Menghadapi UAS UT bukan perkara sepele bagi mahasiswa Universitas Terbuka. Materi yang padat dari berbagai modul menuntut strategi belajar yang tepat agar pemahaman benar-benar terserap dengan baik.
Soal Ujian UT HKUM4312 Hukum Perlindungan Konsumen menjadi salah satu mata kuliah yang wajib ditaklukkan. Mata kuliah ini membentuk kesadaran hukum mahasiswa sebagai warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.
Berlatih dengan Bank Soal UT adalah langkah paling cerdas sebelum ujian tiba. Kisi-kisi Soal UT membantu kamu mengenali pola soal, baik untuk Ujian Tatap Muka (UTM), Ujian Online (UO), maupun Take Home Exam (THE).
Catatan: Soal-soal ini akan terus diperbarui mengikuti modul terbaru Universitas Terbuka.
Soal UAS UT HKUM4312 Hukum Perlindungan Konsumen
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen secara menyeluruh. Asas yang melandasi undang-undang tersebut meliputi asas…
A. Keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen
B. Monopoli, keuntungan, efisiensi, dan persaingan bebas
C. Kebebasan berkontrak, individualisme, dan liberalisasi pasar
D. Dominasi pelaku usaha, kepentingan nasional, dan devisa negara
A. Keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen
2.
Dalam hukum perlindungan konsumen, pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa untuk diperdagangkan disebut…
A. Konsumen akhir
B. Mediator niaga
C. Pelaku usaha
D. Agen distribusi
C. Pelaku usaha
3.
Salah satu hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UUPK adalah hak untuk mendapatkan…
A. Diskon atas setiap pembelian produk impor
B. Informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang/jasa
C. Kompensasi otomatis tanpa perlu pengaduan resmi
D. Akses eksklusif ke produk pemerintah
B. Informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang/jasa
4.
Pengaturan hukum perlindungan konsumen di Indonesia secara khusus diatur dalam…
A. UU No. 5 Tahun 1999
B. UU No. 10 Tahun 1998
C. UU No. 8 Tahun 1999
D. UU No. 21 Tahun 2011
C. UU No. 8 Tahun 1999
5.
Prinsip hukum yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen tanpa perlu membuktikan kesalahan disebut…
A. Strict liability
B. Vicarious liability
C. Contributory negligence
D. Joint liability
A. Strict liability
6.
Kewajiban konsumen dalam UUPK antara lain adalah…
A. Membayar pajak pertambahan nilai kepada negara secara langsung
B. Melaporkan setiap transaksi kepada BPKN
C. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa
D. Mendaftarkan diri sebagai anggota lembaga perlindungan konsumen
C. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa
7.
Di sektor jasa keuangan, lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha jasa keuangan adalah…
A. Bank Indonesia
B. Kementerian Perdagangan
C. Badan Perlindungan Konsumen Nasional
D. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
D. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
8.
Istilah “konsumen antara” merujuk pada…
A. Konsumen yang membeli barang untuk dijual kembali
B. Konsumen yang berada di luar negeri
C. Konsumen yang tidak memiliki identitas resmi
D. Konsumen yang menggunakan jasa keuangan syariah
A. Konsumen yang membeli barang untuk dijual kembali
9.
Larangan bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUPK mencakup larangan memproduksi barang yang…
A. Memiliki harga di atas standar pasar internasional
B. Tidak memenuhi standar mutu, tidak sesuai label, atau membahayakan konsumen
C. Dipasarkan tanpa izin distributor resmi
D. Dijual secara langsung kepada konsumen akhir tanpa perantara
B. Tidak memenuhi standar mutu, tidak sesuai label, atau membahayakan konsumen
10.
Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam periklanan adalah…
A. Menampilkan logo perusahaan tanpa izin pemerintah
B. Menggunakan bintang iklan dari luar negeri
C. Mempromosikan barang secara menyesatkan atau tidak sesuai kenyataan
D. Mengiklankan produk melalui media elektronik
C. Mempromosikan barang secara menyesatkan atau tidak sesuai kenyataan
11.
Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha berdasarkan perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat…
A. Publik dan tidak dapat digugat
B. Sepihak dan menguntungkan pelaku usaha
C. Timbal balik (bilateral)
D. Administratif dan bersifat pidana
C. Timbal balik (bilateral)
12.
Keterkaitan hukum perlindungan konsumen dengan hukum kesehatan tampak dalam pengaturan mengenai…
A. Standar keamanan pangan dan obat-obatan yang diperdagangkan
B. Sistem asuransi kesehatan bagi konsumen miskin
C. Pendidikan konsumen di sekolah dasar
D. Harga eceran tertinggi produk farmasi
A. Standar keamanan pangan dan obat-obatan yang diperdagangkan
13.
Aspek hukum pidana dalam perlindungan konsumen berkaitan dengan sanksi terhadap pelaku usaha yang…
A. Tidak membayar pajak penghasilan tepat waktu
B. Menolak memberikan garansi produk kepada konsumen
C. Memproduksi atau memperdagangkan barang yang membahayakan jiwa konsumen secara sengaja
D. Menjual produk impor tanpa label bahasa Indonesia
D. Menjual produk impor tanpa label bahasa Indonesia
14.
Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan berdasarkan UUPK dapat dilakukan melalui…
A. Mahkamah Konstitusi
B. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
C. Komisi Yudisial
D. Dewan Perwakilan Rakyat
B. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
15.
Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen diatur dalam UUPK Pasal 19, yang menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan…
A. Sanksi kepada konsumen yang tidak puas
B. Kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian barang/jasa
C. Laporan kepada OJK setiap terjadi pengaduan
D. Bukti rekening transaksi kepada BPKN
B. Kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian barang/jasa
16.
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan dibentuk untuk…
A. Mengatur tarif bunga pinjaman konsumen
B. Menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan secara non-litigasi
C. Memberikan izin usaha kepada bank
D. Mengawasi kepatuhan pelaku usaha terhadap pajak
B. Menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan secara non-litigasi
17.
Prinsip “caveat emptor” dalam hukum konsumen berarti…
A. Pelaku usaha wajib menanggung semua kerugian konsumen
B. Negara bertanggung jawab penuh atas setiap kerugian konsumen
C. Konsumen harus berhati-hati dan memeriksa sendiri barang yang dibeli
D. Hakim berwenang memutuskan ganti rugi tanpa bukti
C. Konsumen harus berhati-hati dan memeriksa sendiri barang yang dibeli
18.
Hak pelaku usaha yang diatur dalam UUPK di antaranya adalah hak untuk…
A. Menolak semua pengaduan konsumen yang tidak terdaftar
B. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
C. Menetapkan harga sepihak tanpa pemberitahuan
D. Mengabaikan standar keamanan produk impor
B. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
19.
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memiliki fungsi utama sebagai…
A. Lembaga peradilan khusus sengketa konsumen
B. Penyidik tindak pidana di bidang konsumen
C. Pemberi saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam perlindungan konsumen
D. Pengatur tarif produk dan jasa di pasar nasional
C. Pemberi saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam perlindungan konsumen
20.
Dalam hukum perlindungan konsumen, klausula baku yang merugikan konsumen secara sepihak dinyatakan…
A. Sah jika telah disetujui oleh notaris
B. Batal demi hukum
C. Mengikat selama tidak ada keberatan dari konsumen
D. Berlaku setelah didaftarkan ke pengadilan
B. Batal demi hukum
21.
Penyelesaian sengketa konsumen melalui litigasi artinya diselesaikan melalui…
A. Mediasi oleh lembaga swadaya masyarakat
B. Arbitrase internasional
C. Jalur pengadilan umum
D. Musyawarah adat setempat
C. Jalur pengadilan umum
22.
