Tidak sedikit mahasiswa Universitas Terbuka (UT) yang merasa seperti berlari maraton sendirian saat mendekati Ujian Akhir Semester (UAS). Tumpukan modul, padatnya rutinitas harian, dan luasnya cakupan materi sering kali membuat persiapan terasa berat sebelum benar-benar dimulai.
Kabar baiknya, ada cara yang terbukti ampuh untuk menaklukkan tantangan ini. Berlatih secara konsisten menggunakan Soal UAS UT FSIH4303 Hukum Pidana Ekonomi, didukung bank soal UT dan kisi-kisi soal UT yang tepat, akan membantu Anda mengenali pola soal ujian UT jauh sebelum hari ujian tiba.
Artikel ini dirancang khusus untuk menemani langkah persiapan Anda. Mulai dari gambaran materi, strategi menjawab soal latihan UT, hingga tips menghadapi berbagai format ujian seperti Ujian Tatap Muka (UTM), Ujian Online (UO), dan Take Home Exam (THE).
Catatan: Soal-soal ini akan terus diperbarui mengikuti modul terbaru Universitas Terbuka.
Soal UAS UT FSIH4303 Hukum Pidana Ekonomi
1.
Globalisasi ekonomi membawa dampak terhadap meningkatnya kejahatan ekonomi lintas negara. Salah satu faktor utama yang mempercepat fenomena ini adalah…
A. Meningkatnya jumlah pengadilan internasional
B. Kemajuan teknologi informasi dan keterbukaan pasar global
C. Bertambahnya jumlah jaksa penuntut umum di berbagai negara
D. Penguatan regulasi pidana di tingkat domestik
B. Kemajuan teknologi informasi dan keterbukaan pasar global
2.
Dalam konteks hukum pidana ekonomi, yang dimaksud dengan “white-collar crime” adalah…
A. Kejahatan yang dilakukan oleh aparat keamanan negara
B. Kejahatan jalanan yang melibatkan kekerasan fisik
C. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku berkerah biru di sektor industri
D. Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berstatus sosial tinggi dalam lingkup pekerjaan profesional
D. Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berstatus sosial tinggi dalam lingkup pekerjaan profesional
3.
Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mencakup perbuatan…
A. Hanya penyuapan terhadap pejabat negara asing
B. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara
C. Pelanggaran administrasi keuangan negara yang tidak disengaja
D. Pengelapan aset pribadi di lingkungan swasta
B. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara
4.
Lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia adalah…
A. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
B. Mahkamah Konstitusi (MK)
C. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
D. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
C. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
5.
Pasar modal merupakan salah satu instrumen ekonomi yang rawan terhadap tindak pidana. Lembaga yang berwenang mengawasi pasar modal di Indonesia adalah…
A. Bank Indonesia
B. Kementerian Keuangan
C. Bursa Efek Indonesia
D. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
D. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
6.
Salah satu bentuk tindak pidana pasar modal yang dilakukan dengan memanfaatkan informasi internal perusahaan yang belum dipublikasikan untuk memperoleh keuntungan disebut…
A. Cornering
B. Insider trading
C. Short selling
D. Window dressing
B. Insider trading
7.
Tipikor adalah singkatan dari…
A. Tindakan Pidana Koorporasi
B. Tindak Pidana Korupsi
C. Tipe Pidana Korupsi
D. Tindak Pidana Korporasi
B. Tindak Pidana Korupsi
8.
Berikut ini yang merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi berdasarkan Tipikor adalah…
A. Penipuan dalam transaksi e-commerce
B. Pelanggaran hak cipta lagu
C. Gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri
D. Penggelapan barang konsumen
C. Gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri
9.
Sejarah perkembangan hukum pidana pasar modal di Indonesia diawali dengan berlakunya…
A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
C. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
D. Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2014
B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
10.
Dalam hukum perpajakan, yang dimaksud dengan tax evasion adalah…
A. Perencanaan pajak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan
B. Pengajuan keberatan atas ketetapan pajak
C. Upaya penghindaran kewajiban pajak secara ilegal
D. Penundaan pembayaran pajak dengan izin otoritas
C. Upaya penghindaran kewajiban pajak secara ilegal
11.
