Salah satu mata kuliah yang tidak boleh dianggap remeh adalah HKUM4403 Ilmu Perundang-Undangan. Lebih dari sekadar syarat kelulusan, mata kuliah ini dirancang untuk membentuk cara berpikir mahasiswa agar mampu memahami sistem hukum, hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Di sinilah pentingnya berlatih dengan Soal UAS UT HKUM4403 Ilmu Perundang-Undangan. Latihan soal bukan hanya soal menebak materi yang keluar, melainkan cara paling jujur untuk mengukur seberapa dalam pemahaman Anda setelah mempelajari seluruh rangkaian materi.
Bank Soal UT, Soal Ujian UT, maupun Soal Latihan UT yang tersedia bisa menjadi senjata belajar yang ampuh. Artikel ini hadir untuk menemani perjalanan belajar Anda, mulai dari gambaran materi, kisi-kisi soal UT.
Catatan: Soal-soal ini akan terus diperbarui mengikuti modul terbaru Universitas Terbuka.
Soal UAS UT HKUM4403 Ilmu Perundang-Undangan
1.
Ilmu Perundang-undangan secara etimologis berasal dari kata “wet” dalam bahasa Belanda yang berarti…
A. Hukum tertulis
B. Undang-undang
C. Peraturan negara
D. Norma hukum
B. Undang-undang
2.
Salah satu fungsi utama norma dalam masyarakat adalah…
A. Memberikan sanksi pidana kepada pelanggar
B. Mengatur dan mengendalikan perilaku manusia agar tercipta keteraturan sosial
C. Membatasi kebebasan individu secara mutlak
D. Memastikan setiap warga negara mematuhi aturan agama
B. Mengatur dan mengendalikan perilaku manusia agar tercipta keteraturan sosial
3.
Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai…
A. Peraturan tertinggi yang tidak dapat diubah
B. Sumber dari segala sumber hukum negara
C. Landasan ideologi bangsa Indonesia
D. Norma dasar yang bersifat abstrak
B. Sumber dari segala sumber hukum negara
4.
Dalam konteks pembentukan norma hukum, unsur yang membedakan norma hukum dari norma sosial lainnya adalah…
A. Norma hukum berasal dari adat istiadat
B. Norma hukum bersifat universal tanpa pengecualian
C. Norma hukum memiliki sanksi yang tegas dan dipaksakan oleh negara
D. Norma hukum hanya berlaku bagi golongan tertentu
C. Norma hukum memiliki sanksi yang tegas dan dipaksakan oleh negara
5.
Tata susunan norma menurut Hans Kelsen dikenal dengan teori…
A. Stufenbau des Rechts
B. Trias Politica
C. Sociological Jurisprudence
D. Positivisme Hukum
A. Stufenbau des Rechts
6.
Proses pembentukan undang-undang di lingkungan pemerintah diawali dengan penyusunan…
A. Rancangan Peraturan Pemerintah
B. Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang
C. Keputusan Presiden sebagai dasar hukum
D. Peraturan Menteri sebagai aturan teknis
B. Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang
7.
Lembaga negara yang berwenang melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah…
A. Dewan Perwakilan Rakyat
B. Mahkamah Konstitusi
C. Majelis Permusyawaratan Rakyat
D. Dewan Perwakilan Daerah
C. Majelis Permusyawaratan Rakyat
8.
Berikut ini yang termasuk jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, kecuali…
A. Peraturan Daerah Provinsi
B. Keputusan Menteri
C. Peraturan Pemerintah
D. Peraturan Presiden
B. Keputusan Menteri
9.
Norma yang bersumber dari keyakinan batin seseorang tentang baik dan buruk disebut…
A. Norma hukum
B. Norma agama
C. Norma moral/kesusilaan
D. Norma kesopanan
C. Norma moral/kesusilaan
10.
Format peraturan perundang-undangan yang mengatur cara penghapusan suatu peraturan yang sudah tidak berlaku disebut…
A. Format peraturan perubahan
B. Format peraturan pencabutan
C. Format peraturan pengganti
D. Format peraturan tambahan
B. Format peraturan pencabutan
11.
Ruang lingkup Ilmu Perundang-undangan mencakup dua aspek utama, yaitu…
A. Teori perundang-undangan dan praktik perundang-undangan
B. Hukum publik dan hukum privat
C. Hukum formil dan hukum materiil
D. Perundang-undangan nasional dan internasional
A. Teori perundang-undangan dan praktik perundang-undangan
12.
Sifat norma hukum yang membedakannya dari norma lain adalah bersifat heteronom, artinya…
A. Dibuat atas kehendak pribadi masing-masing individu
B. Berasal dari luar diri manusia dan dipaksakan oleh otoritas eksternal
C. Berlaku hanya di lingkungan komunitas adat tertentu
D. Tidak memiliki sanksi yang mengikat
B. Berasal dari luar diri manusia dan dipaksakan oleh otoritas eksternal
13.