Hukum administrasi negara berperan dalam perlindungan konsumen melalui…
A. Penetapan sanksi pidana terhadap konsumen nakal
B. Pemberian lisensi, pengawasan, dan pencabutan izin pelaku usaha yang melanggar
C. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase
D. Pembentukan perjanjian antarnegara di bidang perdagangan
D. Pembentukan perjanjian antarnegara di bidang perdagangan
23.
Keterkaitan hukum perlindungan konsumen dengan hukum perbankan tampak pada kewajiban bank untuk…
A. Memberikan kredit tanpa agunan kepada seluruh nasabah
B. Menyebarkan informasi suku bunga kepada masyarakat umum
C. Menyampaikan informasi yang transparan dan jujur kepada nasabah selaku konsumen
D. Menghapus hutang konsumen yang mengalami kerugian
C. Menyampaikan informasi yang transparan dan jujur kepada nasabah selaku konsumen
24.
Istilah “konsumen akhir” dalam hukum perlindungan konsumen merujuk pada pihak yang…
A. Membeli barang untuk kegiatan usaha produktif
B. Menggunakan barang/jasa untuk kepentingan diri sendiri dan tidak diperdagangkan kembali
C. Membeli barang secara grosir untuk dijual ke pengecer
D. Mengimpor produk untuk kebutuhan nasional
B. Menggunakan barang/jasa untuk kepentingan diri sendiri dan tidak diperdagangkan kembali
25.
Salah satu kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen berdasarkan UUPK adalah…
A. Menyediakan layanan purna jual hanya untuk produk elektronik
B. Memberikan kompensasi atas iklan yang tidak menarik
C. Menjamin mutu barang/jasa yang diproduksi sesuai standar yang berlaku
D. Mendaftarkan setiap transaksi ke BPSK
C. Menjamin mutu barang/jasa yang diproduksi sesuai standar yang berlaku
26.
Prosedur penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan dimulai dengan…
A. Pengajuan banding langsung ke Mahkamah Agung
B. Pendaftaran gugatan ke Pengadilan Negeri di tempat konsumen berdomisili
C. Permohonan kepada OJK untuk menerbitkan surat kuasa
D. Pengajuan mediasi ke BPKN terlebih dahulu
B. Pendaftaran gugatan ke Pengadilan Negeri di tempat konsumen berdomisili
27.
LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) berperan dalam…
A. Menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar
B. Menetapkan standar mutu produk nasional
C. Memperjuangkan hak konsumen dan melakukan pengawasan terhadap penerapan UUPK
D. Mengatur kuota impor barang konsumsi
C. Memperjuangkan hak konsumen dan melakukan pengawasan terhadap penerapan UUPK
28.
Aspek hukum perdata yang relevan dengan perlindungan konsumen meliputi…
A. Hukum acara pidana dan pembuktian
B. Hukum perjanjian dan perbuatan melawan hukum
C. Hukum tata negara dan konstitusi
D. Hukum administrasi dan perizinan
B. Hukum perjanjian dan perbuatan melawan hukum
29.
Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam konteks perlindungan konsumen terjadi apabila pelaku usaha…
A. Menjual produk di atas harga pasar wajar
B. Menawarkan produk melalui iklan online
C. Melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen meskipun tanpa perjanjian
D. Menolak menerima pembayaran tunai dari konsumen
C. Melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen meskipun tanpa perjanjian
30.
OJK dalam konteks perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan berwenang untuk…
A. Mengadili sengketa antara nasabah dan bank
B. Menetapkan harga saham di bursa efek
C. Mengeluarkan regulasi, mengawasi, dan menjatuhkan sanksi kepada lembaga jasa keuangan
D. Memberikan kredit langsung kepada konsumen yang dirugikan
D. Memberikan kredit langsung kepada konsumen yang dirugikan
31.
Dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, mekanisme yang dapat digunakan adalah…
A. Litigasi, banding, dan kasasi
B. Mediasi, konsiliasi, dan arbitrase
C. Rekonsiliasi, negosiasi, dan ajudikasi
D. Intervensi, advokasi, dan eksekusi
B. Mediasi, konsiliasi, dan arbitrase
32.
