Mempelajari STPL4405 Etika Profesi Perencana membantu Anda memahami nilai moral dalam pekerjaan perencanaan. Ini penting untuk menjaga integritas saat menghadapi dilema etis di lapangan. Soal UT di halaman ini dirancang untuk menguji pemahaman Anda terhadap kode etik perencana.
Manfaat latihan soal ini adalah membiasakan Anda dengan struktur ujian dan tipe kasus yang sering muncul. Soal UAS UT menjadi acuan tepat untuk mengukur sejauh mana Anda menguasai materi tentang tanggung jawab profesi. Anda bisa langsung mengerjakan soal berikut.
Halaman ini menyediakan Soal Ujian UT STPL4405 lengkap dengan kunci jawaban dan pembahasan terperinci. Setiap opsi jawaban dijelaskan secara logis agar Anda memahami alasan kebenarannya. Semua materi di bawah siap digunakan sebagai bahan belajar mandiri.
Catatan: Soal-soal ini akan terus diperbarui mengikuti modul terbaru Universitas Terbuka.
Soal UT STPL4405 Etika Profesi Perencana
1.
Apa yang dimaksud dengan 'perencanaan' (planning) dalam konteks profesi perencana?
A. Proses menentukan tujuan di masa depan dan cara mencapainya secara sistematis
B. Dokumen tertulis yang berisi arahan pembangunan
C. Individu yang memiliki keahlian dalam merancang tata ruang
D. Kumpulan peraturan pemerintah tentang pembangunan
Jawaban: A. Proses menentukan tujuan di masa depan dan cara mencapainya secara sistematis. Perencanaan adalah proses sistematis untuk menentukan tujuan masa depan dan langkah-langkah mencapainya.
2.
Sekolah perencanaan pertama di Indonesia yang didirikan pada masa kolonial Belanda dikenal dengan nama?
A. ITB Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota
B. STOVIA
C. Academie van Bouwkunst
D. Pendidikan Ahli Tata Kota
Jawaban: D. Pendidikan Ahli Tata Kota. Pendidikan Ahli Tata Kota merupakan sekolah perencanaan pertama di Indonesia pada era kolonial.
3.
Etika dalam konteks profesi perencana mengacu pada?
A. Aturan hukum yang berlaku secara universal
B. Nilai moral yang menjadi panduan dalam menjalankan tugas perencanaan
C. Kebiasaan pribadi seorang perencana
D. Standar gaji yang ditetapkan asosiasi
Jawaban: B. Nilai moral yang menjadi panduan dalam menjalankan tugas perencanaan. Etika profesi adalah nilai moral yang memandu tindakan perencana dalam menjalankan tugasnya.
4.
Salah satu nilai yang harus dimiliki perencana dalam menjalankan tugasnya adalah keadilan. Apa implementasi nilai keadilan dalam perencanaan?
A. Memprioritaskan kepentingan investor
B. Memastikan distribusi manfaat dan beban secara merata bagi seluruh masyarakat
C. Mengikuti arahan pemerintah tanpa syarat
D. Menekan biaya proyek seminimal mungkin
Jawaban: B. Memastikan distribusi manfaat dan beban secara merata bagi seluruh masyarakat. Nilai keadilan memastikan bahwa hasil perencanaan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak.
5.
Apa fungsi utama kode etik profesi bagi seorang perencana?
A. Menjamin keuntungan finansial anggota
B. Mengatur hubungan antar anggota asosiasi
C. Menjaga integritas dan tanggung jawab moral dalam praktik perencanaan
D. Menentukan jenjang karir perencana
Jawaban: C. Menjaga integritas dan tanggung jawab moral dalam praktik perencanaan. Kode etik berfungsi menjaga integritas moral dan tanggung jawab perencana dalam praktik.
6.
Salah satu isi kode etik asosiasi perencana di Indonesia adalah?
A. Perencana harus menghindari konflik kepentingan
B. Perencana wajib membayar iuran bulanan
C. Perencana harus memiliki ijazah S2
D. Perencana dilarang bekerja di luar negeri
Jawaban: A. Perencana harus menghindari konflik kepentingan. Kode etik asosiasi perencana menekankan penghindaran konflik kepentingan sebagai prinsip etis.
