Bagi mahasiswa Universitas Terbuka, menghadapi Ujian Akhir Semester bukan sekadar rutinitas akademik biasa. Ada tekanan nyata yang dirasakan ketika harus menaklukkan tumpukan modul dalam waktu terbatas, apalagi jika materi yang dipelajari menuntut pemahaman mendalam.
Di sinilah pentingnya berlatih menggunakan Soal UAS UT FSAP4303 Advokasi Kebijakan Publik sebelum hari H tiba. Mengerjakan Soal UAS UT bukan berarti mencari jalan pintas, melainkan cara paling efisien untuk mengenali pola ujian, mengukur sejauh mana pemahaman telah terbentuk.
Artikel ini hadir sebagai panduan praktis sekaligus teman belajar Anda. Mulai dari gambaran materi, strategi menjawab soal, hingga tips menghadapi ujian baik dalam format Ujian Tatap Muka (UTM), Ujian Online (UO), maupun Take Home Exam (THE).
Catatan: Soal-soal ini akan terus diperbarui mengikuti modul terbaru Universitas Terbuka.
Soal UAS UT FSAP4303 Advokasi Kebijakan Publik
1.
Kebijakan publik pada dasarnya merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk…
A. Memenuhi kepentingan kelompok tertentu yang berkuasa
B. Mengatur dan menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat
C. Memperkuat posisi birokrasi dalam sistem pemerintahan
D. Membatasi partisipasi masyarakat dalam proses politik
B. Mengatur dan menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat
2.
Unsur pokok yang membedakan kebijakan publik dari kebijakan privat adalah…
A. Kebijakan publik selalu bersifat tertulis dan formal
B. Kebijakan publik hanya melibatkan lembaga legislatif
C. Kebijakan publik memiliki otoritas dan daya ikat yang bersumber dari negara
D. Kebijakan publik tidak memerlukan proses evaluasi
C. Kebijakan publik memiliki otoritas dan daya ikat yang bersumber dari negara
3.
Proses pembentukan kebijakan publik dimulai dari tahap…
A. Formulasi kebijakan oleh para ahli
B. Identifikasi dan perumusan masalah publik
C. Implementasi program oleh birokrat
D. Evaluasi dampak kebijakan sebelumnya
B. Identifikasi dan perumusan masalah publik
4.
Dalam sistem kebijakan publik, aktor yang paling berwenang dalam penetapan kebijakan formal adalah…
A. Kelompok kepentingan (interest groups)
B. Lembaga swadaya masyarakat
C. Media massa
D. Lembaga legislatif dan eksekutif
D. Lembaga legislatif dan eksekutif
5.
Siklus kebijakan publik yang benar secara berurutan adalah…
A. Implementasi → Formulasi → Evaluasi → Agenda Setting
B. Agenda Setting → Formulasi → Implementasi → Evaluasi
C. Evaluasi → Agenda Setting → Implementasi → Formulasi
D. Formulasi → Agenda Setting → Evaluasi → Implementasi
B. Agenda Setting → Formulasi → Implementasi → Evaluasi
6.
Kejelasan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh faktor…
A. Besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat
B. Jumlah pegawai negeri yang tersedia di daerah
C. Konsistensi antara tujuan kebijakan dan mekanisme pelaksanaannya
D. Popularitas kebijakan di kalangan media massa
C. Konsistensi antara tujuan kebijakan dan mekanisme pelaksanaannya
7.
Hubungan antara kebijakan publik dan administrasi publik kontemporer ditandai oleh…
A. Pemisahan tegas antara fungsi politik dan administrasi
B. Dominasi birokrasi dalam seluruh proses kebijakan
C. Semakin memudarnya batas antara perumusan dan pelaksanaan kebijakan
D. Berkurangnya peran lembaga negara dalam pengambilan keputusan
C. Semakin memudarnya batas antara perumusan dan pelaksanaan kebijakan
8.
Paradigma New Public Management (NPM) dalam konteks kebijakan publik menekankan…
A. Hierarki ketat dalam birokrasi pemerintahan
B. Efisiensi, efektivitas, dan orientasi pasar dalam pelayanan publik
C. Penguatan kontrol negara atas seluruh sektor kehidupan
D. Monopoli pemerintah dalam penyediaan layanan masyarakat
B. Efisiensi, efektivitas, dan orientasi pasar dalam pelayanan publik
9.