Ketentuan mengenai pangan dalam kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen diatur antara lain dalam…
A. UU No. 8 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
B. UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 17 Tahun 2015
C. UU No. 10 Tahun 1998 dan Peraturan OJK
D. UU No. 21 Tahun 2011 dan UU No. 40 Tahun 2014
A. UU No. 8 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
33.
Dalam hukum perlindungan konsumen, tanggung jawab produk (product liability) mengacu pada…
A. Kewajiban konsumen membuktikan cacat produk di pengadilan pidana
B. Tanggung jawab produsen atau pelaku usaha atas kerugian akibat produk yang cacat
C. Kewajiban pemerintah menanggung kerugian konsumen
D. Hak pelaku usaha menolak klaim yang tidak berdasar
B. Tanggung jawab produsen atau pelaku usaha atas kerugian akibat produk yang cacat
34.
Pembinaan perlindungan konsumen oleh pemerintah bertujuan untuk…
A. Meningkatkan keuntungan pelaku usaha nasional
B. Membatasi impor produk asing yang membahayakan
C. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha serta konsumen
D. Mengurangi pengaduan konsumen ke lembaga swadaya masyarakat
C. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha serta konsumen
35.
Manakah yang BUKAN merupakan hak konsumen berdasarkan UUPK?
A. Hak untuk mendapatkan advokasi dan perlindungan hukum
B. Hak untuk memilih barang/jasa
C. Hak untuk menetapkan harga produk yang dibeli
D. Hak untuk didengar pendapatnya
D. Hak untuk didengar pendapatnya
36.
Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan mencakup hubungan antara…
A. Konsumen dengan sesama konsumen dalam satu komunitas
B. Konsumen dengan perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya
C. Negara dengan lembaga keuangan internasional
D. OJK dengan Kementerian Keuangan
B. Konsumen dengan perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya
37.
Penyelesaian sengketa konsumen jasa keuangan di luar pengadilan melalui LAPS bersifat…
A. Wajib dan mengikat semua pihak sejak awal
B. Sukarela bagi konsumen, tetapi wajib bagi pelaku usaha jasa keuangan yang terdaftar
C. Pilihan bebas bagi pelaku usaha saja
D. Hanya berlaku untuk sengketa senilai di bawah Rp 500 juta
B. Sukarela bagi konsumen, tetapi wajib bagi pelaku usaha jasa keuangan yang terdaftar
38.
Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, yang dimaksud dengan “barang” adalah…
A. Hanya benda berwujud yang dapat dipegang dan dipindahkan
B. Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan
C. Produk yang telah mendapat sertifikasi dari Badan Standardisasi Nasional
D. Komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka
B. Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan
39.
Pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dilakukan secara terintegrasi oleh…
A. Kementerian Perdagangan dan BPKN
B. Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik
C. OJK bersama BPKN dan LPKSM
D. Hanya oleh BPSK di tingkat daerah
C. OJK bersama BPKN dan LPKSM
40.
Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan menggunakan jalur gugatan…
A. Pidana semata karena menyangkut kepentingan publik
B. Perdata, baik secara individual maupun gugatan kelompok (class action)
C. Tata usaha negara karena melibatkan lembaga pemerintah
D. Konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi
B. Perdata, baik secara individual maupun gugatan kelompok (class action)
41.
Salah satu bentuk perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam periklanan berdasarkan UUPK adalah…
A. Menyatakan produk memiliki khasiat atau kegunaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya
B. Mencantumkan merek dagang yang terdaftar
C. Memasang iklan berbahasa asing tanpa terjemahan
D. Menggunakan model iklan yang tidak bersertifikat
A. Menyatakan produk memiliki khasiat atau kegunaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya
42.