7.
Dilema etik perencana sering terjadi ketika?
A. Perencana memiliki keahlian teknis yang berlebihan
B. Terdapat benturan antara kepentingan publik dan kepentingan klien
C. Semua pihak sepakat dengan rencana
D. Perencana bekerja sendiri tanpa tim
Jawaban: B. Terdapat benturan antara kepentingan publik dan kepentingan klien. Dilema etik muncul ketika perencana harus memilih antara kepentingan publik dan klien yang bertentangan.
8.
Salah satu dilema etik perencana di masa depan terkait penggunaan teknologi adalah?
A. Keterbatasan data geospasial
B. Isu privasi data warga dalam perencanaan berbasis big data
C. Kurangnya perangkat lunak perencanaan
D. Biaya teknologi yang murah
Jawaban: B. Isu privasi data warga dalam perencanaan berbasis big data. Penggunaan big data dalam perencanaan menimbulkan dilema tentang privasi data warga.
9.
Produk utama seorang perencana dalam konteks tata ruang adalah?
A. Laporan keuangan
B. Rencana tata ruang (RTRW, RDTR)
C. Buku catatan harian
D. Sertifikat tanah
Jawaban: B. Rencana tata ruang (RTRW, RDTR). Produk utama perencana tata ruang adalah dokumen rencana seperti RTRW dan RDTR.
10.
Praktik perencana yang baik harus melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip?
A. Efisiensi biaya
B. Demokrasi dalam perencanaan
C. Kerahasiaan data
D. Otoritas tunggal
Jawaban: B. Demokrasi dalam perencanaan. Partisipasi masyarakat mencerminkan prinsip demokrasi dalam proses perencanaan.
11.
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Perencana digunakan untuk?
A. Menentukan gaji perencana
B. Mengukur kemampuan dan kualifikasi seorang perencana
C. Menghapus asosiasi profesi
D. Membuat peta dasar
Jawaban: B. Mengukur kemampuan dan kualifikasi seorang perencana. SKKNI menjadi acuan untuk mengukur kompetensi dan kualifikasi perencana di Indonesia.
12.
Salah satu kompetensi yang harus dimiliki perencana tata ruang wilayah dan kota adalah?
A. Kemampuan menggambar peta digital
B. Kemampuan menulis novel
C. Kemampuan memasak
D. Kemampuan akuntansi
Jawaban: A. Kemampuan menggambar peta digital. Perencana tata ruang harus mampu menggunakan teknologi seperti SIG untuk menggambar peta digital.
13.
Kompetensi khusus yang diperlukan perencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi?
A. Pemahaman tentang ekosistem laut dan pesisir
B. Kemampuan bermusik
C. Keahlian di bidang pertanian
D. Pengetahuan tentang hukum dagang
Jawaban: A. Pemahaman tentang ekosistem laut dan pesisir. Perencanaan pesisir membutuhkan pemahaman tentang ekosistem laut untuk pengelolaan berkelanjutan.
14.
Dalam penyusunan peraturan zonasi, perencana harus memiliki kompetensi?
A. Memahami sistem zonasi dan peraturan bangunan
B. Menguasai bahasa asing
C. Menjual properti
D. Mendesain interior
Jawaban: A. Memahami sistem zonasi dan peraturan bangunan. Kompetensi utama untuk peraturan zonasi adalah pemahaman sistem zonasi dan regulasi bangunan.
15.
Perencanaan (planning) berbeda dengan rencana (plan). Manakah pernyataan yang benar?
A. Rencana adalah proses, perencanaan adalah dokumen
B. Perencanaan adalah proses, rencana adalah dokumen hasil
C. Keduanya sama
D. Perencanaan adalah tujuan, rencana adalah alat
Jawaban: B. Perencanaan adalah proses, rencana adalah dokumen hasil. Perencanaan merujuk pada proses, sedangkan rencana adalah dokumen yang dihasilkan.
