Soal UAS UT MKDU4111 Pendidikan Kewarganegaraan – Mempersiapkan Ujian Akhir Semester (UAS) merupakan tahap yang krusial bagi setiap mahasiswa Universitas Terbuka (UT). Tantangannya seringkali terletak pada bagaimana menguasai materi dari modul yang begitu banyak.
Salah satu mata kuliah wajib yang diujikan adalah MKDU4111 Pendidikan Kewarganegaraan. Mata kuliah ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian nilai akademik semata, melainkan lebih jauh bertujuan untuk membentuk warga negara yang memahami hak dan kewajibannya.
Soal UAS UT ini hadir sebagai pendamping belajar Anda. Kami menyajikan gambaran umum tentang ruang lingkup materi serta tips untuk menghadapi ujian. Mari kita telusuri bersama bagaimana Anda dapat memaksimalkan persiapan untuk meraih hasil yang optimal dalam ujian nanti.
Soal UAS UT MKDU4111 Pendidikan Kewarganegaraan
Perilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia adalah ….
Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia antara lain bersikap humanis dan menjunjung kemanusiaan. Sebaliknya, persekusi, hedonisme, dan sikap individualis tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan justru merupakan contoh perilaku yang menyimpang dari karakter bangsa.
Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tanggung jawab dalam aspek di bawah ini, kecuali ….
Tanggung jawab Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek ideologis, politik, sosial, moral, dan hukum. Aspek kesehatan tidak termasuk dalam ruang lingkup tanggung jawab Pendidikan Kewarganegaraan.
Pendidikan Kewarganegaraan secara filsafat meliputi berbagai perspektif, kecuali ….
Pendidikan Kewarganegaraan memiliki landasan filsafat yang meliputi tiga perspektif, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Metodologi bukan merupakan salah satu perspektif filsafat yang digunakan untuk memahami Pendidikan Kewarganegaraan.
Pendidikan Kewarganegaraan berobjek material, yaitu nilai, moral, dan budi pekerti. Hal ini merupakan pengertian Pendidikan Kewarganegaraan secara filsafat dari perspektif ….
Secara ontologis, Pendidikan Kewarganegaraan berobjek material, yaitu nilai, moral, dan budi pekerti. Ontologi membahas tentang hakikat keberadaan atau objek dari suatu ilmu pengetahuan.
Sebagai mahasiswa wajib memiliki kemampuan tentang kewarganegaraan, kepribadian yang mantap, berpikir kritis, dan bersikap rasional. Kompetensi ini merupakan kompetensi dalam mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan yang bersifat ….
Kompetensi wajib yang harus dimiliki mahasiswa dalam mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan antara lain memiliki kepribadian yang mantap, berpikir kritis, bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis, berpandangan luas, serta bersikap demokrasi yang berkeadaban.
Kompetensi mahasiswa yang diharapkan setelah mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu menjadi ilmuan yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, serta berpartisipasi aktif membangun kehidupan damai berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kompetensi ini bersifat ….
Kompetensi dasar yang diharapkan dikuasai mahasiswa setelah mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadi ilmuan yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi warga negara yang berdaya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif membangun kehidupan damai berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah ….
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
Landasan utama pelaksanaan perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan yang sekaligus merupakan landasan filosofis adalah ….
Pembentukan karakter dan kepribadian bangsa harus sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, sehingga landasan utama pelaksanaan perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan adalah Pancasila yang sekaligus merupakan landasan filosofis.
Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pernyataan ini merupakan bunyi Pasal … Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sementara Pasal 27 ayat 3 mengatur hak dan kewajiban dalam pembelaan negara.
Objek formal Pendidikan Kewarganegaraan berhubungan dengan dimensi sistem ketatanegaraan yang menekankan pada hubungan antara warga negara dan negara. Materi kajian yang mencerminkan objek formal tersebut adalah ….
Objek formal Pendidikan Kewarganegaraan tampak dari materi kajian mengenai hak dan kewajiban negara dan warga negara, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Identitas Nasional, Integrasi Nasional, dan Demokrasi. Objek material justru merupakan eksistensi dan dinamika warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia.
Seorang dosen Pendidikan Kewarganegaraan menjelaskan bahwa misi PKn di perguruan tinggi adalah membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral. Pernyataan dosen tersebut menggambarkan ….
Misi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan tanggung jawab dan bermoral. Berbeda dengan visi yang berperan sebagai sumber nilai dan pedoman pengembangan program studi.
Di era globalisasi yang ditandai kemajuan teknologi dan komunikasi, bangsa Indonesia menghadapi ancaman yang tidak lagi bersifat fisik seperti perang bersenjata, melainkan dalam bentuk proxy war. Kondisi ini menyebabkan melemahnya semangat kebangsaan dan munculnya perilaku yang tidak sesuai nilai budaya bangsa. Upaya yang paling tepat untuk menghadapi tantangan tersebut melalui jalur pendidikan adalah ….
Dalam perspektif aksiologis, Pendidikan Kewarganegaraan menjadi wahana pendidikan nilai, moral, dan budi pekerti sehingga dapat menjadi sarana transformasi pendidikan karakter untuk menumbuhkembangkan rasa nasionalisme dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pilihan ini selaras dengan fungsi PKn sebagai benteng ideologis terhadap ancaman proxy war di era globalisasi.
Kata nusantara secara historis pertama kali muncul dari ucapan Sumpah Palapa oleh Patih Gadjah Mada yang tertulis dalam kitab….
Sumpah Palapa Patih Gadjah Mada diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapatih di Kerajaan Majapahit tahun 1336 M dan tertulis di dalam Kitab Pararaton. Kitab Negarakertagama (pilihan A) juga menyebut nusantara, namun bukan sebagai tempat pertama kali Sumpah Palapa tercatat.