Pelaksanaan kebijakan dalam perspektif administrasi publik melibatkan aspek penting berupa…
A. Pengabaian partisipasi publik demi efisiensi
B. Koordinasi antar lembaga dan pengelolaan sumber daya
C. Pemusatan kewenangan pada satu lembaga saja
D. Penghapusan mekanisme pengawasan eksternal
B. Koordinasi antar lembaga dan pengelolaan sumber daya
10.
Pergeseran paradigma administrasi publik dalam konteks kebijakan ditandai oleh bergesernya orientasi dari…
A. Pelayanan publik menuju kepentingan birokratis
B. Desentralisasi menuju sentralisasi kekuasaan
C. Government menuju governance yang melibatkan multi-aktor
D. Partisipasi publik menuju keputusan teknokratis
C. Government menuju governance yang melibatkan multi-aktor
11.
Konsep advokasi kebijakan publik secara umum dapat didefinisikan sebagai…
A. Proses hukum untuk menggugat kebijakan pemerintah di pengadilan
B. Upaya terorganisir untuk mempengaruhi kebijakan publik agar sesuai kepentingan publik
C. Kampanye media untuk menjatuhkan reputasi pejabat pemerintah
D. Kegiatan demonstrasi massa yang menuntut perubahan rezim
B. Upaya terorganisir untuk mempengaruhi kebijakan publik agar sesuai kepentingan publik
12.
Perbedaan utama antara advokasi kebijakan dan lobi adalah…
A. Lobi bersifat transparan sedangkan advokasi bersifat tertutup
B. Advokasi hanya dilakukan oleh lembaga pemerintah
C. Advokasi berorientasi pada kepentingan publik yang lebih luas, sedangkan lobi cenderung untuk kepentingan kelompok tertentu
D. Lobi selalu ilegal sedangkan advokasi selalu legal
C. Advokasi berorientasi pada kepentingan publik yang lebih luas, sedangkan lobi cenderung untuk kepentingan kelompok tertentu
13.
Advokasi kebijakan publik sebagai bentuk partisipasi masyarakat paling tepat mencerminkan prinsip…
A. Elitisme dalam pengambilan keputusan
B. Teknokrasi berbasis data ilmiah semata
C. Demokrasi deliberatif yang melibatkan warga negara aktif
D. Sentralisme kebijakan pada lembaga eksekutif
D. Sentralisme kebijakan pada lembaga eksekutif
14.
Salah satu bentuk advokasi kebijakan yang melibatkan masyarakat secara langsung adalah…
A. Penyusunan Peraturan Presiden
B. Rapat internal kabinet pemerintah
C. Petisi publik dan kampanye komunitas
D. Sidang paripurna legislatif
C. Petisi publik dan kampanye komunitas
15.
Aktor utama dalam perumusan advokasi kebijakan publik meliputi…
A. Hanya partai politik yang memenangkan pemilu
B. LSM, kelompok kepentingan, akademisi, dan media
C. Militer dan aparat penegak hukum
D. Hanya lembaga internasional seperti PBB dan Bank Dunia
B. LSM, kelompok kepentingan, akademisi, dan media
16.
Pemetaan stakeholder dalam advokasi kebijakan publik bertujuan untuk…
A. Mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap isu kebijakan
B. Menyusun daftar musuh politik yang perlu dinetralisir
C. Menentukan anggaran kampanye advokasi yang diperlukan
D. Membuat ranking popularitas pejabat pemerintah
A. Mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap isu kebijakan
17.
Dalam analisis stakeholder, kelompok yang memiliki kepentingan tinggi namun pengaruh rendah sebaiknya diperlakukan dengan strategi…
A. Diabaikan karena tidak berpengaruh pada kebijakan
B. Dilawan karena berpotensi mengganggu proses advokasi
C. Diberdayakan dan dilibatkan sebagai basis dukungan massa
D. Dikooptasi menjadi bagian dari kelompok oposisi
C. Diberdayakan dan dilibatkan sebagai basis dukungan massa
18.
