Salah satu mata kuliah yang cukup menyita perhatian adalah HKUM4208 Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mata kuliah ini bukan sekadar deretan teori hukum yang kering. Di balik setiap materinya, tersimpan pemahaman mendalam tentang bagaimana negara hadir.
Di sinilah pentingnya berlatih menggunakan Soal UAS UT HKUM4208 Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelum hari ujian tiba. Latihan bukan sekadar rutinitas, melainkan cara paling jujur untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kamu sudah berkembang sejak pertama kali membuka modul.
Artikel ini hadir untuk menemani persiapan belajarmu. Mulai dari gambaran materi, Kisi-kisi Soal UT, hingga tips menghadapi ujian, semuanya akan dibahas secara ringkas namun padat. Yuk, kita mulai perjalanan persiapan ini bersama-sama.
Catatan: Soal-soal ini akan terus diperbarui mengikuti modul terbaru Universitas Terbuka.
Soal UAS UT HKUM4208 Hukum dan Hak Asasi Manusia
1.
Instrumen internasional pertama yang secara komprehensif mengatur hak asasi manusia secara universal adalah…
A. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik
B. Konvensi Hak Anak PBB
C. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948
D. Piagam Afrika tentang Hak Manusia dan Rakyat
C. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948
2.
Hukum humaniter internasional terutama mengatur…
A. Perlindungan hak sipil warga negara dalam masa damai
B. Tata cara pembentukan perjanjian internasional
C. Mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional
D. Perlindungan korban dan pembatasan cara berperang dalam konflik bersenjata
D. Perlindungan korban dan pembatasan cara berperang dalam konflik bersenjata
3.
Di Indonesia, jaminan konstitusional atas hak asasi manusia secara eksplisit diatur dalam…
A. Pasal 27–34 UUD NRI 1945
B. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998
C. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
D. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
A. Pasal 27–34 UUD NRI 1945
4.
Prinsip “non-derogable rights” dalam hukum HAM internasional berarti…
A. Hak yang dapat dibatasi oleh negara dalam keadaan darurat
B. Hak yang dapat dicabut jika pelaku melakukan kejahatan berat
C. Hak yang tidak boleh dikurangi atau ditangguhkan dalam keadaan apapun
D. Hak yang hanya berlaku bagi warga negara tertentu
C. Hak yang tidak boleh dikurangi atau ditangguhkan dalam keadaan apapun
5.
Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan termasuk dalam kategori…
A. Hukum Hak Asasi Manusia Internasional
B. Hukum Humaniter Internasional
C. Hukum Pidana Internasional
D. Hukum Diplomatik Internasional
B. Hukum Humaniter Internasional
6.
Hak untuk hidup dalam instrumen internasional diatur secara tegas dalam…
A. Pasal 3 DUHAM dan Pasal 6 ICCPR
B. Pasal 1 DUHAM dan Pasal 2 ICESCR
C. Pasal 5 DUHAM dan Pasal 9 ICCPR
D. Pasal 7 DUHAM dan Pasal 4 ICCPR
A. Pasal 3 DUHAM dan Pasal 6 ICCPR
7.
Salah satu isu kontemporer terkait hak untuk hidup adalah perdebatan mengenai…
A. Hak atas pendidikan gratis bagi semua warga negara
B. Penerapan hukuman mati dan legalitasnya dalam perspektif HAM
C. Kewajiban negara menyediakan jaminan sosial
D. Batas usia minimal dalam perkawinan
B. Penerapan hukuman mati dan legalitasnya dalam perspektif HAM
8.
Dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, hak untuk hidup diatur secara eksplisit dalam…
A. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
B. Pasal 28A UUD NRI 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999
C. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
D. Pasal 33 UUD NRI 1945
B. Pasal 28A UUD NRI 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999
9.
Kewajiban negara dalam konteks hak untuk hidup mencakup tiga dimensi, yaitu…
A. Menghormati, melindungi, dan memenuhi
B. Menjamin, mengawasi, dan menghukum
C. Mencegah, menyelidiki, dan memulihkan
D. Mengatur, membatasi, dan mengontrol
A. Menghormati, melindungi, dan memenuhi
10.