16.
Asosiasi perencana profesional di Indonesia yang memayungi profesi perencana adalah?
A. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)
B. Ikatan Perencana Indonesia (IPI)
C. Persatuan Insinyur Indonesia (PII)
D. Himpunan Ahli Geofisika
Jawaban: B. Ikatan Perencana Indonesia (IPI). IPI merupakan organisasi profesi yang mewadahi perencana di Indonesia.
17.
Nilai kejujuran dalam etika perencana sangat penting karena?
A. Membuat rencana lebih panjang
B. Menghindari penyembunyian informasi yang dapat merugikan publik
C. Mempermudah negosiasi
D. Meningkatkan biaya proyek
Jawaban: B. Menghindari penyembunyian informasi yang dapat merugikan publik. Kejujuran memastikan transparansi informasi sehingga publik tidak dirugikan oleh rencana yang tidak etis.
18.
Menurut Modul 1, apa yang membedakan istilah 'planning' dari 'plan'?
A. Planning bersifat statis, sedangkan plan bersifat dinamis
B. Planning adalah proses penyusunan rencana, sedangkan plan adalah hasil dokumentasi
C. Plan adalah tindakan, sementara planning adalah dokumen
D. Planning dan plan memiliki makna yang sama
Jawaban: B. Planning adalah proses penyusunan rencana, sedangkan plan adalah hasil dokumentasi. Dalam konteks perencanaan, planning merujuk pada proses atau kegiatan menyusun rencana, sedangkan plan adalah hasil akhir dari proses tersebut yang tertuang dalam dokumen.
19.
Apa yang menjadi latar belakang utama berdirinya asosiasi perencana pertama di Indonesia?
A. Adanya tekanan dari pemerintah kolonial Belanda
B. Kebutuhan untuk menyatukan para perencana dari berbagai disiplin ilmu
C. Persaingan dengan asosiasi perencana dari negara lain
D. Permintaan dari organisasi internasional
Jawaban: B. Kebutuhan untuk menyatukan para perencana dari berbagai disiplin ilmu. Asosiasi perencana di Indonesia didirikan untuk menyatukan para perencana dari berbagai latar belakang ilmu, seperti teknik, arsitektur, dan geografi, guna meningkatkan profesionalisme.
20.
Menurut Modul 2, ciri utama dari suatu profesi adalah…
A. Memiliki prosedur kerja yang fleksibel tanpa standar baku
B. Berlandaskan pada pengetahuan khusus yang diperoleh melalui pendidikan formal
C. Hanya berorientasi pada keuntungan finansial
D. Tidak memerlukan kode etik dalam pelaksanaannya
Jawaban: B. Berlandaskan pada pengetahuan khusus yang diperoleh melalui pendidikan formal. Profesi dicirikan oleh keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan formal, yang membedakannya dari pekerjaan biasa.
21.
Dalam etika perencanaan, prinsip utilitarianisme menekankan pada…
A. Kepatuhan mutlak pada peraturan tanpa mempertimbangkan konsekuensi
B. Keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum
C. Tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang
D. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai tradisional
Jawaban: C. Tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Utilitarianisme adalah teori etika yang menilai benar atau salahnya suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya, yaitu seberapa besar manfaat yang dihasilkan untuk jumlah orang terbanyak.
22.
Nilai apa yang paling ditekankan dalam perencanaan partisipatif?
A. Efisiensi waktu dan biaya
B. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan
C. Otoritas penuh perencana dalam menentukan arah pembangunan
D. Keseragaman hasil perencanaan di setiap wilayah
Jawaban: B. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Perencanaan partisipatif menekankan keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lain agar rencana yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.
23.
Apa fungsi utama dari kode etik profesi bagi seorang perencana?
A. Sebagai alat untuk menekan gaji anggota profesi
B. Sebagai pedoman perilaku untuk menjaga martabat dan integritas profesi
C. Sebagai dokumen legal yang mengikat secara hukum pidana
D. Sebagai syarat administratif untuk mendapatkan proyek
Jawaban: B. Sebagai pedoman perilaku untuk menjaga martabat dan integritas profesi. Kode etik berfungsi sebagai pedoman moral bagi anggota profesi agar bertindak etis, menjaga kepercayaan publik, dan mempertahankan citra positif profesi.