Stakeholder yang memiliki pengaruh tinggi dan kepentingan tinggi dalam isu advokasi kebijakan dikategorikan sebagai…
A. Key players yang menjadi mitra strategis utama
B. Kelompok marginal yang perlu dikesampingkan
C. Subjek yang cukup dimonitor tanpa keterlibatan aktif
D. Kontestan yang harus dilemahkan posisinya
A. Key players yang menjadi mitra strategis utama
19.
Aktor-aktor dalam advokasi kebijakan publik yang berasal dari sektor non-pemerintah dapat berperan sebagai…
A. Penghalang implementasi kebijakan pemerintah
B. Penyeimbang kekuasaan dan pengontrol kebijakan publik
C. Pengganti fungsi legislatif dalam membuat undang-undang
D. Pelaksana tunggal program sosial pemerintah
B. Penyeimbang kekuasaan dan pengontrol kebijakan publik
20.
Pelaksanaan advokasi oleh aktor-aktor kebijakan publik memerlukan kemampuan utama berupa…
A. Akses ke media televisi nasional secara eksklusif
B. Kekuatan finansial untuk membeli suara legislatif
C. Kemampuan membangun koalisi dan komunikasi persuasif
D. Kewenangan formal dari lembaga pemerintah pusat
C. Kemampuan membangun koalisi dan komunikasi persuasif
21.
Teknik advokasi kebijakan yang paling efektif dalam menjangkau pembuat kebijakan secara langsung adalah…
A. Demonstrasi jalanan tanpa persiapan argumen
B. Penyebaran hoaks melalui media sosial
C. Pertemuan langsung (direct meeting) dengan bukti dan rekomendasi konkret
D. Pemboikotan seluruh produk kebijakan pemerintah
C. Pertemuan langsung (direct meeting) dengan bukti dan rekomendasi konkret
22.
Riset aksi advokasi kebijakan berbeda dari penelitian akademis biasa karena…
A. Riset aksi tidak memerlukan metodologi yang sistematis
B. Riset aksi dilakukan semata untuk publikasi ilmiah
C. Riset aksi bertujuan menghasilkan temuan yang langsung digunakan untuk tindakan perubahan kebijakan
D. Riset aksi hanya dilakukan oleh lembaga pemerintah
C. Riset aksi bertujuan menghasilkan temuan yang langsung digunakan untuk tindakan perubahan kebijakan
23.
Dalam merancang riset aksi advokasi kebijakan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah…
A. Menyebarkan kuesioner kepada seluruh masyarakat
B. Mengidentifikasi masalah kebijakan yang menjadi fokus advokasi
C. Melobi media massa untuk meliput isu tersebut
D. Menyusun anggaran kampanye advokasi
B. Mengidentifikasi masalah kebijakan yang menjadi fokus advokasi
24.
Teknik advokasi melalui penggunaan media sosial memiliki keunggulan utama berupa…
A. Jaminan perubahan kebijakan yang cepat dan pasti
B. Jangkauan yang luas dan biaya yang relatif rendah
C. Penggantian fungsi dialog langsung dengan pembuat kebijakan
D. Kepastian hukum yang mengikat pemerintah
B. Jangkauan yang luas dan biaya yang relatif rendah
25.
Perancangan riset aksi advokasi kebijakan yang baik harus mencakup…
A. Tujuan yang abstrak dan tidak terukur agar fleksibel
B. Identifikasi masalah, metode pengumpulan data, analisis, dan rekomendasi aksi
C. Hanya wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah
D. Penggunaan data sekunder tanpa verifikasi lapangan
B. Identifikasi masalah, metode pengumpulan data, analisis, dan rekomendasi aksi
26.
Advokasi dalam formulasi kebijakan publik berarti upaya untuk…
A. Menghambat proses legislasi agar tidak menguntungkan pihak lawan
B. Memastikan suara dan kepentingan publik terakomodasi dalam rancangan kebijakan
C. Menggantikan peran legislatif dalam menyusun peraturan
D. Membatalkan seluruh kebijakan yang sudah berjalan
B. Memastikan suara dan kepentingan publik terakomodasi dalam rancangan kebijakan
27.