Dalam Kitab Negarakertagama karangan Empu Tantular, arti kata nusantara adalah….
Dalam Kitab Negarakertagama, arti nusantara adalah pulau-pulau di luar Jawa dengan Majapahit sebagai ibu kotanya. Penamaan ini berdasarkan sudut pandang Majapahit (Jawa), di mana Jawa adalah pusat dan nusantara adalah wilayah di luarnya.
Menurut Wan Usman, Wawasan Nusantara merupakan….
Itulah pengertian Wawasan Nusantara menurut Wan Usman. Pilihan B adalah pengertian menurut Hasan Habib, sedangkan pilihan C adalah versi MPR/GBHN, dan pilihan D adalah inti pandangan umum Wawasan Nusantara.
Konsep Wawasan Nusantara lahir secara historis sejak Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. Isi pokok deklarasi tersebut adalah….
Isi pokok Deklarasi Djuanda adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil dihitung dari garis yang menghubungkan pulau-pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial baru ini, laut di antara pulau bukan lagi pemisah, melainkan penghubung pulau.
Setelah GBHN tidak berlaku, konsep Wawasan Nusantara kemudian dimasukkan ke dalam….
Setelah GBHN tidak berlaku karena MPR tidak lagi diberi kewenangan menetapkannya, konsep Wawasan Nusantara dimasukkan pada rumusan Pasal 25A UUD NRI 1945 Hasil Perubahan Keempat Tahun 2002 yang menyatakan NKRI adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara.
Perwujudan Wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Hal ini berkaitan dengan makna kesatuan pertahanan dan keamanan, yaitu….
Wawasan Nusantara dalam kesatuan pertahanan dan keamanan bermakna bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pembelaan negara.
Kata geo dalam istilah geopolitik berasal dari bahasa Yunani yang berarti….
Geopolitik berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan politeia yang berarti urusan masyarakat atau negara. Pilihan A adalah arti dari kata politeia, bukan geo.
Konsep geopolitik sebagai wawasan kekuatan dapat dibedakan menjadi empat macam. Wawasan yang berdasarkan pada konsep kekuatan di udara dengan tokohnya antara lain Guilio Douchet disebut wawasan….
Wawasan dirgantara berdasarkan pada konsep kekuatan di udara dengan tokohnya antara lain Guilio Douchet, J.F. Charles Fuller, William Billy Mitchell, dan A. Savensky. Konsep ini menyatakan bahwa kekuatan di udara merupakan daya tangkis yang ampuh terhadap segala ancaman.
Konsep geopolitik Indonesia terdiri dari dua unsur, yaitu wadah dan isi. Letak geografis posisi silang Nusantara yang menjadikannya perlintasan pengaruh ekonomi, sosial, dan budaya dari berbagai penjuru dunia termasuk dalam unsur wadah, tepatnya….
Unsur wadah terdiri dari unsur bentuk wujud, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi. Unsur bentuk wujud mewujudkan geopolitik Indonesia dalam bentuk wilayah Kepulauan Nusantara dengan letak geografis posisi silang antardua benua dan samudra. Pilihan D adalah bagian dari unsur isi, bukan unsur wadah.
Geopolitik menurut ajaran Pancasila berbeda dari konsep geopolitik umum karena….
Geopolitik menurut ajaran Pancasila adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan konstelasi geografis suatu negara dengan memanfaatkan kondisi letak geografis untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan nasional dan penentuan kebijakan secara ilmiah berdasarkan realita dan cita-cita bangsa. Ini berbeda dari konsep umum yang cenderung mengarah ke ekspansi dan dominasi.
Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan nasional mengutamakan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Perwujudannya dalam kesatuan sosial-budaya bermakna bahwa….
Kesatuan sosial-budaya dalam Wawasan Nusantara berarti budaya Indonesia hakikatnya adalah satu, dengan corak ragam budaya sebagai kekayaan bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya nasional, tanpa menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa. Pilihan A adalah makna kesatuan ekonomi, pilihan C adalah kesatuan pertahanan keamanan, dan pilihan D adalah makna kesatuan politik.
Konsep ketahanan nasional di Indonesia diperkenalkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI) sekitar tahun 1960-an. Menurut GPH S. Suryomataraman, ketahanan nasional memiliki tiga rupa. Yang bukan termasuk rupa ketahanan nasional tersebut adalah …
Tiga rupa ketahanan nasional menurut GPH S. Suryomataraman adalah: sebagai konsepsi atau doktrin, sebagai kondisi, dan sebagai strategi atau pendekatan. Ketahanan nasional sebagai ideologi bangsa bukan salah satu dari ketiga rupa tersebut.
Ketahanan nasional sebagai kondisi bersifat dinamis yang dapat berubah dari tahun ke tahun. Analisis kondisi ketahanan nasional dilakukan berdasarkan faktor-faktor yang terdapat dalam ajaran …
Analisis kondisi ketahanan nasional dilakukan berdasarkan faktor-faktor Tri Gatra (tiga aspek ilmiah: geografi, kekayaan alam, kependudukan) dan Panca Gatra (lima aspek sosial: ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan) yang tergabung dalam ajaran Asta Gatra.
Ketahanan ideologi berlandaskan Pancasila memiliki kemampuan untuk memelihara persatuan dan kesatuan nasional. Kondisi mental bangsa Indonesia yang berpegang pada ideologi Pancasila sebagai ideologi nasional disebut …
Ketahanan ideologi merupakan kondisi mental bangsa Indonesia yang berpegang pada ideologi Pancasila sebagai ideologi nasional, yang memiliki kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
Sistem perekonomian Indonesia dalam konteks ketahanan ekonomi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang mewujud dalam bentuk …
Perekonomian yang disusun atas usaha bersama mewujud dalam koperasi, yaitu badan usaha yang dilaksanakan atas dasar kekeluargaan, modal, dan keuntungan dibagi merata kepada para anggota koperasi.
Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib turut serta dalam menentukan kebijakan pembelaan negara melalui …
Berdasarkan Pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945, konsekuensi dari bela negara sebagai hak dan kewajiban adalah bahwa setiap warga negara berhak dan wajib turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku.
Bela negara secara nonfisik menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan dalam konteks bela negara nonfisik adalah …
Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air, dan dapat dilaksanakan melalui jalur formal (sekolah dan perguruan tinggi) maupun nonformal (sosial kemasyarakatan).
Geostrategi Indonesia didasarkan pada kondisi geografis yang memengaruhi kehidupan masyarakat dan strategi negara dalam menghadapi tantangan. Negara Indonesia berada pada posisi silang yang strategis karena …
Indonesia berada pada posisi silang yang strategis karena letaknya di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudra (Hindia dan Pasifik), sehingga posisinya merupakan jalur perdagangan internasional yang penting.
Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan tiga asas. Asas yang menekankan bahwa kebijaksanaan pengolahan SDA harus ramah lingkungan agar tidak merugikan generasi mendatang dan dapat dimanfaatkan selama mungkin disebut asas …
Asas lestari menekankan bahwa kebijaksanaan pengolahan SDA harus ramah lingkungan agar tidak merugikan generasi mendatang dan dapat dimanfaatkan selama mungkin. Sementara asas maksimal bertujuan memberikan manfaat maksimal untuk pembangunan, dan asas daya saing bertujuan memakmurkan rakyat serta mengurangi ketergantungan dengan negara lain.
Geostrategi Indonesia berdasarkan Pancasila tidak mengandung unsur ekspansionisme dan kekerasan. Dasar penyusunan geostrategi Indonesia tersebut adalah Pancasila karena geostrategi Indonesia merupakan pelaksanaan geopolitik untuk mencapai tujuan yang termaktub dalam …
Geostrategi Indonesia merupakan pelaksanaan geopolitik untuk mencapai tujuan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Dasar ideologi penyusunan geostrategi Indonesia adalah Pancasila yang dikembangkan berlandaskan pada Pembukaan UUD 1945.
Dalam geostrategi ideologi dan politik, Pancasila menjadi landasan kondisi mental masyarakat Indonesia. Perwujudan geostrategi politik dalam negeri Indonesia dilaksanakan dengan menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut …
Perwujudan strategi politik dalam negeri mencakup sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945, sebagai cerminan geostrategi politik yang berlandaskan Pancasila.
Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif dalam geostrategi politik luar negerinya. Salah satu prinsip pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia adalah menentang segala bentuk imperialisme dan kolonialisme. Prinsip ini bertujuan untuk …
Politik luar negeri bebas aktif Indonesia dilaksanakan antara lain dengan menentang imperialisme dan kolonialisme, serta turut berusaha mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam modul.
Integrasi nasional secara politis berarti upaya dan proses untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat dari berbagai latar belakang sosial, politik, dan keagamaan ke dalam satu wilayah teritorial bersama yang kemudian mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pengertian ini merujuk pada dimensi….
Integrasi nasional memiliki dua pengertian mendasar. Pertama, secara politis artinya proses menyatukan berbagai elemen masyarakat dari berbagai latar belakang sosial, politik, dan keagamaan ke dalam satu wilayah teritorial yang mewujudkan persatuan dan kesatuan. Kedua, secara budaya artinya proses menyesuaikan nilai-nilai kebudayaan yang beragam untuk mencapai kehidupan serasi dalam negara kesatuan.
Menurut Taniredja dkk. (2009), integrasi nasional merupakan penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh. Definisi ini terdapat dalam buku….
Taniredja dkk. (2009) mendefinisikan integrasi nasional sebagai penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan integrasi sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat.
Faktor pendorong integrasi nasional yang berkaitan dengan pengalaman penderitaan bersama akibat penjajahan sehingga memperkuat semangat bersatu untuk melawan musuh bersama disebut….
Perasaan senasib dan seperjuangan dalam konteks sejarah bangsa, yaitu perjuangan melawan penjajahan, menjadi modal dasar bahwa bersatu adalah penting untuk melawan penjajah. Pengalaman sejarah ini menjadi kunci untuk membangun falsafah bersatu kita teguh bercerai kita runtuh.
Perhatikan faktor-faktor berikut ini: (1) Kurangnya penghargaan akan keberagaman, (2) Kuatnya paham identitas SARA, (3) Ketimpangan sosial dan politik, (4) Kesadaran bersama untuk hidup dalam satu wadah. Faktor yang termasuk penghambat integrasi nasional ditunjukkan oleh nomor….
Faktor penghambat integrasi nasional meliputi: kurangnya penghargaan akan keberagaman (1), kuatnya paham identitas SARA (2), dan ketimpangan sosial dan politik (3). Sementara kesadaran bersama untuk hidup dalam satu wadah (4) merupakan faktor pendorong, bukan penghambat, integrasi nasional.
Dalam pembangunan integrasi nasional secara ideologis pada era Orde Baru, pemerintah melaksanakan program pelatihan terstruktur untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai Pancasila yang dikenal dengan nama….
Secara ideologis, pembangunan integrasi nasional pada era Orde Baru dilakukan melalui program pelatihan terstruktur untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai Pancasila melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). IDT dan ABRI Masuk Desa merupakan program pembangunan fisik, bukan program ideologis.
Seorang mahasiswa mengamati bahwa di sebuah daerah, konflik antara dua kelompok etnis terjadi karena masing-masing pihak merasa suku dan agamanya lebih unggul dari yang lain. Fenomena ini paling tepat dikategorikan sebagai faktor penghambat integrasi nasional berupa….
