Bayangkan duduk di depan lembar soal ujian tanpa bekal persiapan yang cukup. Perasaan itu bukan sekadar gugup biasa, melainkan kombinasi panik dan penyesalan yang datang bersamaan. Itulah mengapa mahasiswa Universitas Terbuka (UT) yang bijak selalu menjadikan persiapan UAS.
Maka dari itu, latihan mengerjakan Soal UAS UT HKUM4406 Hukum Acara Pidana bukan sekadar rutinitas belajar biasa. Ini adalah cara paling jujur untuk mengukur seberapa jauh pemahaman Anda sesungguhnya. Soal latihan UT akan mengungkap celah yang tidak akan pernah terlihat hanya dari membaca ulang modul berulang kali.
Platform ini hadir bukan hanya menyodorkan kumpulan soal ujian UT dan kisi-kisi soal UT semata, tetapi juga membekali Anda dengan strategi belajar yang tepat sasaran. Baik Anda menghadapi Ujian Tatap Muka (UTM), Ujian Online (UO), maupun Take Home Exam (THE).
Soal UAS UT HKUM4406 Hukum Acara Pidana
1.
Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur tentang…
A. Hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
B. Tata cara atau prosedur pelaksanaan hukum pidana materiil
C. Sanksi bagi pelanggar norma kesusilaan dan agama
D. Hubungan antara negara dan warga negara dalam bidang perdata
B. Tata cara atau prosedur pelaksanaan hukum pidana materiil
2.
Salah satu asas dalam Hukum Acara Pidana Indonesia yang menjamin perlakuan sama di hadapan hukum disebut asas…
A. Legalitas
B. Oportunitas
C. Equality before the law
D. Presumption of innocence
C. Equality before the law
3.
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk…
A. Melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
B. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana
C. Menyusun surat dakwaan terhadap tersangka
D. Mengajukan tuntutan pidana kepada hakim
B. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana
4.
Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk…
A. Mengajukan banding atas putusan hakim
B. Memutus perkara di luar sidang pengadilan
C. Memberikan petunjuk kepada penyidik agar berkas perkara dilengkapi
D. Melakukan rehabilitasi terhadap tersangka yang tidak terbukti bersalah
C. Memberikan petunjuk kepada penyidik agar berkas perkara dilengkapi
5.
Lembaga yang berwenang melakukan praperadilan adalah…
A. Mahkamah Agung
B. Kejaksaan Negeri
C. Komnas HAM
D. Pengadilan Negeri
D. Pengadilan Negeri
6.
Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam Hukum Acara Pidana mengandung makna bahwa…
A. Tersangka harus membuktikan ketidakbersalahannya sendiri
B. Setiap orang yang didakwa berhak dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
C. Hakim berwenang memutus perkara tanpa mendengar keterangan terdakwa
D. Jaksa penuntut umum tidak perlu mengajukan bukti di persidangan
B. Setiap orang yang didakwa berhak dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
7.
Dalam pemeriksaan sidang acara cepat, perkara yang diperiksa adalah perkara…
A. Kejahatan berat yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun
B. Yang menyangkut kepentingan umum dan keamanan negara
C. Pelanggaran tertentu yang ancaman pidananya ringan
D. Korupsi dan pencucian uang yang merugikan keuangan negara
C. Pelanggaran tertentu yang ancaman pidananya ringan
8.
Berikut ini yang bukan merupakan upaya paksa dalam penyidikan adalah…
A. Penangkapan
B. Penahanan
C. Rehabilitasi
D. Penggeledahan
C. Rehabilitasi
9.
Musyawarah hakim dalam menjatuhkan putusan bersifat…
A. Terbuka untuk umum dan dapat dihadiri terdakwa
B. Rahasia dan tertutup untuk umum
C. Dipimpin oleh jaksa penuntut umum
D. Dilakukan setelah pembacaan putusan
B. Rahasia dan tertutup untuk umum
10.
Upaya hukum banding diajukan kepada…
A. Mahkamah Agung
B. Pengadilan Negeri yang memutus perkara
C. Pengadilan Tinggi
D. Mahkamah Konstitusi
C. Pengadilan Tinggi
11.
Kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan oleh…
A. Terdakwa yang merasa dirugikan
B. Jaksa Agung
C. Hakim Pengawas dan Pengamat
D. Penasihat hukum terdakwa
B. Jaksa Agung
12.
Grasi adalah hak prerogatif yang dimiliki oleh…
A. Mahkamah Agung
B. Presiden Republik Indonesia
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Menteri Hukum dan HAM
B. Presiden Republik Indonesia
13.
Fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah…
A. Memeriksa ulang perkara yang sudah diputus
B. Mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
C. Memberikan bantuan hukum kepada terpidana
D. Mengajukan kasasi atas nama terpidana
B. Mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
14.
Bantuan hukum dalam Hukum Acara Pidana Indonesia bertujuan untuk…
A. Mempersulit proses peradilan pidana
B. Memberikan keuntungan finansial bagi advokat
C. Memberikan pendampingan dan perlindungan hak tersangka/terdakwa
D. Mempercepat proses eksekusi putusan pengadilan
C. Memberikan pendampingan dan perlindungan hak tersangka/terdakwa
15.
Lembaga Pemasyarakatan secara historis merupakan perkembangan dari sistem…
A. Pemidanaan kolonial yang berbasis kerja paksa
B. Kepenjaraan yang berorientasi pada pembinaan narapidana
C. Pengadilan adat yang bersifat restoratif
D. Penahanan sementara sebelum sidang pengadilan
B. Kepenjaraan yang berorientasi pada pembinaan narapidana
16.
Surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum harus memenuhi syarat formil, yaitu…
A. Memuat nama hakim yang akan memeriksa perkara
B. Memuat nama lengkap, tempat lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka
C. Ditandatangani oleh ketua pengadilan negeri setempat
D. Mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung terlebih dahulu
B. Memuat nama lengkap, tempat lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka
17.
Eksepsi dalam persidangan perkara pidana adalah…
A. Pledoi yang diajukan terdakwa setelah tuntutan jaksa
B. Keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap surat dakwaan
C. Replik yang diajukan jaksa untuk menanggapi pledoi terdakwa
D. Tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum
B. Keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap surat dakwaan
18.
Penyidik dalam sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan KUHAP adalah…
A. Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Ketua
B. Polisi Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
C. Advokat dan Komnas HAM
D. Hakim Agung dan Hakim Pengawas
B. Polisi Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
19.
Amnesti adalah pengampunan yang diberikan kepada…
A. Satu orang terpidana atas permohonan pribadi
B. Sekelompok orang yang melakukan tindak pidana tertentu, biasanya bersifat politis
C. Terdakwa yang belum mendapatkan putusan hakim
D. Tersangka yang masih dalam proses penyidikan
B. Sekelompok orang yang melakukan tindak pidana tertentu, biasanya bersifat politis
20.
Pemeriksaan sidang acara singkat berbeda dari acara biasa karena…
A. Dilakukan tanpa kehadiran terdakwa sama sekali
B. Dakwaan dibacakan secara lisan di hadapan hakim
C. Putusan tidak dapat dimintakan banding
D. Jaksa tidak wajib hadir dalam persidangan
B. Dakwaan dibacakan secara lisan di hadapan hakim
21.
Peninjauan kembali (PK) dalam hukum acara pidana dapat diajukan berdasarkan alasan…
A. Terdakwa tidak puas dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan
B. Jaksa ingin mengajukan bukti baru yang memberatkan terdakwa
C. Adanya novum (keadaan baru) yang tidak diketahui pada waktu persidangan
D. Hakim yang memutus perkara telah meninggal dunia
C. Adanya novum (keadaan baru) yang tidak diketahui pada waktu persidangan
22.
Dalam sistem Lembaga Pemasyarakatan, tujuan utama pembinaan narapidana adalah…
A. Memberikan efek jera yang sebesar-besarnya kepada pelaku kejahatan
B. Mengisolasi narapidana dari masyarakat selama-lamanya
C. Mempersiapkan narapidana agar dapat kembali berintegrasi ke masyarakat
D. Memaksimalkan produktivitas kerja narapidana untuk kepentingan negara
C. Mempersiapkan narapidana agar dapat kembali berintegrasi ke masyarakat
23.
Putusan sela dalam pemeriksaan sidang acara biasa dijatuhkan setelah…
A. Jaksa membacakan replik
B. Hakim mendengar keterangan saksi ahli
C. Pembacaan dakwaan dan hakim mempertimbangkan eksepsi terdakwa
D. Terdakwa menyampaikan pledoi
C. Pembacaan dakwaan dan hakim mempertimbangkan eksepsi terdakwa
24.
Upaya hukum kasasi pada dasarnya bertujuan untuk…
A. Memperpanjang masa penahanan terdakwa
B. Memeriksa fakta-fakta baru yang belum terungkap di persidangan
C. Mengoreksi penerapan hukum yang salah oleh pengadilan di bawahnya
D. Memberikan kesempatan terdakwa menghadirkan saksi baru
C. Mengoreksi penerapan hukum yang salah oleh pengadilan di bawahnya
25.