Teknik advokasi dalam formulasi kebijakan yang paling relevan digunakan pada tahap agenda setting adalah…
A. Evaluasi program dan audit keuangan
B. Framing isu agar menjadi perhatian pembuat kebijakan
C. Implementasi program bantuan sosial
D. Penyusunan peraturan pelaksana
B. Framing isu agar menjadi perhatian pembuat kebijakan
A. Menghapus data yang tidak mendukung posisi advokasi
B. Menyediakan basis bukti ilmiah yang memperkuat argumen advokasi
C. Menggantikan konsultasi publik dengan data statistik saja
D. Mempercepat pengesahan kebijakan tanpa diskusi
B. Menyediakan basis bukti ilmiah yang memperkuat argumen advokasi
29.
Dalam advokasi formulasi kebijakan, dokumen yang paling sering digunakan untuk menyampaikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan adalah…
A. Laporan keuangan tahunan lembaga
B. Buletin internal organisasi advokasi
C. Policy brief yang ringkas dan berbasis bukti
D. Skripsi atau tesis akademis
C. Policy brief yang ringkas dan berbasis bukti
30.
Keberhasilan advokasi dalam formulasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan pelaku advokasi untuk…
A. Memiliki jabatan formal di lembaga pemerintahan
B. Menguasai seluruh media massa nasional
C. Membangun argumentasi yang logis, berbasis data, dan relevan dengan konteks kebijakan
D. Mendanai kampanye pemilu calon legislatif yang berpihak
C. Membangun argumentasi yang logis, berbasis data, dan relevan dengan konteks kebijakan
31.
Teknik advokasi dalam aksi-aksi kebijakan mencakup strategi…
A. Hanya demonstrasi fisik di depan gedung pemerintahan
B. Kombinasi antara kampanye publik, dialog kebijakan, dan mobilisasi komunitas
C. Penyebaran propaganda tanpa basis fakta
D. Penolakan total terhadap semua proses dialog dengan pemerintah
B. Kombinasi antara kampanye publik, dialog kebijakan, dan mobilisasi komunitas
32.
Strategi advokasi dalam aksi-aksi kebijakan yang efektif harus bersifat…
A. Reaktif dan tidak terencana agar terkesan spontan
B. Eksklusif dan hanya melibatkan kelompok elite
C. Terencana, terkoordinasi, dan berbasis pada analisis kekuasaan
D. Bergantung sepenuhnya pada bantuan lembaga internasional
C. Terencana, terkoordinasi, dan berbasis pada analisis kekuasaan
33.
Teknik advokasi melalui pengorganisasian komunitas (community organizing) bertujuan untuk…
A. Memisahkan komunitas dari proses kebijakan formal
B. Memperkuat kapasitas warga untuk berpartisipasi dalam perubahan kebijakan
C. Menciptakan ketergantungan komunitas pada LSM advokasi
D. Mengalihkan perhatian dari isu kebijakan yang sebenarnya
B. Memperkuat kapasitas warga untuk berpartisipasi dalam perubahan kebijakan
34.
Dalam advokasi aksi-aksi kebijakan, strategi “inside game” mengacu pada…
A. Pendekatan melalui jalur formal seperti pertemuan dengan pembuat kebijakan dan lobi legislatif
B. Kampanye media sosial yang masif dan viral
C. Demonstrasi jalanan dan aksi massa
D. Penggalangan dana melalui crowdfunding
A. Pendekatan melalui jalur formal seperti pertemuan dengan pembuat kebijakan dan lobi legislatif
35.
Strategi “outside game” dalam advokasi aksi kebijakan melibatkan…
A. Negosiasi tertutup dengan pejabat pemerintah
B. Penyusunan rancangan undang-undang alternatif
C. Mobilisasi publik, kampanye media, dan tekanan sosial dari luar sistem formal
D. Penunjukan perwakilan resmi di lembaga negara
C. Mobilisasi publik, kampanye media, dan tekanan sosial dari luar sistem formal
36.