Tindak pidana perpajakan yang paling sering terjadi di Indonesia adalah…
A. Keterlambatan pelaporan SPT Tahunan
B. Manipulasi faktur pajak dan penggelapan pajak
C. Kesalahan penghitungan PPh Pasal 21
D. Ketidaklengkapan bukti potong pajak
B. Manipulasi faktur pajak dan penggelapan pajak
12.
Pengaturan hukum tindak pidana perbankan di Indonesia secara umum diatur dalam…
A. UU No. 31 Tahun 1999
B. UU No. 8 Tahun 1995
C. UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992
D. UU No. 15 Tahun 2002
C. UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992
13.
Salah satu contoh tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan pemberian kredit adalah…
A. Penerbitan saham perdana (IPO)
B. Kredit fiktif atau kredit macet yang disengaja
C. Penawaran obligasi korporasi
D. Pembagian dividen secara tidak wajar
B. Kredit fiktif atau kredit macet yang disengaja
14.
TPPU adalah singkatan dari…
A. Tindak Pidana Pencucian Uang
B. Tata Pelaksanaan Peraturan Umum
C. Tindak Pidana Penggelapan Uang
D. Tata Pengelolaan Penerimaan Utama
A. Tindak Pidana Pencucian Uang
15.
Proses pencucian uang secara umum terdiri dari tiga tahap. Urutan yang benar adalah…
A. Integration – placement – layering
B. Placement – layering – integration
C. Layering – integration – placement
D. Placement – integration – layering
B. Placement – layering – integration
16.
Undang-undang yang menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia saat ini adalah…
A. UU No. 15 Tahun 2002
B. UU No. 25 Tahun 2003
C. UU No. 8 Tahun 2010
D. UU No. 31 Tahun 1999
C. UU No. 8 Tahun 2010
17.
Dalam tindak pidana pencucian uang, tahap “layering” bertujuan untuk…
A. Menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan
B. Menyamarkan jejak asal-usul dana melalui transaksi berlapis
C. Mengintegrasikan dana kembali ke dalam perekonomian legal
D. Melaporkan transaksi keuangan kepada PPATK
B. Menyamarkan jejak asal-usul dana melalui transaksi berlapis
18.
Lembaga yang bertugas menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan di Indonesia adalah…
A. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
B. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
C. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
D. Badan Intelijen Negara (BIN)
B. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
19.
Asset recovery dalam hukum pidana ekonomi bertujuan untuk…
A. Memberikan kompensasi kepada terdakwa yang dibebaskan
B. Mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara atau korban
C. Menyita aset milik jaksa yang bermasalah
D. Mengaudit aset perusahaan yang bangkrut
B. Mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara atau korban
20.
Konsep asset recovery dalam tindak pidana ekonomi pertama kali mendapat perhatian internasional melalui konvensi…
A. Konvensi Jenewa 1949
B. Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) 2003
C. Konvensi Wina 1988
D. Konvensi Palermo 2000
B. Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) 2003
21.
Penyelesaian perkara tindak pidana ekonomi di luar proses pengadilan dapat dilakukan melalui mekanisme…
A. Hanya melalui sidang pengadilan pidana biasa
B. Mediasi, arbitrase, atau penyelesaian administratif
C. Eksekusi langsung tanpa proses hukum
D. Vonis in absentia tanpa kehadiran terdakwa
B. Mediasi, arbitrase, atau penyelesaian administratif
22.
Salah satu contoh negara yang menerapkan penyelesaian tindak pidana ekonomi di luar pengadilan melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) adalah…
A. Indonesia
B. Filipina
C. Amerika Serikat
D. Kamboja
C. Amerika Serikat
23.
Tindak pidana korporasi dalam hukum pidana ekonomi mengacu pada…
A. Pidana yang hanya bisa dikenakan kepada direktur utama perusahaan
B. Tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi
C. Sanksi administrasi terhadap badan usaha
D. Pelanggaran perdata oleh perseroan terbatas
B. Tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi
24.
