Modul yang tebal, materi yang padat, dan waktu yang terasa sempit bisa membuat kepala pusing duluan. Di sinilah pentingnya strategi belajar yang tepat, bukan sekadar membaca ulang semua halaman dari awal sampai akhir. Berlatih mengerjakan Soal UAS UT FSAB4306 Etika dan Hukum Bisnis sejak jauh-jauh hari adalah langkah cerdas yang sering diremehkan.
Mata kuliah FSAB4306 Etika dan Hukum Bisnis bukan mata kuliah yang bisa dianggap enteng. Materi di dalamnya mencakup prinsip-prinsip etika dalam dunia usaha, kerangka hukum yang mengatur aktivitas bisnis, sampai bagaimana keduanya saling berkaitan dalam praktik nyata. Memahami ini butuh lebih dari sekadar hafalan.
Latihan soal adalah alat ukur paling jujur untuk mengetahui sejauh mana pemahamanmu. Dengan rutin mengerjakan Soal Latihan UT dan menelaah Kisi-kisi Soal UT yang tersedia, kamu bisa memetakan bagian mana yang sudah dikuasai dan bagian mana yang masih bolong. Pola soal juga bisa terbaca dari sana.
Soal UT FSAB4306 Etika dan Hukum Bisnis
Etika bisnis pada dasarnya merupakan penerapan prinsip-prinsip etika dalam dunia bisnis. Pengertian etika secara umum merujuk pada…
Etika secara umum didefinisikan sebagai ilmu yang membahas tentang baik dan buruknya perbuatan manusia yang didasarkan pada pertimbangan akal budi, bukan semata-mata aturan hukum atau kode profesi.
Peran etika dalam aktivitas bisnis dewasa ini semakin penting karena bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata. Pernyataan yang paling tepat menggambarkan kondisi ini adalah…
Konsep etika bisnis modern menekankan bahwa pelaku usaha tidak hanya mengejar profit, tetapi juga wajib mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam setiap pengambilan keputusan.
Salah satu faktor yang mendorong berkembangnya kesadaran etika bisnis di era modern adalah meningkatnya tuntutan dari berbagai pihak terhadap perusahaan. Pihak yang dimaksud dalam konteks ini dikenal sebagai…
Pemangku kepentingan atau stakeholder mencakup semua pihak yang berkepentingan atau terdampak oleh kegiatan perusahaan, termasuk konsumen, karyawan, masyarakat, dan lingkungan, yang menuntut perilaku bisnis yang etis dan bertanggung jawab.
Implementasi etika dalam bisnis dapat diwujudkan melalui berbagai cara. Salah satu bentuk implementasi etika yang bersifat formal di tingkat perusahaan adalah…
Kode etik perusahaan merupakan bentuk implementasi etika bisnis secara formal yang berisi pedoman perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.
PT Maju Bersama memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak dengan pemasok yang terbukti menggunakan bahan berbahaya dalam produksinya, meskipun harga yang ditawarkan pemasok tersebut jauh lebih murah. Keputusan ini mencerminkan implementasi etika bisnis dalam aspek…
Keputusan menolak pemasok yang menggunakan bahan berbahaya mencerminkan komitmen etis perusahaan untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak aman, meskipun harus mengorbankan keuntungan biaya produksi yang lebih rendah.
Norma merupakan pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan utama antara norma hukum dan norma etika terletak pada…
Perbedaan mendasar antara norma hukum dan norma etika terletak pada sanksi: pelanggaran norma hukum dikenai sanksi hukum yang bersifat memaksa oleh negara, sementara pelanggaran norma etika hanya dikenai sanksi sosial seperti dikucilkan atau dicela masyarakat.
Dalam konsep norma dan etika, terdapat istilah “norma kesopanan” yang mengatur tata krama dan perilaku dalam pergaulan. Sumber dari norma kesopanan adalah…
Norma kesopanan bersumber dari kebiasaan, adat istiadat, dan nilai-nilai yang tumbuh serta berkembang dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.
Hubungan antara bisnis dan pemerintah dalam konteks norma dan etika bersifat saling terkait. Peran pemerintah dalam kerangka etika bisnis terutama diwujudkan melalui…
Peran utama pemerintah dalam kaitannya dengan etika bisnis adalah membuat dan menegakkan regulasi yang menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat, melindungi konsumen, dan mendorong tanggung jawab sosial pelaku bisnis.
