Salah satu mata kuliah yang cukup menantang adalah HKUM4309 Tindak Pidana Khusus. Bukan hanya karena cakupan materinya luas, tetapi karena mata kuliah ini menuntut pemahaman mendalam tentang sistem hukum yang hidup dan terus berkembang.
Berlatih mengerjakan Soal UAS UT HKUM4309 Tindak Pidana Khusus adalah salah satu cara paling efisien untuk mempersiapkan diri. Latihan soal membantu otak mengenali pola pertanyaan sekaligus mengukur seberapa jauh materi sudah benar-benar terserap.
Artikel ini hadir untuk menemani perjalanan belajar Anda. Di dalamnya tersedia gambaran materi, kisi-kisi soal UT, hingga tips praktis agar persiapan ujian Anda berjalan lebih terarah dan percaya diri.
Catatan: Soal-soal ini akan terus diperbarui mengikuti modul terbaru Universitas Terbuka.
Soal UAS UT HKUM4309 Tindak Pidana Khusus
1.
Tindak pidana khusus berbeda dari tindak pidana umum karena memiliki karakteristik tertentu. Salah satu ciri utama tindak pidana khusus adalah…
A. Diatur dalam KUHP sebagai lex generalis
B. Hanya berlaku bagi aparat penegak hukum
C. Diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP
D. Tidak memerlukan unsur kesalahan pelaku
C. Diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP
2.
Asas lex specialis derogat legi generali dalam konteks tindak pidana khusus berarti…
A. Hukum umum mengenyampingkan hukum khusus
B. Hukum khusus mengenyampingkan hukum umum
C. Hukum lama mengenyampingkan hukum baru
D. Hukum nasional mengenyampingkan hukum internasional
B. Hukum khusus mengenyampingkan hukum umum
3.
Unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mencakup pengertian…
A. Hanya melawan hukum formil
B. Hanya melawan hukum materiil
C. Melawan hukum formil dan materiil
D. Melawan hukum adat semata
C. Melawan hukum formil dan materiil
4.
Dalam tindak pidana pencucian uang, tahap di mana uang hasil kejahatan dipisahkan dari sumbernya dan dimasukkan ke dalam sistem keuangan disebut…
A. Integration
B. Layering
C. Placement
D. Structuring
C. Placement
5.
Kejahatan hak asasi manusia yang berat (gross violation of human rights) mencakup perbuatan berikut, KECUALI…
A. Genosida
B. Kejahatan terhadap kemanusiaan
C. Pencurian dengan kekerasan
D. Kejahatan perang
C. Pencurian dengan kekerasan
6.
Penyuapan (bribery) dalam tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai…
A. Suap aktif jika dilakukan oleh penerima suap
B. Suap pasif jika dilakukan oleh pemberi suap
C. Suap aktif jika dilakukan oleh pemberi suap
D. Gratifikasi yang selalu legal
C. Suap aktif jika dilakukan oleh pemberi suap
7.
Dalam hukum tindak pidana perpajakan, subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana adalah…
A. Hanya Wajib Pajak orang pribadi
B. Hanya badan usaha berbentuk PT
C. Wajib Pajak orang pribadi dan badan
D. Hanya pejabat pajak yang melakukan pelanggaran
C. Wajib Pajak orang pribadi dan badan
8.
Gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu…
A. 7 hari kerja
B. 14 hari kerja
C. 21 hari kerja
D. 30 hari kerja
D. 30 hari kerja
9.
Tindak pidana terorisme di Indonesia diatur secara khusus dalam…
A. UU No. 5 Tahun 2018
B. UU No. 15 Tahun 2003
C. UU No. 8 Tahun 2010
D. UU No. 35 Tahun 2009
A. UU No. 5 Tahun 2018
10.
Prinsip “know your customer” (KYC) dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang merupakan kewajiban yang dibebankan kepada…
A. Aparat penegak hukum
B. Penyedia jasa keuangan
C. Jaksa penuntut umum
D. Hakim pengadilan
B. Penyedia jasa keuangan
11.
