HKUM4304 Hukum Perdata Internasional termasuk mata kuliah yang tidak bisa dianggap remeh. Lebih dari sekadar mengejar nilai, mata kuliah ini membentuk cara berpikir mahasiswa agar mampu memahami hak, kewajiban, serta posisinya sebagai bagian dari bangsa yang berdaulat.
Maka, berlatih mengerjakan Soal UAS UT HKUM4304 Hukum Perdata Internasional bukan sekadar rutinitas belajar biasa. Ini adalah cara paling jitu untuk mengenali pola soal, mengukur pemahaman diri, sekaligus membangun kepercayaan diri sebelum hari ujian tiba.
Bank Soal UT yang tersedia bisa menjadi teman setia dalam proses persiapan ini. Di sini, kamu akan menemukan gambaran materi, pola pertanyaan, hingga tips praktis agar belajar terasa lebih terarah dan hasil ujian pun lebih memuaskan.
Catatan: Soal-soal ini akan terus diperbarui mengikuti modul terbaru Universitas Terbuka.
Soal UAS UT HKUM4304 Hukum Perdata Internasional
1.
Hukum Perdata Internasional (HPI) pada dasarnya merupakan bagian dari hukum nasional suatu negara yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang bersifat…
A. Domestik dan bersifat publik
B. Antarnegara dalam ranah hukum pidana
C. Lintas batas negara dengan unsur asing
D. Perjanjian antara dua negara secara bilateral
C. Lintas batas negara dengan unsur asing
2.
Dalam sejarah perkembangan HPI, aliran yang menyatakan bahwa hukum bersifat teritorial dan tidak dapat berlaku di luar wilayah negara dikenal sebagai aliran…
A. Universalisme
B. Statutisme
C. Internasionalisme
D. Teritorialisme
D. Teritorialisme
3.
Tokoh yang dianggap sebagai “Bapak Hukum Perdata Internasional” dan memperkenalkan teori comitas gentium adalah…
A. Friedrich Carl von Savigny
B. Ulrich Huber
C. Joseph Story
D. Bartolus de Saxoferrato
B. Ulrich Huber
4.
Luas lingkup HPI mencakup persoalan-persoalan berikut, KECUALI…
A. Kewarganegaraan dan domisili
B. Penentuan hukum yang berlaku (pilihan hukum)
C. Yurisdiksi pengadilan
D. Penetapan sanksi pidana bagi warga negara asing
D. Penetapan sanksi pidana bagi warga negara asing
5.
Titik pertalian primer dalam HPI berfungsi sebagai…
A. Faktor yang menentukan hukum mana yang berlaku secara langsung
B. Hukum yang digunakan sebagai cadangan apabila hukum utama tidak tersedia
C. Pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan arbitrase
D. Dasar penentuan kewarganegaraan seseorang secara otomatis
A. Faktor yang menentukan hukum mana yang berlaku secara langsung
6.
Dalam HPI, lex domicilii merujuk pada…
A. Hukum tempat suatu kontrak ditandatangani
B. Hukum tempat tinggal tetap seseorang
C. Hukum negara asal (kewarganegaraan) seseorang
D. Hukum tempat suatu benda berada
B. Hukum tempat tinggal tetap seseorang
7.
Titik pertalian sekunder digunakan dalam HPI apabila…
A. Tidak ada perjanjian internasional yang berlaku
B. Titik pertalian primer tidak dapat menentukan hukum yang berlaku
C. Para pihak telah melakukan pilihan hukum secara tegas
D. Pengadilan memutuskan untuk menerapkan lex fori
B. Titik pertalian primer tidak dapat menentukan hukum yang berlaku
8.
Prinsip lex loci contractus berarti hukum yang berlaku adalah hukum…
A. Tempat pelaksanaan kontrak
B. Negara yang memiliki hubungan paling erat dengan kontrak
C. Tempat kontrak dibuat/ditandatangani
D. Yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak
C. Tempat kontrak dibuat/ditandatangani
9.
