Setiap mahasiswa Universitas Terbuka (UT) pasti merasakan betapa berbedanya sistem belajar yang mereka jalani dibanding kampus konvensional. Tidak ada absensi harian, tidak ada tatap muka rutin, dan semua kendali belajar ada di tangan sendiri. Justru di sinilah ujian sesungguhnya dimulai, jauh sebelum soal UAS UT benar-benar ada di hadapan mata.
Mengerjakan Soal UAS UT HKUM4201 Hukum Tata Negara bukan aktivitas sambilan yang bisa dikerjakan semalam sebelum ujian. Ini adalah proses berkelanjutan yang membentuk kepekaan terhadap pola soal. Format ujian UT kini hadir dalam beragam bentuk, mulai dari Ujian Tatap Muka (UTM), Ujian Online (UO), hingga Take Home Exam (THE.
Artikel ini tidak sekadar menyajikan kumpulan soal latihan UT atau kisi-kisi soal UT semata. Lebih dari itu, kami ingin mengajakmu membangun strategi belajar yang cerdas, terukur, dan benar-benar relevan dengan kebutuhan ujian. Karena persiapan yang baik bukan soal seberapa lama kamu belajar.
Soal UAS UT HKUM4201 Hukum Tata Negara
1.
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur tentang…
A. Hubungan antara warga negara dengan lembaga swasta
B. Organisasi negara, pembagian kekuasaan, dan hubungan antarlembaga negara
C. Tata cara penyelesaian sengketa perdata antar individu
D. Pengaturan hak milik dan kontrak dalam kehidupan bermasyarakat
B. Organisasi negara, pembagian kekuasaan, dan hubungan antarlembaga negara
2.
Sumber hukum tata negara Indonesia yang paling utama dan tertinggi adalah…
A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
B. Ketetapan MPR
C. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
D. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
C. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3.
Salah satu faktor yang membantu pembentukan Hukum Tata Negara Indonesia adalah…
A. Hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah
B. Perjanjian dagang internasional
C. Kebijakan moneter Bank Indonesia
D. Regulasi perusahaan multinasional
A. Hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah
4.
Menurut Van Vollenhoven, Hukum Tata Negara mengatur…
A. Pembentukan badan-badan kenegaraan dan kewenangannya
B. Tata cara perpajakan nasional
C. Hubungan hukum perdata antarnegara
D. Prosedur peradilan pidana internasional
A. Pembentukan badan-badan kenegaraan dan kewenangannya
5.
Konstitusi dalam arti luas mencakup…
A. Hanya naskah UUD yang tertulis
B. Seluruh aturan dan ketentuan dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur penyelenggaraan negara
C. Hanya kebiasaan ketatanegaraan yang berlaku
D. Peraturan perundang-undangan di bawah UUD saja
B. Seluruh aturan dan ketentuan dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur penyelenggaraan negara
6.
Teori konstitusi yang menyatakan bahwa konstitusi adalah cermin dari kekuatan-kekuatan politik yang nyata dalam masyarakat dikemukakan oleh…
A. Hans Kelsen
B. C.F. Strong
C. Ferdinand Lassalle
D. K.C. Wheare
C. Ferdinand Lassalle
7.
Fungsi konstitusi yang paling mendasar dalam negara demokrasi adalah…
A. Membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak-hak warga negara
B. Meningkatkan pendapatan negara melalui regulasi fiskal
C. Mengatur hubungan diplomatik dengan negara lain
D. Menetapkan kebijakan ekonomi jangka panjang
A. Membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak-hak warga negara
8.
UUD 1945 pernah mengalami perubahan sebanyak…
A. Dua kali
B. Tiga kali
C. Lima kali
D. Empat kali
D. Empat kali
9.
Perubahan UUD 1945 yang menambahkan ketentuan tentang Mahkamah Konstitusi terjadi pada amandemen ke…
A. Pertama
B. Kedua
C. Ketiga
D. Keempat
C. Ketiga
10.
Negara kesatuan (unitary state) berbeda dengan negara federal karena dalam negara kesatuan…
A. Setiap daerah memiliki konstitusi sendiri
B. Kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat
C. Daerah memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya
D. Terdapat dua tingkat pemerintahan yang setara kedudukannya
B. Kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat
11.
