Banyak mahasiswa Universitas Terbuka yang baru panik saat jadwal ujian sudah di depan mata. Padahal, persiapan matang jauh-jauh hari adalah kunci yang sering diremehkan namun hasilnya tidak pernah bohong.
Salah satu mata kuliah yang kerap membuat mahasiswa berpikir ekstra adalah FSIH4205 Hukum Agraria. Lebih dari sekadar teori akademik, mata kuliah ini mengajak kamu memahami relasi mendalam antara manusia, tanah, dan negara dalam satu bingkai hukum yang utuh.
Nah, di sinilah Soal UAS UT FSIH4205 Hukum Agraria berperan penting. Berlatih soal bukan berarti menghafal jawaban, melainkan melatih otak untuk berpikir sistematis dan mengenali pola pertanyaan yang sering muncul.
Lewat Bank Soal UT dan kisi-kisi soal UT yang kami hadirkan, kamu bisa memetakan materi mana yang perlu mendapat perhatian lebih. Anggap saja ini sebagai peta jalan menuju ruang ujian dengan kepala tegak dan keyakinan penuh.
Soal UAS UT FSIH4205 Hukum Agraria
1.
Hukum agraria dalam arti luas mencakup semua ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan…
A. Negara dan pemerintah daerah
B. Sesama warga negara dalam hal kepemilikan
C. Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
D. Lembaga keuangan dan perbankan nasional
C. Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
2.
Asas yang menyatakan bahwa hak atas tanah tidak boleh digunakan untuk merugikan kepentingan umum disebut asas…
A. Nasionalitas
B. Fungsi sosial
C. Pemisahan horizontal
D. Publisitas
B. Fungsi sosial
3.
Dalam sistem hukum adat, hubungan antara tanah dan masyarakat hukum adat dikenal dengan istilah…
A. Hak prioritas
B. Hak ulayat
C. Hak eigendom
D. Hak erfpacht
B. Hak ulayat
4.
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) disahkan pada tanggal…
A. 17 Agustus 1945
B. 5 Juli 1959
C. 24 September 1960
D. 1 Januari 1961
C. 24 September 1960
5.
Hukum pertanahan di negara-negara yang menganut sistem civil law umumnya berakar dari tradisi hukum…
A. Anglo-Saxon
B. Romawi
C. Islam
D. Adat lokal
B. Romawi
6.
Salah satu tujuan utama dibentuknya UUPA tahun 1960 adalah…
A. Mempertahankan hukum agraria warisan kolonial Belanda
B. Menyeragamkan hukum tanah dengan hukum Eropa
C. Menghapus dualisme hukum tanah dan mewujudkan kepastian hukum
D. Memberikan hak milik kepada seluruh warga negara secara gratis
C. Menghapus dualisme hukum tanah dan mewujudkan kepastian hukum
7.
Politik hukum agraria nasional yang berlaku di Indonesia berpijak pada landasan konstitusional yaitu…
A. Pasal 27 UUD 1945
B. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
C. Pasal 28 UUD 1945
D. Pasal 34 UUD 1945
B. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
8.
Hak yang memberikan kewenangan kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah milik orang lain guna keperluan tertentu disebut…
A. Hak milik
B. Hak guna bangunan
C. Hak pakai
D. Hak sewa
C. Hak pakai
9.
Konsep dasar hukum pertanahan yang menyatakan bahwa kepemilikan tanah dan bangunan di atasnya dapat dipisahkan dikenal sebagai asas…
A. Nasionalitas
B. Fungsi sosial
C. Pemisahan horizontal
D. Kontinuitas
C. Pemisahan horizontal
10.
Pendaftaran tanah bertujuan utama untuk memberikan…
A. Pajak yang lebih rendah kepada pemilik tanah
B. Kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak
C. Kebebasan pemilik tanah untuk menjual ke pihak asing
D. Izin mendirikan bangunan secara otomatis
B. Kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak
11.