Kuatnya paham identitas SARA (Suku, Agama, Ras, dan antar Golongan-etnis) menyebabkan hubungan antar etnis dan golongan yang kurang harmonis, sehingga potensi konflik dan ketegangan di masyarakat semakin menguat. Paham identitas SARA yang lebih menonjol daripada paham kebangsaan dapat menjadi pemicu disintegrasi bangsa.
Cita-cita kemerdekaan Indonesia untuk membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam sila ketiga Pancasila, yaitu….
Cita-cita kemerdekaan Indonesia untuk membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia juga ada di dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Konteks sila Persatuan Indonesia mewujudkan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan, bukan negara bagian atau negara yang terdiri dari bagian-bagian negara yang lain.
Koentjaraningrat dalam kajiannya tentang integrasi nasional mempelajari pengalaman tiga negara yang menghadapi persoalan kesukubangsaan. Negara-negara yang dikaji tersebut adalah….
Koentjaraningrat (1993) membahas orientasi integrasi nasional dengan belajar dari tiga negara, yaitu India, Belgia, dan Yugoslavia. Di India terjadi ketegangan antarsuku dan ras, di Belgia terdapat tiga kelompok etnis yang saling bersaing, dan di Yugoslavia dipicu oleh banyaknya suku bangsa di Semenanjung Balkan.
Taman Mini Indonesia Indah (TMII) merupakan salah satu wujud nyata orientasi integrasi nasional karena berfungsi sebagai….
TMII merupakan karya untuk memperlihatkan keanekaragaman budaya, sosial masyarakat Indonesia baik dari arsitektur sampai dengan kuliner, yang menjadi satu wahana yang disebut Taman Mini Indonesia Indah. TMII berdiri sebagai wujud dari bangunan orientasi integrasi nasional sebagai bagian dari cita-cita dan komitmen bersama.
Konsep negara kesatuan yang telah diletakkan sejak Indonesia merdeka tahun 1945 sempat digagalkan melalui suatu peristiwa penting yang membagi Indonesia menjadi beberapa negara bagian. Peristiwa tersebut adalah….
Konsepsi negara kesatuan yang telah diletakkan sejak Indonesia merdeka tahun 1945 telah digagalkan melalui KMB. Konstitusi RIS sebagai dasar memecah belah persatuan Indonesia hanya berjalan selama 1 tahun sampai 1951, kemudian Indonesia menggunakan UUD Sementara. Dekrit Presiden justru merupakan upaya memulihkan dasar negara.
Orientasi Integrasi Nasional dalam bingkai NKRI diarahkan untuk membentuk kesadaran kolektif berbangsa dan bernegara. Kesadaran kolektif ini bersumber pada dasar falsafah bangsa Indonesia, yaitu….
Orientasi Integrasi Nasional dalam bingkai NKRI diarahkan untuk membentuk kesadaran kolektif berbangsa dan bernegara. Kesadaran kolektif ini diarahkan untuk mewujudkan nilai-nilai persatuan sesuai dengan dasar falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, sejarah dan kebudayaan nasional menjadi penting dalam integrasi nasional.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata identitas memiliki arti sebagai berikut, kecuali ….
Kata identitas dalam KBBI berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang, serta jati diri. Norma hukum bukan bagian dari pengertian identitas menurut KBBI.
Secara etimologis, kata nasional dalam bahasa Inggris berasal dari kata national yang salah satu artinya adalah ….
Menurut Oxford Advanced Learner’s Dictionary, salah satu arti national adalah owned, controlled or financially supported by the federal, government, yang berarti dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah federal.
Kesadaran tentang pentingnya identitas nasional Indonesia secara historis mulai muncul dan ditandai dengan peristiwa penting, yaitu ….
Secara historis, kesadaran tentang pentingnya identitas nasional Indonesia, khususnya pada tahap awal, ditandai dengan diselenggarakannya Kongres Budi Utomo 1908 sebagai wujud kesadaran rakyat Indonesia untuk merdeka dan bersatu sebagai bangsa.
Koento Wibisono (2005) menyatakan bahwa identitas nasional adalah pengertian yang di dalamnya tersimpul perangkat nilai-nilai budaya yang mempunyai ciri khas dan membedakan dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian tersebut, identitas nasional merupakan konstruksi yang bersifat ….
Koento Wibisono (2005) menegaskan bahwa identitas nasional merupakan konstruksi emosional, intelektual, dan ideologis yang terus-menerus harus dibangun agar tata nilai yang tersimpul di dalamnya tetap relevan, aktual, dan fungsional dalam menghadapi zaman yang terus berkembang.
Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia pasca kemerdekaan yang ditetapkan oleh pemerintah mencakup sepuluh hal. Di bawah ini yang bukan termasuk bentuk identitas nasional Indonesia adalah ….
Sepuluh bentuk identitas nasional mencakup bendera, bahasa, lagu kebangsaan, lambang negara, semboyan, dasar falsafah, konstitusi, bentuk negara NKRI, Wawasan Nusantara, dan kebudayaan daerah. Sistem pemerintahan presidensial tidak termasuk dalam daftar tersebut.
Seorang mahasiswa baru mengetahui bahwa lambang negara Garuda Pancasila diresmikan penggunaannya dalam Sidang Kabinet RIS. Lambang negara tersebut mulai diresmikan pada tanggal ….
Lambang negara Garuda Pancasila mulai diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950, sesuai ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009 mulai Pasal 46 sampai Pasal 57.
Menurut Robert de Ventos sebagaimana dikutip oleh Suryo (2002), munculnya identitas nasional dipengaruhi oleh empat faktor penting. Faktor yang mencakup kodifikasi bahasa digolongkan sebagai faktor ….
Faktor ketiga yang mempengaruhi munculnya identitas nasional adalah faktor penarik, yang mencakup kodifikasi bahasa. Faktor primer mencakup etnisitas dan territorial, faktor pendorong meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi, sedangkan faktor reaktif berkaitan dengan memori kolektif penderitaan bangsa.
