Duduk di depan tumpukan modul beberapa hari menjelang UAS adalah pemandangan yang sangat akrab bagi mahasiswa Universitas Terbuka (UT). Namun jujur saja, membaca ulang semua materi dari awal bukan selalu cara paling efisien.
Maka dari itu, melatih diri dengan Soal UAS UT HKUM4206 Hukum Internasional adalah keputusan belajar yang cerdas. Soal Latihan UT dan Bank Soal UT memungkinkan kamu mengenali pola berpikir yang dituntut dalam setiap pertanyaan.
Satu hal yang perlu kamu perhatikan sejak awal adalah format ujian yang akan kamu hadapi. Baik melalui Ujian Tatap Muka (UTM), Ujian Online (UO), maupun Take Home Exam (THE), masing-masing menuntut pendekatan yang sedikit berbeda.
Soal UAS UT HKUM4206 Hukum Internasional
1.
Istilah “Hukum Internasional” pertama kali diperkenalkan oleh tokoh filsuf hukum Inggris yang bernama…
A. Hugo Grotius
B. Jeremy Bentham
C. Hans Kelsen
D. Emmerich de Vattel
B. Jeremy Bentham
2.
Hukum internasional dalam arti sempit hanya mengatur hubungan antara…
A. Individu dengan organisasi internasional
B. Negara dengan perusahaan multinasional
C. Negara berdaulat satu sama lain
D. Warga negara lintas batas
C. Negara berdaulat satu sama lain
3.
Salah satu hakikat hukum internasional yang membedakannya dari hukum nasional adalah…
A. Adanya lembaga legislatif tunggal yang berwenang membuat aturan
B. Sanksinya dijatuhkan oleh Mahkamah Internasional secara otomatis
C. Tidak adanya kekuasaan eksekutif terpusat yang menegakkan aturan
D. Subjeknya hanya mencakup individu dan bukan negara
C. Tidak adanya kekuasaan eksekutif terpusat yang menegakkan aturan
4.
Perkembangan hukum internasional modern umumnya dihitung dimulai sejak perjanjian…
A. Perjanjian Utrecht 1713
B. Perjanjian Westphalia 1648
C. Perjanjian Paris 1856
D. Perjanjian Versailles 1919
B. Perjanjian Westphalia 1648
5.
Teori yang menyatakan bahwa dasar berlakunya hukum internasional adalah kehendak bersama negara-negara disebut teori…
A. Naturalis
B. Positivisme murni
C. Kehendak Bersama (Vereinbarung)
D. Monisme
C. Kehendak Bersama (Vereinbarung)
6.
Menurut Teori Hukum Alam (Natural Law), dasar berlakunya hukum internasional bersumber dari…
A. Kesepakatan tertulis antar negara
B. Kebiasaan yang berlaku turun-temurun
C. Prinsip-prinsip universal yang diberikan Tuhan atau akal budi
D. Putusan Mahkamah Internasional
C. Prinsip-prinsip universal yang diberikan Tuhan atau akal budi
7.
Mazhab Wina yang dikembangkan oleh Hans Kelsen menempatkan norma tertinggi dalam hukum internasional pada…
A. Perjanjian internasional bilateral
B. Grundnorm atau norma dasar
C. Kebiasaan internasional
D. Resolusi Majelis Umum PBB
B. Grundnorm atau norma dasar
8.
Asas “pacta sunt servanda” dalam hukum internasional berarti…
A. Setiap negara berhak mengundurkan diri dari perjanjian
B. Perjanjian hanya mengikat negara penandatangan
C. Perjanjian yang telah disepakati harus ditaati dan dilaksanakan
D. Perjanjian dapat dibatalkan jika merugikan salah satu pihak
C. Perjanjian yang telah disepakati harus ditaati dan dilaksanakan
9.
Asas hukum internasional yang menyatakan bahwa negara-negara memiliki kedudukan yang setara disebut asas…
A. Reciprocitas
B. Par in parem non habet imperium
C. Jus cogens
D. Non-interference
B. Par in parem non habet imperium
10.