Hak untuk menikah diakui sebagai hak asasi manusia yang bersumber dari…
A. Hak atas kebebasan berpendapat
B. Hak atas kebebasan beragama
C. Martabat manusia dan hak membentuk keluarga
D. Hak atas pekerjaan yang layak
C. Martabat manusia dan hak membentuk keluarga
11.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia menetapkan batas usia minimum menikah bagi perempuan, yang kemudian direvisi melalui…
A. UU No. 35 Tahun 2014
B. UU No. 16 Tahun 2019
C. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
D. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991
B. UU No. 16 Tahun 2019
12.
Praktik poligami dalam perspektif HAM perempuan dipandang kontroversial terutama karena…
A. Bertentangan dengan hukum adat mayoritas suku di Indonesia
B. Dilarang secara mutlak dalam seluruh sistem hukum dunia
C. Berpotensi melanggar prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi terhadap perempuan
D. Tidak diatur dalam satu pun instrumen hukum internasional
C. Berpotensi melanggar prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi terhadap perempuan
13.
Pernikahan dini (child marriage) dikategorikan sebagai pelanggaran HAM karena…
A. Tidak memiliki dasar hukum dalam hukum adat
B. Bertentangan dengan ajaran agama mayoritas
C. Melanggar hak anak atas perlindungan, pendidikan, dan bebas dari eksploitasi
D. Dilarang oleh Mahkamah Internasional sejak tahun 1990
C. Melanggar hak anak atas perlindungan, pendidikan, dan bebas dari eksploitasi
14.
Konsep “rule of law” (negara hukum) dalam perspektif HAM mensyaratkan bahwa…
A. Penguasa dapat membatasi hak warga demi kepentingan pembangunan ekonomi
B. Semua orang sama di hadapan hukum dan dilindungi tanpa diskriminasi
C. Hukum hanya berlaku bagi warga negara dan bukan penduduk asing
D. Hakim berhak mengabaikan undang-undang demi keadilan sosial
B. Semua orang sama di hadapan hukum dan dilindungi tanpa diskriminasi
15.
Pelanggaran HAM berat yang masuk yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mencakup…
A. Korupsi, pencucian uang, dan kejahatan siber
B. Genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi
C. Terorisme, perdagangan narkoba, dan pembajakan
D. Pelanggaran hak kekayaan intelektual dan hak dagang
B. Genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi
16.
Sub-hak yang termasuk dalam hak atas keadilan (right to justice) antara lain adalah…
A. Hak mendapat pengacara, hak atas pengadilan yang adil, dan hak banding
B. Hak atas perumahan, hak atas pekerjaan, dan hak atas pendidikan
C. Hak memilih, hak dipilih, dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan
D. Hak atas kesehatan, hak atas lingkungan hidup, dan hak atas air bersih
A. Hak mendapat pengacara, hak atas pengadilan yang adil, dan hak banding
17.
Konsep “due process of law” dalam hak atas keadilan menekankan pentingnya…
A. Percepatan proses peradilan tanpa memperhatikan prosedur
B. Prosedur hukum yang adil, transparan, dan tidak memihak
C. Kewenangan eksekutif dalam menentukan putusan pengadilan
D. Penerapan hukum adat sebagai pengganti hukum nasional
B. Prosedur hukum yang adil, transparan, dan tidak memihak
18.
Studi kasus pelanggaran berat HAM seperti genosida Rwanda 1994 menunjukkan kegagalan utama berupa…
A. Tidak adanya regulasi nasional tentang hak untuk hidup
B. Kegagalan komunitas internasional bertindak cepat mencegah pembantaian massal
C. Penolakan negara korban terhadap bantuan lembaga internasional
D. Keputusan ICC yang terlambat membentuk tribunal khusus
B. Kegagalan komunitas internasional bertindak cepat mencegah pembantaian massal
19.
Hak atas kebebasan pribadi (liberty) melindungi individu dari…
A. Kewajiban membayar pajak yang memberatkan
B. Penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang
C. Kewajiban mengikuti wajib militer
D. Pembatasan kepemilikan properti oleh negara
B. Penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang
20.