Dalam ruang lingkup tindak pidana khusus, sistem pembuktian yang diterapkan pada tindak pidana korupsi menganut asas…
A. Pembuktian biasa sepenuhnya
B. Pembalikan beban pembuktian (shifting burden of proof)
C. Presumption of innocence tanpa pengecualian
D. Free conviction tanpa alat bukti
B. Pembalikan beban pembuktian (shifting burden of proof)
12.
Undang-undang yang mengatur tindak pidana narkotika di Indonesia saat ini adalah…
A. UU No. 22 Tahun 1997
B. UU No. 5 Tahun 1997
C. UU No. 35 Tahun 2009
D. UU No. 8 Tahun 1996
C. UU No. 35 Tahun 2009
13.
Subjek hukum dalam tindak pidana pencucian uang yang wajib melaporkan transaksi mencurigakan disebut…
A. Pihak pelapor (reporting party)
B. Pihak terlapor
C. Saksi mahkota
D. Justice collaborator
A. Pihak pelapor (reporting party)
14.
Dalam tindak pidana lingkungan hidup, asas tanggung jawab mutlak (strict liability) berarti…
A. Pelaku bertanggung jawab hanya jika terbukti lalai
B. Pelaku tidak dapat dituntut pidana
C. Pelaku bertanggung jawab tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan
D. Korban harus membuktikan kerugiannya sendiri
C. Pelaku bertanggung jawab tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan
15.
Tindak pidana penerbangan yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan diatur dalam…
A. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
B. UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
C. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup
D. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
A. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
16.
Genosida sebagai kejahatan hak asasi manusia berat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud…
A. Menghancurkan sebagian atau seluruh kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama
B. Menyerang penduduk sipil dalam konflik bersenjata
C. Memperbudak penduduk suatu wilayah
D. Melakukan penyiksaan terhadap tahanan perang
A. Menghancurkan sebagian atau seluruh kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama
17.
Dalam tindak pidana perpajakan, perbuatan yang dikualifikasikan sebagai penggelapan pajak (tax evasion) berbeda dari penghindaran pajak (tax avoidance) karena…
A. Tax evasion dilakukan secara legal
B. Tax evasion melanggar hukum dan bersifat ilegal
C. Tax avoidance selalu dikenakan sanksi pidana
D. Keduanya memiliki akibat hukum yang sama
B. Tax evasion melanggar hukum dan bersifat ilegal
18.
Unsur delik yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dipidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 UU Tipikor adalah…
A. Memperkaya diri sendiri atau orang lain, melawan hukum, merugikan keuangan negara
B. Melakukan kekerasan dan mengancam pejabat negara
C. Menghindari pembayaran pajak dan menyembunyikan harta
D. Memiliki jabatan publik dan menerima uang tunai
A. Memperkaya diri sendiri atau orang lain, melawan hukum, merugikan keuangan negara
19.
Psikotropika Golongan I berdasarkan UU No. 5 Tahun 1997 adalah psikotropika yang…
A. Digunakan secara luas untuk pengobatan
B. Hanya untuk keperluan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi
C. Dijual bebas di apotek dengan resep dokter
D. Diperbolehkan untuk keperluan industri farmasi
B. Hanya untuk keperluan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi
20.
Dalam tindak pidana ketenagakerjaan, perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur pada pekerjaan berbahaya dapat dikenakan sanksi berdasarkan…
A. KUHP Pasal 335
B. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
C. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
D. Perpres No. 21 Tahun 2010
B. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
21.
Tindak pidana pertambangan yang berkaitan dengan penambangan tanpa izin (PETI) diancam pidana berdasarkan…
A. UU No. 32 Tahun 2009
B. UU No. 18 Tahun 2013
C. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
D. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
C. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
22.