Teori yang mendasari pertanggungjawaban pidana korporasi di mana tindakan pegawai diatribusikan kepada korporasi disebut…
A. Teori fiksi hukum
B. Teori respondeat superior
C. Teori pemisahan harta
D. Teori kepailitan korporasi
B. Teori respondeat superior
25.
Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana ekonomi adalah…
A. Hanya sanksi berupa penjara bagi pengurus
B. Hanya sanksi berupa peringatan tertulis
C. Denda, pencabutan izin usaha, dan/atau pembubaran korporasi
D. Hanya pembayaran ganti rugi kepada korban
C. Denda, pencabutan izin usaha, dan/atau pembubaran korporasi
26.
Fenomena globalisasi yang paling berpengaruh terhadap meningkatnya tindak pidana ekonomi lintas batas negara adalah…
A. Peningkatan jumlah tenaga kerja asing
B. Liberalisasi perdagangan dan integrasi sistem keuangan global
C. Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara
D. Bertambahnya perjanjian bilateral antarnegara di bidang pendidikan
B. Liberalisasi perdagangan dan integrasi sistem keuangan global
27.
TPPM adalah singkatan yang digunakan dalam konteks…
A. Tindak Pidana Pencucian Modal
B. Tindak Pidana Perdagangan Manusia
C. Tindak Pidana Pasar Modal
D. Tindak Pidana Perbankan Modern
C. Tindak Pidana Pasar Modal
28.
Salah satu instrumen internasional yang mengatur kerjasama pemberantasan pencucian uang secara global adalah rekomendasi dari…
A. World Trade Organization (WTO)
B. Financial Action Task Force (FATF)
C. International Monetary Fund (IMF)
D. World Bank
B. Financial Action Task Force (FATF)
29.
Dalam sejarah perkembangan tindak pidana perpajakan, praktik transfer pricing dilakukan korporasi multinasional dengan tujuan…
A. Meningkatkan transparansi keuangan kepada publik
B. Mempermudah proses audit pajak internasional
C. Memindahkan keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah untuk meminimalkan beban pajak
D. Mempercepat proses pembayaran dividen kepada pemegang saham
C. Memindahkan keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah untuk meminimalkan beban pajak
30.
Sejarah tindak pidana perbankan di Indonesia menunjukkan bahwa krisis perbankan 1997-1998 banyak melibatkan praktik…
A. Penerbitan obligasi secara ilegal
B. Pemberian kredit kepada pihak terafiliasi yang melanggar prinsip kehati-hatian (BLBI)
C. Manipulasi nilai tukar rupiah oleh bank asing
D. Penerbitan saham bank tanpa izin OJK
B. Pemberian kredit kepada pihak terafiliasi yang melanggar prinsip kehati-hatian (BLBI)
31.
Pengaturan tindak pidana pasar modal di Indonesia mencakup larangan terhadap manipulasi pasar. Yang dimaksud manipulasi pasar adalah…
A. Investasi jangka panjang pada saham blue chip
B. Tindakan yang menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan efek
C. Pembelian saham dalam jumlah besar oleh investor institusional
D. Penerbitan prospektus yang tidak memuat informasi lengkap
B. Tindakan yang menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan efek
32.
Penyelesaian perkara tindak pidana ekonomi di berbagai negara menunjukkan kecenderungan penggunaan pendekatan restoratif. Tujuan utama pendekatan ini adalah…
A. Memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku
B. Mempercepat proses persidangan
C. Memulihkan kerugian yang diderita korban dan masyarakat
D. Menghapus catatan kriminal pelaku
C. Memulihkan kerugian yang diderita korban dan masyarakat
33.
Dalam hukum perpajakan Indonesia, Wajib Pajak yang dengan sengaja menyampaikan SPT yang isinya tidak benar dapat dikenai sanksi pidana berupa…
A. Peringatan tertulis dari Dirjen Pajak
B. Pemblokiran rekening bank
C. Pidana penjara dan denda sesuai UU KUP
D. Pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
C. Pidana penjara dan denda sesuai UU KUP
34.