Status personal dalam HPI adalah kedudukan hukum seseorang yang mengikutinya ke mana pun ia berada. Dalam sistem HPI Indonesia, status personal diatur berdasarkan…
A. Lex domicilii (hukum domisili)
B. Lex fori (hukum pengadilan)
C. Lex situs (hukum tempat benda)
D. Lex patriae (hukum kewarganegaraan)
D. Lex patriae (hukum kewarganegaraan)
10.
Persoalan kecakapan bertindak hukum seseorang dalam konteks HPI termasuk dalam lingkup…
A. Hukum acara perdata internasional
B. Status personal
C. Hukum benda internasional
D. Hukum perjanjian internasional
B. Status personal
11.
Dalam HPI, perkawinan yang dilakukan di luar negeri oleh warga negara Indonesia diakui keabsahannya apabila…
A. Dilakukan menurut hukum Indonesia semata
B. Dicatatkan di kantor catatan sipil negara setempat saja
C. Memenuhi syarat perkawinan menurut hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan
D. Mendapatkan rekomendasi dari Kedutaan Besar RI
C. Memenuhi syarat perkawinan menurut hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan
12.
Prinsip yang mengatur harta benda dalam perkawinan menurut HPI pada umumnya tunduk pada…
A. Hukum tempat harta benda tersebut berada (lex situs)
B. Hukum nasional suami pada saat perkawinan dilangsungkan
C. Hukum yang disepakati para pihak sebelum perkawinan
D. Hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan
B. Hukum nasional suami pada saat perkawinan dilangsungkan
13.
Dalam HPI, perceraian antara dua warga negara yang berbeda diatur oleh hukum…
A. Negara tempat perkawinan dilangsungkan
B. Negara tempat perceraian diajukan (lex fori)
C. Kewarganegaraan istri
D. Internasional yang berlaku universal
B. Negara tempat perceraian diajukan (lex fori)
14.
Adopsi dalam konteks HPI dianggap sah apabila…
A. Dilakukan menurut hukum negara tempat anak tersebut lahir
B. Memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum nasional orang tua angkat
C. Diakui baik oleh hukum negara orang tua angkat maupun hukum negara asal anak
D. Disertai izin dari Mahkamah Internasional
C. Diakui baik oleh hukum negara orang tua angkat maupun hukum negara asal anak
15.
Status personal badan hukum dalam HPI pada umumnya ditentukan oleh…
A. Tempat badan hukum itu didirikan (lex incorporationis)
B. Tempat kegiatan utama badan hukum dijalankan
C. Hukum negara pemegang saham mayoritas
D. Hukum tempat kontrak bisnis pertama kali ditandatangani
A. Tempat badan hukum itu didirikan (lex incorporationis)
16.
Teori Renvoi (penunjukan kembali) dalam HPI terjadi apabila…
A. Pengadilan menolak untuk menerapkan hukum asing
B. Hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah HPI forum justru menunjuk kembali ke hukum forum atau ke hukum negara ketiga
C. Para pihak memilih hukum negara ketiga sebagai hukum yang berlaku
D. Hakim menggunakan diskresi untuk menentukan hukum yang paling adil
B. Hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah HPI forum justru menunjuk kembali ke hukum forum atau ke hukum negara ketiga
17.
Renvoi of the first degree (single renvoi) terjadi ketika hukum asing menunjuk kembali kepada…
A. Hukum negara ketiga
B. Hukum suatu organisasi internasional
C. Hukum forum (lex fori)
D. Hukum tempat pelaksanaan kontrak
C. Hukum forum (lex fori)
18.