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dengan memperhatikan prinsip…
A. Efisiensi dan kecepatan proses tanpa musyawarah
B. Kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan
C. Kepentingan investor asing diutamakan
D. Pemerintah berhak mengambil tanah tanpa kompensasi
B. Kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan
12.
Hak atas tanah yang bersifat paling kuat dan terpenuh dalam hukum agraria nasional adalah…
A. Hak guna usaha
B. Hak pakai
C. Hak milik
D. Hak guna bangunan
C. Hak milik
13.
Pada masa penjajahan Belanda, pengaturan agraria didasarkan pada…
A. Undang-Undang Pokok Agraria 1960
B. Agrarische Wet 1870
C. Konstitusi Republik Indonesia Serikat
D. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
B. Agrarische Wet 1870
14.
Hak Guna Usaha (HGU) diberikan untuk kegiatan…
A. Mendirikan bangunan di atas tanah negara
B. Pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan
C. Tempat tinggal pribadi warga negara asing
D. Kegiatan perdagangan di pusat kota
B. Pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan
15.
Lembaga yang berwenang melaksanakan pendaftaran tanah di Indonesia adalah…
A. Kementerian Keuangan
B. Mahkamah Agung
C. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
D. Dewan Perwakilan Rakyat
C. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
16.
Menurut UUPA, tanah yang dapat dimiliki dengan Hak Milik hanya dapat dimiliki oleh…
A. Badan hukum swasta asing
B. Warga negara Indonesia dan badan hukum tertentu yang ditetapkan pemerintah
C. Siapa saja termasuk warga negara asing
D. Hanya pemerintah pusat dan daerah
B. Warga negara Indonesia dan badan hukum tertentu yang ditetapkan pemerintah
17.
Pembaruan agraria (agrarian reform) mencakup kegiatan redistribusi tanah yang bertujuan untuk…
A. Memperkuat kepemilikan tanah oleh perusahaan besar
B. Mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
C. Memberikan tanah kepada investor asing
D. Menghapus hak adat masyarakat lokal
B. Mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
18.
Dalam hukum pertanahan sistem common law, konsep kepemilikan tanah didasarkan pada…
A. Hukum Napoleon
B. Doktrin tenure yang berasal dari tradisi feodal Inggris
C. Hukum adat setempat yang tidak tertulis
D. Peraturan Mahkamah Internasional
B. Doktrin tenure yang berasal dari tradisi feodal Inggris
19.
Konsinyasi dalam pengadaan tanah adalah mekanisme…
A. Proses musyawarah antara pemerintah dan pemilik tanah
B. Penitipan uang ganti kerugian ke pengadilan apabila pihak yang berhak menolak
C. Pencatatan tanah ke kantor pertanahan
D. Penetapan nilai tanah oleh appraisal independen
B. Penitipan uang ganti kerugian ke pengadilan apabila pihak yang berhak menolak
20.
Asas nasionalitas dalam UUPA mengandung makna bahwa…
A. Semua warga negara wajib mendaftarkan tanahnya
B. Hanya WNI yang dapat mempunyai hubungan penuh dengan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia
C. Negara memiliki kekuasaan mutlak atas seluruh tanah
D. Tanah tidak boleh dijual kepada pihak swasta
B. Hanya WNI yang dapat mempunyai hubungan penuh dengan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia
21.
Ruang lingkup sumber daya agraria yang diatur dalam hukum agraria meliputi…
A. Hanya tanah pertanian saja
B. Tanah, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
C. Hanya bangunan dan konstruksi
D. Hanya sumber daya mineral bawah tanah
B. Tanah, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
22.
Sertipikat tanah merupakan alat bukti yang bersifat…
A. Sementara dan dapat dibatalkan tanpa syarat
B. Tidak memiliki kekuatan hukum
C. Kuat, namun masih dapat digugat dengan bukti lain yang lebih kuat
D. Mutlak dan tidak dapat diganggu gugat dalam kondisi apapun
C. Kuat, namun masih dapat digugat dengan bukti lain yang lebih kuat
23.