Pancasila dikatakan telah lama menjadi bagian dari identitas masyarakat Indonesia sebelum negara Indonesia resmi berdiri. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan kenyataan bahwa ….
Unsur-unsur nilai Pancasila telah terdapat di dalam adat kebiasaan, kebudayaan dalam arti luas, dan agama-agama bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sudah ber-Pancasila jauh sebelum bernegara Republik Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila bukan ciptaan baru melainkan temuan dari latar belakang kehidupan bangsa.
Pancasila sebagai identitas nasional Indonesia bersifat nonfisik karena berkedudukan sebagai jati diri psikis bangsa Indonesia. Hardono Hadi (2002) menjelaskan bahwa jati diri mencakup tiga unsur, yaitu ….
Hardono Hadi (2002) menjelaskan bahwa jati diri itu mencakup tiga unsur, yaitu identitas, kepribadian, dan keunikan. Pancasila sebagai jati diri bangsa lebih dimaknai sebagai kepribadian (sikap dan perilaku) yang mencerminkan lima nilai Pancasila.
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan perjanjian luhur bangsa. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut: (1) perjanjian ini memiliki makna dan nilai yang sangat tinggi sehingga senantiasa dihormati dan dijunjung tinggi; (2) perjanjian ini tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945; (3) perjanjian ini dapat diubah apabila tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Pernyataan yang benar adalah ….
Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa memiliki makna dan nilai yang sangat tinggi sehingga senantiasa dihormati dan dijunjung tinggi (1 benar), dan tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 sebagai hasil kesepakatan PPKI (2 benar). Pernyataan (3) salah karena perjanjian luhur ini bukan sesuatu yang mudah diubah, melainkan merupakan kesepakatan konsensus nasional yang tetap.
Di era globalisasi, karakter bangsa Indonesia yang terbentuk dari nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan serius. Kaelan (2011) menyatakan bahwa memudarnya filosofi bangsa Indonesia merupakan akibat dari tantangan globalisasi yang tidak disertai respons memadai, sehingga memunculkan sikap-sikap tertentu di masyarakat. Dari perspektif ini, upaya character building menjadi penting terutama karena ….
Character building membawa tiga manfaat utama: penguatan kepribadian dan karakter bangsa, menjadikan bangsa Indonesia memiliki jati diri yang kuat sebagai filter bagi nilai budaya luar, serta menjadi langkah penting dalam penyelesaian permasalahan bangsa. Fokus utama adalah memperkuat jati diri agar tidak mudah terpengaruh oleh sikap pragmatis, materialistis, dan praktis dari budaya luar.
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hak secara etimologis dapat diartikan sebagai…
Berdasarkan makna etimologis dalam KBBI, istilah “hak” memiliki beberapa makna antara lain benar, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, derajat, dan wewenang menurut hukum. Secara keseluruhan, kata hak dapat diartikan sebagai kewenangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk melakukan sesuatu.
Persoalan hak dan kewajiban menjadi penting dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara setidaknya karena tiga alasan. Di bawah ini yang bukan termasuk alasan tersebut adalah…
Tiga alasan pentingnya persoalan hak dan kewajiban adalah: (1) negara terdiri atas manusia yang memiliki hak asasi sejak lahir, (2) Indonesia menganut paham demokrasi yang menghargai hak asasi, dan (3) Indonesia mengakui kebebasan sebagai hak segala bangsa. Popularitas isu HAM di era kontemporer bukan merupakan alasan yang disebutkan dalam modul.
Awal perkembangan hak asasi manusia secara historis dimulai ketika ditandatanganinya Magna Charta pada tahun 1215 oleh…
Awal perkembangan hak asasi manusia dimulai ketika ditandatanganinya Magna Charta (1215) oleh Raja John Lackland. Selanjutnya ditandatangani Petition of Right (1628) oleh Raja Charles I, dan Bill of Rights (1689) oleh Raja Willem XI.
Secara filosofis, argumen yang mendasari pentingnya menjaga dan menghormati hak asasi manusia adalah…
Argumen filosofis yang mendasari pentingnya menjaga HAM adalah keyakinan bahwa hak asasi manusia merupakan anugerah dari Tuhan YME. Karena berasal dari Tuhan, HAM harus dihormati dan dijunjung tinggi demi harkat dan martabat manusia, bukan sekadar karena kewajiban hukum semata.
Secara filosofis, keberadaan konsep kewajiban dalam kehidupan manusia muncul sebagai konsekuensi dari adanya hak asasi. Pernyataan yang paling tepat menjelaskan hubungan tersebut adalah…
Secara filosofis, kebebasan manusia tidak pernah benar-benar mutlak karena dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dari sinilah konsep kewajiban muncul, yaitu kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain. Hak dan kewajiban bersifat niscaya, saling mengandaikan satu dengan yang lain.
Seorang mahasiswa berpendapat bahwa ia bebas melakukan apa saja karena kebebasan adalah hak yang dimiliki sejak lahir, tanpa perlu mempertimbangkan orang lain di sekitarnya. Berdasarkan landasan filosofis hak dan kewajiban dalam modul ini, pendapat tersebut keliru karena…
Secara filosofis, kebebasan tanpa batas akan menyebabkan benturan antarkebebasan dan berujung pada chaos. Kebebasan manusia sejatinya adalah kebebasan yang terbatas, dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Oleh karena itu, setiap orang berkewajiban menghormati hak dan kebebasan orang lain.
