Di antara mata kuliah yang perlu mendapat perhatian serius, FSSP4208 Pajak Internasional menempati posisi tersendiri. Kisi-kisi Soal UT untuk mata kuliah ini mencakup konsep perpajakan lintas negara yang menuntut pemahaman mendalam.
Inilah mengapa latihan mengerjakan Soal UAS UT FSSP4208 Pajak Internasional menjadi langkah yang tidak bisa diabaikan. Soal Latihan UT bukan hanya alat ukur sejauh mana materi dikuasai, melainkan juga simulasi nyata yang melatih ketajaman berpikir sebelum hari ujian sesungguhnya tiba.
Soal UAS UT yang tersedia di sini dirancang untuk menemani perjalanan belajar Anda secara menyeluruh. Mulai dari gambaran materi inti hingga tips praktis menghadapi ujian, semuanya dirangkum agar persiapan Anda lebih terarah dan hasilnya jauh lebih optimal.
Catatan: Soal-soal ini akan terus diperbarui mengikuti modul terbaru Universitas Terbuka.
Soal UAS UT FSSP4208 Pajak Internasional
1.
Salah satu tujuan utama dibentuknya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antar negara adalah…
A. Meningkatkan tarif pajak penghasilan dalam negeri
B. Menghindari pemajakan ganda atas penghasilan lintas negara
C. Menyamakan sistem hukum perpajakan seluruh negara
D. Menghapus kewajiban pajak bagi wajib pajak asing
B. Menghindari pemajakan ganda atas penghasilan lintas negara
2.
Konsep “residence” dalam P3B mengacu pada…
A. Lokasi di mana penghasilan diperoleh
B. Negara tempat kantor pusat perusahaan didirikan secara hukum
C. Negara di mana seseorang atau badan dianggap sebagai penduduk untuk tujuan perpajakan
D. Negara yang memberikan izin usaha pertama kali
C. Negara di mana seseorang atau badan dianggap sebagai penduduk untuk tujuan perpajakan
3.
Latar belakang munculnya pajak internasional terutama disebabkan oleh…
A. Adanya perbedaan mata uang antarnegara
B. Terjadinya transaksi ekonomi yang melewati batas yurisdiksi perpajakan satu negara
C. Kebijakan fiskal negara berkembang yang tidak konsisten
D. Pengenaan bea cukai atas impor barang mewah
B. Terjadinya transaksi ekonomi yang melewati batas yurisdiksi perpajakan satu negara
4.
Model P3B yang paling banyak digunakan sebagai acuan dalam negosiasi perjanjian bilateral adalah…
A. Model ASEAN
B. Model PBB (UN Model)
C. Model OECD
D. Model G20
C. Model OECD
5.
Dalam konteks P3B, istilah “source state” merujuk pada…
A. Negara tempat wajib pajak berdomisili
B. Negara asal modal yang diinvestasikan
C. Negara tempat penghasilan bersumber atau timbul
D. Negara yang menjadi inisiator perjanjian
C. Negara tempat penghasilan bersumber atau timbul
6.
Perkembangan P3B secara historis dimulai dari…
A. Konferensi Bretton Woods tahun 1944
B. Upaya Liga Bangsa-Bangsa pada awal abad ke-20
C. Pembentukan WTO tahun 1995
D. Deklarasi ASEAN tahun 1967
B. Upaya Liga Bangsa-Bangsa pada awal abad ke-20
7.
Urgensi keberadaan P3B bagi negara berkembang terutama berkaitan dengan…
A. Kebutuhan menyederhanakan administrasi pajak domestik
B. Menarik investasi asing dan mencegah penghindaran pajak lintas batas
C. Mengurangi defisit anggaran negara secara langsung
D. Memperkuat nilai tukar mata uang nasional
B. Menarik investasi asing dan mencegah penghindaran pajak lintas batas
8.
Perjanjian internasional dalam konteks P3B pada umumnya memiliki kedudukan hukum yang…
A. Lebih rendah dari peraturan pemerintah
B. Setara dengan peraturan daerah
C. Lebih rendah dari undang-undang domestik
D. Lebih tinggi atau setara dengan undang-undang domestik berdasarkan asas lex specialis
D. Lebih tinggi atau setara dengan undang-undang domestik berdasarkan asas lex specialis
9.