Politik hukum agraria pada masa penjajahan Belanda ditandai dengan berlakunya…
A. UUPA 1960 yang berpihak pada rakyat
B. Domeinverklaring yang menyatakan tanah tak bertuan adalah milik negara kolonial
C. Reforma agraria yang adil
D. Hak ulayat masyarakat adat yang diakui penuh
B. Domeinverklaring yang menyatakan tanah tak bertuan adalah milik negara kolonial
24.
Salah satu prinsip pendaftaran tanah yang sistematis adalah…
A. Dilakukan atas inisiatif dan biaya pemegang hak secara individual
B. Hanya dilakukan di daerah perkotaan
C. Dilakukan secara serentak di suatu wilayah atas prakarsa pemerintah
D. Tidak memerlukan pengukuran dan pemetaan
C. Dilakukan secara serentak di suatu wilayah atas prakarsa pemerintah
25.
Hak Guna Bangunan (HGB) memberikan kewenangan kepada pemegang haknya untuk…
A. Mengolah tanah untuk keperluan pertanian
B. Mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah orang lain
C. Menyewakan tanah negara kepada pihak ketiga
D. Mengelola sumber daya air di atas tanah tersebut
B. Mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah orang lain
26.
Sejarah pembentukan UUPA tidak lepas dari semangat untuk menghapuskan dualisme hukum, yaitu antara…
A. Hukum perdata dan hukum pidana
B. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis
C. Hukum agraria barat (kolonial) dan hukum agraria adat
D. Hukum nasional dan hukum internasional
C. Hukum agraria barat (kolonial) dan hukum agraria adat
27.
Pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam UUPA dibatasi oleh syarat…
A. Harus didaftarkan ke Mahkamah Agung
B. Sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional
C. Hanya berlaku di wilayah Papua dan Kalimantan
D. Harus mendapat persetujuan DPR
B. Sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional
28.
Kompensasi atau ganti kerugian dalam pengadaan tanah ditetapkan berdasarkan…
A. Keinginan sepihak dari pemerintah
B. Nilai pasar yang ditetapkan oleh penilai (appraisal) independen
C. Harga yang ditentukan oleh pemilik tanah semata
D. Nilai NJOP yang selalu lebih tinggi dari harga pasar
B. Nilai pasar yang ditetapkan oleh penilai (appraisal) independen
29.
Dalam konteks hukum pertanahan internasional, sistem Torrens dikenal sebagai sistem pendaftaran tanah yang mengutamakan…
A. Pendaftaran berbasis adat istiadat
B. Kepastian hukum melalui pendaftaran yang bersifat konstitutif
C. Kebebasan transaksi tanpa pencatatan
D. Penguasaan tanah oleh negara secara penuh
B. Kepastian hukum melalui pendaftaran yang bersifat konstitutif
30.
Tata cara pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan…
A. Secara massal atas prakarsa pemerintah di seluruh wilayah
B. Berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan secara individual
C. Hanya untuk tanah pertanian di perdesaan
D. Oleh Mahkamah Agung setelah ada putusan pengadilan
B. Berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan secara individual
31.
Strategi pembaruan agraria dalam pembangunan nasional bertujuan untuk mencapai…
A. Privatisasi seluruh lahan negara
B. Monopoli tanah oleh korporasi besar
C. Keadilan sosial melalui redistribusi akses atas tanah dan sumber daya
D. Penghapusan hak adat secara menyeluruh
C. Keadilan sosial melalui redistribusi akses atas tanah dan sumber daya
32.
Hak atas tanah yang diberikan kepada WNA atau badan hukum asing yang berkedudukan di Indonesia adalah…
A. Hak milik
B. Hak guna usaha
C. Hak pakai untuk jangka waktu tertentu
D. Hak guna bangunan permanen
C. Hak pakai untuk jangka waktu tertentu
33.