Ganti rugi dalam praperadilan dapat diminta oleh tersangka apabila…
A. Tersangka terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman
B. Penangkapan atau penahanan dilakukan secara tidak sah
C. Tersangka tidak mampu membayar biaya perkara
D. Jaksa tidak menghadirkan cukup saksi di persidangan
B. Penangkapan atau penahanan dilakukan secara tidak sah
26.
Duplik adalah jawaban yang disampaikan oleh…
A. Jaksa penuntut umum atas eksepsi terdakwa
B. Hakim kepada kedua belah pihak sebelum putusan
C. Terdakwa atau penasihat hukumnya atas replik jaksa
D. Saksi dalam menjawab pertanyaan majelis hakim
C. Terdakwa atau penasihat hukumnya atas replik jaksa
27.
Abolisi adalah wewenang Presiden untuk…
A. Memberikan pengurangan hukuman kepada terpidana
B. Menghapuskan penuntutan pidana yang sedang berjalan
C. Membebaskan narapidana yang sudah menjalani setengah masa hukuman
D. Mengangkat dan memberhentikan hakim agung
B. Menghapuskan penuntutan pidana yang sedang berjalan
28.
Asas oportunitas dalam hukum acara pidana Indonesia memberikan kewenangan kepada siapa untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum?
A. Hakim Agung
B. Menteri Hukum dan HAM
C. Jaksa Agung
D. Ketua Mahkamah Agung
C. Jaksa Agung
29.
Berikut ini yang merupakan syarat materiil surat dakwaan adalah…
A. Harus ditandatangani oleh Jaksa Agung
B. Memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan
C. Harus disetujui oleh ketua pengadilan negeri
D. Dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh panitera
B. Memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan
30.
Pembuktian dalam sidang acara biasa dilaksanakan dengan tujuan…
A. Menentukan besaran biaya perkara yang harus dibayar terdakwa
B. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas suatu perkara pidana
C. Mempercepat proses persidangan agar efisien
D. Memberikan kesempatan kepada jaksa untuk meyakinkan terdakwa
B. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas suatu perkara pidana
31.
Penyelidik berbeda dengan penyidik karena penyelidik…
A. Memiliki wewenang menahan tersangka hingga 60 hari
B. Hanya berwenang mencari tahu apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan
C. Dapat langsung membuat surat dakwaan dan melimpahkan ke kejaksaan
D. Diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung
B. Hanya berwenang mencari tahu apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan
32.
Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, siapa yang berwenang mengajukan surat dakwaan ke pengadilan?
A. Penyidik Polri
B. Penasihat hukum terdakwa
C. Jaksa Penuntut Umum
D. Hakim Ketua Majelis
C. Jaksa Penuntut Umum
33.
Sejarah bantuan hukum di Indonesia erat kaitannya dengan perkembangan…
A. Sistem perpajakan modern
B. Profesi advokat dan organisasi bantuan hukum sejak era kemerdekaan
C. Kewenangan militer dalam menangani perkara sipil
D. Kebijakan agraria di masa Orde Baru
B. Profesi advokat dan organisasi bantuan hukum sejak era kemerdekaan
34.
Dalam pemeriksaan sidang acara biasa, urutan acara persidangan yang benar adalah…
Replik disampaikan oleh jaksa penuntut umum sebagai jawaban atas…
A. Keterangan saksi yang meringankan terdakwa
B. Putusan sela yang dijatuhkan hakim
C. Pledoi (nota pembelaan) yang diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya
D. Eksepsi yang diajukan terdakwa pada awal sidang
C. Pledoi (nota pembelaan) yang diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya
36.
Tindak pidana yang diperiksa dengan acara singkat adalah…
A. Kejahatan yang mudah pembuktiannya dan ancaman hukumannya tidak terlalu berat
B. Pelanggaran lalu lintas dan parkir liar
C. Tindak pidana terorisme yang bersifat darurat
D. Sengketa perdata yang diselesaikan secara pidana
A. Kejahatan yang mudah pembuktiannya dan ancaman hukumannya tidak terlalu berat
37.
Hakim wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila…
A. Terdakwa meminta hakim tersebut diganti
B. Jaksa tidak setuju dengan pendapat hakim
C. Terdapat hubungan keluarga atau kepentingan pribadi dengan pihak yang berperkara
D. Perkara tersebut sudah pernah diputus di pengadilan yang sama
C. Terdapat hubungan keluarga atau kepentingan pribadi dengan pihak yang berperkara
38.
Dalam konteks hukum acara pidana, apa yang dimaksud dengan “novum”?