Teori Kualifikasi dalam HPI adalah proses untuk…
A. Menentukan apakah suatu putusan asing dapat dieksekusi
B. Mengklasifikasikan suatu masalah hukum ke dalam kategori yang tepat sebelum menentukan hukum mana yang berlaku
C. Menilai kredibilitas saksi dalam sengketa perdata internasional
D. Menetapkan yurisdiksi pengadilan yang berwenang
B. Mengklasifikasikan suatu masalah hukum ke dalam kategori yang tepat sebelum menentukan hukum mana yang berlaku
19.
Kualifikasi lex fori berarti klasifikasi suatu masalah hukum dilakukan berdasarkan…
A. Hukum internasional yang berlaku universal
B. Hukum dari negara yang paling berkaitan dengan perkara
C. Konsep-konsep hukum dari sistem hukum pengadilan yang memeriksa perkara
D. Kesepakatan para pihak yang bersengketa
C. Konsep-konsep hukum dari sistem hukum pengadilan yang memeriksa perkara
20.
Ketertiban umum (openbare orde / public policy) dalam HPI berfungsi sebagai…
A. Pedoman hakim dalam menafsirkan perjanjian internasional
B. Dasar hukum untuk menolak berlakunya hukum asing yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum nasional
C. Syarat utama pengakuan status kewarganegaraan ganda
D. Mekanisme pembatasan pilihan hukum dalam kontrak internasional
B. Dasar hukum untuk menolak berlakunya hukum asing yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum nasional
21.
Doktrin yang menyatakan bahwa penerapan hukum asing dapat dikesampingkan jika bertentangan dengan nilai-nilai fundamental suatu negara dikenal sebagai…
A. Comitas gentium
B. Exceptio ordre public
C. Lex posterior derogat legi priori
D. Pacta sunt servanda
B. Exceptio ordre public
22.
Penyelundupan hukum (fraude à la loi) dalam HPI adalah…
A. Penggunaan hukum asing secara tidak sah oleh pengadilan
B. Tindakan para pihak yang secara sengaja mengubah titik pertalian untuk menghindari berlakunya hukum yang seharusnya
C. Pelanggaran terhadap ketentuan ketertiban umum internasional
D. Penerapan hukum pidana dalam perkara perdata internasional
B. Tindakan para pihak yang secara sengaja mengubah titik pertalian untuk menghindari berlakunya hukum yang seharusnya
23.
Contoh klasik penyelundupan hukum dalam HPI adalah kasus…
A. Saudi Arabia v. Nelson
B. Princesse de Bauffremont
C. Renault v. Zhang
D. Babcock v. Jackson
B. Princesse de Bauffremont
24.
Akibat hukum dari penyelundupan hukum dalam HPI adalah…
A. Para pihak dijatuhi sanksi pidana
B. Kontrak yang dibuat menjadi batal demi hukum secara otomatis
C. Perubahan titik pertalian dianggap tidak sah dan hukum yang dihindari tetap diberlakukan
D. Pengadilan berwenang menerapkan hukum negara ketiga
C. Perubahan titik pertalian dianggap tidak sah dan hukum yang dihindari tetap diberlakukan
25.
Teori Ketertiban Umum yang bersifat relatif dalam HPI berarti…
A. Ketertiban umum hanya berlaku dalam perkara yang melibatkan warga negara sendiri
B. Intensitas penolakan terhadap hukum asing bergantung pada seberapa erat hubungan perkara dengan forum
C. Pengadilan bebas memilih untuk menerapkan atau menolak ketertiban umum
D. Ketertiban umum hanya berlaku untuk perkara pidana saja
B. Intensitas penolakan terhadap hukum asing bergantung pada seberapa erat hubungan perkara dengan forum
26.
Prinsip kebebasan berkontrak (party autonomy) dalam pilihan hukum di HPI memungkinkan para pihak untuk…
A. Memilih pengadilan mana pun tanpa batasan
B. Menentukan sendiri hukum mana yang mengatur kontrak mereka
C. Mengabaikan ketentuan hukum memaksa (mandatory rules) dari negara mana pun
D. Membuat perjanjian yang bertentangan dengan ketertiban umum internasional
B. Menentukan sendiri hukum mana yang mengatur kontrak mereka
27.