Landasan perlindungan hak atas tanah dalam pembaruan agraria bersumber dari…
A. Kepentingan investor asing yang berinvestasi
B. Hak asasi manusia dan konstitusi negara
C. Peraturan perundang-undangan kolonial yang masih berlaku
D. Keputusan Mahkamah Internasional
B. Hak asasi manusia dan konstitusi negara
34.
Berlakunya UUPA 1960 secara resmi mencabut berlakunya…
A. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seluruhnya
B. Agrarische Wet 1870 dan peraturan agraria kolonial lainnya
C. Undang-Undang Perpajakan Daerah
D. Seluruh hukum adat di Indonesia
B. Agrarische Wet 1870 dan peraturan agraria kolonial lainnya
35.
Pengertian “kepentingan umum” dalam konteks pengadaan tanah mencakup kegiatan pembangunan untuk…
A. Keperluan pribadi pejabat pemerintah
B. Keperluan bisnis perusahaan swasta murni
C. Infrastruktur publik seperti jalan, bendungan, rumah sakit pemerintah, dan fasilitas umum lainnya
D. Pembangunan perumahan mewah eksklusif
C. Infrastruktur publik seperti jalan, bendungan, rumah sakit pemerintah, dan fasilitas umum lainnya
36.
Dalam hukum pertanahan, prinsip bahwa tanah negara dapat diberikan kepada rakyat dengan hak tertentu mencerminkan konsep…
A. Domein privat negara
B. Hak menguasai negara (HMN)
C. Hak eigendom
D. Hak opstal
B. Hak menguasai negara (HMN)
37.
Tujuan utama landreform (reforma agraria) yang diintroduksi bersamaan dengan UUPA 1960 adalah…
A. Meningkatkan investasi asing di sektor perkebunan
B. Memperkuat posisi tuan tanah di pedesaan
C. Mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan petani
D. Memusatkan pengelolaan tanah pada pemerintah pusat
C. Mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan petani
38.
Konsep dasar hukum pertanahan mengakui bahwa tanah memiliki dimensi hukum publik dan privat karena…
A. Tanah hanya dapat dimiliki oleh negara saja
B. Tanah berfungsi sosial sehingga kepentingan umum dapat membatasi hak individu
C. Tanah bebas diperjualbelikan tanpa batasan apapun
D. Harga tanah ditentukan oleh pemerintah pusat
B. Tanah berfungsi sosial sehingga kepentingan umum dapat membatasi hak individu
39.
Pemberlakuan UUPA 1960 menandai lahirnya hukum agraria nasional yang bersifat…
A. Pluralistis dengan tetap mempertahankan hukum barat dan adat secara terpisah
B. Unifikasi berbasis hukum adat sebagai hukum asli Indonesia
C. Kodifikasi hukum Eropa secara penuh
D. Hukum agama sebagai dasar utama
B. Unifikasi berbasis hukum adat sebagai hukum asli Indonesia
40.
Pihak yang berwenang menetapkan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum adalah…
A. Badan Pertanahan Nasional
B. Pengadilan Negeri setempat
C. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan
D. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
C. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan
41.
Dalam sistem hukum Islam yang berlaku di beberapa negara, konsep kepemilikan tanah dipengaruhi oleh doktrin…
A. Uti possidetis
B. Ihya al-mawat (menghidupkan tanah mati)
C. Eminent domain
D. Terra nullius
B. Ihya al-mawat (menghidupkan tanah mati)
42.
Hak sewa atas tanah dalam UUPA memberikan hak kepada seseorang untuk…
A. Memiliki tanah secara permanen dengan membayar uang sewa
B. Mempergunakan tanah milik orang lain dengan membayar uang sewa
C. Mendapatkan tanah negara secara gratis
D. Memindahtangankan hak atas tanah yang disewa
B. Mempergunakan tanah milik orang lain dengan membayar uang sewa
43.
Konsep “pengakuan dan perlindungan” terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah dalam hukum agraria modern didasarkan pada prinsip…
A. Efisiensi ekonomi pasar bebas
B. Hak asasi manusia dan pluralisme hukum
C. Sentralisasi kekuasaan negara
D. Globalisasi dan harmonisasi hukum internasional
B. Hak asasi manusia dan pluralisme hukum
44.