A. Bukti yang sudah digunakan dalam persidangan pertama
B. Keadaan atau bukti baru yang belum pernah dikemukakan selama persidangan sebelumnya
C. Nama lain dari pledoi yang diajukan terdakwa
D. Laporan penilaian perilaku narapidana di Lapas
B. Keadaan atau bukti baru yang belum pernah dikemukakan selama persidangan sebelumnya
39.
Penggeledahan dalam proses penyidikan harus dilaksanakan berdasarkan…
A. Perintah lisan dari kepala kepolisian setempat
B. Permintaan tersangka atau keluarganya
C. Surat izin ketua pengadilan negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak
D. Persetujuan jaksa penuntut umum yang menangani perkara
C. Surat izin ketua pengadilan negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak
40.
Undang-Undang Bantuan Hukum yang mengatur hak masyarakat tidak mampu mendapatkan bantuan hukum gratis di Indonesia adalah…
A. UU No. 16 Tahun 2011
B. UU No. 8 Tahun 1981
C. UU No. 48 Tahun 2009
D. UU No. 18 Tahun 2003
A. UU No. 16 Tahun 2011
41.
Sidang praperadilan wajib diselesaikan dalam jangka waktu…
A. 30 hari sejak permohonan diterima
B. 7 hari sejak dimulainya pemeriksaan
C. 14 hari sejak permohonan didaftarkan
D. 60 hari sejak perkara dilimpahkan
B. 7 hari sejak dimulainya pemeriksaan
42.
Dalam musyawarah hakim untuk menjatuhkan putusan, apabila tidak tercapai mufakat maka berlaku prinsip…
A. Hakim ketua memiliki hak veto penuh
B. Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak
C. Perkara dikembalikan kepada jaksa penuntut umum
D. Perkara otomatis dinyatakan bebas demi hukum
B. Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak
43.
Proses banding berbeda dari kasasi karena dalam banding…
A. Hanya penerapan hukumnya saja yang diperiksa
B. Pemeriksaan dilakukan oleh Mahkamah Agung secara langsung
C. Fakta dan hukum dapat diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi
D. Tidak diperlukan memori banding dari pihak yang mengajukan
C. Fakta dan hukum dapat diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi
44.
Penyitaan dalam penyidikan dilakukan untuk…
A. Menghukum tersangka sebelum ada putusan pengadilan
B. Kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
C. Membayar ganti rugi kepada korban kejahatan
D. Memberikan jaminan agar tersangka tidak melarikan diri
B. Kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
45.
Dalam sidang pemeriksaan acara biasa, pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) dilakukan oleh…
A. Hakim Ketua Majelis
B. Panitera Pengadilan
C. Terdakwa yang mewakili dirinya sendiri
D. Jaksa Penuntut Umum
D. Jaksa Penuntut Umum
46.
Sejarah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan yang dicetuskan oleh…
A. Prof. Mr. R. Soepomo
B. Dr. Sahardjo, S.H.
C. Prof. Satjipto Rahardjo
D. Mr. Muhammad Yamin
B. Dr. Sahardjo, S.H.
47.
Penahanan tersangka/terdakwa pada tingkat penyidikan paling lama adalah…
A. 60 hari
B. 30 hari
C. 20 hari
D. 90 hari
C. 20 hari
48.
Dalam hukum acara pidana, asas “peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan” bertujuan untuk…
A. Mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan
B. Menghindari terjadinya peradilan yang berlarut-larut yang merugikan pencari keadilan
C. Membebaskan terdakwa dari kewajiban membayar biaya perkara
D. Membatasi hak jaksa dalam mengajukan tuntutan
B. Menghindari terjadinya peradilan yang berlarut-larut yang merugikan pencari keadilan
49.
Kompetensi absolut praperadilan mencakup hal-hal berikut, kecuali…
A. Sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan
B. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan
C. Permintaan ganti rugi dan rehabilitasi
D. Menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa
D. Menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa
50.
Rehabilitasi dalam hukum acara pidana diberikan kepada seseorang yang…
A. Telah menjalani seluruh masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan
B. Ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang
C. Mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung
D. Terbukti bersalah namun mendapat keringanan hukuman dari presiden
B. Ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang
Ada satu kebiasaan sederhana yang sering diremehkan namun terbukti mengubah hasil ujian secara signifikan, yaitu mengerjakan bank soal UT secara teratur. Khususnya untuk soal UAS UT HKUM4406 Hukum Acara Pidana, latihan berulang membuat otak semakin terbiasa mengenali pola pertanyaan.
Pada akhirnya, nilai bukan satu-satunya hal yang Anda bawa pulang dari ujian ini. Setiap soal ujian UT yang Anda taklukkan, setiap konsep hukum yang Anda pahami dengan sungguh-sungguh, semuanya membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih kritis.