Dalam P3B, klausul “tie-breaker rule” digunakan untuk…
A. Menentukan besaran tarif pajak yang berlaku
B. Memutuskan negara mana yang berhak memajaki ketika wajib pajak dianggap residen di dua negara
C. Mengatur prosedur banding pajak antarnegara
D. Menyelesaikan sengketa antara otoritas pajak dan wajib pajak
B. Memutuskan negara mana yang berhak memajaki ketika wajib pajak dianggap residen di dua negara
10.
Pengaturan pasal-pasal dalam P3B umumnya mengikuti struktur yang mencakup…
A. Pasal tentang tarif bea masuk, ekspor, dan subsidi perdagangan
B. Pasal definisi, pemajakan penghasilan, metode penghindaran pajak berganda, dan pertukaran informasi
C. Pasal khusus tentang investasi langsung dan portofolio
D. Pasal tentang hak asasi manusia dan kebebasan berpindah
B. Pasal definisi, pemajakan penghasilan, metode penghindaran pajak berganda, dan pertukaran informasi
11.
Yang dimaksud dengan “subjek pajak dalam perjanjian” adalah…
A. Objek pajak yang tercantum dalam lampiran P3B
B. Hanya badan hukum yang terdaftar di bursa efek
C. Orang pribadi atau badan yang menjadi residen salah satu atau kedua negara pihak perjanjian
D. Pemerintah kedua negara yang menandatangani perjanjian
C. Orang pribadi atau badan yang menjadi residen salah satu atau kedua negara pihak perjanjian
12.
Konsep “person” dalam P3B berdasarkan Model OECD mencakup…
A. Hanya warga negara yang memiliki paspor aktif
B. Orang pribadi, badan, dan persekutuan yang diperlakukan sebagai subjek pajak
C. Semua entitas yang memiliki rekening bank di negara perjanjian
D. Perusahaan multinasional yang terdaftar di lebih dari dua negara
B. Orang pribadi, badan, dan persekutuan yang diperlakukan sebagai subjek pajak
13.
Seseorang dapat dianggap sebagai residen suatu negara dalam P3B apabila…
A. Memiliki properti di negara tersebut
B. Pernah bekerja di negara tersebut minimal satu tahun
C. Berdasarkan hukum domestik negara tersebut, ia dikenai pajak atas seluruh penghasilannya (worldwide income)
D. Memiliki rekening bank aktif di negara tersebut
C. Berdasarkan hukum domestik negara tersebut, ia dikenai pajak atas seluruh penghasilannya (worldwide income)
14.
Bentuk Usaha Tetap (BUT) dalam P3B pada umumnya didefinisikan sebagai…
A. Kantor cabang yang secara resmi terdaftar sebagai perusahaan anak
B. Tempat usaha tetap melalui mana kegiatan usaha suatu perusahaan dijalankan seluruhnya atau sebagian
C. Setiap aktivitas bisnis yang menghasilkan keuntungan di negara lain
D. Perwakilan diplomatik yang terlibat dalam kegiatan komersial
B. Tempat usaha tetap melalui mana kegiatan usaha suatu perusahaan dijalankan seluruhnya atau sebagian
15.
Berikut ini yang BUKAN merupakan contoh BUT berdasarkan ketentuan umum P3B adalah…
A. Kantor manajemen
B. Pabrik
C. Agen independen yang bertindak dalam rangka usahanya sendiri
D. Tambang dan lokasi penggalian sumber daya alam
C. Agen independen yang bertindak dalam rangka usahanya sendiri
16.
Pengecualian BUT dalam P3B umumnya diberikan untuk kegiatan yang bersifat…
A. Menghasilkan laba signifikan bagi perusahaan induk
B. Persiapan atau penunjang semata (preparatory or auxiliary)
C. Perdagangan produk digital secara langsung
D. Manajemen operasional harian perusahaan
B. Persiapan atau penunjang semata (preparatory or auxiliary)
17.