Konsultasi publik dalam advokasi kebijakan merupakan mekanisme yang bertujuan untuk…
A. Memberikan persetujuan formal masyarakat atas kebijakan yang sudah jadi
B. Mengumpulkan masukan dan perspektif masyarakat sebelum kebijakan ditetapkan
C. Menunda proses pengambilan keputusan kebijakan
D. Menggantikan sidang legislatif dalam pembahasan undang-undang
B. Mengumpulkan masukan dan perspektif masyarakat sebelum kebijakan ditetapkan
37.
Partisipasi masyarakat dalam advokasi kebijakan publik memiliki manfaat utama berupa…
A. Memperlambat proses pengambilan keputusan pemerintah
B. Meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas kebijakan yang dihasilkan
C. Mengurangi kebutuhan akan tenaga ahli kebijakan
D. Menjamin seluruh aspirasi masyarakat terpenuhi tanpa kompromi
B. Meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas kebijakan yang dihasilkan
38.
Keterlibatan masyarakat dalam advokasi kebijakan publik dapat dilakukan melalui…
A. Pengambilalihan paksa lembaga pemerintahan
B. Forum musyawarah, dengar pendapat, dan penyampaian petisi resmi
C. Pemboikotan seluruh proses pemilu
D. Penolakan membayar pajak sebagai bentuk protes
B. Forum musyawarah, dengar pendapat, dan penyampaian petisi resmi
39.
Perencanaan konsultasi publik yang efektif dalam advokasi kebijakan harus memperhatikan…
A. Kemampuan finansial peserta yang diundang
B. Inklusivitas, keterwakilan, dan kejelasan mekanisme umpan balik
C. Jumlah peserta yang sebanyak-banyaknya tanpa seleksi
D. Kepentingan eksklusif kelompok yang menyelenggarakan advokasi
B. Inklusivitas, keterwakilan, dan kejelasan mekanisme umpan balik
40.
Hambatan utama partisipasi masyarakat dalam advokasi kebijakan publik yang sering dijumpai adalah…
A. Terlalu banyaknya mekanisme partisipasi yang tersedia
B. Ketidaktahuan masyarakat tentang hak berpartisipasi dan minimnya akses informasi kebijakan
C. Tingginya antusiasme masyarakat yang sulit dikelola
D. Dominasi masyarakat yang terlalu besar dalam proses kebijakan
B. Ketidaktahuan masyarakat tentang hak berpartisipasi dan minimnya akses informasi kebijakan
41.
Dokumentasi hasil advokasi kebijakan penting dilakukan karena…
A. Merupakan syarat administrasi yang diwajibkan pemerintah
B. Untuk membuktikan kepada donor bahwa kegiatan telah dilaksanakan
C. Menyediakan rekam jejak, pembelajaran, dan bahan evaluasi untuk advokasi berkelanjutan
D. Menghindari tuntutan hukum dari pihak yang dirugikan
C. Menyediakan rekam jejak, pembelajaran, dan bahan evaluasi untuk advokasi berkelanjutan
42.
Policy brief yang baik dalam konteks advokasi kebijakan harus memiliki karakteristik…
A. Panjang dan komprehensif mencakup semua aspek teoritis
B. Ringkas, berbasis bukti, dan berisi rekomendasi kebijakan yang jelas dan aplikatif
C. Menggunakan bahasa teknis yang hanya dipahami akademisi
D. Bersifat rahasia dan hanya untuk konsumsi internal lembaga
B. Ringkas, berbasis bukti, dan berisi rekomendasi kebijakan yang jelas dan aplikatif
43.
Perbedaan utama antara policy brief dan policy paper adalah…
A. Policy brief lebih panjang dan lebih ilmiah dari policy paper
B. Policy paper tidak memerlukan rekomendasi kebijakan
C. Policy brief berfokus pada rekomendasi singkat, sedangkan policy paper menyajikan analisis lebih mendalam dan komprehensif
D. Policy brief hanya dibuat oleh pemerintah, policy paper oleh LSM
C. Policy brief berfokus pada rekomendasi singkat, sedangkan policy paper menyajikan analisis lebih mendalam dan komprehensif
44.