Pilihan hukum yang dilakukan secara diam-diam (implied choice of law) dalam HPI dapat disimpulkan dari…
A. Deklarasi sepihak salah satu pihak
B. Keseluruhan klausul perjanjian dan perilaku para pihak
C. Hukum negara tempat perjanjian dilaksanakan
D. Rekomendasi lembaga arbitrase internasional
B. Keseluruhan klausul perjanjian dan perilaku para pihak
28.
Dalam HPI, hukum perjanjian internasional yang paling banyak digunakan untuk transaksi perdagangan internasional adalah…
A. UNIDROIT Principles
B. Konvensi Wina 1980 (CISG) tentang jual beli barang internasional
C. New York Convention 1958
D. Hague Convention on Choice of Court Agreements
B. Konvensi Wina 1980 (CISG) tentang jual beli barang internasional
29.
Lex loci solutionis sebagai titik pertalian dalam HPI berarti hukum yang berlaku adalah hukum…
A. Tempat kontrak ditandatangani
B. Tempat pemenuhan/pelaksanaan prestasi kontrak
C. Kewarganegaraan debitur
D. Negara tempat barang dikirim
B. Tempat pemenuhan/pelaksanaan prestasi kontrak
30.
Hukum Acara Perdata Internasional (HAPI) berbeda dari HPI materiil karena HAPI mengatur…
A. Hak-hak substantif para pihak dalam hubungan perdata internasional
B. Tata cara beracara di pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki unsur asing
C. Pilihan hukum yang berlaku dalam kontrak internasional
D. Status personal warga negara asing di Indonesia
B. Tata cara beracara di pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki unsur asing
31.
Asas yang menyatakan bahwa prosedur beracara di pengadilan tunduk pada hukum tempat pengadilan itu berada disebut…
A. Lex causae
B. Lex contractus
C. Lex fori
D. Lex situs
C. Lex fori
32.
Kompetensi internasional pengadilan dalam HPI merujuk pada…
A. Kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara yang memiliki unsur asing
B. Kemampuan hakim untuk memahami hukum asing
C. Kedudukan pengadilan dalam struktur peradilan internasional
D. Kewenangan Mahkamah Internasional atas sengketa antarnegara
A. Kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara yang memiliki unsur asing
33.
Pilihan forum (choice of forum / forum selection clause) dalam HPI adalah…
A. Kesepakatan para pihak mengenai pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan sengketa
B. Hak pengadilan untuk menolak perkara yang tidak relevan
C. Kewenangan hakim memilih hukum yang akan diterapkan
D. Mekanisme pemilihan arbiter dalam arbitrase internasional
A. Kesepakatan para pihak mengenai pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan sengketa
34.
Doktrin forum non conveniens memungkinkan pengadilan untuk…
A. Menolak yurisdiksi atas suatu perkara karena forum lain lebih tepat untuk mengadilinya
B. Memilih hukum asing yang paling menguntungkan para pihak
C. Mengabaikan klausa pilihan forum yang dibuat para pihak
D. Menggabungkan perkara dari beberapa negara sekaligus
A. Menolak yurisdiksi atas suatu perkara karena forum lain lebih tepat untuk mengadilinya
35.
Dalam konteks HPI, hak-hak yang telah diperoleh (vested rights) adalah hak-hak yang…
A. Baru timbul setelah putusan pengadilan asing diakui
B. Timbul secara sah berdasarkan hukum asing dan diakui di negara lain
C. Diberikan oleh perjanjian internasional bilateral
D. Hanya berlaku di negara tempat hak tersebut diciptakan
B. Timbul secara sah berdasarkan hukum asing dan diakui di negara lain
36.
Teori Vested Rights dikembangkan oleh…
A. Friedrich Carl von Savigny
B. Albert Venn Dicey
C. Ernst Zitelmann
D. Martin Wolff
B. Albert Venn Dicey
37.