24.
Dalam Kode Etik Asosiasi Perencana, salah satu kewajiban utama perencana terhadap publik adalah…
A. Mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum
B. Menjamin semua proyek selesai tepat waktu tanpa kecuali
C. Memberikan pelayanan yang jujur dan transparan demi kepentingan publik
D. Merahasiakan informasi publik jika diminta oleh klien
Jawaban: C. Memberikan pelayanan yang jujur dan transparan demi kepentingan publik. Kode etik mewajibkan perencana untuk mengutamakan kepentingan publik, bersikap jujur, dan transparan dalam setiap pelayanan yang diberikan.
25.
Dilema etik perencana sering muncul ketika…
A. Tersedia data yang cukup untuk pengambilan keputusan
B. Tidak ada konflik kepentingan antara pihak-pihak terkait
C. Nilai-nilai yang dianut perencana bertentangan dengan tuntutan atasan atau klien
D. Perencana memiliki wewenang penuh tanpa pengawasan
Jawaban: C. Nilai-nilai yang dianut perencana bertentangan dengan tuntutan atasan atau klien. Dilema etik terjadi saat seorang perencana dihadapkan pada situasi di mana nilai pribadi atau profesionalnya berbenturan dengan tekanan eksternal, seperti permintaan atasan yang tidak etis.
26.
Salah satu contoh dilema etik perencana di masa depan terkait teknologi adalah…
A. Penggunaan data masyarakat tanpa izin dalam perencanaan berbasis AI
B. Penggunaan peta analog dalam perencanaan kota
C. Pembangunan infrastruktur manual tanpa bantuan mesin
D. Penerapan teknologi sederhana yang tidak efektif
Jawaban: A. Penggunaan data masyarakat tanpa izin dalam perencanaan berbasis AI. Di masa depan, perencana akan sering dihadapkan pada dilema etik terkait penggunaan big data dan AI, seperti pelanggaran privasi jika data masyarakat digunakan tanpa izin yang sah.
27.
Apa yang dimaksud dengan produk utama seorang perencana?
A. Bangunan fisik yang dibangun di lapangan
B. Rencana tata ruang atau dokumen perencanaan lainnya
C. Jasa konsultasi lisan tanpa dokumentasi
D. Laporan keuangan proyek pembangunan
Jawaban: B. Rencana tata ruang atau dokumen perencanaan lainnya. Produk utama perencana adalah rencana atau dokumen perencanaan, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang menjadi panduan pembangunan suatu wilayah.
28.
Dalam praktik perencana, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan bertujuan untuk…
A. Mempercepat proses administrasi perizinan
B. Mengurangi biaya konsultasi perencanaan
C. Menjamin bahwa rencana yang dibuat sesuai dengan kebutuhan lokal
D. Menghindari adanya perubahan rencana di kemudian hari
Jawaban: C. Menjamin bahwa rencana yang dibuat sesuai dengan kebutuhan lokal. Keterlibatan masyarakat penting agar rencana yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan potensi setempat, sehingga lebih efektif dan berkelanjutan.
29.
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Perencana digunakan untuk…
A. Menentukan besaran honorarium perencana
B. Menilai dan memastikan kemampuan perencana sesuai dengan standar yang ditetapkan
C. Mengatur jadwal kerja harian perencana
D. Menentukan jenis transportasi yang digunakan perencana
Jawaban: B. Menilai dan memastikan kemampuan perencana sesuai dengan standar yang ditetapkan. SKKNI berfungsi sebagai acuan dalam mengukur kompetensi dan kualifikasi seorang perencana, sehingga kualitas layanan yang diberikan sesuai standar nasional.
30.
Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kompetensi apa yang paling diperlukan?