Hak atas rasa aman (right to security) dalam instrumen HAM internasional berkaitan erat dengan…
A. Hak mendapatkan tempat tinggal yang layak
B. Perlindungan dari ancaman, kekerasan, dan intimidasi oleh negara maupun aktor non-negara
C. Hak memperoleh asuransi jiwa dari pemerintah
D. Kebebasan bepergian lintas negara tanpa visa
B. Perlindungan dari ancaman, kekerasan, dan intimidasi oleh negara maupun aktor non-negara
21.
Dalam Modul 5, konsep kebebasan pribadi (personal freedom) mencakup dimensi…
A. Kebebasan fisik dan kebebasan berpikir, berekspresi, serta beragama
B. Kebebasan ekonomi dan kebebasan berdagang
C. Kebebasan memilih pekerjaan dan kebebasan berdomisili
D. Kebebasan berserikat dalam partai politik dan kebebasan pers
A. Kebebasan fisik dan kebebasan berpikir, berekspresi, serta beragama
22.
Pasal 9 ICCPR melarang negara melakukan…
A. Pembatasan pers dan media massa
B. Diskriminasi berdasarkan ras dalam pemilihan umum
C. Penangkapan atau penahanan sewenang-wenang
D. Pengusiran warga negara dari wilayah negaranya sendiri
C. Penangkapan atau penahanan sewenang-wenang
23.
Hak atas kesejahteraan (right to welfare) bersumber dari kategori hak generasi…
A. Pertama (hak sipil dan politik)
B. Kedua (hak ekonomi, sosial, dan budaya)
C. Ketiga (hak solidaritas dan pembangunan)
D. Keempat (hak digital dan siber)
B. Kedua (hak ekonomi, sosial, dan budaya)
24.
Negara hukum yang menghormati hak atas kesejahteraan wajib menyediakan…
A. Kebebasan total pasar tanpa regulasi
B. Sistem perlindungan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan yang memadai
C. Jaminan kepemilikan saham bagi seluruh warga negara
D. Pembebasan pajak penghasilan bagi kelompok miskin saja
B. Sistem perlindungan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan yang memadai
25.
Sub-hak dalam hak atas kesejahteraan yang diatur dalam ICESCR mencakup…
A. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum
B. Hak atas pekerjaan, standar hidup layak, dan jaminan sosial
C. Hak mendapatkan pengadilan yang adil
D. Hak berserikat dalam organisasi militer
B. Hak atas pekerjaan, standar hidup layak, dan jaminan sosial
26.
UUD NRI 1945 Pasal 34 mengatur kewajiban negara untuk…
A. Menjamin kebebasan beragama seluruh warga negara
B. Menyediakan pendidikan dasar gratis selama 12 tahun
C. Memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar
D. Mengatur tata cara perkawinan antar agama
C. Memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar
27.
Pengaturan sub-sub hak dalam hak atas kesejahteraan menurut hukum nasional Indonesia diatur antara lain dalam…
A. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
B. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
C. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
D. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
A. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
28.
Hak turut serta dalam pemerintahan (right to participate in government) dijamin dalam instrumen internasional melalui…
A. Pasal 21 DUHAM dan Pasal 25 ICCPR
B. Pasal 15 DUHAM dan Pasal 18 ICCPR
C. Pasal 10 DUHAM dan Pasal 14 ICCPR
D. Pasal 25 DUHAM dan Pasal 27 ICCPR
A. Pasal 21 DUHAM dan Pasal 25 ICCPR
29.
Konsep kepentingan publik dalam hak partisipasi mensyaratkan bahwa kebijakan negara harus…
A. Mengutamakan kepentingan kelompok mayoritas semata
B. Dirumuskan secara transparan dengan melibatkan masyarakat luas
C. Dibuat oleh birokrat profesional tanpa campur tangan publik
D. Bersumber dari keputusan lembaga internasional
B. Dirumuskan secara transparan dengan melibatkan masyarakat luas
30.
Partisipasi warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diwujudkan melalui…
A. Hanya melalui pemilihan umum sekali dalam lima tahun
B. Konsultasi publik, referendum, dan keterlibatan dalam penyusunan kebijakan
C. Pemberian suara dalam sidang PBB
D. Pengiriman delegasi ke Mahkamah Internasional
B. Konsultasi publik, referendum, dan keterlibatan dalam penyusunan kebijakan
31.