Pengakuan bangsa Indonesia tentang hak asasi manusia bahkan mendahului pengakuan universal yang dilakukan oleh PBB pada tahun 1948. Hal ini ditunjukkan dengan…
UUD NRI Tahun 1945 disusun oleh para pendiri negara Indonesia pada tahun 1945, tiga tahun sebelum deklarasi universal HAM oleh PBB dilakukan pada 10 Desember 1948. Hal ini menunjukkan bahwa HAM bagi bangsa Indonesia adalah hal fundamental yang menjadi dasar pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut Wahidin (2015), hak asasi manusia dapat dibagi menjadi enam kelompok. Di bawah ini yang termasuk dalam hak asasi hukum atau legal equity rights adalah hak…
Hak asasi hukum (legal equity rights) terdiri atas hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi PNS, dan hak mendapatkan layanan serta perlindungan hukum. Pilihan A termasuk hak asasi pribadi, B termasuk hak asasi ekonomi, dan C termasuk hak asasi sosial-budaya.
Ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terdapat pada…
Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sementara Pasal 28B ayat (1) mengatur hak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah.
Dalam UUD NRI Tahun 1945, ketentuan tentang kewajiban warga negara diatur antara lain dalam Pasal 27 ayat (1). Bunyi ketentuan tersebut adalah…
Bunyi Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan kesamaan kedudukan seluruh warga negara di hadapan hukum sekaligus kewajiban menjunjung hukum tanpa kecuali. Pilihan B adalah bunyi Pasal 28J ayat (1), pilihan C adalah Pasal 27 ayat (3) atau Pasal 30, dan pilihan D adalah bunyi Pasal 28J ayat (2).
Pada titik harmoni antara hak dan kewajiban warga negara, negara memiliki dua peran sekaligus. Pernyataan yang paling tepat menggambarkan harmoni tersebut dalam konteks Indonesia adalah…
Harmoni hak dan kewajiban tercapai ketika di satu sisi negara berusaha melindungi dan menghormati HAM melalui berbagai ketentuan hukum, dan di sisi lain negara meminta warga negara untuk mematuhi segala peraturan hukum yang berlaku. Keduanya berjalan beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang yang sama.
Secara etimologis, istilah “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata. Kata pertama adalah “demos” dan kata kedua adalah “kratein” atau “kratos.” Berdasarkan asal kata tersebut, demokrasi secara umum berarti ….
Kata “demos” berarti rakyat dan “kratein” atau “kratos” berarti kekuasaan, sehingga demokrasi secara etimologis berarti kekuasaan rakyat atau rakyat berkuasa, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai government of rule by the people.
Sistem demokrasi sesungguhnya bukan sistem politik yang baru muncul dalam kehidupan manusia. Secara historis, konsep demokrasi lahir dari pemikiran tentang hubungan negara dan hukum pada masa Yunani Kuno dan dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-6 hingga abad ke-4 Sebelum Masehi. Alasan utama demokrasi dapat dijalankan secara langsung pada masa tersebut adalah ….
Demokrasi langsung di Yunani Kuno berjalan efektif karena polis atau negara kota hanya mencakup satu kota dan daerah sekitarnya dengan jumlah penduduk yang masih sangat sedikit, sehingga seluruh warga bisa berkumpul untuk membicarakan urusan publik.
Salah satu tonggak penting dalam sejarah perkembangan demokrasi adalah ditandatanganinya sebuah piagam perjanjian antara para bangsawan dan Raja John di Inggris. Piagam tersebut dinilai penting karena untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa kekuasaan raja harus dibatasi dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Piagam dimaksud adalah ….
Magna Charta adalah piagam perjanjian antara para bangsawan dan Raja John di Inggris yang menjadi tonggak penting demokrasi karena untuk pertama kalinya membatasi kekuasaan raja dan menegaskan bahwa hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja.
Menurut Samsul Wahidin, terdapat komponen-komponen mendasar yang menjadi dasar dan budaya demokrasi. Di bawah ini yang tidak termasuk komponen mendasar dalam demokrasi adalah ….
Komponen mendasar demokrasi mencakup baik kekuasaan mayoritas maupun hak-hak minoritas sebagai dua hal yang berdampingan. Sistem demokrasi yang baik harus mampu menjaga dan menjunjung tinggi hak-hak minoritas, bukan mengabaikannya.
Dalam pelaksanaan demokrasi tidak langsung, proses pengambilan keputusan publik tidak dapat melibatkan seluruh warga negara secara langsung. Oleh karena itu, warga negara cukup memilih orang-orang yang akan menjadi wakil mereka untuk menduduki lembaga pemerintahan. Tujuan utama dilaksanakannya pemilihan yang bebas dan jujur dalam sistem demokrasi tidak langsung adalah ….
Pemilihan yang bebas dan jujur dilakukan untuk memastikan legitimasi kekuasaan pihak-pihak di pemerintahan sekaligus memastikan bahwa kekuasaan yang dipegang pemerintah tidak berjalan secara absolut, sejalan dengan prinsip pembatasan kekuasaan dalam demokrasi.
Dalam sistem demokrasi, perbedaan dan keragaman di kalangan warga negara dipandang secara khusus. Sikap negara demokrasi terhadap perbedaan yang ada di masyarakat adalah ….
Dalam demokrasi, perbedaan-perbedaan di kalangan warga negara bukanlah hal yang harus dihilangkan, melainkan menjadi aset yang harus dijaga oleh pemerintah dan negara, karena ide-ide besar untuk memajukan negara bisa saja berasal dari rakyat biasa mana pun.
Ketentuan di dalam Pancasila yang secara eksplisit menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi terdapat pada sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.” Kata “permusyawaratan/perwakilan” dalam sila tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menganut bentuk demokrasi ….
Kata “permusyawaratan/perwakilan” menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi tidak langsung, di mana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di dalam pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum.
Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi ke dalam empat periode. Periode yang ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya partai komunis, dan semakin luasnya peranan ABRI sebagai pemegang kekuasaan militer adalah ….
Periode 1959-1965 adalah masa dilaksanakannya sistem demokrasi terpimpin yang memberikan porsi besar kepada negara dalam mengontrol bidang-bidang kehidupan rakyat, ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya PKI, dan meluasnya peranan ABRI.