Sebuah gudang penyimpanan barang milik perusahaan asing yang digunakan hanya untuk keperluan pengiriman kepada pelanggan di negara sumber umumnya…
A. Dianggap sebagai BUT penuh dan dikenai pajak
B. Dikecualikan dari ketentuan BUT karena bersifat auxiliary
C. Dikenai pajak dengan tarif khusus BUT digital
D. Harus mendaftar sebagai subjek pajak dalam negeri
B. Dikecualikan dari ketentuan BUT karena bersifat auxiliary
18.
Implementasi BUT dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Indonesia diatur dalam…
A. Pasal 2 ayat (5) UU PPh
B. Pasal 17 UU PPh
C. Pasal 26 UU PPh
D. Pasal 4 ayat (2) UU PPh
A. Pasal 2 ayat (5) UU PPh
19.
Tarif PPh yang dikenakan atas laba BUT di Indonesia setelah dikurangi pajak (branch profit tax) adalah…
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 25%
C. 20%
20.
Tantangan utama dalam menentukan keberadaan BUT pada transaksi digital adalah…
A. Sulitnya menghitung besaran laba yang diperoleh
B. Tidak adanya kehadiran fisik yang dapat diidentifikasi di negara sumber
C. Perbedaan bahasa dalam perjanjian bilateral
D. Tidak tersedianya data keuangan perusahaan digital
B. Tidak adanya kehadiran fisik yang dapat diidentifikasi di negara sumber
21.
Konsep “significant economic presence” dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan definisi BUT konvensional dalam konteks…
A. Perusahaan pertambangan lintas negara
B. Ekonomi digital dan bisnis berbasis platform
C. Perdagangan komoditas berjangka
D. Perusahaan asuransi multinasional
B. Ekonomi digital dan bisnis berbasis platform
22.
Dalam P3B, penghasilan dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham di negara residen umumnya diatur dengan…
A. Hak pemajakan penuh hanya pada negara sumber
B. Pembebasan pajak sepenuhnya di kedua negara
C. Pembagian hak pemajakan antara negara sumber dan negara residen dengan tarif yang dibatasi
D. Pemajakan hanya di negara residen penerima
C. Pembagian hak pemajakan antara negara sumber dan negara residen dengan tarif yang dibatasi
23.
Berdasarkan Model OECD, tarif withholding tax atas bunga yang diterima oleh residen negara mitra perjanjian umumnya dibatasi maksimal…
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
B. 10%
24.
Royalti dalam konteks P3B didefinisikan sebagai pembayaran yang diterima atas penggunaan atau hak menggunakan…
A. Barang modal dan peralatan berat
B. Hak cipta, paten, merek dagang, formula rahasia, atau informasi industrial
C. Properti komersial yang disewakan jangka panjang
D. Jasa konsultasi manajemen perusahaan
B. Hak cipta, paten, merek dagang, formula rahasia, atau informasi industrial
25.
Penghasilan dari harta tak bergerak (immovable property) berdasarkan P3B pada umumnya…
A. Hanya dapat dikenai pajak di negara residen pemilik
B. Dibebaskan dari pajak di kedua negara
C. Dapat dikenai pajak di negara di mana harta tersebut berlokasi
D. Dikenai pajak flat 20% di negara sumber
C. Dapat dikenai pajak di negara di mana harta tersebut berlokasi
26.
Capital gains atas penjualan saham perusahaan yang asetnya sebagian besar berupa harta tak bergerak, hak pemajakannya berdasarkan Model OECD diberikan kepada…
A. Negara residen penjual
B. Negara di mana harta tak bergerak tersebut berada
C. Negara di mana perusahaan tersebut terdaftar
D. Negara yang memiliki tarif pajak lebih tinggi
B. Negara di mana harta tak bergerak tersebut berada
27.
Penghasilan lain-lain yang tidak diatur secara khusus dalam pasal-pasal P3B, berdasarkan Model OECD, hak pemajakannya diberikan kepada…
A. Negara sumber penghasilan secara eksklusif
B. Kedua negara secara bersamaan tanpa batasan tarif
C. Negara residen penerima penghasilan
D. Lembaga arbitrase internasional yang ditunjuk
C. Negara residen penerima penghasilan
28.