Sistem pemerintahan presidensial memiliki ciri utama berupa…
A. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif
B. Presiden dapat dibubarkan oleh parlemen sewaktu-waktu
C. Presiden sebagai kepala eksekutif tidak bertanggung jawab kepada parlemen
D. Kabinet dipimpin oleh perdana menteri yang dipilih parlemen
C. Presiden sebagai kepala eksekutif tidak bertanggung jawab kepada parlemen
12.
Indonesia menganut bentuk negara…
A. Federasi
B. Konfederasi
C. Monarki konstitusional
D. Kesatuan
D. Kesatuan
13.
Dalam sistem pemerintahan parlementer, pemerintah dapat dijatuhkan melalui…
A. Referendum rakyat
B. Mosi tidak percaya dari parlemen
C. Keputusan Mahkamah Agung
D. Pemilihan umum langsung
B. Mosi tidak percaya dari parlemen
14.
Hak Asasi Manusia (HAM) menurut perspektif Hukum Tata Negara merupakan…
A. Hak yang diberikan oleh pemerintah dan dapat dicabut kembali
B. Hak yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun
C. Hak yang hanya berlaku bagi warga negara tertentu
D. Hak yang baru berlaku setelah seseorang berusia dewasa
B. Hak yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun
15.
Generasi pertama hak asasi manusia berfokus pada…
A. Hak ekonomi dan sosial
B. Hak atas lingkungan hidup yang baik
C. Hak sipil dan politik
D. Hak atas pembangunan berkelanjutan
C. Hak sipil dan politik
16.
Pengaturan HAM dalam peraturan perundang-undangan Indonesia secara spesifik diatur dalam…
A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
17.
Pasal 28A sampai 28J UUD 1945 hasil amandemen memuat tentang…
A. Sistem peradilan nasional
B. Hak asasi manusia
C. Otonomi daerah
D. Keuangan negara
B. Hak asasi manusia
18.
Konsep kewarganegaraan dalam hukum tata negara merujuk pada…
A. Status hukum seseorang sebagai anggota suatu negara dengan hak dan kewajibannya
B. Hak seseorang untuk memiliki tanah di suatu negara
C. Kewajiban membayar pajak kepada pemerintah
D. Izin tinggal permanen bagi warga negara asing
A. Status hukum seseorang sebagai anggota suatu negara dengan hak dan kewajibannya
19.
Asas kewarganegaraan yang menentukan status kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran seseorang disebut asas…
A. Ius sanguinis
B. Ius soli
C. Naturalisasi
D. Repudiasi
B. Ius soli
20.
Undang-Undang yang mengatur tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia saat ini adalah…
A. UU No. 62 Tahun 1958
B. UU No. 39 Tahun 1999
C. UU No. 12 Tahun 2006
D. UU No. 23 Tahun 2006
C. UU No. 12 Tahun 2006
21.
Seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia apabila…
A. Menikah dengan warga negara asing di Indonesia
B. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing
C. Bekerja di luar negeri selama lebih dari 5 tahun
D. Memiliki keturunan dari warga negara asing
B. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing
22.
Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas…
A. Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil
B. Proporsional, Demokratis, Transparan, dan Akuntabel
C. Representatif, Konstitusional, dan Berkeadilan
D. Universal, Egaliter, Bebas, dan Terbuka
A. Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil
23.
Lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri adalah…
A. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
B. Mahkamah Konstitusi
C. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
D. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
C. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
24.
Sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka yang digunakan Indonesia untuk pemilihan anggota DPR berarti…
A. Pemilih hanya memilih partai, bukan kandidat perseorangan
B. Pemilih dapat memilih langsung calon legislatif yang dikehendaki
C. Kursi dibagi berdasarkan distrik geografis semata
D. Calon ditentukan sepenuhnya oleh pimpinan partai
B. Pemilih dapat memilih langsung calon legislatif yang dikehendaki
25.
Partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berfungsi sebagai…
A. Lembaga peradilan alternatif bagi masyarakat
B. Sarana pendidikan politik, komunikasi politik, dan rekrutmen pemimpin
C. Badan pengawas keuangan negara
D. Lembaga pembentuk peraturan daerah
B. Sarana pendidikan politik, komunikasi politik, dan rekrutmen pemimpin
26.
Ambang batas perolehan suara minimal bagi partai politik untuk bisa menempatkan wakilnya di DPR disebut…
A. Electoral threshold
B. Parliamentary threshold
C. Political quota
D. Vote barrier
B. Parliamentary threshold
27.
Teori yang menyatakan parlemen lahir sebagai perwakilan rakyat untuk membatasi kekuasaan raja adalah teori…
A. Teori kedaulatan negara
B. Teori perwakilan rakyat
C. Teori mandat
D. Teori kedaulatan hukum
C. Teori mandat
28.
Parlemen Indonesia saat ini terdiri atas…
A. DPR dan MPR
B. DPR, DPD, dan MPR
C. DPR dan DPD
D. MPR dan DPD
B. DPR, DPD, dan MPR
29.
Fungsi DPR yang berkaitan dengan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan disebut fungsi…
A. Legislasi
B. Anggaran
C. Pengawasan
D. Aspirasi
C. Pengawasan
30.
DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mewakili kepentingan…
A. Partai-partai politik di tingkat pusat
B. Daerah-daerah provinsi seluruh Indonesia
C. Golongan profesional dan fungsional
D. Lembaga-lembaga adat di seluruh nusantara
B. Daerah-daerah provinsi seluruh Indonesia
31.
Lembaga kepresidenan dalam sistem presidensial memiliki karakter bahwa presiden berkedudukan sebagai…
A. Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
B. Kepala negara saja, sedangkan kepala pemerintahan dijabat perdana menteri
C. Pelaksana keputusan parlemen
D. Wakil dari majelis permusyawaratan
A. Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
32.
Presiden Republik Indonesia dipilih melalui…
A. Pemilihan oleh MPR
B. Pemilihan oleh DPR
C. Pemilihan langsung oleh rakyat
D. Penunjukan oleh partai politik pemenang pemilu
C. Pemilihan langsung oleh rakyat
33.
Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen adalah…
A. 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan
B. 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan
C. 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan
D. 6 tahun dan tidak dapat dipilih kembali
B. 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan
34.
Hak prerogatif presiden dalam sistem presidensial Indonesia meliputi…
A. Hak membentuk undang-undang tanpa persetujuan DPR
B. Hak memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi
C. Hak membubarkan DPR dalam kondisi darurat
D. Hak mengubah pasal-pasal UUD tanpa sidang MPR
B. Hak memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi
35.
Proses pemberhentian Presiden RI di tengah masa jabatannya (impeachment) harus melalui…
A. Referendum rakyat secara langsung
B. Keputusan Mahkamah Agung
C. Proses di DPR, kemudian Mahkamah Konstitusi, dan akhirnya MPR
D. Keputusan bersama DPR dan DPD
C. Proses di DPR, kemudian Mahkamah Konstitusi, dan akhirnya MPR
36.
Kekuasaan kehakiman di Indonesia menurut UUD 1945 dilaksanakan oleh…
A. Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi
B. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial
C. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Kejaksaan Agung
D. Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi
A. Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi
37.
Prinsip independensi kekuasaan kehakiman bertujuan untuk…
A. Memisahkan hakim dari kehidupan sosial masyarakat
B. Menjamin hakim bebas dari tekanan dan intervensi pihak manapun dalam memutus perkara
C. Memberikan hak imunitas penuh kepada hakim dari tuntutan hukum
D. Memastikan hakim hanya tunduk pada instruksi Mahkamah Agung
B. Menjamin hakim bebas dari tekanan dan intervensi pihak manapun dalam memutus perkara
38.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD disebut…
A. Constitutional complaint
B. Judicial review
C. Legal standing
D. Habeas corpus
B. Judicial review
39.
Komisi Yudisial (KY) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berwenang…
A. Mengadili perkara pelanggaran HAM berat
B. Memberhentikan hakim agung yang terbukti korupsi
C. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga kehormatan hakim
D. Melakukan pengawasan terhadap kinerja jaksa dan advokat
C. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga kehormatan hakim
40.