Teori monisme dalam hubungan hukum internasional dan hukum nasional berpandangan bahwa…
A. Hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem yang terpisah
B. Hukum nasional selalu lebih tinggi dari hukum internasional
C. Keduanya merupakan satu kesatuan sistem hukum
D. Hukum internasional hanya berlaku jika diadopsi ke dalam hukum nasional
C. Keduanya merupakan satu kesatuan sistem hukum
11.
Teori dualisme dalam hubungan hukum internasional dan hukum nasional dipelopori oleh…
A. Hans Kelsen
B. Grotius dan Pufendorf
C. Triepel dan Anzilotti
D. Jeremy Bentham
C. Triepel dan Anzilotti
12.
Indonesia dalam praktiknya menganut teori hubungan hukum internasional dan hukum nasional yang bersifat…
A. Monisme dengan primat hukum internasional
B. Dualisme, sehingga hukum internasional perlu ditransformasikan ke hukum nasional
C. Monisme dengan primat hukum nasional
D. Pluralisme yang tidak konsisten
B. Dualisme, sehingga hukum internasional perlu ditransformasikan ke hukum nasional
13.
Berdasarkan Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, sumber hukum internasional yang pertama kali dirujuk adalah…
A. Keputusan pengadilan internasional
B. Doktrin para ahli hukum
C. Perjanjian internasional
D. Kebiasaan internasional
C. Perjanjian internasional
14.
Unsur material dari kebiasaan internasional (customary international law) adalah…
A. Keyakinan bahwa praktik tersebut merupakan kewajiban hukum (opinio juris)
B. Adanya perjanjian tertulis yang menyatakannya
C. Praktik negara yang dilakukan secara konsisten dan umum
D. Pengakuan oleh Dewan Keamanan PBB
C. Praktik negara yang dilakukan secara konsisten dan umum
15.
Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab sebagai sumber hukum internasional merujuk pada…
A. Resolusi Majelis Umum PBB
B. Prinsip-prinsip yang ditemukan dalam sistem hukum nasional berbagai negara
C. Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian
D. Yurisprudensi Mahkamah Internasional
B. Prinsip-prinsip yang ditemukan dalam sistem hukum nasional berbagai negara
16.
Yang termasuk sumber hukum tambahan (subsidiary sources) dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional adalah…
A. Perjanjian multilateral dan bilateral
B. Kebiasaan internasional dan prinsip umum hukum
C. Keputusan pengadilan dan doktrin sarjana hukum terkemuka
D. Resolusi Dewan Keamanan PBB
C. Keputusan pengadilan dan doktrin sarjana hukum terkemuka
17.
Subjek hukum internasional yang paling utama dan klasik adalah…
A. Individu
B. Organisasi internasional
C. Negara
D. Perusahaan multinasional
C. Negara
18.
Kriteria suatu entitas dapat diakui sebagai negara berdasarkan Konvensi Montevideo 1933 meliputi…
A. Penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintahan efektif, dan kapasitas berhubungan dengan negara lain
B. Pengakuan dari PBB, konstitusi tertulis, angkatan bersenjata, dan mata uang sendiri
C. Wilayah, penduduk, dan pengakuan internasional secara universal
D. Kemerdekaan penuh, bahasa resmi, dan keanggotaan di PBB
A. Penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintahan efektif, dan kapasitas berhubungan dengan negara lain
19.
Yurisdiksi negara berdasarkan prinsip personalitas aktif (active personality principle) berarti negara berhak mengadili…
A. Siapa pun yang melakukan kejahatan di wilayahnya
B. Warga negaranya yang melakukan kejahatan di luar negeri
C. Siapa pun yang melakukan kejahatan terhadap warga negaranya
D. Pelaku kejahatan internasional di mana pun berada
B. Warga negaranya yang melakukan kejahatan di luar negeri
20.
Doktrin tanggung jawab negara (state responsibility) dalam hukum internasional muncul ketika…
A. Negara gagal membayar utang luar negerinya
B. Negara melakukan tindakan yang melanggar kewajiban hukum internasionalnya
C. Negara tidak memberikan suara dalam Majelis Umum PBB
D. Warga negara asing mengajukan gugatan ke pengadilan domestik
B. Negara melakukan tindakan yang melanggar kewajiban hukum internasionalnya
21.