Penghasilan dari pekerjaan bebas (independent personal services) dalam P3B lama merujuk pada…
A. Penghasilan pegawai tetap perusahaan multinasional
B. Penghasilan dari profesi independen seperti dokter, pengacara, dan konsultan
C. Penghasilan direktur yang bukan merupakan pegawai
D. Penghasilan dari kegiatan hiburan dan olahraga
B. Penghasilan dari profesi independen seperti dokter, pengacara, dan konsultan
29.
Berdasarkan P3B, penghasilan dari hubungan pekerjaan (dependent personal services) umumnya dikenai pajak di negara sumber apabila…
A. Pekerja tinggal di negara sumber lebih dari 30 hari
B. Pekerja hadir di negara sumber melebihi 183 hari dalam periode 12 bulan
C. Pemberi kerja adalah perusahaan multinasional
D. Penghasilan dikirim ke rekening bank di negara sumber
B. Pekerja hadir di negara sumber melebihi 183 hari dalam periode 12 bulan
30.
Penghasilan direktur perusahaan yang berdomisili di negara lain berdasarkan P3B umumnya…
A. Dikenai pajak hanya di negara residen direktur
B. Dibebaskan dari pajak di mana pun
C. Dapat dikenai pajak di negara di mana perusahaan berdomisili
D. Dikenai pajak berdasarkan tarif perjanjian negara ketiga
C. Dapat dikenai pajak di negara di mana perusahaan berdomisili
31.
Penghasilan pensiun pegawai pemerintah yang diterima dari negara pemberi kerja umumnya berdasarkan P3B dikenai pajak di…
A. Negara residen pensiunan
B. Negara pemberi kerja (negara sumber pembayaran pensiun)
C. Kedua negara secara proporsional
D. Negara di mana pensiunan menghabiskan waktunya lebih banyak
B. Negara pemberi kerja (negara sumber pembayaran pensiun)
32.
Ketentuan khusus tentang penghasilan entertainer dan olahragawan dalam P3B bertujuan untuk…
A. Memberikan pengecualian pajak bagi artis internasional
B. Memastikan negara sumber dapat mengenai pajak atas penghasilan tersebut meskipun kunjungannya singkat
C. Menyamakan tarif pajak bagi semua profesi seni
D. Mengatur hak siar dan royalti dari siaran pertunjukan
B. Memastikan negara sumber dapat mengenai pajak atas penghasilan tersebut meskipun kunjungannya singkat
33.
Dalam P3B, penghasilan pelajar yang belajar di negara mitra perjanjian umumnya…
A. Dikenai pajak penuh sesuai tarif domestik negara tuan rumah
B. Dikecualikan dari pemajakan di negara tuan rumah untuk pembayaran yang diterima dari luar negeri guna biaya hidup dan pendidikan
C. Harus melaporkan penghasilan di kedua negara
D. Dikenai pajak flat 5% di negara tuan rumah
B. Dikecualikan dari pemajakan di negara tuan rumah untuk pembayaran yang diterima dari luar negeri guna biaya hidup dan pendidikan
34.
Ketentuan P3B terkait penghasilan profesor dan peneliti yang mengunjungi negara mitra terutama bertujuan untuk…
A. Meningkatkan pendapatan pajak negara tuan rumah
B. Mendorong pertukaran ilmu pengetahuan dengan memberikan keringanan pajak sementara
C. Mengatur hak paten atas hasil penelitian
D. Menyamakan kualifikasi akademik antarnegara
B. Mendorong pertukaran ilmu pengetahuan dengan memberikan keringanan pajak sementara
35.
Penghasilan dosen tamu yang mengajar di universitas negara mitra P3B selama kurang dari dua tahun umumnya…
A. Dikenai pajak penuh di negara tuan rumah
B. Dibebaskan dari pajak di negara tuan rumah sesuai ketentuan perjanjian
C. Harus membayar pajak di kedua negara
D. Dikecualikan dari P3B karena bersifat sementara
B. Dibebaskan dari pajak di negara tuan rumah sesuai ketentuan perjanjian
36.
Metode penghindaran pajak berganda yang membebaskan penghasilan dari luar negeri dari pengenaan pajak di negara residen disebut metode…
A. Tax credit (kredit pajak)
B. Tax sparing
C. Exemption (pembebasan)
D. Deduction (pengurangan)
C. Exemption (pembebasan)
37.