Persoalan pendahuluan (preliminary question / vorfrage) dalam HPI adalah…
A. Pertanyaan tentang yurisdiksi pengadilan sebelum perkara diperiksa
B. Masalah hukum yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum persoalan pokok dapat dijawab
C. Tahap awal mediasi dalam sengketa perdata internasional
D. Pertanyaan mengenai kelengkapan dokumen dalam perkara internasional
B. Masalah hukum yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum persoalan pokok dapat dijawab
38.
Teori Penyesuaian (adaptation/Angleichung) dalam HPI diperlukan karena…
A. Setiap negara memiliki sistem kualifikasi yang berbeda-beda
B. Penerapan dua atau lebih sistem hukum secara bersamaan dapat menimbulkan ketidakserasian hasil
C. Hakim tidak mampu memahami hukum asing secara mendalam
D. Perjanjian internasional sering bertentangan satu sama lain
B. Penerapan dua atau lebih sistem hukum secara bersamaan dapat menimbulkan ketidakserasian hasil
39.
Metode penyesuaian yang dilakukan dengan mengubah isi kaidah hukum yang akan diterapkan agar serasi disebut penyesuaian…
A. Prosedural
B. Substantif
C. Formal
D. Yurisdiksi
B. Substantif
40.
Prinsip timbal balik (reciprocity) dalam HPI berarti…
A. Setiap negara wajib mengikuti putusan Mahkamah Internasional
B. Suatu negara akan memperlakukan warga negara asing sama seperti negara asing tersebut memperlakukan warga negaranya
C. Hukum asing hanya diterapkan jika ada perjanjian bilateral antara kedua negara
D. Pengadilan asing hanya diakui jika memiliki struktur yang sama dengan pengadilan nasional
B. Suatu negara akan memperlakukan warga negara asing sama seperti negara asing tersebut memperlakukan warga negaranya
41.
Timbal balik diplomatik (diplomatic reciprocity) berbeda dari timbal balik legislatif karena…
A. Timbal balik diplomatik hanya berlaku dalam perkara arbitrase internasional
B. Timbal balik diplomatik didasarkan pada perjanjian antar pemerintah, bukan pada ketentuan perundang-undangan
C. Timbal balik legislatif memerlukan ratifikasi parlemen
D. Timbal balik diplomatik lebih kuat kekuatan hukumnya
B. Timbal balik diplomatik didasarkan pada perjanjian antar pemerintah, bukan pada ketentuan perundang-undangan
42.
Pembalasan (retorsion) dalam HPI adalah tindakan suatu negara yang…
A. Mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional atas pelanggaran perjanjian
B. Memberlakukan perlakuan yang kurang menguntungkan bagi warga negara asing sebagai respons atas tindakan serupa dari negara asing tersebut
C. Menolak mengakui hukum dari negara yang tidak bersahabat
D. Membekukan aset warga negara asing di wilayahnya
B. Memberlakukan perlakuan yang kurang menguntungkan bagi warga negara asing sebagai respons atas tindakan serupa dari negara asing tersebut
43.
Teori Pemakaian Hukum Asing dalam HPI yang memandang hukum asing sebagai fakta (datum) berarti…
A. Hukum asing harus dibuktikan oleh para pihak seperti membuktikan fakta
B. Hakim dapat mengesampingkan hukum asing tanpa alasan
C. Hukum asing hanya berlaku jika diakui oleh hukum nasional
D. Penerapan hukum asing bersifat pilihan, bukan kewajiban
A. Hukum asing harus dibuktikan oleh para pihak seperti membuktikan fakta
44.
Menurut teori yang memandang hukum asing sebagai hukum (rechtsregel), konsekuensinya adalah…
A. Para pihak wajib membuktikan isi hukum asing tersebut
B. Hakim wajib mengetahui dan menerapkan hukum asing secara aktif (iura novit curia)
C. Pengadilan bebas menolak hukum asing tanpa memberikan alasan
D. Hukum asing hanya berlaku dalam sengketa perdagangan internasional
B. Hakim wajib mengetahui dan menerapkan hukum asing secara aktif (iura novit curia)
45.
