Aplikasi Gratis

Soalut.com

v1.3.0

Install sekali, akses kapan saja tanpa browser

Ribuan soal & modul lengkap di aplikasi

GET IT ON Google Play

Soalut.com tetap gratis karena kamu. Yuk, bantu kami terus hadir! 💜 Selalu gratis

🙌 Ikut Dukung
Rp
Rp
Rp
Rp
Selalu Gratis
Ribuan soal UT gratis,
karena kamu peduli
Ikut Dukung Sekarang

Soal UAS UT STPL4405 Etika Profesi Perencana dan Kunci Jawaban

Aplikasi Gratis

Soalut.com
★★★★★ 5.0
Gratis
GET IT ON Google Play
Soal UT STPL4405 Etika Profesi Perencana
Soal UT STPL4405 Etika Profesi Perencana

” Dua modul paling bikin mahasiswa STPL4405 Etika Profesi Perencana mikir keras adalah Modul 3 tentang Kode Etik dan Modul 4 soal Dilema Perencana. Topik ini memang pelik. latihan soal Universitas Terbuka di sini dirancang langsung menyasar pertanyaan-pertanyaan pelik semacam itu, biar kamu nggak cuma hafal tapi paham kapan kode etik itu dipakai. STPL4405 Etika Profesi Perencana mengharuskan kamu jeli membedakan mana nilai subjektif mana standar objektif.

Modul 2 tentang Profesi dan Etika juga sering bikin mahasiswa UT terkecoh, soal planning dan planner di Modul 1 jadi fondasi penting. Banyak yang campur aduk antara etika dulu baru kode etik. Coba kerjakan soal dari Modul 2 dulu. soal UAS UT Perencanaan Wilayah dan Kota yang disusun di halaman ini membantu kamu memahami hierarki etika dalam tiap modul. Soal Ujian UT seperti itu butuh penalaran, bukan sekadar menghafal pasal.

Soal UAS UT di bawah ini mencakup Kompetensi Perencana dari Modul 6, terutama standar SKKNI dan zonasi pesisir. Setiap soal sudah dilengkapi kunci jawaban beserta pembahasan yang ngupas kenapa jawabannya itu, bukan cuma daftar opsi. prediksi soal UAS UT di sini bisa kamu jadikan acuan tipe soal yang mungkin muncul. Kerjakan perlahan, pahami dulu tiap dilemma etik di Modul 3 dan 4.

Soal UT STPL4405 Etika Profesi Perencana

1.

Apa yang dimaksud dengan rencana (plan) dalam konteks perencanaan?

  • A. Proses menentukan tujuan dan cara mencapainya
  • B. Orang yang membuat keputusan spasial
  • C. Dokumen yang berisi tujuan, sasaran, dan strategi
  • D. Organisasi yang mengatur tata ruang
Jawaban: C
Rencana adalah dokumen formal yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam perencanaan.
2.

Manakah dari berikut ini yang merupakan karakteristik utama dari perencanaan (planning)?

  • A. Berorientasi ke masa depan dan sistematis
  • B. Dilakukan setelah keputusan diambil
  • C. Bersifat statis dan tidak berubah
  • D. Hanya berfokus pada aspek fisik
Jawaban: A
Perencanaan bersifat dinamis, berorientasi ke masa depan, dan dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu.
3.

Siapakah yang disebut sebagai perencana (planner) dalam konteks profesi?

  • A. Profesional yang memiliki keahlian dalam perencanaan dan bertanggung jawab secara etis
  • B. Pejabat pemerintah yang mengatur tata ruang
  • C. Setiap orang yang membuat rencana
  • D. Konsultan yang hanya bekerja di sektor swasta
Jawaban: A
Perencana adalah profesional dengan keahlian khusus di bidang perencanaan yang menjalankan tugasnya berdasarkan kode etik profesi.
4.

Dalam proses perencanaan, langkah pertama yang biasanya dilakukan adalah?

  • A. Menyusun draf rencana
  • B. Mengimplementasikan rencana
  • C. Mengevaluasi hasil rencana
  • D. Mengidentifikasi masalah dan tujuan
Jawaban: D
Langkah awal perencanaan adalah identifikasi masalah dan penetapan tujuan untuk memberikan arah pada proses selanjutnya.
5.

Apa perbedaan utama antara perencanaan (planning) dan rencana (plan)?