Metode kredit pajak (tax credit) dalam P3B bekerja dengan cara…
A. Membebaskan seluruh penghasilan luar negeri dari pengenaan pajak
B. Mengizinkan pengurangan pajak yang dibayar di luar negeri dari kewajiban pajak di negara residen
C. Menggandakan tarif pajak atas penghasilan lintas batas
D. Mengembalikan pajak yang telah dibayar di negara sumber
B. Mengizinkan pengurangan pajak yang dibayar di luar negeri dari kewajiban pajak di negara residen
38.
Prinsip non-diskriminasi dalam P3B melarang suatu negara untuk…
A. Mengenakan pajak kepada wajib pajak asing
B. Menerapkan perlakuan perpajakan yang lebih memberatkan kepada warga negara atau perusahaan negara mitra dibanding warganya sendiri dalam kondisi serupa
C. Mengubah tarif pajak domestik secara sepihak
D. Membatalkan perjanjian tanpa persetujuan bilateral
B. Menerapkan perlakuan perpajakan yang lebih memberatkan kepada warga negara atau perusahaan negara mitra dibanding warganya sendiri dalam kondisi serupa
39.
Prosedur persetujuan bersama (Mutual Agreement Procedure/MAP) dalam P3B digunakan untuk…
A. Meratifikasi perjanjian baru antara dua negara
B. Menyelesaikan perselisihan tentang penerapan atau interpretasi P3B antara otoritas pajak kedua negara
C. Menetapkan tarif pajak atas dividen dan bunga
D. Mengaudit laporan keuangan perusahaan multinasional
B. Menyelesaikan perselisihan tentang penerapan atau interpretasi P3B antara otoritas pajak kedua negara
40.
Pertukaran informasi (exchange of information) antar otoritas pajak berdasarkan P3B bertujuan untuk…
A. Mempercepat proses ratifikasi perjanjian bilateral
B. Mencegah penghindaran dan penggelapan pajak lintas batas dengan berbagi data wajib pajak
C. Menyamakan tarif pajak penghasilan antarnegara
D. Mengurangi beban administrasi pajak perusahaan kecil
B. Mencegah penghindaran dan penggelapan pajak lintas batas dengan berbagi data wajib pajak
41.
Persyaratan administrasi utama yang harus dipenuhi wajib pajak untuk dapat memanfaatkan manfaat P3B di Indonesia adalah…
A. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak luar negeri
B. Memiliki Surat Keterangan Domisili (SKD) yang valid dari otoritas pajak negara residen
C. Menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit
D. Memperoleh izin khusus dari Kementerian Keuangan
B. Memiliki Surat Keterangan Domisili (SKD) yang valid dari otoritas pajak negara residen
42.
Salah satu perbedaan mendasar antara UN Model dan OECD Model dalam P3B adalah…
A. UN Model memberikan hak pemajakan lebih besar kepada negara residen
B. UN Model memberikan porsi hak pemajakan lebih besar kepada negara sumber, sesuai kepentingan negara berkembang
C. OECD Model melarang pemajakan atas dividen sama sekali
D. UN Model hanya berlaku bagi negara anggota PBB yang memiliki perjanjian bilateral
B. UN Model memberikan porsi hak pemajakan lebih besar kepada negara sumber, sesuai kepentingan negara berkembang
43.
Dalam konteks P3B, “beneficial owner” (pemilik manfaat) penting untuk ditentukan karena…
A. Menentukan besaran tarif bea masuk yang berlaku
B. Mencegah penyalahgunaan perjanjian (treaty shopping) oleh pihak yang tidak berhak
C. Mewajibkan pelaporan aset di seluruh negara perjanjian
D. Mengidentifikasi pemegang saham mayoritas perusahaan
B. Mencegah penyalahgunaan perjanjian (treaty shopping) oleh pihak yang tidak berhak
44.