Karakteristik utama norma hukum dalam negara hukum adalah…
A. Bersifat sementara dan dapat diganti sewaktu-waktu
B. Hanya berlaku bagi aparatur negara
C. Memiliki daya paksa (dwingend recht) dan berlaku umum
D. Dibuat berdasarkan kesepakatan seluruh warga negara
C. Memiliki daya paksa (dwingend recht) dan berlaku umum
14.
Hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem norma hukum Indonesia adalah…
A. Pancasila merupakan bagian dari isi UUD 1945
B. UUD 1945 merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila
C. Keduanya tidak memiliki hubungan hierarkis
D. UUD 1945 berada di atas Pancasila secara normatif
B. UUD 1945 merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila
15.
Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR bersama Presiden disebut…
A. Peraturan Pemerintah
B. Peraturan Presiden
C. Undang-Undang
D. Peraturan Daerah
C. Undang-Undang
16.
Sistem norma hukum Indonesia sebelum perubahan UUD 1945 menempatkan Ketetapan MPR sebagai…
A. Peraturan setingkat dengan Undang-Undang
B. Sumber hukum tertinggi di bawah UUD 1945
C. Bagian dari peraturan daerah
D. Pedoman pelaksanaan Undang-Undang
B. Sumber hukum tertinggi di bawah UUD 1945
17.
Proses penyusunan Rancangan Undang-Undang di lingkungan DPR melibatkan peran penting dari…
A. Badan Legislasi (Baleg) DPR
B. Mahkamah Agung
C. Badan Pemeriksa Keuangan
D. Komisi Yudisial
A. Badan Legislasi (Baleg) DPR
18.
Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas…
A. Kepastian finansial negara
B. Keseimbangan antara pusat dan daerah
C. Kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian, dapat dilaksanakan, dan keterbukaan
D. Dominasi pemerintah pusat atas daerah
C. Kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian, dapat dilaksanakan, dan keterbukaan
19.
Daya laku norma hukum merujuk kepada…
A. Kekuatan moral dari suatu peraturan
B. Kemampuan norma untuk diterapkan secara efektif dalam kehidupan nyata
C. Jangkauan geografis berlakunya suatu undang-undang
D. Masa berlaku suatu peraturan sejak diundangkan
B. Kemampuan norma untuk diterapkan secara efektif dalam kehidupan nyata
20.
Lembaga pemerintahan setelah perubahan UUD 1945 yang kewenangannya diatur langsung dalam UUD adalah…
A. Kementerian Negara, BUMN, dan lembaga non-struktural
B. MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK
C. Hanya Presiden dan DPR sebagai lembaga utama
D. Komisi Nasional HAM dan Komisi Pemberantasan Korupsi
B. MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK
21.
Dalam ilmu perundang-undangan, pengertian “wet” dalam arti formil berarti…
A. Setiap peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat
B. Peraturan yang dibuat oleh badan legislatif sesuai prosedur yang ditentukan
C. Norma hukum yang tertuang dalam keputusan hakim
D. Aturan hukum yang bersumber dari hukum adat
B. Peraturan yang dibuat oleh badan legislatif sesuai prosedur yang ditentukan
22.
Hierarki peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia sebelum UU No. 10 Tahun 2004 diatur dalam…
A. Ketetapan MPR No. III/MPR/2000
B. UU No. 1 Tahun 1950
C. Keppres No. 188 Tahun 1998
D. TAP MPRS No. XX/MPRS/1966
D. TAP MPRS No. XX/MPRS/1966
23.
Fungsi peraturan perundang-undangan sebagai instrumen rekayasa sosial (social engineering) berarti…
A. Peraturan digunakan untuk mempertahankan status quo masyarakat
B. Peraturan digunakan sebagai alat untuk mengubah dan mengarahkan perilaku masyarakat
C. Hukum hanya mencerminkan nilai-nilai yang sudah ada dalam masyarakat
D. Peraturan dibuat untuk kepentingan penguasa semata
B. Peraturan digunakan sebagai alat untuk mengubah dan mengarahkan perilaku masyarakat
24.
Istilah “perundang-undangan” dalam arti luas mencakup…
A. Hanya Undang-Undang yang dibuat oleh DPR
B. Semua peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan mengikat umum
C. Keputusan hakim yang bersifat yurisprudensi
D. Perjanjian internasional yang diratifikasi pemerintah
B. Semua peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan mengikat umum
25.
Wujud norma dalam kehidupan bermasyarakat dapat berupa…
A. Hanya sanksi pidana dan perdata
B. Perintah (gebod), larangan (verbod), dan kebolehan (mogen)
C. Aturan adat yang tidak tertulis saja
D. Keputusan bersama yang tidak memiliki sanksi
B. Perintah (gebod), larangan (verbod), dan kebolehan (mogen)
26.