Dalam penyusunan policy paper advokasi kebijakan, komponen yang harus ada adalah…
A. Analisis masalah, tinjauan kebijakan yang ada, dan rekomendasi berbasis bukti
B. Laporan keuangan, daftar donatur, dan rencana anggaran
C. Biografi penulis dan afiliasi kelembagaan saja
D. Daftar nama pejabat yang mendukung advokasi
A. Analisis masalah, tinjauan kebijakan yang ada, dan rekomendasi berbasis bukti
45.
Dokumentasi hasil advokasi kebijakan yang komprehensif mencakup…
A. Hanya catatan keberhasilan yang dapat dipublikasikan
B. Proses, capaian, kendala, dan pelajaran yang dipetik selama kegiatan advokasi
C. Data keuangan saja untuk keperluan audit
D. Identitas seluruh peserta kegiatan advokasi
B. Proses, capaian, kendala, dan pelajaran yang dipetik selama kegiatan advokasi
46.
Sistem kebijakan publik terdiri dari tiga komponen utama, yaitu…
A. Partai politik, media massa, dan pengadilan
B. Lingkungan kebijakan, pembuat kebijakan, dan kebijakan itu sendiri
C. Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung
D. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi
B. Lingkungan kebijakan, pembuat kebijakan, dan kebijakan itu sendiri
47.
Dalam konteks advokasi kebijakan, framing isu berarti…
A. Memalsukan data agar mendukung argumen advokasi
B. Cara membingkai dan menyajikan isu agar mudah dipahami dan mendapat dukungan publik
C. Menyembunyikan informasi yang merugikan posisi advokasi
D. Membatasi diskusi hanya pada aspek teknis kebijakan
B. Cara membingkai dan menyajikan isu agar mudah dipahami dan mendapat dukungan publik
48.
Peran media massa dalam advokasi kebijakan publik adalah…
A. Menggantikan fungsi lembaga perwakilan rakyat
B. Sarana untuk membangun tekanan publik dan membentuk opini tentang isu kebijakan
C. Lembaga yang berwenang memutuskan kebijakan publik
D. Pengawas eksklusif atas pelaksanaan advokasi LSM
B. Sarana untuk membangun tekanan publik dan membentuk opini tentang isu kebijakan
49.
Evaluasi keberhasilan advokasi kebijakan publik dapat diukur dari…
A. Jumlah berita media yang memuat nama organisasi advokasi
B. Besarnya dana yang berhasil dihimpun untuk kampanye
C. Terjadinya perubahan kebijakan yang sesuai dengan tujuan advokasi dan peningkatan kesejahteraan kelompok sasaran
D. Banyaknya anggota koalisi yang bergabung dalam organisasi
C. Terjadinya perubahan kebijakan yang sesuai dengan tujuan advokasi dan peningkatan kesejahteraan kelompok sasaran
50.
Keberlanjutan advokasi kebijakan publik dalam jangka panjang memerlukan…
A. Ketergantungan pada satu donor tunggal yang konsisten
B. Penggantian seluruh tim advokasi setiap periode
C. Penghindaran dari dokumentasi agar strategi tidak diketahui pihak lain
D. Penguatan kapasitas kelembagaan, jaringan koalisi yang solid, dan basis dukungan masyarakat yang luas
D. Penguatan kapasitas kelembagaan, jaringan koalisi yang solid, dan basis dukungan masyarakat yang luas
Meluangkan waktu untuk mengerjakan Soal UAS UT FSAP4303 Advokasi Kebijakan Publik secara rutin bukan hanya soal menghafal jawaban. Lebih dari itu, latihan konsisten membantu Anda membangun pola pikir yang terstruktur, sehingga ketika menghadapi soal yang belum pernah dilihat sekalipun.
Anda sudah melangkah lebih jauh dari kebanyakan orang hanya dengan membaca artikel ini dan aktif mencari Bank Soal UT sebagai bahan latihan. Kisi-kisi Soal UT, Soal Latihan UT, hingga referensi Soal Ujian UT dari tahun-tahun sebelumnya adalah sumber daya yang bisa Anda manfaatkan semaksimal mungkin untuk mengasah kesiapan.