Sebuah perusahaan manufaktur mengajukan izin operasional kepada pemerintah daerah, namun pejabat daerah meminta imbalan di luar prosedur resmi sebagai syarat penerbitan izin tersebut. Tindakan pejabat tersebut merupakan pelanggaran norma…
Permintaan imbalan di luar prosedur resmi oleh pejabat pemerintah dalam pengurusan izin merupakan pelanggaran norma hukum (tindak pidana korupsi) sekaligus pelanggaran norma etika karena bertentangan dengan prinsip integritas dan keadilan dalam hubungan bisnis dan pemerintah.
Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) pertama kali berkembang sebagai respons terhadap kritik bahwa perusahaan hanya berorientasi pada keuntungan. Tokoh yang pertama kali mempopulerkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan dalam konteks bisnis modern adalah…
Howard Bowen dikenal sebagai “Bapak CSR” karena bukunya pada tahun 1953 yang pertama kali merumuskan konsep tanggung jawab sosial pengusaha terhadap masyarakat secara sistematis dalam konteks bisnis modern.
Sejarah perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari orientasi profit semata menuju orientasi yang lebih luas. Pergeseran ini paling tepat digambarkan sebagai perubahan dari model…
Perkembangan CSR menandai pergeseran dari paradigma shareholders model yang hanya memprioritaskan kepentingan pemegang saham menuju stakeholders model yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terdampak oleh kegiatan perusahaan.
Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan mencakup berbagai dimensi. Menurut konsep Triple Bottom Line, ketiga dimensi yang menjadi pilar utama CSR adalah…
Konsep Triple Bottom Line yang dikemukakan oleh John Elkington menyatakan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari profit (keuntungan finansial), tetapi juga dari people (dampak sosial) dan planet (dampak lingkungan).
PT Sejahtera Abadi mengalokasikan 2% dari laba bersihnya untuk program beasiswa pendidikan bagi anak-anak kurang mampu di sekitar lokasi pabriknya. Program ini merupakan contoh implementasi CSR dalam bidang…
Program beasiswa pendidikan bagi masyarakat di sekitar lokasi operasional perusahaan merupakan bentuk nyata implementasi CSR dalam dimensi pengembangan masyarakat, yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup komunitas sekitar perusahaan.
Dalam hukum bisnis Indonesia, badan usaha dibedakan menjadi badan usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan berbadan hukum. Karakteristik utama badan usaha yang berbadan hukum adalah…
Salah satu ciri khas badan usaha berbadan hukum adalah adanya pemisahan kekayaan antara kekayaan badan hukum dengan kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya, sehingga tanggung jawab hukum pemilik terbatas pada modal yang disetorkan.
Hukum bisnis mengatur berbagai aspek aktivitas perusahaan, termasuk pendirian badan usaha. Ketentuan mengenai pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia diatur dalam…
Pendirian, pengelolaan, dan pembubaran Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang merupakan lex specialis di bidang hukum perusahaan.
Firma (Fa) merupakan salah satu bentuk badan usaha bukan badan hukum. Karakteristik yang membedakan firma dari persekutuan komanditer (CV) adalah…
Perbedaan mendasar antara firma dan CV terletak pada keberadaan sekutu: dalam firma semua sekutu berstatus aktif dengan tanggung jawab penuh, sedangkan CV memiliki dua jenis sekutu yaitu sekutu aktif (komplementer) yang mengelola usaha dan sekutu pasif (komanditer) yang hanya menyertakan modal.
Koperasi sebagai badan usaha berbadan hukum memiliki kekhasan dibandingkan badan usaha lainnya. Prinsip dasar yang membedakan koperasi dari Perseroan Terbatas adalah…
Koperasi memiliki kekhasan berupa prinsip keanggotaan yang terbuka dan sukarela serta pengelolaan yang bersifat demokratis di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama tanpa memandang besar kecilnya modal yang disetor.
Dalam hukum perjanjian bisnis, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, salah satu syarat subjektif sahnya perjanjian adalah…
Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sahnya perjanjian, di mana kecakapan para pihak merupakan syarat subjektif (menyangkut subjek/para pihak perjanjian), sedangkan objek yang jelas dan sebab yang halal merupakan syarat objektif.
Kerja sama bisnis dalam bentuk perikatan dapat terjadi dalam berbagai wujud. Pengertian perikatan dalam hukum bisnis adalah…
Perikatan dalam hukum bisnis didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak bagi pihak yang satu (kreditur) dan kewajiban bagi pihak yang lain (debitur), di mana kewajiban tersebut dapat dipaksakan pemenuhannya melalui jalur hukum.
