
B. Serikat pekerja langsung mengajukan gugatan ke pengadilan
C. Salah satu atau kedua pihak mencatatkan perselisihan ke instansi ketenagakerjaan
D. Pemerintah pusat wajib mengambil alih proses perundingan
C. Salah satu atau kedua pihak mencatatkan perselisihan ke instansi ketenagakerjaan
22.
Biaya kontrak dalam hubungan industrial mencakup berbagai komponen. Yang dimaksud dengan biaya langsung tenaga kerja adalah…
A. Biaya pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan
B. Upah pokok dan tunjangan yang langsung diberikan kepada pekerja
C. Biaya fasilitas kantor dan peralatan kerja
D. Premi asuransi jiwa dan kesehatan yang dibayar perusahaan
B. Upah pokok dan tunjangan yang langsung diberikan kepada pekerja
23.
Perburuhan (labor cost) dalam konteks manajemen SDM mencakup semua pengeluaran perusahaan yang berkaitan dengan tenaga kerja. Komponen yang TIDAK termasuk biaya perburuhan langsung adalah…
A. Upah lembur pekerja produksi
B. Tunjangan transportasi harian
C. Biaya penyusutan mesin produksi
D. Bonus prestasi tahunan
C. Biaya penyusutan mesin produksi
24.
Sistem pengupahan berdasarkan produktivitas memiliki keunggulan utama yaitu…
A. Menyederhanakan administrasi penggajian perusahaan
B. Memberikan kepastian pendapatan tetap bagi pekerja setiap bulannya
C. Mendorong pekerja untuk meningkatkan kinerja guna mendapatkan upah lebih tinggi
D. Mengurangi konflik antara pekerja dan pengusaha dalam penentuan upah
C. Mendorong pekerja untuk meningkatkan kinerja guna mendapatkan upah lebih tinggi
25.
Upah Minimum Provinsi (UMP) ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor yang PALING mendasar dalam penetapan UMP adalah…
A. Jumlah serikat pekerja yang terdaftar di provinsi tersebut
B. Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja lajang
C. Tingkat keuntungan rata-rata perusahaan di provinsi tersebut
D. Jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di provinsi tersebut
B. Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja lajang
26.
Tunjangan Non-Finansial yang dapat diberikan pengusaha kepada pekerja, di antaranya adalah…
A. Bonus akhir tahun dalam bentuk uang tunai
B. Kenaikan gaji berkala berdasarkan masa kerja
C. Fasilitas perumahan dinas dan kendaraan operasional
D. Pembayaran premi jaminan hari tua ke BPJS Ketenagakerjaan
C. Fasilitas perumahan dinas dan kendaraan operasional
27.
Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan merupakan kewajiban pengusaha yang diatur dalam peraturan tersendiri. Besarnya THR bagi pekerja yang telah bekerja 12 bulan atau lebih adalah…
A. Setengah bulan upah
B. Satu bulan upah
C. Dua bulan upah
D. Sesuai kemampuan perusahaan
B. Satu bulan upah
28.
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang kini dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan mencakup program-program berikut, KECUALI…
A. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
B. Jaminan Hari Tua (JHT)
C. Jaminan Kematian (JKM)
D. Jaminan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
D. Jaminan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
29.
Manajemen kompensasi yang efektif harus memenuhi prinsip keadilan internal dan eksternal. Yang dimaksud keadilan eksternal dalam kompensasi adalah…
A. Kompensasi bersifat adil antara satu departemen dengan departemen lain
B. Kompensasi yang diberikan setara atau kompetitif dibandingkan perusahaan lain di industri yang sama
C. Tidak ada diskriminasi upah antara pekerja laki-laki dan perempuan
D. Setiap pekerja mendapatkan jumlah kompensasi yang sama rata
B. Kompensasi yang diberikan setara atau kompetitif dibandingkan perusahaan lain di industri yang sama
30.
Struktur upah yang baik dalam perusahaan harus mempertimbangkan beberapa hal. Berikut yang BUKAN merupakan komponen dalam menentukan struktur upah adalah…
A. Bobot jabatan dan tanggung jawab pekerjaan
B. Tingkat pendidikan dan kompetensi pekerja
C. Warna seragam dan penampilan fisik pekerja
D. Masa kerja dan pengalaman pekerja
C. Warna seragam dan penampilan fisik pekerja
31.
Konflik hubungan industrial terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha. Faktor pemicu konflik yang bersifat struktural adalah…
A. Perbedaan kepribadian dan gaya komunikasi antarpihak
B. Ketidakseimbangan kekuasaan dan akses informasi antara pekerja dan pengusaha
C. Cuaca buruk yang mengganggu produktivitas kerja
D. Pergantian manajemen puncak perusahaan yang terlalu sering
B. Ketidakseimbangan kekuasaan dan akses informasi antara pekerja dan pengusaha
32.