Dalam tindak pidana pencucian uang, tahap layering bertujuan untuk…
A. Menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan
B. Menyembunyikan jejak asal usul uang dengan berbagai transaksi berlapis
C. Mengintegrasikan uang ke dalam ekonomi legal
D. Melaporkan transaksi kepada PPATK
B. Menyembunyikan jejak asal usul uang dengan berbagai transaksi berlapis
23.
Salah satu unsur khas tindak pidana terorisme yang membedakannya dari kejahatan kekerasan biasa adalah…
A. Adanya korban jiwa dalam jumlah besar
B. Motif politik, ideologi, atau ancaman terhadap keamanan negara
C. Dilakukan oleh warga negara asing
D. Menggunakan senjata api secara ilegal
B. Motif politik, ideologi, atau ancaman terhadap keamanan negara
24.
Izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan kehutanan sebelum melakukan penebangan pohon di kawasan hutan produksi disebut…
A. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
B. IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu)
C. AMDAL
D. HGU (Hak Guna Usaha)
B. IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu)
25.
Dalam tindak pidana narkotika, seseorang yang memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan untuk diedarkan dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam…
A. Pasal 111 UU No. 35 Tahun 2009
B. Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009
C. Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009
D. Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009
A. Pasal 111 UU No. 35 Tahun 2009
26.
Korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila…
A. Hanya jika direksinya juga diadili secara bersamaan
B. Tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi
C. Korporasi memiliki aset di atas Rp1 triliun
D. Korporasi berbentuk badan hukum publik
B. Tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi
27.
Dalam tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah…
A. Pembekuan izin usaha dan perampasan keuntungan
B. Hukuman mati bagi direksi
C. Pencabutan hak pilih dalam pemilu
D. Penahanan seluruh karyawan
A. Pembekuan izin usaha dan perampasan keuntungan
28.
Dalam hukum tindak pidana khusus, pengertian “penyelenggara negara” sebagai subjek tindak pidana korupsi merujuk kepada…
A. Hanya pejabat eksekutif pusat
B. Pejabat di semua lembaga negara sesuai UU No. 28 Tahun 1999
C. Aparatur sipil negara golongan IV ke atas
D. Anggota TNI dan Polri aktif saja
B. Pejabat di semua lembaga negara sesuai UU No. 28 Tahun 1999
29.
Tindak pidana perikanan yang melibatkan kapal asing yang menangkap ikan tanpa izin di ZEE Indonesia dikategorikan sebagai…
A. Pelanggaran administrasi biasa
B. Tindak pidana illegal fishing
C. Tindak pidana perdagangan internasional
D. Pelanggaran hukum perdata
B. Tindak pidana illegal fishing
30.
Tindak pidana di bidang kepegawaian yang berkaitan dengan penerimaan Aparatur Sipil Negara secara curang dapat dikategorikan sebagai…
A. Tindak pidana umum semata
B. Tindak pidana korupsi jika melibatkan kerugian keuangan negara
C. Pelanggaran etik yang tidak dapat dipidana
D. Tindak pidana perdata
B. Tindak pidana korupsi jika melibatkan kerugian keuangan negara
31.
Dalam tindak pidana psikotropika, perbedaan antara psikotropika Golongan II dan Golongan III terletak pada…
A. Cara konsumsinya
B. Potensi ketergantungan dan penggunaannya dalam pengobatan
C. Negara asalnya
D. Warna dan bentuk kemasannya
B. Potensi ketergantungan dan penggunaannya dalam pengobatan
32.
Tindak pidana hortikultura yang dilarang berdasarkan UU No. 13 Tahun 2010 antara lain mencakup…
A. Penanaman tanaman hias tanpa sertifikat
B. Pembudidayaan varietas tanaman hortikultura yang telah mendapat perlindungan tanpa izin
C. Penjualan sayuran di pasar tradisional
D. Ekspor buah-buahan tanpa label
D. Ekspor buah-buahan tanpa label
33.
Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) diatur untuk mencegah…
A. Peningkatan produksi pangan secara besar-besaran
B. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi non-pertanian secara sembarangan
C. Impor bahan pangan dari luar negeri
D. Penggunaan pestisida kimia berlebihan
B. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi non-pertanian secara sembarangan
34.
Dalam konteks tindak pidana terorisme, pendanaan terorisme (terrorism financing) dapat dijerat dengan menggunakan…
A. Hanya UU Tindak Pidana Terorisme
B. UU Tindak Pidana Terorisme dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang
C. Hanya KUHP
D. Hanya UU Perbankan
B. UU Tindak Pidana Terorisme dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang
35.
Delik formil dalam tindak pidana khusus berarti…
A. Tindak pidana baru selesai jika akibat yang dilarang terwujud
B. Tindak pidana dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan terlarang, tanpa harus ada akibat
C. Tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh pejabat berwenang
D. Tindak pidana memerlukan adanya niat khusus yang tertulis
B. Tindak pidana dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan terlarang, tanpa harus ada akibat
36.
Dalam tindak pidana ketenagakerjaan, perbuatan pengusaha yang tidak membayar upah minimum kepada pekerja dapat diancam pidana berdasarkan…
A. Hanya sanksi administratif
B. Pasal 185 UU No. 13 Tahun 2003
C. KUHP Pasal 372
D. UU No. 40 Tahun 2004
B. Pasal 185 UU No. 13 Tahun 2003
37.
Tindak pidana kehutanan berupa pembalakan liar (illegal logging) yang paling berat diancam pidananya adalah perbuatan yang…
A. Menebang pohon di hutan lindung
B. Membakar hutan untuk membuka lahan
C. Menjual kayu hasil tebangan ilegal antarnegara
D. Merusak kawasan hutan konservasi
D. Merusak kawasan hutan konservasi
38.
Dalam hukum tindak pidana penerbangan, penyanderaan pesawat udara (hijacking) merupakan tindak pidana yang diatur dalam konvensi internasional, yaitu…
A. Konvensi Wina 1961
B. Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970, dan Konvensi Montreal 1971
C. Konvensi New York 1968
D. Konvensi UNCLOS 1982
B. Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970, dan Konvensi Montreal 1971
39.
Dalam tindak pidana narkotika, rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan hak yang dijamin dalam UU No. 35 Tahun 2009 dengan tujuan…
A. Menggantikan hukuman penjara sepenuhnya
B. Memulihkan pecandu agar tidak lagi ketergantungan
C. Memberikan keringanan bagi pengedar narkotika
D. Menghapus catatan kriminal pelaku
B. Memulihkan pecandu agar tidak lagi ketergantungan
40.
Instrumen internasional yang menjadi dasar hukum kriminalisasi genosida di Indonesia adalah…
A. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948
B. Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948
C. Statuta Roma 1998
D. Konvensi Jenewa 1949
C. Statuta Roma 1998
41.
Lembaga yang berwenang menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia adalah…
A. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
B. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
C. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
D. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
B. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
42.
Dalam hukum tindak pidana khusus, pengertian “ruang lingkup” mencakup aspek…
A. Hanya aspek materiel berupa jenis-jenis perbuatan yang dilarang
B. Aspek subjek, objek, perbuatan, dan sanksi yang diatur secara khusus
C. Hanya yurisdiksi geografis berlakunya undang-undang
D. Hanya aspek formil prosedur beracara
B. Aspek subjek, objek, perbuatan, dan sanksi yang diatur secara khusus
43.
Dalam tindak pidana pertambangan, “wilayah pertambangan” yang dapat diberikan izin usaha pertambangan (IUP) ditetapkan oleh…
A. Gubernur provinsi setempat
B. Bupati/walikota
C. Pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM
D. DPRD provinsi
C. Pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM
44.
Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah paling sering terjadi dalam bentuk…
A. Pemerasan oleh pegawai negeri
B. Kolusi dalam proses tender dan markup harga
C. Pencucian uang hasil suap
D. Pemalsuan laporan keuangan negara
D. Pemalsuan laporan keuangan negara
45.