Keikutsertaan masyarakat sipil dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan merupakan bentuk pelaksanaan…
A. Hak atas kesejahteraan ekonomi
B. Hak turut serta dalam pemerintahan
C. Hak atas kebebasan beragama
D. Hak atas pendidikan tinggi
B. Hak turut serta dalam pemerintahan
32.
Sejarah perjuangan hak-hak perempuan di tingkat internasional mencapai tonggak penting dengan diadopsinya…
A. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) tahun 1979
B. Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam tahun 1990
C. Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969
D. Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa tahun 1977
A. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) tahun 1979
33.
Instrumen hukum nasional Indonesia yang secara khusus melindungi hak-hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga adalah…
A. UU No. 7 Tahun 1984
B. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
C. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
D. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
B. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
34.
Perlindungan hak-hak perempuan menurut Undang-Undang HAM (UU No. 39 Tahun 1999) diatur secara khusus dalam…
A. Pasal 45–51
B. Pasal 52–66
C. Pasal 67–73
D. Pasal 74–80
A. Pasal 45–51
35.
Prinsip utama yang mendasari seluruh instrumen perlindungan hak perempuan internasional adalah…
A. Supremasi hukum adat atas hukum internasional
B. Non-diskriminasi dan kesetaraan gender
C. Prioritas kepentingan negara atas individu
D. Kedaulatan penuh negara dalam urusan domestik
B. Non-diskriminasi dan kesetaraan gender
36.
Hak Anak sebagai modul terakhir dalam mata kuliah ini dilandasi oleh prinsip utama…
A. Kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child)
B. Otonomi penuh anak dalam menentukan nasibnya
C. Hak negara mengatur seluruh aspek kehidupan anak
D. Prioritas kepentingan ekonomi keluarga di atas hak anak
A. Kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child)
37.
Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) diadopsi oleh PBB pada tahun…
A. 1966
B. 1979
C. 1989
D. 1998
C. 1989
38.
Hak anak dalam berbagai instrumen hukum dan HAM dikelompokkan dalam empat hak dasar, yaitu…
A. Hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi
B. Hak pendidikan, hak kesehatan, hak bermain, dan hak bekerja
C. Hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial
D. Hak atas nama, hak kebangsaan, hak waris, dan hak asuh
A. Hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi
39.
Ruang lingkup hak anak sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mencakup…
A. Hanya anak yatim piatu dan anak terlantar
B. Anak berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan
C. Anak berusia di bawah 21 tahun yang belum menikah
D. Anak WNI yang tinggal di luar negeri saja
B. Anak berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan
40.
Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB melalui…
A. UU No. 39 Tahun 1999
B. Keppres No. 36 Tahun 1990
C. PP No. 54 Tahun 2007
D. UU No. 23 Tahun 2002
B. Keppres No. 36 Tahun 1990
41.
Dalam perspektif hukum humaniter internasional, pihak yang tidak turut serta dalam pertempuran (hors de combat) wajib mendapatkan…
A. Pengadilan militer segera
B. Perlakuan manusiawi dan perlindungan
C. Pemindahan ke wilayah netral
D. Status tawanan perang permanen
B. Perlakuan manusiawi dan perlindungan
42.
DUHAM 1948 tidak bersifat mengikat secara hukum (legally binding), namun memiliki kekuatan sebagai…
A. Hukum kebiasaan internasional yang diakui universal
B. Perjanjian bilateral antarnegara anggota PBB
C. Instrumen regional khusus untuk negara berkembang
D. Deklarasi yang hanya mengikat negara penandatangan
A. Hukum kebiasaan internasional yang diakui universal
43.
Perbedaan utama antara ICCPR dan ICESCR terletak pada…
A. ICCPR berlaku untuk negara maju, ICESCR untuk negara berkembang
B. ICCPR mengatur hak sipil-politik yang bersifat segera (immediate), ICESCR mengatur hak ekonomi-sosial-budaya yang bersifat progresif
C. ICCPR bersifat regional, sedangkan ICESCR bersifat universal
D. ICCPR hanya mengatur hak individu, ICESCR hanya mengatur hak kolektif
B. ICCPR mengatur hak sipil-politik yang bersifat segera (immediate), ICESCR mengatur hak ekonomi-sosial-budaya yang bersifat progresif
44.