  • A. Perencanaan adalah proses, sedangkan rencana adalah hasil dokumen
  • B. Tidak ada perbedaan, keduanya sama
  • C. Perencanaan adalah dokumen, rencana adalah proses
  • D. Perencanaan dilakukan oleh individu, rencana oleh organisasi
Jawaban: A
Perencanaan merujuk pada proses berkelanjutan, sementara rencana adalah produk akhir yang terdokumentasi.
6.

Manakah yang bukan merupakan elemen penting dalam sebuah rencana?

  • A. Opini pribadi perencana
  • B. Strategi dan kebijakan
  • C. Data dan analisis
  • D. Tujuan dan sasaran
Jawaban: A
Rencana didasarkan pada data dan analisis objektif, bukan opini pribadi yang subjektif.
7.

Peran perencana dalam masyarakat adalah?

  • A. Membuat keputusan tunggal tanpa konsultasi
  • B. Menjembatani kepentingan publik, swasta, dan pemerintah melalui perencanaan partisipatif
  • C. Mengabaikan kepentingan publik
  • D. Hanya fokus pada keuntungan ekonomi
Jawaban: B
Perencana berperan sebagai mediator yang mengintegrasikan berbagai kepentingan untuk mencapai kesejahteraan bersama.
8.

Kapan perencanaan modern mulai berkembang di Indonesia?

  • A. Setelah reformasi tahun 1998
  • B. Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945
  • C. Pada era Orde Baru tahun 1970-an
  • D. Pada masa penjajahan Belanda
Jawaban: D
Perencanaan modern di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda dengan pembangunan kota-kota seperti Batavia.
9.

Sekolah perencanaan mana yang pertama kali didirikan di Indonesia?

  • A. Sekolah Tinggi Perencanaan Wilayah dan Kota (STPWK)
  • B. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITB
  • C. Sekolah Perencanaan Nasional (SPN)
  • D. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota ITB
Jawaban: D
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota di ITB merupakan salah satu yang tertua dan pertama di Indonesia.
10.

Asosiasi profesi perencana di Indonesia yang diakui secara nasional adalah?

  • A. Himpunan Perencana Indonesia (HPI)
  • B. Persatuan Perencana Nasional Indonesia (PPNI)
  • C. Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI)
  • D. Asosiasi Perencana Indonesia (API)
Jawaban: C
IAPI adalah organisasi profesi perencana yang diakui secara resmi dan mewadahi para perencana di Indonesia.
11.

Salah satu tokoh penting dalam sejarah perencanaan di Indonesia pada era awal kemerdekaan adalah?

  • A. Soekarno
  • B. Prof. Dr. Ir. Soedjono
  • C. Ir. Soenarjo
  • D. Mohammad Hatta
Jawaban: B
Soedjono dikenal sebagai salah satu perintis pendidikan perencanaan di Indonesia, khususnya di ITB.
12.

Pengaruh sekolah perencanaan mana yang sangat terasa di Indonesia pada era 1970-an?

  • A. Sekolah Perencanaan Inggris
  • B. Sekolah Perencanaan Belanda
  • C. Sekolah Perencanaan Amerika Serikat
  • D. Sekolah Perencanaan Jepang
Jawaban: B
Pengaruh Belanda masih kuat pada era tersebut karena sejarah kolonial dan kerja sama pendidikan.
13.

Apa tujuan utama dari pendirian asosiasi perencana seperti IAPI?

  • A. Mengatur upah minimum perencana
  • B. Memonopoli proyek perencanaan pemerintah
  • C. Menjadi badan legislasi perencanaan
  • D. Mengembangkan kompetensi dan etika profesi perencana
Jawaban: D
Asosiasi profesi bertujuan meningkatkan standar kompetensi dan etika anggotanya.
14.

Pada era reformasi, perencanaan di Indonesia mengalami perubahan signifikan berupa?

  • A. Sentralisasi perencanaan
  • B. Desentralisasi dan partisipasi publik
  • C. Privatisasi total sektor perencanaan
  • D. Penghapusan perencanaan tata ruang
Jawaban: B
Reformasi mendorong desentralisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan.
15.

Menurut konsep profesi, apa yang membedakan profesi dari pekerjaan biasa?