Organisasi internasional antarpemerintah (IGO) memiliki kapasitas hukum internasional yang…
A. Sama persis dengan kapasitas hukum negara
B. Lebih luas dari kapasitas hukum negara manapun
C. Terbatas sesuai dengan tujuan dan fungsi yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya
D. Tidak diakui sebagai subjek hukum internasional
C. Terbatas sesuai dengan tujuan dan fungsi yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya
22.
Subjek hukum internasional non-negara yang kedudukan hukumnya paling diperdebatkan adalah…
A. Palang Merah Internasional (ICRC)
B. Individu
C. Organisasi internasional antarpemerintah
D. Tahta Suci Vatikan
B. Individu
23.
Wilayah darat suatu negara mencakup…
A. Hanya daratan yang bersambung tanpa terputus
B. Daratan, perairan pedalaman, dan tanah di bawah permukaan beserta sumber dayanya
C. Daratan dan zona ekonomi eksklusif hingga 200 mil laut
D. Seluruh wilayah yang pernah dikuasai secara historis
B. Daratan, perairan pedalaman, dan tanah di bawah permukaan beserta sumber dayanya
24.
Lebar laut teritorial suatu negara berdasarkan UNCLOS 1982 adalah…
A. 6 mil laut dari garis pangkal
B. 24 mil laut dari garis pangkal
C. 200 mil laut dari garis pangkal
D. 12 mil laut dari garis pangkal
D. 12 mil laut dari garis pangkal
25.
Konsep “hak lintas damai” (innocent passage) berlaku di wilayah…
A. Zona ekonomi eksklusif
B. Laut lepas
C. Laut teritorial
D. Landas kontinen
C. Laut teritorial
26.
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) memberikan hak kepada negara pantai berupa…
A. Kedaulatan penuh atas segala kegiatan di zona tersebut
B. Hak eksklusif untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam
C. Kewenangan menetapkan bea masuk atas kapal asing
D. Hak menghalau semua kapal asing melintas
B. Hak eksklusif untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam
27.
Wilayah udara suatu negara yang berada di bawah kedaulatannya secara penuh adalah…
A. Seluruh ruang udara tanpa batas ketinggian
B. Ruang udara setinggi pesawat komersial dapat terbang
C. Ruang udara di atas wilayah darat dan laut teritorialnya
D. Ruang udara hingga batas atmosfer bumi
C. Ruang udara di atas wilayah darat dan laut teritorialnya
28.
Pengakuan (recognition) terhadap suatu negara baru dalam hukum internasional bersifat…
A. Konstitutif – pengakuan menciptakan kepribadian hukum negara tersebut
B. Deklaratif – pengakuan hanya menegaskan fakta yang sudah ada
C. Wajib – semua negara harus mengakui negara baru yang memenuhi syarat
D. Otomatis – terjadi dengan sendirinya saat kemerdekaan diproklamasikan
B. Deklaratif – pengakuan hanya menegaskan fakta yang sudah ada
29.
Perbedaan antara pengakuan de jure dan de facto terletak pada…
A. Luas wilayah yang diakui
B. Permanen-tidaknya dan penuh-tidaknya pengakuan yang diberikan
C. Jumlah negara yang memberikan pengakuan
D. Apakah pengakuan diberikan melalui PBB atau secara bilateral
B. Permanen-tidaknya dan penuh-tidaknya pengakuan yang diberikan
30.
Pengakuan terhadap pemberontak (insurgency) diberikan ketika…
A. Kelompok pemberontak berhasil menguasai ibu kota negara
B. Kelompok pemberontak memiliki organisasi dan menguasai sebagian wilayah serta mematuhi hukum perang
C. Mayoritas negara-negara besar telah mengakui kelompok tersebut
D. PBB mengeluarkan resolusi yang mengakui kelompok tersebut
B. Kelompok pemberontak memiliki organisasi dan menguasai sebagian wilayah serta mematuhi hukum perang
31.