Titik pertalian lex situs dalam HPI digunakan terutama untuk mengatur…
A. Hubungan keluarga lintas batas negara
B. Hak-hak atas benda, khususnya benda tidak bergerak
C. Kecakapan bertindak dalam perjanjian internasional
D. Tata cara beracara di pengadilan asing
B. Hak-hak atas benda, khususnya benda tidak bergerak
46.
Dalam HPI, asas lex patriae digunakan sebagai titik pertalian primer untuk status personal di negara-negara yang menganut sistem…
A. Common law
B. Kewarganegaraan (nationality principle)
C. Domisili (domicile principle)
D. Teritorial
B. Kewarganegaraan (nationality principle)
47.
Konvensi Den Haag (Hague Conference on Private International Law) berperan dalam HPI sebagai…
A. Pengadilan internasional yang menyelesaikan sengketa perdata antarnegara
B. Forum unifikasi dan harmonisasi kaidah-kaidah HPI di tingkat internasional
C. Lembaga yang menetapkan tarif bea masuk dalam perdagangan internasional
D. Organisasi yang mengawasi pelaksanaan perjanjian bilateral antarnegara
B. Forum unifikasi dan harmonisasi kaidah-kaidah HPI di tingkat internasional
48.
Lex mercatoria dalam konteks HPI merujuk pada…
A. Hukum komersial nasional yang paling sering digunakan dalam kontrak internasional
B. Seperangkat prinsip dan aturan hukum yang berkembang dalam praktik perdagangan internasional secara otonom
C. Hukum yang wajib diterapkan dalam semua perjanjian dagang internasional
D. Sistem hukum yang dikembangkan oleh Kamar Dagang Internasional (ICC)
B. Seperangkat prinsip dan aturan hukum yang berkembang dalam praktik perdagangan internasional secara otonom
49.
Pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia pada prinsipnya diatur dengan syarat…
A. Ada perjanjian bilateral atau multilateral yang mengaturnya, atau asas timbal balik terpenuhi
B. Putusan tersebut telah mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung RI
C. Putusan tersebut diberikan oleh pengadilan negara anggota PBB
D. Pihak yang kalah adalah warga negara asing
A. Ada perjanjian bilateral atau multilateral yang mengaturnya, atau asas timbal balik terpenuhi
50.
Dalam HPI, prinsip most significant relationship (hubungan paling signifikan) digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku berdasarkan…
A. Negara yang paling kuat secara ekonomi dalam suatu hubungan hukum
B. Negara yang memiliki kaitan paling erat dengan para pihak dan permasalahan hukum yang timbul
C. Perjanjian internasional yang paling banyak diratifikasi oleh negara-negara terkait
D. Pilihan hukum yang dibuat secara sepihak oleh tergugat
B. Negara yang memiliki kaitan paling erat dengan para pihak dan permasalahan hukum yang timbul
Mengerjakan Soal Latihan UT secara rutin, khususnya Soal UAS UT HKUM4304 Hukum Perdata Internasional, terbukti ampuh mempertajam pemahaman sekaligus melatih kecepatan berpikir saat menjawab soal ujian.
Baik Ujian Tatap Muka (UTM), Ujian Online (UO), maupun Take Home Exam (THE), semuanya punya karakteristik berbeda. Memahami format ujian yang akan kamu hadapi sejak awal akan membantu kamu menyesuaikan strategi belajar dengan lebih tepat sasaran.
Setiap langkah persiapan yang kamu lakukan hari ini adalah investasi nyata. Bukan hanya demi nilai yang bagus di lembar transkrip, tapi juga demi versi dirimu yang lebih siap menghadapi tantangan nyata di luar bangku kuliah.