Sebelum perubahan UUD 1945, lembaga tertinggi negara di Indonesia adalah…
A. Dewan Perwakilan Rakyat
B. Mahkamah Agung
C. Majelis Permusyawaratan Rakyat
D. Presiden Republik Indonesia
C. Majelis Permusyawaratan Rakyat
27.
Asas “lex posterior derogat legi priori” dalam hukum perundang-undangan berarti…
A. Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah
B. Hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lebih lama
C. Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum
D. Hukum tertulis mengesampingkan hukum tidak tertulis
B. Hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lebih lama
28.
Format peraturan perundang-undangan perubahan digunakan ketika…
A. Seluruh isi peraturan diganti dengan peraturan baru
B. Sebagian pasal atau ketentuan dalam peraturan yang ada diubah atau ditambah
C. Peraturan dinyatakan tidak berlaku lagi
D. Peraturan baru dibuat tanpa mengacu pada peraturan lama
B. Sebagian pasal atau ketentuan dalam peraturan yang ada diubah atau ditambah
29.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) diterbitkan oleh Presiden dalam kondisi…
A. Biasa dan rutin setiap tahun anggaran
B. Darurat militer yang ditetapkan MPR
C. Hal ihwal kegentingan yang memaksa
D. Permintaan dari DPR atas suatu kebutuhan mendesak
C. Hal ihwal kegentingan yang memaksa
30.
Riwayat penulis dalam buku teks HKUM4403 dicantumkan pada bagian akhir buku dengan tujuan…
A. Memenuhi syarat penerbitan buku ilmiah
B. Memberikan informasi kredensial akademik penulis kepada pembaca
C. Menjadi bagian dari penilaian mahasiswa
D. Menggantikan daftar pustaka yang tidak tersedia
B. Memberikan informasi kredensial akademik penulis kepada pembaca
31.
Dalam sistem norma hukum Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan…
A. Hanya Peraturan Daerah Provinsi
B. Semua peraturan yang berada di atasnya dalam hierarki
C. Hanya Undang-Undang yang mengatur pemerintahan daerah
D. Keputusan Bupati atau Walikota yang ditetapkan sebelumnya
B. Semua peraturan yang berada di atasnya dalam hierarki
32.
Lembaga Negara yang bertugas melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah…
A. Mahkamah Agung
B. Dewan Perwakilan Rakyat
C. Mahkamah Konstitusi
D. Komisi Yudisial
C. Mahkamah Konstitusi
33.
Norma kesopanan dalam masyarakat bersumber dari…
A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
B. Perintah Tuhan yang termuat dalam kitab suci
C. Kebiasaan dan adat yang berlaku dalam pergaulan masyarakat
D. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
C. Kebiasaan dan adat yang berlaku dalam pergaulan masyarakat
34.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pengganti dari…
A. UU No. 5 Tahun 2004
B. UU No. 10 Tahun 2004
C. UU No. 22 Tahun 1999
D. UU No. 32 Tahun 2004
B. UU No. 10 Tahun 2004
35.
Asas “lex specialis derogat legi generali” berarti…
A. Undang-undang yang lebih baru menggantikan yang lama
B. Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah
C. Peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum
D. Norma internasional lebih tinggi dari norma nasional
C. Peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum
36.
Naskah Akademik dalam proses pembentukan undang-undang berfungsi sebagai…
A. Draft awal rancangan undang-undang yang siap disahkan
B. Pertanggungjawaban ilmiah yang memuat latar belakang, tujuan, dan landasan pengaturan
C. Laporan pelaksanaan undang-undang yang sudah berlaku
D. Risalah rapat panitia khusus DPR dalam pembahasan RUU
B. Pertanggungjawaban ilmiah yang memuat latar belakang, tujuan, dan landasan pengaturan
37.
Daya guna norma dalam masyarakat berkaitan erat dengan…
A. Sanksi yang paling berat yang dapat dijatuhkan
B. Efektivitas norma dalam mencapai tujuan pengaturannya
C. Jumlah peraturan yang diterbitkan setiap tahunnya
D. Banyaknya pihak yang terlibat dalam pembuatan norma
B. Efektivitas norma dalam mencapai tujuan pengaturannya
38.
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dibentuk pertama kali berdasarkan…
A. UUD 1945 sebelum amandemen
B. Ketetapan MPR Tahun 1998
C. Perubahan ketiga UUD 1945 Tahun 2001
D. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003
C. Perubahan ketiga UUD 1945 Tahun 2001
39.
Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang antara lain adalah…
A. Tata cara pelaksanaan kegiatan teknis operasional kementerian
B. Pengaturan lebih lanjut mengenai Peraturan Presiden
C. Hak dan kewajiban warga negara serta pembatasan hak asasi manusia
D. Petunjuk teknis pelaksanaan program pemerintah
C. Hak dan kewajiban warga negara serta pembatasan hak asasi manusia
40.