Konsep “piercing the corporate veil” dalam pertanggungjawaban pidana korporasi berarti…
A. Korporasi tidak dapat dituntut secara pidana
B. Pemegang saham mayoritas otomatis bertanggung jawab atas utang korporasi
C. Tanggung jawab hukum ditembus hingga ke pengurus atau pemegang saham secara pribadi
D. Direksi korporasi mendapat imunitas penuh dari tuntutan pidana
C. Tanggung jawab hukum ditembus hingga ke pengurus atau pemegang saham secara pribadi
35.
Sejarah perkembangan regulasi asset recovery tindak pidana ekonomi di Indonesia ditandai dengan…
A. Belum adanya regulasi khusus mengenai pemulihan aset
B. Penerapan UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
C. Larangan penggunaan mekanisme pemulihan aset lintas negara
D. Penyerahan seluruh kewenangan asset recovery kepada Interpol
B. Penerapan UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
36.
Dalam konteks hukum pidana ekonomi, yang dimaksud dengan “predicate crime” atau tindak pidana asal dalam TPPU adalah…
A. Tindak pidana yang dilakukan setelah pencucian uang terjadi
B. Tindak pidana sumber yang menghasilkan dana haram yang kemudian dicuci
C. Tindak pidana yang dilakukan oleh lembaga keuangan
D. Tindak pidana yang dilakukan di negara lain dan tidak berkaitan dengan Indonesia
B. Tindak pidana sumber yang menghasilkan dana haram yang kemudian dicuci
37.
Salah satu pengaturan hukum tindak pidana pasar modal yang melarang pihak tertentu melakukan transaksi berdasarkan informasi orang dalam (insider) bertujuan untuk menjaga…
A. Kerahasiaan data nasabah perbankan
B. Integritas dan fairness pasar modal
C. Kestabilan nilai tukar rupiah
D. Likuiditas perbankan nasional
B. Integritas dan fairness pasar modal
38.
Pengantar tindak pidana perbankan mencakup pemahaman bahwa kejahatan perbankan dapat merugikan…
A. Hanya pemilik bank secara individual
B. Hanya nasabah yang bersangkutan
C. Sistem keuangan dan perekonomian nasional secara luas
D. Hanya pemegang saham minoritas
C. Sistem keuangan dan perekonomian nasional secara luas
39.
Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia secara eksplisit diatur dalam…
A. KUHP lama yang berlaku sejak era kolonial
B. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor dan berbagai UU pidana khusus
C. Hanya dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
D. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018
B. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor dan berbagai UU pidana khusus
40.
Tindak pidana korporasi di bidang ekonomi dapat berupa…
A. Hanya pelanggaran lingkungan hidup oleh pabrik
B. Korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak, dan pelanggaran pasar modal yang dilakukan atas nama korporasi
C. Sengketa perdata antar perusahaan
D. Perselisihan hubungan industrial antara buruh dan pengusaha
B. Korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak, dan pelanggaran pasar modal yang dilakukan atas nama korporasi
41.
Dalam penyelesaian tindak pidana ekonomi di luar pengadilan, mekanisme Non-Prosecution Agreement (NPA) memberikan keuntungan bagi pelaku berupa…
A. Penghapusan seluruh denda yang dikenakan
B. Jaminan tidak dituntut pidana asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu
C. Kebebasan penuh tanpa syarat apapun
D. Pengurangan masa tahanan sebesar 50%
B. Jaminan tidak dituntut pidana asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu
42.
Regulasi internasional tentang pencucian uang berkembang pesat setelah peristiwa…
A. Perang Dunia II pada tahun 1945
B. Krisis keuangan Asia 1997
C. Serangan teroris 11 September 2001 yang mengaitkan terorisme dengan pendanaan gelap
D. Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991
C. Serangan teroris 11 September 2001 yang mengaitkan terorisme dengan pendanaan gelap
43.