Demokrasi Indonesia disebut sebagai demokrasi Pancasila karena dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Pelaksanaan demokrasi Indonesia dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Hal ini sesuai dengan pandangan yang dikemukakan oleh ….
Notonagoro mengemukakan bahwa nilai-nilai Pancasila meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, yang dipahami sebagai satu kesatuan bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal sehingga melandasi pelaksanaan demokrasi Indonesia.
Berdasarkan ketentuan UUD NRI Tahun 1945, struktur demokrasi Indonesia dapat dilihat dari empat konsep. Terkait konsep kekuasaan, dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia terdapat empat pembagian kekuasaan. Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan inspektif adalah ….
Dalam pembagian kekuasaan demokrasi Indonesia, kekuasaan inspektif didelegasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR. Adapun kekuasaan legislatif berada di MPR, DPR, dan DPD; kekuasaan eksekutif di presiden; dan kekuasaan yudikatif di MA dan MK.
Menurut UUD NRI Tahun 1945, pengambilan keputusan dalam demokrasi Indonesia didasarkan pada suatu musyawarah sebagai asasnya. Segala keputusan yang diambil sejauh mungkin diusahakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tersebut tidak tercapai, mekanisme yang ditempuh adalah ….
Menurut UUD NRI Tahun 1945, apabila mufakat tidak tercapai dalam proses musyawarah, dimungkinkan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak sebagai alternatif mekanisme pengambilan keputusan dalam demokrasi Indonesia.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), salah satu pengertian negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ….
KBBI mendefinisikan negara sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Pilihan lain tidak termasuk dalam rumusan definisi KBBI tersebut.
Tiga unsur utama pembentuk negara berdasarkan Konvensi Montevideo adalah ….
Konvensi Montevideo menetapkan tiga unsur utama pembentuk negara, yaitu rakyat, wilayah, dan penguasa atau pemerintah yang berdaulat. Ketiga unsur ini menjadi syarat kehadiran negara yang diakui secara internasional.
Darmadi menjelaskan bahwa negara merupakan organisasi yang dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua kelompok masyarakat yang telah menyediakan diri untuk ….
Menurut Darmadi, negara dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua kelompok masyarakat yang telah menyediakan diri untuk mengikuti peraturan dan sistem yang berlaku. Hal ini mencerminkan sifat memaksa negara yang bersifat legitim.
Dalam Teori Perjanjian, proses pembuatan kesepakatan antara individu-individu yang sebelumnya hidup bebas tanpa aturan untuk membentuk masyarakat disebut ….
Dalam Teori Perjanjian, proses pembuatan perjanjian antarindividu yang sebelumnya hidup bebas tanpa aturan untuk membentuk masyarakat disebut kontrak sosial (social contract). Istilah ini digunakan oleh Thomas Hobbes untuk menggambarkan asal muasal terbentuknya negara.
Frederich Hertz menyebutkan empat unsur terbentuknya suatu bangsa. Salah satu unsur tersebut adalah adanya keinginan untuk menunjukkan ciri khas sendiri yang diwujudkan melalui ….
Frederich Hertz menyatakan bahwa salah satu unsur terbentuknya bangsa adalah adanya keinginan untuk menunjukkan ciri khas sendiri melalui kemandirian, keaslian, keunggulan, bahasa, dan lain-lain. Ini merupakan unsur ketiga dari empat unsur yang dikemukakan Hertz.
Salah satu fungsi negara menurut Darmadi adalah melaksanakan fungsi pertahanan dan keamanan. Tujuan dari fungsi tersebut adalah untuk ….
Fungsi keempat negara menurut Darmadi adalah melaksanakan fungsi pertahanan dan keamanan untuk mengantisipasi serangan dari luar. Pilihan A dan D merupakan tujuan negara, bukan fungsi pertahanan secara spesifik.
Istilah konstitusi yang berasal dari bahasa Perancis disebut constituer yang berarti ….
Istilah konstitusi dalam bahasa Perancis berasal dari kata constituer yang berarti membentuk, yaitu pembentukan suatu negara atau masyarakat. Berbeda dengan istilah gronwet dari bahasa Belanda yang berarti undang-undang dasar.
Wheare dalam bukunya “Modern Constitution” (1966) mengklasifikasikan konstitusi berdasarkan bentuk pemerintahan menjadi ….
Wheare mengklasifikasikan konstitusi berdasarkan sistem pemerintahan menjadi konstitusi pemerintahan presidensial (president executive constitution) dan pemerintahan parlementer (parliamentary executive constitution). Pilihan A, C, dan D merupakan klasifikasi lain yang juga dikemukakan Wheare, namun bukan berdasarkan bentuk pemerintahan.
Menurut J.G. Steenbeek, salah satu ciri yang harus dipenuhi oleh suatu konstitusi yang benar (de ware constitutie) adalah ….
J.G. Steenbeek menyebutkan tiga ciri konstitusi yang benar, salah satunya adalah adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Dua ciri lainnya adalah ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang fundamental dan adanya pembagian serta pembatasan tugas ketatanegaraan.
Nilai-nilai fundamental konstitusi Indonesia termuat dalam Pembukaan dan Pasal 1 UUD NRI 1945. Salah satu asas utama yang terkandung di dalamnya adalah Asas Negara Hukum dan Asas Pemisahan Kekuasaan yang dikenal dengan prinsip ….
Nilai-nilai fundamental konstitusi dalam Pembukaan dan Pasal 1 UUD NRI 1945 mencakup asas Pemisahan Kekuasaan dan Check and Balance sebagai salah satu prinsip yang menjadi asas utama Hukum Tata Negara Indonesia. Prinsip ini menjamin tidak ada kekuasaan yang berjalan tanpa pengawasan.