Dalam tindak pidana pencucian uang, “predicate crime” atau tindak pidana asal (tindak pidana primer) adalah…
A. Tindak pidana pencucian uang itu sendiri
B. Kejahatan yang menghasilkan uang/harta yang kemudian dicuci
C. Tindak pidana yang dilakukan setelah pencucian uang
D. Pelanggaran administratif perbankan
B. Kejahatan yang menghasilkan uang/harta yang kemudian dicuci
46.
Dalam tindak pidana lingkungan hidup, instrumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) berperan sebagai…
A. Bukti utama dalam penuntutan pidana
B. Persyaratan administratif dan alat uji kelayakan lingkungan sebelum kegiatan usaha
C. Sanksi administratif yang dijatuhkan setelah pelanggaran
D. Pedoman penghitungan ganti rugi perdata
B. Persyaratan administratif dan alat uji kelayakan lingkungan sebelum kegiatan usaha
47.
Dalam hukum pidana ketenagakerjaan, perbuatan majikan yang menghalangi hak pekerja untuk berserikat dan berorganisasi merupakan…
A. Hak prerogatif pengusaha yang sah
B. Tindak pidana berdasarkan UU Ketenagakerjaan
C. Pelanggaran etika bisnis semata
D. Sengketa perdata hubungan industrial
B. Tindak pidana berdasarkan UU Ketenagakerjaan
48.
Keistimewaan hukum acara dalam penanganan tindak pidana korupsi dibandingkan perkara pidana umum adalah…
A. Tidak ada hak banding bagi terdakwa
B. Penyidik hanya dari unsur Polri
C. Adanya kewenangan KPK melakukan penyadapan, penuntutan sekaligus, dan pembalikan beban pembuktian
D. Persidangan selalu dilakukan secara tertutup
C. Adanya kewenangan KPK melakukan penyadapan, penuntutan sekaligus, dan pembalikan beban pembuktian
49.
Dalam tindak pidana sumber daya alam, subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana mencakup…
A. Hanya individu warga negara Indonesia
B. Individu, korporasi, dan badan hukum asing yang beroperasi di wilayah Indonesia
C. Hanya pejabat pemerintah yang menerbitkan izin
D. Hanya warga negara asing yang melakukan pelanggaran
B. Individu, korporasi, dan badan hukum asing yang beroperasi di wilayah Indonesia
50.
Ciri utama yang menjadikan suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana khusus dibandingkan tindak pidana umum dalam KUHP adalah…
A. Besarnya ancaman hukuman penjara yang dijatuhkan
B. Adanya pengaturan khusus, subjek khusus, hukum acara khusus, dan penyimpangan dari hukum pidana umum
C. Perbuatan tersebut selalu melibatkan kerugian keuangan negara
D. Tindak pidana tersebut hanya dapat disidik oleh KPK
B. Adanya pengaturan khusus, subjek khusus, hukum acara khusus, dan penyimpangan dari hukum pidana umum
Perlu diingat bahwa format ujian di UT tersedia dalam beberapa bentuk. Ada Ujian Tatap Muka (UTM) yang digelar di lokasi tertentu, Ujian Online (UO) yang bisa dikerjakan secara daring, serta Take Home Exam (THE) yang memberikan fleksibilitas pengerjaan dari rumah.
Selain berlatih melalui soal UAS UT HKUM4309 Tindak Pidana Khusus, cobalah membangun peta konsep dari setiap modul. Visualisasikan keterkaitan antar regulasi dan kasus agar pemahaman tidak berhenti di level hafalan semata.
Percayai proses yang sudah berjalan. Nilai yang baik adalah konsekuensi alami dari persiapan yang matang, bukan tujuan tunggal yang harus dikejar dengan cemas. Jadikan ujian ini sebagai konfirmasi atas semua yang sudah Anda pelajari.