Kekuasaan kehakiman yang merdeka (independent judiciary) merupakan salah satu pilar utama dalam negara…
A. Otoriter
B. Oligarki
C. Hukum (rechtsstaat)
D. Teknokrasi
C. Hukum (rechtsstaat)
41.
Sumber HTN yang berupa kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dalam praktik ketatanegaraan dan diterima sebagai norma yang mengikat disebut…
A. Yurisprudensi
B. Konvensi ketatanegaraan
C. Doktrin
D. Traktat
B. Konvensi ketatanegaraan
42.
Dalam teori pemisahan kekuasaan (trias politica) Montesquieu, kekuasaan negara dibagi menjadi…
A. Eksekutif, Legislatif, dan Federatif
B. Eksekutif, Yudikatif, dan Administratif
C. Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif
D. Yudikatif, Konstitutif, dan Eksekutif
C. Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif
43.
Asas negara hukum yang mengharuskan setiap tindakan pemerintah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah asas…
A. Asas diskresi
B. Asas legalitas
C. Asas proporsionalitas
D. Asas subsidiaritas
B. Asas legalitas
44.
Bentuk negara konfederasi berbeda dari federasi karena dalam konfederasi…
A. Negara-negara anggota kehilangan kedaulatannya
B. Terdapat pemerintah pusat yang kuat
C. Negara-negara anggota tetap berdaulat penuh dan bersatu hanya untuk tujuan tertentu
D. Hanya ada satu konstitusi yang berlaku bagi semua anggota
C. Negara-negara anggota tetap berdaulat penuh dan bersatu hanya untuk tujuan tertentu
45.
Kewarganegaraan ganda (bipatride) umumnya terjadi karena perbedaan penerapan antara asas…
A. Naturalisasi dan repudiasi
B. Ius soli dan ius sanguinis
C. Domisili dan residensi
D. Aktif dan pasif
B. Ius soli dan ius sanguinis
46.
Mahkamah Agung RI memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yang dikenal dengan istilah…
A. Constitutionality review
B. Legislative review
C. Hak uji materiil (judicial review terhadap peraturan di bawah UU)
D. Executive review
C. Hak uji materiil (judicial review terhadap peraturan di bawah UU)
47.
Dalam sistem pemerintahan RI pasca-amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi berwenang untuk…
A. Mengubah dan menetapkan UUD
B. Melantik Presiden dan Wakil Presiden
C. Menetapkan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara)
D. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden
C. Menetapkan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara)
48.
Konsep “checks and balances” dalam sistem ketatanegaraan bertujuan untuk…
A. Memastikan satu lembaga negara mendominasi yang lainnya
B. Menciptakan saling pengawasan antar cabang kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan
C. Mempercepat proses pengambilan keputusan pemerintah
D. Mengurangi peran rakyat dalam proses demokrasi
B. Menciptakan saling pengawasan antar cabang kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan
49.
Hak warga negara untuk memperoleh pendidikan diatur dalam UUD 1945 Pasal…
A. Pasal 27 ayat (2)
B. Pasal 28C ayat (1)
C. Pasal 31 ayat (1)
D. Pasal 34 ayat (1)
C. Pasal 31 ayat (1)
50.
Kekuasaan kehakiman Republik Indonesia di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara berada di bawah…
A. Mahkamah Konstitusi
B. Komisi Yudisial
C. Kementerian Hukum dan HAM
D. Mahkamah Agung
D. Mahkamah Agung
Ada satu hal yang sering luput dari perhatian mahasiswa ketika mempersiapkan ujian, yaitu kualitas latihan yang dilakukan, bukan kuantitasnya. Mengerjakan Soal UAS UT HKUM4201 Hukum Tata Negara secara terarah jauh lebih berdampak dibanding menghabiskan berjam-jam membaca ulang modul tanpa arah yang jelas.
Berbagai referensi soal UAS UT yang tersedia di luar sana adalah alat bantu yang sangat berharga, tetapi fungsinya hanya sebagai kompas. Kamu sendirilah yang harus melangkah, berpikir, dan mengambil keputusan dalam setiap jawaban yang kamu tuliskan.