Negara memiliki dua tugas utama dalam menjalankan fungsinya. Tugas pertama adalah mengendalikan gejala-gejala kekuasaan yang bertentangan agar tidak membahayakan kepentingan bersama, sedangkan tugas kedua adalah ….
Tugas kedua negara menurut Mu’aliffin adalah mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia serta golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Kedua tugas ini menjadi landasan mengapa negara memerlukan instrumen konstitusi.
Gagasan otonomi daerah di Indonesia muncul sebagai respons atas kegagalan sistem pemerintahan sebelumnya. Salah satu dampak negatif dari sistem manajemen pemerintahan yang terpusat atau sentralistik adalah ….
Sistem manajemen terpusat tidak mampu membawa pemerataan pembangunan hingga ke wilayah-wilayah terluar Indonesia, sehingga kesenjangan pembangunan antarpulau menjadi salah satu dampak nyata yang mendorong lahirnya gagasan otonomi daerah.
Undang-Undang yang menjadi tonggak awal lahirnya gagasan otonomi daerah di Indonesia, sebagai pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 yang sangat sentralistik, adalah ….
UU No. 22 Tahun 1999 merupakan perubahan mendasar dari UU No. 5 Tahun 1974 yang sangat sentralistik. Pada peraturan inilah gagasan tentang otonomi daerah secara resmi muncul pertama kali sebagai kebijakan nasional.
Secara istilah, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur atau mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pengertian tersebut, esensi utama dari otonomi daerah adalah ….
Berdasarkan pengertian otonomi daerah menurut Wahidin (2015: 85), esensi di dalam otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur pemerintahan sendiri sesuai peraturan perundang-undangan, bukan kebebasan penuh tanpa batas atau pemisahan kekuasaan secara mutlak.
Asas otonomi daerah dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu asas umum dan asas khusus. Berikut ini yang termasuk ke dalam asas khusus otonomi daerah adalah ….
Asas khusus otonomi daerah terdiri atas tiga asas, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sementara kepastian hukum, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas termasuk dalam kelompok asas umum.
Asas dekonsentrasi dalam otonomi daerah memiliki pengertian yang berbeda dengan asas desentralisasi. Yang dimaksud dengan asas dekonsentrasi adalah ….
Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah atau perangkat pemerintah pusat di daerah. Berbeda dengan desentralisasi yang merupakan penyerahan wewenang kepada daerah otonom.
Suatu daerah menerapkan otonomi daerah namun pejabatnya tidak memiliki niat baik dalam menjalankan kebijakan tersebut, sehingga tujuan otonomi daerah tidak tercapai. Berdasarkan kondisi tersebut, aspek tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan otonomi daerah agar dapat berjalan dengan baik adalah ….
Sebaik apapun pelaksanaan otonomi daerah, tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didasari niat yang baik dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan dukungan satu aspek lagi, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau good and clean government.
Terdapat perbedaan mendasar antara istilah government dan governance dalam kajian ilmu pemerintahan. Perbedaan yang paling tepat antara kedua istilah tersebut adalah ….
Government memiliki cakupan yang jauh lebih sempit karena merujuk pada lembaga eksekutif yang menjalankan pemerintahan. Sementara governance memiliki cakupan lebih luas karena merujuk pada keseluruhan tindakan, proses, atau pola dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk unsur-unsur kecil dalam birokrasi.
Dokumen UNDP yang dirilis pada tahun 1997 memberikan definisi tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan dokumen tersebut, yang dimaksud dengan tata kelola pemerintahan yang baik adalah ….
Dokumen UNDP tahun 1997 mendefinisikan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Ketiga aktor tersebut dalam governance berada pada posisi sejajar dan saling mengontrol melalui mekanisme checks and balances.
Prinsip transparansi dalam good governance mengharuskan pemerintah untuk membuka akses informasi kepada publik. Landasan asumsi yang mendasari pentingnya prinsip transparansi ini adalah ….
Prinsip transparansi didasarkan pada asumsi bahwa negara adalah milik rakyat. Oleh karenanya, tata kelola pemerintahan yang dijalankan oleh negara harus dapat diketahui oleh warga negara sebagai pemilik kedaulatan tertinggi.
Azyumardi Azra mengemukakan bahwa terdapat tiga pengertian luas korupsi yang paling sering digunakan. Salah satunya adalah korupsi yang berpusat pada kantor publik atau public office-centered corruption. Ciri utama dari jenis korupsi ini adalah ….
Philip (1997) mendefinisikan public office-centered corruption sebagai tingkah laku dan tindakan pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi atau orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengannya, seperti keluarga, kerabat, dan teman.
Azyumardi Azra mengemukakan setidaknya tiga strategi untuk mengatasi kejahatan korupsi secara komprehensif. Keberhasilan pemberantasan korupsi akan tergantung pada kemampuan melaksanakan ketiga strategi secara simultan dan berkesinambungan. Di bawah ini yang merupakan salah satu strategi tersebut adalah ….
Menurut Azra (2002: 34), tiga strategi pemberantasan korupsi meliputi: mengubah kebijakan yang mendorong korupsi, menata kembali struktur penggajian dan insentif material, serta mereformasi lembaga-lembaga hukum untuk menciptakan dan menegakkan hukum (law enforcement) guna memperkuat rule of law.
Berlatih mengerjakan Soal UAS UT MKDU4111 Pendidikan Kewarganegaraan secara konsisten telah terbukti menjadi metode yang sangat efektif untuk memetakan pemahaman dan meningkatkan kecepatan dalam menjawab soal.
Semangat dan dedikasi yang Anda tunjukkan dalam mempersiapkan diri untuk ujian ini sangatlah dihargai. Percayalah pada proses belajar yang telah Anda jalani. Setiap usaha dan kerja keras yang Anda investasikan hari ini tidak hanya untuk meraih nilai yang memuaskan.