Perselisihan hubungan industrial berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004 dibedakan menjadi beberapa jenis. Perselisihan yang terjadi akibat tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan/atau perubahan syarat-syarat kerja disebut…
A. Perselisihan hak
B. Perselisihan kepentingan
C. Perselisihan pemutusan hubungan kerja
D. Perselisihan antarserikat pekerja
B. Perselisihan kepentingan
33.
Perselisihan hak dalam hubungan industrial adalah perselisihan yang timbul karena…
A. Tidak terpenuhinya hak akibat perbedaan pelaksanaan atau penafsiran ketentuan yang sudah ada
B. Perbedaan pendapat dalam pembuatan syarat-syarat kerja baru
C. Pekerja menuntut kenaikan upah yang tidak disetujui pengusaha
D. Pengusaha tidak setuju dengan rencana mogok kerja serikat pekerja
A. Tidak terpenuhinya hak akibat perbedaan pelaksanaan atau penafsiran ketentuan yang sudah ada
34.
Mekanisme penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh mediator dari instansi pemerintah bidang ketenagakerjaan disebut…
A. Konsiliasi
B. Arbitrase
C. Mediasi
D. Litigasi
C. Mediasi
35.
Konsiliasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah…
A. Penyelesaian melalui hakim Pengadilan Hubungan Industrial
B. Penyelesaian oleh pihak ketiga netral yang ditunjuk para pihak secara sukarela
C. Perundingan langsung antara pekerja dan pengusaha tanpa pihak ketiga
D. Penyelesaian melalui keputusan yang mengikat dari pejabat pemerintah
B. Penyelesaian oleh pihak ketiga netral yang ditunjuk para pihak secara sukarela
36.
Mogok kerja dianggap sah apabila memenuhi persyaratan tertentu. Berikut yang merupakan syarat sahnya mogok kerja adalah…
A. Dilakukan secara spontan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
B. Dilakukan setelah perundingan mengalami kebuntuan dan dilakukan pemberitahuan tertulis
C. Diikuti oleh seluruh pekerja tanpa terkecuali di seluruh Indonesia
D. Mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah daerah setempat
B. Dilakukan setelah perundingan mengalami kebuntuan dan dilakukan pemberitahuan tertulis
37.
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) merupakan pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004. PHI berada di lingkungan…
A. Pengadilan Tata Usaha Negara
B. Mahkamah Konstitusi
C. Pengadilan Negeri
D. Pengadilan Militer
C. Pengadilan Negeri
38.
Lock out (penutupan perusahaan) oleh pengusaha diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Lock out dilarang dilakukan sebagai respons terhadap…
A. Pekerja yang melanggar peraturan perusahaan secara berat
B. Mogok kerja yang dilakukan secara sah
C. Penurunan drastis permintaan pasar yang mengancam kelangsungan usaha
D. Tindak pidana yang dilakukan pekerja di lingkungan perusahaan
B. Mogok kerja yang dilakukan secara sah
39.
Hubungan industrial di Indonesia dalam praktiknya dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai lokal. Pendekatan yang khas dalam hubungan industrial Indonesia adalah…
A. Adversarial, di mana pekerja dan pengusaha dianggap selalu berseberangan
B. Kolektif dan musyawarah mufakat sebagai cara penyelesaian masalah
C. Legalistik, di mana semua persoalan diselesaikan melalui pengadilan
D. Paternalistik, di mana pengusaha memiliki kewenangan absolut atas pekerja
B. Kolektif dan musyawarah mufakat sebagai cara penyelesaian masalah
40.
Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi yang anggotanya terdiri dari…
A. Wakil pemerintah daerah dan wakil serikat pekerja tingkat provinsi
B. Wakil pengusaha dan wakil pekerja/serikat pekerja di tingkat perusahaan
C. Wakil Kementerian Ketenagakerjaan dan pengusaha nasional
D. Wakil DPR, pengusaha, dan serikat pekerja tingkat nasional
B. Wakil pengusaha dan wakil pekerja/serikat pekerja di tingkat perusahaan
41.
Dewan Pengupahan Nasional bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penetapan kebijakan pengupahan. Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional terdiri dari unsur…
A. Pemerintah, pengusaha, dan akademisi dari perguruan tinggi negeri
B. Pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja, dan pakar
C. DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung
D. Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS, dan Otoritas Jasa Keuangan
B. Pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja, dan pakar
42.
Program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk…
A. Memberikan pinjaman modal usaha bagi pekerja yang pensiun
B. Memastikan pekerja mendapat penghasilan tetap setelah tidak lagi bekerja
C. Memberikan santunan kematian kepada ahli waris pekerja
D. Menanggung biaya perawatan medis pekerja yang mengalami kecelakaan kerja
B. Memastikan pekerja mendapat penghasilan tetap setelah tidak lagi bekerja
43.
Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia mengatur perlindungan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Lembaga pemerintah yang berwenang dalam penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah…
A. Kementerian Luar Negeri
B. BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia)
C. BPJS Ketenagakerjaan
D. Dinas Sosial Provinsi
B. BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia)
44.
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan pengusaha harus memenuhi prosedur tertentu. Apabila PHK tidak dapat dihindari, pengusaha wajib membayarkan kepada pekerja, yaitu…
A. Hanya gaji bulan terakhir yang belum dibayarkan
B. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak
C. Bonus akhir tahun penuh tanpa potongan apapun
D. Dana pensiun sekaligus senilai 10 tahun gaji terakhir
B. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak
45.
Salah satu karakteristik unik sistem hubungan industrial di Indonesia dibandingkan negara lain adalah adanya…
A. Sistem upah tertinggi di kawasan Asia Tenggara
B. Larangan total bagi tenaga kerja asing bekerja di sektor swasta
C. Landasan filosofis Pancasila yang menekankan keselarasan dan kekeluargaan
D. Kebebasan serikat pekerja yang tidak dibatasi oleh undang-undang apapun
C. Landasan filosofis Pancasila yang menekankan keselarasan dan kekeluargaan
46.
Peraturan Perusahaan (PP) adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha. Peraturan Perusahaan wajib dibuat oleh perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya…
A. 10 orang pekerja
B. 50 orang pekerja
C. 100 orang pekerja
D. 200 orang pekerja
A. 10 orang pekerja
47.
Perbedaan utama antara Peraturan Perusahaan (PP) dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah…
A. PP lebih kuat secara hukum dibandingkan PKB
B. PKB disusun secara bersama antara pengusaha dan serikat pekerja, sedangkan PP dibuat sepihak oleh pengusaha
C. PKB hanya berlaku bagi anggota serikat pekerja saja
D. PP memuat ketentuan yang lebih lengkap dan komprehensif dari PKB
B. PKB disusun secara bersama antara pengusaha dan serikat pekerja, sedangkan PP dibuat sepihak oleh pengusaha
48.
Dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase hubungan industrial, keputusan arbiter bersifat…
A. Sementara dan dapat ditolak salah satu pihak tanpa alasan
B. Final dan mengikat (binding) bagi para pihak yang bersengketa
C. Rekomendasi yang harus dikonfirmasi oleh pengadilan negeri
D. Berlaku hanya bagi pihak yang mengajukan permohonan arbitrase
B. Final dan mengikat (binding) bagi para pihak yang bersengketa
49.
Prinsip “no work no pay” dalam hubungan industrial berarti…
A. Pekerja berhak mendapat upah meskipun sedang cuti tahunan
B. Pengusaha tidak wajib membayar upah apabila pekerja tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
C. Pekerja yang sakit tidak berhak mendapat kompensasi apapun dari perusahaan
D. Upah dihitung berdasarkan produktivitas dan bukan berdasarkan waktu hadir
B. Pengusaha tidak wajib membayar upah apabila pekerja tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
50.
Salah satu indikator keberhasilan implementasi hubungan industrial yang harmonis di suatu perusahaan adalah…
A. Tidak pernah ada serikat pekerja yang terbentuk di perusahaan tersebut
B. Jumlah karyawan yang mengundurkan diri setiap tahun sangat banyak
C. Rendahnya tingkat perselisihan dan tingginya produktivitas serta kesejahteraan pekerja
D. Pengusaha selalu memenangkan setiap kasus yang dibawa ke PHI
C. Rendahnya tingkat perselisihan dan tingginya produktivitas serta kesejahteraan pekerja
Konsistensi dalam berlatih mengerjakan Soal UAS UT EMBS4204 Hubungan Industrial bukan hal yang bisa diremehkan. Mereka yang rutin berlatih cenderung lebih tenang dan lebih cepat dalam merespons setiap soal saat ujian berlangsung. Jangan hanya membaca, coba bangun peta konsep dari setiap modul yang sudah Anda pelajari.
Kisi-kisi Soal UT bisa menjadi kompas awal sebelum Anda menyelami materi lebih dalam. Gunakan sebagai pijakan, bukan sebagai satu-satunya bekal menghadapi ujian. Soal Ujian UT dirancang untuk mengukur seberapa jauh Anda benar-benar memahami.
Setiap menit yang Anda habiskan untuk menelusuri Bank Soal UT dan memahami materinya adalah investasi nyata. Hasilnya tidak selalu instan, tapi dampaknya terasa jauh lebih bertahan lama. Percayai proses yang sudah Anda jalani.