A. Kemampuan merancang bangunan tinggi
B. Pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya alam dan tata ruang
C. Keahlian dalam akuntansi keuangan
D. Kemampuan memasarkan properti
Jawaban: B. Pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya alam dan tata ruang. Perencana tata ruang harus memiliki pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya alam, analisis spasial, dan kebijakan tata ruang untuk menyusun RTRW yang komprehensif.
31.
Apa tantangan utama dalam perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil?
A. Tingginya biaya transportasi darat
B. Konflik kepentingan antara konservasi lingkungan dan pembangunan ekonomi
C. Ketersediaan tenaga kerja yang melimpah
D. Luas wilayah yang terlalu besar
Jawaban: B. Konflik kepentingan antara konservasi lingkungan dan pembangunan ekonomi. Wilayah pesisir sering menghadapi dilema antara menjaga ekosistem laut dan mendorong investasi ekonomi, sehingga perencana harus mampu menyeimbangkan kedua aspek tersebut.
32.
Penyusunan peraturan zonasi bertujuan untuk…
A. Mengatur kepadatan penduduk di suatu negara
B. Menentukan jenis kegiatan yang diperbolehkan di suatu zona dalam rencana tata ruang
C. Menetapkan harga tanah secara nasional
D. Mengelola impor dan ekspor barang
Jawaban: B. Menentukan jenis kegiatan yang diperbolehkan di suatu zona dalam rencana tata ruang. Peraturan zonasi adalah instrumen yang mengatur penggunaan lahan di setiap zona, seperti zona perumahan, industri, atau konservasi, untuk mewujudkan tata ruang yang tertib.
33.
Menurut Modul 1, tokoh yang dikenal sebagai bapak perencanaan kota modern di Indonesia adalah…
A. Soekarno
B. Mohammad Hatta
C. Soetami
D. Herman Johannes
Jawaban: A. Soekarno. Soekarno memiliki peran besar dalam perencanaan kota modern di Indonesia, seperti perencanaan pembangunan di Jakarta dan kota-kota baru lainnya pada masa kemerdekaan.
34.
Apa sanksi yang dapat diterima oleh perencana yang melanggar kode etik profesi?
A. Hukuman penjara berdasarkan KUHP
B. Peringatan, skorsing, atau pencabutan keanggotaan dari asosiasi
C. Denda finansial yang dibayarkan kepada negara
D. Larangan bekerja di sektor publik selamanya
Jawaban: B. Peringatan, skorsing, atau pencabutan keanggotaan dari asosiasi. Pelanggaran kode etik oleh perencana biasanya berujung pada sanksi organisasi, seperti teguran, skorsing sementara, atau bahkan pemecatan dari asosiasi profesi.
35.
Perbedaan utama antara 'planning' (perencanaan) dan 'plan' (rencana) adalah bahwa…
A. planning adalah hasil akhir, sedangkan plan adalah proses
B. planning adalah proses yang berkelanjutan, sedangkan plan adalah dokumen atau hasil akhir
C. planning lebih penting daripada plan dalam setiap konteks
D. plan hanya bersifat jangka pendek, sedangkan planning bersifat jangka panjang
Jawaban: B. planning adalah proses yang berkelanjutan, sedangkan plan adalah dokumen atau hasil akhir. Planning adalah proses dinamis dan berkelanjutan untuk menentukan tujuan dan cara mencapainya. Plan adalah hasil dari proses tersebut, biasanya berupa dokumen tertulis yang berisi rencana.
36.
Sekolah perencanaan pertama di Indonesia yang didirikan pada masa kolonial Belanda adalah…
A. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota ITB
B. Bagian Planologi, STT Bandung
C. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, UI
D. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, UGM
Jawaban: B. Bagian Planologi, STT Bandung. Bagian Planologi di STT Bandung (sekarang ITB) merupakan pendidikan formal perencanaan pertama di Indonesia, didirikan pada masa kolonial Belanda.
37.