Hak istimewa dan kekebalan diplomatik yang paling fundamental adalah…
A. Pembebasan dari pajak penghasilan di negara penerima
B. Kekebalan dari yurisdiksi pidana, perdata, dan administratif negara penerima
C. Hak mendirikan sekolah bagi anak-anak diplomat
D. Hak mendatangkan barang dagangan tanpa bea cukai
B. Kekebalan dari yurisdiksi pidana, perdata, dan administratif negara penerima
32.
Prinsip “persona non grata” dalam hukum diplomatik berarti…
A. Diplomat yang tidak memiliki akreditasi resmi
B. Hak negara pengirim untuk menarik diplomatnya kapan saja
C. Hak negara penerima untuk menyatakan seorang diplomat tidak diinginkan dan harus dipulangkan
D. Status diplomat yang masa tugasnya telah berakhir
C. Hak negara penerima untuk menyatakan seorang diplomat tidak diinginkan dan harus dipulangkan
33.
Perbedaan utama antara konsul dan diplomat (duta besar) adalah…
A. Konsul mewakili negara dalam hubungan politik, diplomat dalam urusan ekonomi
B. Konsul menangani urusan administratif dan kepentingan warga negara, diplomat menangani hubungan politik antarnegara
C. Konsul hanya ada di negara tetangga, diplomat ada di seluruh dunia
D. Diplomat memiliki kekebalan penuh, konsul tidak memiliki kekebalan sama sekali
B. Konsul menangani urusan administratif dan kepentingan warga negara, diplomat menangani hubungan politik antarnegara
34.
Konvensi Wina 1963 mengatur tentang…
A. Hukum perjanjian internasional
B. Hubungan diplomatik antarnegara
C. Hubungan konsuler antarnegara
D. Hak-hak organisasi internasional
C. Hubungan konsuler antarnegara
35.
Prinsip dasar hukum udara internasional yang diatur dalam Konvensi Chicago 1944 adalah…
A. Kebebasan penerbangan di seluruh wilayah udara dunia
B. Kedaulatan penuh dan eksklusif negara atas ruang udara di atas wilayahnya
C. Hak lintas damai bagi pesawat sipil asing
D. Internasionalisasi ruang udara untuk kepentingan bersama
B. Kedaulatan penuh dan eksklusif negara atas ruang udara di atas wilayahnya
36.
Perjanjian Luar Angkasa (Outer Space Treaty) 1967 menegaskan bahwa ruang angkasa…
A. Dapat diklaim kedaulatannya oleh negara yang pertama mencapainya
B. Merupakan wilayah eksklusif negara-negara maju yang memiliki teknologi luar angkasa
C. Adalah warisan bersama umat manusia yang tidak dapat diklaim oleh negara manapun
D. Berada di bawah yurisdiksi Dewan Keamanan PBB
C. Adalah warisan bersama umat manusia yang tidak dapat diklaim oleh negara manapun
37.
Liga Bangsa-Bangsa (LBB) didirikan setelah Perang Dunia I dengan tujuan utama…
A. Mengatur perdagangan internasional antarnegara
B. Memelihara perdamaian internasional dan mencegah perang
C. Menyatukan negara-negara Eropa dalam satu federasi
D. Mengadili penjahat perang dari Perang Dunia I
B. Memelihara perdamaian internasional dan mencegah perang
38.
Kelemahan utama Liga Bangsa-Bangsa yang menyebabkan kegagalannya adalah…
A. Terlalu banyak anggota sehingga sulit mencapai konsensus
B. Amerika Serikat tidak pernah bergabung sebagai anggota
C. Tidak adanya sanksi militer yang efektif dan keharusan suara bulat
D. Sekretariat yang korup dan tidak profesional
C. Tidak adanya sanksi militer yang efektif dan keharusan suara bulat
39.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan pada tanggal…
A. 10 Desember 1945
B. 24 Oktober 1945
C. 26 Juni 1945
D. 1 Januari 1942
B. 24 Oktober 1945
40.
Organ utama PBB yang memiliki kewenangan utama dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional adalah…
A. Majelis Umum
B. Sekretariat
C. Dewan Keamanan
D. Mahkamah Internasional
C. Dewan Keamanan
41.