Pengertian pembaruan agraria mencakup perombakan struktur…
A. Pemerintahan daerah dan otonomi daerah
B. Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan
C. Sistem perpajakan daerah dan pusat
D. Perbankan dan lembaga keuangan nasional
B. Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan
45.
Salah satu regulasi teknis yang mengatur tata cara pendaftaran tanah di Indonesia adalah…
A. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1945
C. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1960
D. Peraturan Menteri Keuangan tentang NJOP
A. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
46.
Prinsip publisitas dalam pendaftaran tanah berarti bahwa…
A. Data tanah bersifat rahasia dan hanya boleh diakses pemilik
B. Data pendaftaran tanah terbuka untuk umum sehingga siapapun dapat mengetahui status tanah
C. Pendaftaran tanah hanya dilakukan melalui media massa
D. Pengumuman kepemilikan tanah dilakukan secara lisan di desa
B. Data pendaftaran tanah terbuka untuk umum sehingga siapapun dapat mengetahui status tanah
47.
Politik hukum agraria masa kemerdekaan diarahkan untuk…
A. Mempertahankan struktur agraria kolonial demi stabilitas ekonomi
B. Memberikan konsesi besar kepada perusahaan asing
C. Mewujudkan kemakmuran rakyat melalui pengelolaan sumber daya agraria yang berkeadilan
D. Menyerahkan seluruh tanah kepada pengusaha swasta nasional
C. Mewujudkan kemakmuran rakyat melalui pengelolaan sumber daya agraria yang berkeadilan
48.
Objek pengadaan tanah yang dapat dikenakan ganti kerugian meliputi…
A. Hanya bangunan permanen saja
B. Tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda terkait tanah, serta kerugian lain yang dapat dinilai
C. Hanya tanah kosong yang belum dibangun
D. Hanya tanaman keras berusia di atas 10 tahun
B. Tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda terkait tanah, serta kerugian lain yang dapat dinilai
49.
Hak menguasai negara atas tanah sebagaimana dimaksud UUPA memberi wewenang kepada negara untuk…
A. Memiliki seluruh tanah di Indonesia atas nama pemerintah
B. Mengatur, menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, serta ruang angkasa
C. Menjual tanah negara kepada investor asing tanpa batas
D. Mencabut seluruh hak atas tanah yang dimiliki masyarakat
B. Mengatur, menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, serta ruang angkasa
50.
Dalam perspektif global, isu utama hukum pertanahan yang dihadapi negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah…
A. Kelebihan kepemilikan tanah oleh petani kecil
B. Sulitnya investasi asing masuk ke sektor pertanian
C. Ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, dan lemahnya kepastian hukum hak atas tanah
D. Terlalu banyaknya regulasi yang melindungi investor
C. Ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, dan lemahnya kepastian hukum hak atas tanah
Tidak ada jalan pintas menuju hasil ujian yang memuaskan, tapi ada cara yang lebih cerdas untuk sampai ke sana. Mengerjakan Soal Latihan UT secara konsisten adalah salah satunya karena kebiasaan inilah yang mengubah kecemasan menjadi kesiapan.
Pahami dulu format ujian yang akan kamu hadapi, apakah Ujian Tatap Muka (UTM), Ujian Online (UO), atau Take Home Exam (THE). Setiap format punya karakteristiknya sendiri, dan strategi belajar yang kamu terapkan sebaiknya menyesuaikan bentuk ujian tersebut.
Pada akhirnya, setiap Soal Ujian UT yang kamu kerjakan hari ini adalah cerminan dari seberapa serius kamu menghargai proses belajar itu sendiri. Nilai bagus adalah bonus, tapi pemahaman sejati tentang Hukum Agraria adalah bekal yang akan bertahan jauh lebih lama dari selembar transkrip akademik.