Hubungan hukum konsumen dengan pelaku usaha berdasarkan perbuatan melawan hukum menuntut terpenuhinya unsur…
A. Perjanjian tertulis yang sah antara kedua pihak
B. Adanya perbuatan melawan hukum, kerugian, sebab-akibat, dan kesalahan
C. Putusan pengadilan tingkat pertama yang sudah berkekuatan hukum tetap
D. Sertifikat mediasi dari lembaga resmi pemerintah
D. Sertifikat mediasi dari lembaga resmi pemerintah
43.
Pengaturan hak dan kewajiban konsumen di sektor jasa keuangan secara khusus diatur oleh…
A. Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran
B. Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli
D. Peraturan Menteri Perdagangan tentang Standar Mutu
A. Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran
44.
Aspek hukum administrasi negara dalam perlindungan konsumen mencakup kewenangan pemerintah untuk…
A. Memutus sengketa antara konsumen dan pelaku usaha secara final
B. Memberikan ganti rugi langsung kepada konsumen yang dirugikan
C. Menerbitkan izin usaha, melakukan inspeksi, dan mencabut izin pelaku usaha yang melanggar
D. Mewakili konsumen dalam gugatan class action di pengadilan
C. Menerbitkan izin usaha, melakukan inspeksi, dan mencabut izin pelaku usaha yang melanggar
45.
Pokok-pokok tentang pelaku usaha dalam UUPK mencakup pengertian pelaku usaha sebagai…
A. Hanya perusahaan berbadan hukum yang terdaftar di bursa efek
B. Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan, yang menjalankan kegiatan usaha
C. Hanya BUMN dan BUMD yang menyediakan layanan publik
D. Perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia
B. Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan, yang menjalankan kegiatan usaha
46.
Dalam prosedur penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan, konsumen dapat mengajukan gugatan secara kolektif yang dikenal sebagai…
A. Gugatan intervensi
B. Gugatan balik (rekonvensi)
C. Gugatan kelompok (class action)
D. Gugatan administrasi
C. Gugatan kelompok (class action)
47.
Pengawasan terhadap perlindungan konsumen di sektor periklanan melibatkan peran dari…
A. Hanya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
B. Kementerian Perindustrian saja
C. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), KPI, dan lembaga terkait lainnya
D. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
C. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), KPI, dan lembaga terkait lainnya
48.
Salah satu prinsip perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan yang diatur OJK adalah prinsip…
A. Kerahasiaan data konsumen yang mutlak tanpa pengecualian
B. Transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, dan kerahasiaan yang proporsional
C. Keuntungan maksimal bagi pelaku usaha jasa keuangan
D. Eksklusivitas layanan bagi nasabah premium
D. Eksklusivitas layanan bagi nasabah premium
49.
Putusan BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen bersifat…
A. Rekomendasi yang tidak mengikat para pihak
B. Final dan mengikat apabila melalui mekanisme arbitrase
C. Sementara hingga dikuatkan oleh pengadilan negeri
D. Hanya berlaku selama 30 hari setelah diputuskan
B. Final dan mengikat apabila melalui mekanisme arbitrase
50.
Salah satu tujuan utama dibentuknya hukum perlindungan konsumen adalah…
A. Melindungi kepentingan pelaku usaha dari persaingan usaha tidak sehat
B. Meningkatkan pendapatan negara dari sektor perdagangan
C. Memberdayakan konsumen agar mampu melindungi diri dan memperoleh kepastian hukum
D. Membatasi jumlah pelaku usaha asing yang beroperasi di Indonesia
C. Memberdayakan konsumen agar mampu melindungi diri dan memperoleh kepastian hukum
Mengerjakan Soal Latihan UT secara rutin terbukti mempercepat pemahaman materi Soal UAS UT HKUM4312 Hukum Perlindungan Konsumen. Kebiasaan ini melatih kamu lebih siap menghadapi format Ujian Online (UO) maupun Ujian Tatap Muka (UTM).
Setiap usaha yang kamu curahkan dalam mempelajari Soal Ujian UT hari ini adalah investasi nyata untuk masa depan. Raih hasil terbaik dengan semangat penuh dan percayalah pada prosesmu sendiri!