ASEAN (Association of South East Asian Nations) didirikan melalui Deklarasi Bangkok pada tahun…
A. 1963
B. 1971
C. 1967
D. 1975
C. 1967
42.
Prinsip non-intervensi dalam ASEAN yang dikenal sebagai “ASEAN Way” menekankan…
A. Intervensi militer kolektif terhadap anggota yang melanggar HAM
B. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase wajib
C. Konsensus dan tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri anggota
D. Sanksi ekonomi bagi anggota yang tidak mematuhi keputusan ASEAN
C. Konsensus dan tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri anggota
43.
Penyelesaian sengketa internasional secara damai dapat dilakukan melalui cara-cara berikut, kecuali…
A. Mediasi dan konsiliasi
B. Arbitrase internasional
C. Invasi militer sepihak
D. Negosiasi diplomatik
C. Invasi militer sepihak
44.
Mahkamah Internasional (International Court of Justice) berkedudukan di…
A. Jenewa, Swiss
B. New York, Amerika Serikat
C. Strasbourg, Prancis
D. Den Haag, Belanda
D. Den Haag, Belanda
45.
Yurisdiksi Mahkamah Internasional bersifat…
A. Wajib bagi semua anggota PBB
B. Opsional, bergantung pada persetujuan negara-negara yang bersengketa
C. Otomatis untuk sengketa yang melibatkan hak asasi manusia
D. Terbatas hanya pada sengketa wilayah antarnegara
B. Opsional, bergantung pada persetujuan negara-negara yang bersengketa
46.
Penyelesaian sengketa internasional berdasarkan hukum yang dibedakan dari arbitrase adalah bahwa pengadilan internasional…
A. Putusannya tidak mengikat para pihak
B. Merupakan lembaga permanen dengan hakim tetap yang tidak dipilih para pihak
C. Hanya dapat menyidangkan kasus pidana internasional
D. Prosesnya selalu bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan
B. Merupakan lembaga permanen dengan hakim tetap yang tidak dipilih para pihak
47.
Hukum Humaniter Internasional (HHI) secara pokok mengatur…
A. Cara-cara mencegah terjadinya konflik bersenjata
B. Perlindungan korban perang dan pembatasan cara serta sarana berperang
C. Sanksi bagi negara yang memulai perang
D. Pembentukan pasukan perdamaian internasional
B. Perlindungan korban perang dan pembatasan cara serta sarana berperang
48.
Konvensi Jenewa 1949 terdiri dari berapa konvensi?
A. Dua konvensi
B. Lima konvensi
C. Tiga konvensi
D. Empat konvensi
D. Empat konvensi
49.
Prinsip pembeda (principle of distinction) dalam Hukum Humaniter Internasional mengharuskan pihak yang berperang untuk…
A. Menggunakan senjata yang sama dengan pihak lawan
B. Selalu membedakan antara kombatan dan penduduk sipil dalam serangan
C. Memberitahukan rencana serangan 24 jam sebelumnya
D. Meminta izin PBB sebelum melancarkan operasi militer
B. Selalu membedakan antara kombatan dan penduduk sipil dalam serangan
50.
Ketentuan yang sama dalam keempat Konvensi Jenewa 1949 yang berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional (internal) diatur dalam…
A. Pasal 1 masing-masing Konvensi Jenewa
B. Protokol Tambahan I tahun 1977
C. Pasal 3 yang berlaku dalam keempat Konvensi (Common Article 3)
D. Deklarasi St. Petersburg 1868
C. Pasal 3 yang berlaku dalam keempat Konvensi (Common Article 3)
Satu kebiasaan kecil yang sering diremehkan namun terbukti ampuh adalah rutin mengerjakan Soal UAS UT HKUM4206 Hukum Internasional setiap hari, meski hanya beberapa nomor. Konsistensi seperti ini secara perlahan membentuk insting menjawab yang tajam.
Pada akhirnya, semua usaha yang kamu tuangkan dalam mempersiapkan Soal UAS UT ini akan berbicara sendiri. Nilai yang baik adalah bonus, tapi yang jauh lebih berharga adalah cara berpikirmu yang semakin tajam dan wawasanmu yang semakin luas tentang dunia hukum internasional.