Perbedaan mendasar antara profesi (profession) dan pekerjaan biasa (occupation) adalah bahwa profesi…
A. tidak memerlukan pendidikan formal
B. memiliki kode etik dan standar kompetensi yang diakui
C. dilakukan hanya untuk mencari keuntungan finansial
D. tidak memerlukan izin praktik
Jawaban: B. memiliki kode etik dan standar kompetensi yang diakui. Ciri utama profesi adalah adanya kode etik yang mengatur perilaku anggota, serta standar kompetensi yang harus dipenuhi. Hal ini membedakannya dari pekerjaan biasa.
38.
Dalam perencanaan, etika deontologis menekankan bahwa tindakan perencana…
A. hanya dinilai dari hasil atau konsekuensinya
B. harus didasarkan pada kewajiban dan prinsip moral yang universal
C. harus mengutamakan kebahagiaan sebanyak mungkin orang
D. bersifat subjektif dan tergantung pada budaya setempat
Jawaban: B. harus didasarkan pada kewajiban dan prinsip moral yang universal. Etika deontologis berfokus pada kewajiban moral dan aturan yang harus diikuti, terlepas dari konsekuensinya. Perencana harus bertindak berdasarkan prinsip yang benar.
39.
Nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, dan efisiensi dalam perencanaan merupakan contoh dari…
A. nilai instrumental
B. nilai intrinsik
C. nilai ekstrinsik
D. nilai relatif
Jawaban: A. nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan lain yang lebih tinggi. Keadilan, kebebasan, dan efisiensi adalah nilai-nilai yang mendasari proses perencanaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
40.
Fungsi utama dari sebuah kode etik profesi adalah…
A. meningkatkan persaingan antar anggota profesi
B. melindungi kepentingan pribadi anggota profesi
C. memberikan pedoman perilaku moral bagi anggota profesi
D. menjadi alat untuk menghukum anggota yang tidak patuh
Jawaban: C. memberikan pedoman perilaku moral bagi anggota profesi. Kode etik berfungsi sebagai pedoman perilaku moral yang harus diikuti anggota profesi, menjaga integritas, dan kepercayaan publik terhadap profesi tersebut.
41.
Dalam kode etik Asosiasi Perencana, salah satu kewajiban perencana terhadap publik adalah…
A. merahasiakan semua informasi publik
B. mengutamakan kepentingan klien di atas kepentingan publik
C. menghormati hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan
D. menolak semua bentuk kritik dari masyarakat
Jawaban: C. menghormati hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan. Kode etik menekankan perencana harus menghormati dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan karena perencanaan berdampak pada publik.
42.
Contoh dilema etik yang sering dihadapi perencana adalah ketika…
A. merencanakan pembangunan taman kota
B. harus memilih antara keinginan investor dan kepentingan lingkungan hidup
C. menggunakan software perencanaan yang berbeda
D. menghadapi cuaca buruk saat survei lapangan
Jawaban: B. harus memilih antara keinginan investor dan kepentingan lingkungan hidup. Dilema etik terjadi ketika perencana dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama memiliki nilai moral, misalnya antara kepentingan ekonomi (investor) dan kelestarian lingkungan.
43.
Tantangan etik perencana di masa depan yang paling relevan dengan perkembangan teknologi adalah…
A. keharusan menggunakan peta analog
B. penggunaan data besar (big data) dan potensi pelanggaran privasi warga
C. larangan menggunakan drone untuk pemetaan
D. penolakan terhadap sistem informasi geografis (SIG)
Jawaban: B. penggunaan data besar (big data) dan potensi pelanggaran privasi warga. Penggunaan big data dalam perencanaan menimbulkan dilema etik baru terkait privasi, keamanan data, dan potensi penyalahgunaan informasi warga.
44.
Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan contoh dari produk perencana yang bersifat…
A. rahasia dan hanya untuk kalangan internal pemerintah
B. non-teknis dan tidak mengikat
C. publik dan memiliki kekuatan hukum
D. sementara dan dapat diubah kapan saja tanpa prosedur
Jawaban: C. publik dan memiliki kekuatan hukum. RTRW adalah produk perencanaan yang bersifat publik, disusun melalui proses partisipatif, ditetapkan dengan peraturan daerah, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
45.