“Treaty shopping” adalah praktik yang…
A. Dianjurkan oleh OECD untuk mengoptimalkan manfaat P3B
B. Memanfaatkan P3B oleh pihak yang tidak berhak melalui struktur kepemilikan buatan
C. Dilakukan pemerintah untuk menegosiasikan tarif pajak lebih rendah
D. Digunakan investor untuk memilih negara dengan produk investasi terbaik
B. Memanfaatkan P3B oleh pihak yang tidak berhak melalui struktur kepemilikan buatan
45.
Proyek BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) yang diinisiasi OECD bertujuan untuk…
A. Meningkatkan daya saing pajak negara berkembang
B. Menghapus semua P3B yang ada dan menggantinya dengan satu perjanjian global
C. Mengatasi strategi perencanaan pajak agresif yang menggerus basis pajak
D. Menyeragamkan tarif pajak korporasi di seluruh dunia menjadi 15%
C. Mengatasi strategi perencanaan pajak agresif yang menggerus basis pajak
46.
Multilateral Instrument (MLI) yang dikembangkan dalam kerangka BEPS berfungsi untuk…
A. Menggantikan seluruh P3B bilateral yang ada
B. Memodifikasi P3B bilateral secara simultan tanpa perlu negosiasi ulang satu per satu
C. Membentuk pengadilan pajak internasional yang mengikat
D. Mewajibkan semua negara menerapkan pajak minimum global
B. Memodifikasi P3B bilateral secara simultan tanpa perlu negosiasi ulang satu per satu
47.
Dalam menentukan apakah suatu BUT telah terbentuk melalui agen, kriteria utama yang digunakan adalah…
A. Nilai transaksi yang dilakukan agen melebihi ambang batas tertentu
B. Apakah agen tersebut merupakan agen dependen yang secara kebiasaan berkontrak atas nama perusahaan
C. Jangka waktu agen telah bekerja untuk perusahaan tersebut
D. Apakah agen terdaftar secara resmi sebagai perusahaan di negara sumber
B. Apakah agen tersebut merupakan agen dependen yang secara kebiasaan berkontrak atas nama perusahaan
48.
Penghasilan kapital (capital gains) atas penjualan saham perusahaan biasa yang tidak memiliki aset berupa harta tak bergerak, berdasarkan Model OECD, hak pemajakannya ada pada…
A. Negara sumber di mana perusahaan terdaftar
B. Kedua negara secara bersamaan
C. Negara residen penjual saham
D. Negara di mana transaksi penjualan dilakukan
C. Negara residen penjual saham
49.
Ketentuan “limitation on benefits” (LOB) dalam P3B terutama digunakan untuk…
A. Membatasi jumlah kredit pajak yang dapat diklaim wajib pajak
B. Mencegah penyalahgunaan perjanjian oleh entitas yang tidak memenuhi syarat sebagai residen yang sah
C. Membatasi masa berlaku P3B maksimal 10 tahun
D. Mengurangi manfaat perjanjian bagi perusahaan besar
B. Mencegah penyalahgunaan perjanjian oleh entitas yang tidak memenuhi syarat sebagai residen yang sah
50.
Penerapan pajak minimum global sebesar 15% yang dikenal sebagai Pilar Dua dalam kerangka OECD/G20 bertujuan untuk…
A. Menggantikan semua P3B bilateral yang berlaku saat ini
B. Mewajibkan semua negara memungut pajak dengan tarif seragam 15%
C. Memastikan perusahaan multinasional besar membayar pajak efektif minimal 15% di manapun mereka beroperasi
D. Menghapus BUT sebagai konsep perpajakan internasional
C. Memastikan perusahaan multinasional besar membayar pajak efektif minimal 15% di manapun mereka beroperasi
Konsistensi dalam mengerjakan Soal UAS UT FSSP4208 Pajak Internasional, baik melalui Ujian Tatap Muka (UTM), Ujian Online (UO), maupun Take Home Exam (THE), terbukti membentuk kepekaan terhadap pola soal sekaligus meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam merespons setiap pertanyaan yang muncul.
Percayai setiap langkah belajar yang telah Anda tempuh. Setiap waktu yang dihabiskan bersama Soal Latihan UT dan Kisi-kisi Soal UT bukan sekadar investasi untuk nilai, melainkan pondasi pemahaman pajak internasional yang akan terus berguna jauh melampaui batas ruang ujian.