Komnas HAM di Indonesia dibentuk berdasarkan…
A. Keppres No. 50 Tahun 1993 yang kemudian diperkuat UU No. 39 Tahun 1999
B. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
C. Tap MPR No. XVII/MPR/1998
D. Perppu No. 1 Tahun 1999
A. Keppres No. 50 Tahun 1993 yang kemudian diperkuat UU No. 39 Tahun 1999
45.
Pengadilan HAM di Indonesia memiliki kewenangan untuk mengadili…
A. Seluruh kasus pelanggaran hak sipil dan politik
B. Pelanggaran HAM berat berupa genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan
C. Sengketa antara individu dan lembaga pemerintah
D. Kasus perceraian yang melibatkan unsur kekerasan
B. Pelanggaran HAM berat berupa genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan
46.
Tanggung jawab negara (state responsibility) dalam bidang HAM meliputi tiga tingkatan kewajiban, yaitu…
A. Kewajiban legislasi, kewajiban eksekusi, dan kewajiban yudikasi
B. Kewajiban menghormati, kewajiban melindungi, dan kewajiban memenuhi
C. Kewajiban ratifikasi, kewajiban implementasi, dan kewajiban pelaporan
D. Kewajiban mencegah, kewajiban menghukum, dan kewajiban memulihkan
B. Kewajiban menghormati, kewajiban melindungi, dan kewajiban memenuhi
47.
Mekanisme Universal Periodic Review (UPR) merupakan mekanisme HAM PBB yang berfungsi untuk…
A. Mengadili negara yang melanggar hak asasi manusia
B. Meninjau secara periodik situasi HAM di seluruh negara anggota PBB
C. Memberikan bantuan dana bagi negara yang melanggar HAM
D. Menetapkan sanksi ekonomi terhadap negara pelanggar HAM
B. Meninjau secara periodik situasi HAM di seluruh negara anggota PBB
48.
Hak atas keadilan restoratif (restorative justice) dalam konteks pelanggaran HAM menekankan pada…
A. Pembalasan setimpal kepada pelaku pelanggaran
B. Pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat
C. Hukuman badan kepada pelaku sebagai efek jera
D. Pembayaran denda finansial kepada negara
B. Pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat
49.
Dalam konteks hak atas kesejahteraan, konsep “progressive realization” berarti…
A. Negara wajib memenuhi semua hak ekonomi-sosial-budaya secara instan
B. Negara bebas mengabaikan hak ekonomi-sosial-budaya selama masa pembangunan
C. Negara wajib secara bertahap mewujudkan hak ekonomi-sosial-budaya sesuai kemampuan maksimum sumber dayanya
D. Hak ekonomi-sosial-budaya hanya berlaku di negara maju
C. Negara wajib secara bertahap mewujudkan hak ekonomi-sosial-budaya sesuai kemampuan maksimum sumber dayanya
50.
Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan menurut CEDAW mencakup tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh…
A. Hanya aparat negara dan lembaga pemerintah
B. Negara, aktor swasta, maupun individu dalam ranah publik dan privat
C. Hanya lembaga pendidikan dan tempat kerja
D. Hanya institusi perkawinan dan keluarga
B. Negara, aktor swasta, maupun individu dalam ranah publik dan privat
Perlu diingat bahwa format ujian di UT sendiri beragam. Ada Ujian Tatap Muka (UTM) yang mengharuskan kehadiran fisik, ada Ujian Online (UO) yang bisa dikerjakan dari rumah, serta Take Home Exam (THE) yang memberikan fleksibilitas waktu lebih besar.
Konsistensi dalam mengerjakan Soal UAS UT HKUM4208 Hukum dan Hak Asasi Manusia perlahan akan membentuk kepekaan tersendiri terhadap pola soal. Kamu tidak lagi merasa asing dengan cara pertanyaan disusun, dan itu adalah keunggulan nyata saat duduk di ruang ujian nantinya.