Tahapan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang paling awal adalah…
A. Pengesahan dan pengundangan
B. Pembahasan di DPR
C. Perencanaan
D. Penyebarluasan
C. Perencanaan
41.
Jenis peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur disebut…
A. Peraturan Gubernur
B. Peraturan Daerah Provinsi
C. Keputusan Gubernur
D. Instruksi Gubernur
B. Peraturan Daerah Provinsi
42.
Perbedaan antara “keputusan” (beschikking) dengan “peraturan” (regeling) dalam hukum administrasi negara terletak pada…
A. Keputusan bersifat umum dan abstrak, peraturan bersifat individual dan konkret
B. Peraturan bersifat umum dan abstrak, keputusan bersifat individual dan konkret
C. Keduanya memiliki sifat yang sama dalam hukum positif Indonesia
D. Perbedaan hanya terletak pada lembaga yang menerbitkannya
B. Peraturan bersifat umum dan abstrak, keputusan bersifat individual dan konkret
43.
Lembaga Negara sebelum perubahan UUD 1945 yang memiliki kewenangan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah…
A. Presiden bersama DPR
B. Dewan Pertimbangan Agung
C. Majelis Permusyawaratan Rakyat
D. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
C. Majelis Permusyawaratan Rakyat
44.
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat dijamin oleh prinsip…
A. Sentralisasi kekuasaan legislatif
B. Keterbukaan (transparansi) dan pelibatan masyarakat
C. Efisiensi proses pembentukan aturan
D. Dominasi pemerintah dalam pengambilan keputusan
B. Keterbukaan (transparansi) dan pelibatan masyarakat
45.
Pengundangan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara menempatkannya dalam…
A. Arsip Nasional Republik Indonesia
B. Website resmi lembaga pembentuk peraturan
C. Lembaran Negara atau Berita Negara Republik Indonesia
D. Jurnal hukum yang terakreditasi
C. Lembaran Negara atau Berita Negara Republik Indonesia
46.
Hubungan antara Pancasila, UUD 1945, dan Ketetapan MPR dalam sistem norma hukum Indonesia bersifat…
A. Koordinatif dan setara satu sama lain
B. Hierarkis dengan Pancasila sebagai grundnorm
C. Terpisah dan tidak saling mempengaruhi
D. Fleksibel tergantung kebutuhan pemerintah
B. Hierarkis dengan Pancasila sebagai grundnorm
47.
Salah satu fungsi peraturan perundang-undangan yang bersifat integratif adalah…
A. Memaksa warga negara tunduk pada kekuasaan negara
B. Mempersatukan berbagai kelompok masyarakat dalam satu kerangka hukum nasional
C. Memberikan hak istimewa kepada golongan tertentu
D. Membatasi kewenangan lembaga peradilan
B. Mempersatukan berbagai kelompok masyarakat dalam satu kerangka hukum nasional
48.
Dalam format peraturan perundang-undangan, bagian “Menimbang” berisi…
A. Dasar hukum yang menjadi landasan pembentukan peraturan
B. Pokok pikiran dan alasan filosofis, sosiologis, serta yuridis pembentukan peraturan
C. Nama lembaga yang menetapkan peraturan tersebut
D. Ketentuan teknis pelaksanaan peraturan
B. Pokok pikiran dan alasan filosofis, sosiologis, serta yuridis pembentukan peraturan
49.
Teori “Stufenbau” yang dikemukakan Hans Kelsen menyatakan bahwa norma hukum yang lebih rendah harus…
A. Lebih spesifik dan operasional dibandingkan norma di atasnya
B. Dibuat oleh lembaga yang sama dengan norma yang lebih tinggi
C. Bersumber dan tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi
D. Mencabut norma yang lebih tinggi apabila sudah tidak relevan
C. Bersumber dan tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi
50.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi, pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dilakukan oleh…
A. Mahkamah Konstitusi
B. Dewan Perwakilan Rakyat
C. Komisi Yudisial
D. Mahkamah Agung
D. Mahkamah Agung
Melatih diri secara rutin dengan Soal UAS UT HKUM4403 Ilmu Perundang-Undangan terbukti bukan sekadar kebiasaan belajar biasa. Ini adalah cara paling efektif untuk mengenali pola soal, mengukur kecepatan berpikir, dan memastikan tidak ada celah pemahaman yang tertinggal sebelum hari ujian tiba.
Persiapan yang Anda lakukan hari ini adalah investasi nyata, bukan hanya untuk nilai di atas kertas. Setiap sesi belajar, setiap soal yang Anda kerjakan, dan setiap pemahaman baru yang Anda bangun perlahan membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih siap.