Bentuk kerja sama bisnis berupa joint venture memiliki karakteristik tersendiri. Ciri khas joint venture yang membedakannya dari bentuk kerja sama bisnis lainnya adalah…
Joint venture adalah bentuk kerja sama bisnis di mana dua perusahaan atau lebih secara bersama-sama mendirikan entitas bisnis baru yang dimiliki bersama, berbagi risiko, investasi, keuntungan, dan kerugian sesuai porsi kepemilikan masing-masing.
Waralaba (franchise) merupakan salah satu bentuk kerja sama bisnis yang populer. Hubungan antara franchisor dan franchisee dalam perjanjian waralaba paling tepat digambarkan sebagai…
Dalam perjanjian waralaba, franchisor memberikan hak kepada franchisee untuk menggunakan nama merek, sistem operasional, dan dukungan bisnis milik franchisor dengan imbalan berupa pembayaran awal (franchise fee) dan royalti berkala.
Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas bisnis. Fungsi utama lembaga keuangan bank dalam kegiatan perekonomian adalah…
Fungsi utama bank sebagai lembaga keuangan adalah fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana (defisit unit) dalam bentuk kredit.
Lembaga pembiayaan berbeda dari bank dalam hal mekanisme penghimpunan dana. Perbedaan mendasar lembaga pembiayaan dibandingkan bank konvensional adalah…
Perbedaan fundamental antara lembaga pembiayaan dan bank adalah bahwa lembaga pembiayaan tidak diperbolehkan menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito, melainkan memperoleh sumber dananya melalui pinjaman dan pasar modal.
Sewa guna usaha (leasing) merupakan salah satu bentuk lembaga pembiayaan yang banyak digunakan dalam bisnis. Karakteristik utama leasing yang membedakannya dari pembelian kredit biasa adalah…
Dalam leasing, pihak lessor (perusahaan pembiayaan) tetap menjadi pemilik sah atas aset yang disewagunakannya kepada lessee selama masa kontrak berlangsung; kepemilikan baru berpindah ke lessee apabila ada opsi pembelian yang dilaksanakan di akhir masa sewa.
Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam etika dan hukum bisnis. Di Indonesia, perlindungan konsumen secara khusus diatur dalam…
Perlindungan konsumen di Indonesia secara khusus diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak dan kewajiban konsumen, pelaku usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa konsumen.
Hubungan antara bisnis dan konsumen mencakup hak-hak yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Hak konsumen yang paling mendasar berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah hak untuk…
UU Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang dibeli, sebagai dasar untuk membuat keputusan pembelian yang cerdas dan terinformasi.
Etika periklanan mengharuskan pelaku bisnis untuk menyampaikan informasi produk secara jujur dan tidak menyesatkan. Iklan yang menampilkan klaim berlebihan dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dikategorikan sebagai iklan…
Iklan yang memuat klaim berlebihan, tidak akurat, atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya dikategorikan sebagai iklan menyesatkan (misleading advertisement) yang melanggar etika periklanan dan ketentuan perlindungan konsumen karena dapat mengelabui konsumen.
Sebuah perusahaan minuman energi menayangkan iklan yang mengklaim produknya dapat menyembuhkan penyakit tertentu tanpa dukungan bukti ilmiah. Berdasarkan etika periklanan, tindakan perusahaan tersebut melanggar prinsip…
Iklan yang mengklaim khasiat medis tanpa dukungan bukti ilmiah merupakan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan tanggung jawab kepada konsumen, karena dapat mengelabui konsumen dan berpotensi membahayakan kesehatan mereka.
Persaingan usaha tidak sehat dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi perekonomian. Praktik bisnis yang dikategorikan sebagai persaingan usaha tidak sehat berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia adalah…
Pembentukan kartel di mana beberapa perusahaan bersepakat untuk menetapkan harga secara bersama-sama merupakan praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilarang oleh UU Nomor 5 Tahun 1999 karena menghilangkan persaingan dan merugikan konsumen.
Lembaga yang berwenang mengawasi dan menindak pelanggaran hukum persaingan usaha di Indonesia adalah…
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 dengan tugas mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut serta menindak pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Predatory pricing merupakan salah satu praktik persaingan usaha tidak sehat. Yang dimaksud dengan predatory pricing adalah strategi…
Predatory pricing adalah praktik menetapkan harga produk di bawah biaya produksi (cost) secara sengaja dengan tujuan menyingkirkan pesaing dari pasar, setelah pesaing keluar perusahaan kemudian menaikkan harga kembali untuk memulihkan kerugian dan memperoleh monopoli.
Dampak negatif dari praktik monopoli terhadap konsumen yang paling langsung dirasakan adalah…
Praktik monopoli merugikan konsumen secara langsung karena tanpa adanya persaingan, perusahaan monopoli dapat menetapkan harga di atas harga pasar yang kompetitif dan membatasi pilihan konsumen, sehingga kesejahteraan konsumen menurun secara signifikan.