Dalam praktik perencanaan, keterlibatan masyarakat (public participation) sangat penting karena…
A. memperlambat proses perencanaan
B. menambah biaya perencanaan
C. memastikan rencana sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga
D. merupakan kewajiban internasional semata
Jawaban: C. memastikan rencana sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga. Partisipasi masyarakat menjamin rencana yang dihasilkan lebih responsif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat yang akan terkena dampak.
46.
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk bidang perencanaan disusun dengan tujuan untuk…
A. membatasi jumlah perencana di Indonesia
B. menyamakan kualifikasi dan kemampuan perencana di seluruh Indonesia
C. meningkatkan gaji perencana
D. menghapus profesi perencana
Jawaban: B. menyamakan kualifikasi dan kemampuan perencana di seluruh Indonesia. SKKNI menjadi acuan untuk menyamakan standar kompetensi perencana di Indonesia, sehingga mutu dan profesionalisme tenaga perencana terjamin dan terstandarisasi.
47.
Kompetensi inti yang harus dimiliki oleh seorang perencana tata ruang wilayah dan kota adalah kemampuan untuk…
A. mengemudi alat berat
B. merancang bangunan gedung
C. menganalisis dan merumuskan kebijakan tata ruang
D. memasarkan properti
Jawaban: C. menganalisis dan merumuskan kebijakan tata ruang. Perencana tata ruang harus menguasai analisis spasial, kebijakan publik, dan perumusan kebijakan tata ruang untuk mengelola pengembangan wilayah dan kota secara berkelanjutan.
48.
Dalam perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, salah satu kompetensi khusus yang diperlukan adalah…
A. kemampuan mendaki gunung
B. pemahaman tentang ekosistem laut dan pesisir
C. keahlian dalam perikanan tangkap
D. kemampuan berenang
Jawaban: B. pemahaman tentang ekosistem laut dan pesisir. Ekosistem pesisir dan laut memiliki karakteristik unik. Perencana harus memahami dinamika lingkungan pesisir, abrasi, ekosistem mangrove, terumbu karang, dan lain-lain.
49.
Penyusunan peraturan zonasi memerlukan kompetensi perencana dalam hal…
A. membuat lukisan pemandangan
B. menetapkan blok, sub blok, dan ketentuan kegiatan yang diizinkan
C. mengelola akun media sosial
D. menyusun laporan keuangan
Jawaban: B. menetapkan blok, sub blok, dan ketentuan kegiatan yang diizinkan. Peraturan zonasi mengatur pembagian ruang menjadi zona-zona dan menetapkan kegiatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di setiap zona.
50.
Jika seorang perencana mengetahui bahwa rencana yang ia buat akan merugikan masyarakat adat secara tidak adil, tindakan etis yang harus diambil adalah…
A. tetap melanjutkan rencana karena sudah dibayar
B. mengabaikan temuan tersebut
C. melakukan kajian ulang untuk mencari alternatif yang lebih adil dan melibatkan masyarakat adat
D. mengundurkan diri tanpa penjelasan
Jawaban: C. melakukan kajian ulang untuk mencari alternatif yang lebih adil dan melibatkan masyarakat adat. Perencana memiliki tanggung jawab etis untuk memperjuangkan keadilan. Melakukan kajian ulang dan melibatkan masyarakat adat adalah tindakan yang paling sesuai dengan kode etik profesi.
Setelah memahami soal-soal di atas, kamu pasti lebih siap menghadapi Ujian Akhir Semester. Ingatlah bahwa STPL4405 Etika Profesi Perencana menguji pemahamanmu secara menyeluruh. Format UTM dan UO mengharuskanmu jeli membaca kasus yang diberikan di setiap pertanyaan.
Manfaatkan halaman ini sebagai panduan belajar. Contoh soal di sini dirancang mirip Soal Ujian UT sesungguhnya. Fokuslah pada penguasaan materi, bukan sekadar menghafal jawaban. Dengan persiapan yang matang, kamu bisa mengerjakan STPL4405 Etika Profesi Perencana dengan percaya diri.