Tindak pidana perpajakan berbeda dari pelanggaran administrasi perpajakan karena…
A. Tindak pidana perpajakan hanya melibatkan wajib pajak badan
B. Tindak pidana perpajakan mensyaratkan adanya unsur kesengajaan dan perbuatan melawan hukum
C. Pelanggaran administrasi tidak dikenai sanksi apapun
D. Tindak pidana perpajakan diselesaikan oleh pengadilan niaga
B. Tindak pidana perpajakan mensyaratkan adanya unsur kesengajaan dan perbuatan melawan hukum
44.
Globalisasi mendorong munculnya kejahatan ekonomi transnasional. Salah satu contoh konkretnya adalah…
A. Sengketa batas tanah antardesa
B. Penipuan investasi online lintas negara yang menggunakan teknologi kripto
C. Pelanggaran merek dagang di pasar tradisional lokal
D. Kecurangan timbangan di pasar ikan
B. Penipuan investasi online lintas negara yang menggunakan teknologi kripto
45.
Dalam sejarah perkembangan tindak pidana pasar modal global, skandal Enron Corporation menjadi pelajaran penting karena melibatkan…
A. Praktik monopoli perdagangan minyak mentah
B. Manipulasi laporan keuangan (akuntansi kreatif) yang menyesatkan investor
C. Pembunuhan karakter terhadap pesaing bisnis
D. Penipuan dalam proses tender pemerintah
B. Manipulasi laporan keuangan (akuntansi kreatif) yang menyesatkan investor
46.
Penyelesaian perkara tindak pidana di bidang ekonomi di Indonesia dapat dilakukan melalui jalur pengadilan tipikor. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pertama kali dibentuk berdasarkan…
A. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
B. UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK
C. UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
D. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi
C. UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
47.
Pengantar asset recovery menunjukkan bahwa pemulihan aset tindak pidana ekonomi penting dilakukan karena…
A. Untuk membiayai operasional lembaga penegak hukum
B. Untuk mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan dan memulihkan kerugian negara atau masyarakat
C. Untuk mempercepat proses eksekusi putusan pengadilan
D. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
B. Untuk mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan dan memulihkan kerugian negara atau masyarakat
48.
Salah satu hambatan utama dalam asset recovery lintas negara (cross-border asset recovery) adalah…
A. Terlalu banyaknya perjanjian ekstradisi antarnegara
B. Perbedaan sistem hukum, kerahasiaan perbankan, dan kurangnya kerjasama internasional
C. Kelebihan tenaga ahli hukum internasional di negara berkembang
D. Terlalu cepatnya proses penyidikan pidana di negara tujuan
B. Perbedaan sistem hukum, kerahasiaan perbankan, dan kurangnya kerjasama internasional
49.
Dalam hukum pidana ekonomi, prinsip “follow the money” digunakan dalam konteks…
A. Pemantauan pengeluaran anggaran pemerintah daerah
B. Penelusuran aliran dana hasil tindak pidana untuk keperluan penyidikan
C. Pengawasan transaksi perdagangan internasional oleh Bea Cukai
D. Audit keuangan perusahaan publik oleh akuntan publik
B. Penelusuran aliran dana hasil tindak pidana untuk keperluan penyidikan
50.
Pertanggungjawaban pidana korporasi mensyaratkan pembuktian bahwa tindak pidana dilakukan oleh…
A. Seluruh karyawan korporasi tanpa terkecuali
B. Hanya direksi yang namanya tercantum dalam akta pendirian
C. Orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dalam lingkup kewenangannya
D. Komisaris utama yang memegang saham mayoritas
C. Orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dalam lingkup kewenangannya
Satu hal yang sering dilupakan mahasiswa adalah bahwa ujian bukan tentang seberapa banyak yang dihafal, melainkan seberapa dalam yang dipahami. Dengan rutin mengerjakan soal UAS UT FSIH4303 Hukum Pidana Ekonomi, Anda sedang melatih otak untuk berpikir.
Pada akhirnya, nilai terbaik bukan hadiah yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari proses yang Anda jaga setiap harinya. Setiap soal latihan UT yang Anda kerjakan, setiap materi soal ujian UT yang Anda telaah, adalah investasi nyata untuk masa depan Anda sebagai pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademik.