Kepailitan (bangkrut) merupakan kondisi hukum yang dapat dialami oleh suatu perusahaan. Berdasarkan hukum kepailitan di Indonesia, suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit apabila…
Berdasarkan UU Kepailitan, syarat untuk dapat dinyatakan pailit adalah debitur memiliki minimal dua kreditur dan tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih; permohonan pailit dapat diajukan oleh debitur sendiri atau kreditur.
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam hukum kepailitan berfungsi sebagai mekanisme…
PKPU merupakan mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur yang sedang dalam kesulitan keuangan untuk merundingkan dan merestrukturisasi utang-utangnya bersama para kreditur, sehingga diharapkan dapat menghindari kepailitan dan melanjutkan kegiatan usahanya.
Penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur pengadilan (litigasi) memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kelemahan utama penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi dibandingkan jalur nonlitigasi adalah…
Kelemahan utama litigasi dalam penyelesaian sengketa bisnis meliputi: prosesnya yang panjang dan berlarut-larut karena melalui berbagai tingkat peradilan, biaya yang relatif tinggi, serta sifat persidangan yang terbuka yang dapat merugikan reputasi bisnis para pihak yang bersengketa.
Arbitrase sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa bisnis nonkonvensional memiliki keunggulan utama berupa…
Keunggulan arbitrase dibandingkan litigasi meliputi: proses penyelesaian yang umumnya lebih cepat, kerahasiaan (confidentiality) yang melindungi reputasi bisnis para pihak, serta kemampuan para pihak untuk memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus di bidang sengketa yang dipersengketakan.
Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa nonkonvensional. Perbedaan mendasar antara mediasi dan arbitrase terletak pada…
Perbedaan fundamental antara mediasi dan arbitrase terletak pada kewenangan pihak ketiga: mediator hanya berperan sebagai fasilitator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan sendiri tanpa dapat memaksakan keputusan, sedangkan arbiter berwenang mengeluarkan putusan (award) yang bersifat final dan mengikat para pihak.
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan lembaga arbitrase yang memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Dasar hukum penyelenggaraan arbitrase di Indonesia diatur dalam…
Penyelenggaraan arbitrase dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (APS) di Indonesia diatur secara komprehensif dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur prosedur, syarat klausula arbitrase, kewenangan arbiter, serta pelaksanaan putusan arbitrase.
Analisis perbandingan antara badan usaha berbadan hukum dan bukan berbadan hukum menunjukkan perbedaan dalam hal tanggung jawab hukum. Dalam persekutuan komanditer (CV), sekutu komplementer memiliki tanggung jawab yang bersifat…
Sekutu komplementer (sekutu aktif) dalam CV bertanggung jawab secara tidak terbatas atas utang-utang CV, artinya apabila aset CV tidak cukup untuk melunasi kewajiban, maka kreditur dapat menuntut pelunasan dari harta kekayaan pribadi sekutu aktif tersebut.
Dalam konteks etika bisnis, konsep “good corporate governance” (GCG) menjadi landasan penting bagi perusahaan. Prinsip akuntabilitas dalam GCG mengandung makna bahwa…
Prinsip akuntabilitas (accountability) dalam GCG mewajibkan direksi dan manajemen perusahaan untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan dalam pengelolaan perusahaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya secara transparan dan terukur.
Etika bisnis dapat dianalisis dari berbagai perspektif teori etika. Teori etika yang menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan disebut teori…
Utilitarianisme adalah teori etika yang menilai kebaikan atau keburukan suatu tindakan berdasarkan konsekuensi atau akibat yang ditimbulkannya; suatu tindakan dianggap etis apabila menghasilkan manfaat (utility) yang paling besar bagi jumlah orang yang paling banyak.
Sebuah perusahaan farmasi memiliki informasi bahwa salah satu produk obat-obatannya memiliki efek samping berbahaya yang belum dipublikasikan. Manajer perusahaan memutuskan untuk segera menarik produk dari pasaran meskipun akan menimbulkan kerugian finansial yang besar. Keputusan ini mencerminkan penerapan etika bisnis yang mengutamakan…
Keputusan menarik produk berbahaya dari pasaran meskipun merugi secara finansial merupakan bentuk nyata komitmen etis perusahaan yang menempatkan keselamatan dan kesehatan konsumen sebagai prioritas utama, sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dan etika bisnis yang bertanggung jawab.
Dalam konteks perlindungan konsumen, seorang konsumen membeli produk elektronik yang rusak setelah digunakan tiga hari. Konsumen tersebut menuntut penggantian produk berdasarkan garansi. Hak konsumen yang dilanggar dalam kasus ini adalah hak…
Produk yang rusak setelah tiga hari digunakan melanggar hak konsumen untuk mendapatkan barang yang kondisi dan kualitasnya sesuai dengan yang diperjanjikan oleh pelaku usaha, termasuk jaminan garansi yang merupakan salah satu bentuk perlindungan hak konsumen.
Dalam penyelesaian sengketa bisnis konvensional, pengadilan niaga merupakan lembaga peradilan yang menangani kasus-kasus tertentu. Kasus yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Niaga adalah…
Pengadilan Niaga memiliki yurisdiksi khusus untuk menangani perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta sengketa di bidang hak kekayaan intelektual seperti merek, paten, desain industri, dan hak cipta.
Perseroan Terbatas (PT) memiliki organ perusahaan yang masing-masing memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda. Organ PT yang bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan direksi dalam mengelola perusahaan adalah…
Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007, Dewan Komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan perseroan.
Kode etik profesi dalam dunia bisnis berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi para profesional. Perbedaan antara kode etik profesi dan peraturan hukum bisnis dalam konteks penegakannya adalah…
Perbedaan mendasar dalam hal penegakan adalah: kode etik profesi ditegakkan secara internal oleh organisasi atau asosiasi profesi yang bersangkutan dengan sanksi berupa teguran hingga pencabutan keanggotaan, sedangkan norma hukum bisnis ditegakkan oleh negara melalui aparat penegak hukum dengan sanksi yang bersifat memaksa.
Dua perusahaan telekomunikasi besar saling bersaing memperebutkan pangsa pasar dengan menurunkan tarif layanan secara agresif. Namun, keduanya juga diam-diam bersepakat untuk tidak masuk ke wilayah layanan masing-masing. Berdasarkan hukum persaingan usaha, kesepakatan tersebut dikategorikan sebagai…
Kesepakatan antara dua pelaku usaha bersaing untuk tidak memasuki wilayah pemasaran satu sama lain merupakan perjanjian pembagian wilayah (market allocation) yang dilarang oleh UU Nomor 5 Tahun 1999 karena secara nyata membatasi persaingan dan merugikan konsumen yang tidak memiliki pilihan lain.
Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) memiliki empat tingkatan berdasarkan Piramida CSR Carroll. Urutan dari tingkatan yang paling mendasar hingga paling tinggi dalam piramida tersebut adalah…
Piramida CSR Carroll menyusun empat tingkatan tanggung jawab perusahaan dari yang paling mendasar: tanggung jawab ekonomi (menghasilkan profit), tanggung jawab hukum (mematuhi peraturan), tanggung jawab etika (bertindak sesuai norma yang diterima masyarakat), dan tanggung jawab filantropis (berkontribusi pada masyarakat secara sukarela).
Dalam hukum perjanjian, terdapat asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Asas hukum perjanjian ini dikenal sebagai asas…
Asas pacta sunt servanda, yang termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdata, menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga para pihak wajib memenuhi setiap ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.
Perusahaan A dan Perusahaan B adalah kompetitor di industri ritel. Perusahaan A menerapkan program loyalitas pelanggan dengan memberikan poin reward, sementara Perusahaan B menurunkan harga secara transparan. Dibandingkan dengan Perusahaan B, strategi Perusahaan A dapat dinilai dari perspektif etika bisnis sebagai…
Program loyalitas pelanggan merupakan strategi persaingan yang sah secara hukum dan etis karena didasarkan pada pemberian nilai tambah kepada konsumen, bukan dengan cara menjatuhkan atau merugikan pesaing secara tidak fair; strategi semacam ini justru mendorong inovasi dan peningkatan kualitas layanan dalam persaingan bisnis yang sehat.
Ada Ujian Tatap Muka (UTM) yang dilaksanakan langsung di lokasi ujian resmi, ada Ujian Online (UO) yang bisa dikerjakan dari rumah dengan batasan waktu tertentu, dan ada pula Take Home Exam (THE) yang memberi ruang lebih luas untuk berpikir dan menyusun jawaban. Masing-masing format punya ritme dan tuntutan tersendiri.
Setiap soal latihan yang kamu kerjakan, setiap konsep yang kamu pahami dari modul, semuanya menumpuk menjadi bekal yang nyata. Jangan tunggu mepet ujian untuk mulai serius. Persiapan matang untuk Soal UAS UT FSAB4306 Etika dan Hukum Bisnis adalah beda antara sekadar ikut ujian dan benar-benar siap menaklukkannya.