  • A. Mendapatkan gaji yang lebih tinggi
  • B. Bekerja di sektor formal
  • C. Memiliki kode etik dan kompetensi khusus
  • D. Memiliki jam kerja tetap
Jawaban: C
Profesi memiliki kode etik, standar kompetensi, dan tanggung jawab moral yang membedakannya dari pekerjaan umum.
16.

Etika dalam konteks profesi perencana berfungsi untuk?

  • A. Memandu perilaku profesional dan menjaga kepercayaan publik
  • B. Meningkatkan pendapatan perencana
  • C. Membatasi jumlah perencana
  • D. Menghilangkan konflik kepentingan
Jawaban: A
Etika profesi memberikan pedoman perilaku yang menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.
17.

Salah satu prinsip etika yang penting bagi perencana adalah?

  • A. Mengutamakan kepentingan pribadi
  • B. Menjaga kerahasiaan informasi klien tanpa batas
  • C. Menghormati hak masyarakat untuk berpartisipasi
  • D. Menolak semua bentuk kompromi
Jawaban: C
Perencana harus menghormati partisipasi publik sebagai bagian dari etika profesional dan demokrasi.
18.

Apa yang membedakan suatu pekerjaan biasa dengan suatu profesi?

  • A. Profesi tidak memerlukan pengakuan dari masyarakat, sedangkan pekerjaan biasa memerlukan pengakuan
  • B. Pekerjaan biasa memiliki kode etik, sedangkan profesi tidak memiliki kode etik
  • C. Pekerjaan biasa tidak memerlukan keahlian khusus, sedangkan profesi memerlukan keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan
  • D. Pekerjaan biasa hanya dilakukan untuk kepentingan pribadi, sedangkan profesi selalu untuk kepentingan umum
Jawaban: C
Suatu profesi memiliki ciri khas yaitu memerlukan keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, sedangkan pekerjaan biasa tidak selalu memerlukan keahlian khusus.
19.

Dalam konteks profesi perencana, etika berfungsi sebagai…

  • A. Pedoman untuk mencapai keuntungan pribadi
  • B. Aturan hukum yang mengikat secara ketat
  • C. Acuan moral yang mengatur perilaku dan pengambilan keputusan perencana
  • D. Standar untuk meningkatkan popularitas perencana
Jawaban: C
Etika dalam profesi perencana berfungsi sebagai acuan moral yang mengatur perilaku dan pengambilan keputusan agar sesuai dengan nilai-nilai luhur profesi.
20.

Salah satu prinsip utama etika profesi adalah tanggung jawab. Dalam konteks perencana, tanggung jawab ini terutama ditujukan kepada…

  • A. Masyarakat umum yang akan terkena dampak rencana
  • B. Pemerintah yang mengeluarkan izin
  • C. Klien yang membayar jasa perencana
  • D. Rekan sesama perencana
Jawaban: A
Tanggung jawab utama perencana adalah kepada masyarakat umum karena rencana yang dibuat akan berdampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
21.

Dalam praktik perencanaan, konflik kepentingan dapat terjadi jika seorang perencana…

  • A. Mengikuti kode etik profesi dengan ketat
  • B. Melakukan penelitian yang objektif
  • C. Memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan publik
  • D. Bekerja sama dengan rekan seprofesi
Jawaban: C
Konflik kepentingan muncul ketika perencana memiliki kepentingan pribadi, misalnya finansial, yang mempengaruhi objektivitas dan keputusan yang diambil, sehingga bertentangan dengan kepentingan publik.
22.

Etika dalam perencanaan berkaitan dengan…

  • A. Nilai-nilai moral yang memandu proses perencanaan
  • B. Teknik perencanaan yang efisien
  • C. Regulasi pemerintahan yang ketat
  • D. Keuntungan ekonomi dari suatu rencana
Jawaban: A
Etika dalam perencanaan menyangkut nilai-nilai moral yang menjadi panduan dalam setiap tahap perencanaan, mulai dari identifikasi masalah hingga implementasi.
23.

Dalam konteks etika perencanaan, prinsip keadilan menuntut perencana untuk…

  • A. Memperlakukan semua pihak secara setara tanpa diskriminasi
  • B. Mengutamakan kepentingan investor
  • C. Mempercepat proses pembangunan
  • D. Mengikuti keputusan mayoritas dalam setiap diskusi
Jawaban: A
Prinsip keadilan mengharuskan perencana untuk memperlakukan semua pihak secara setara, tidak memihak, dan tidak diskriminatif dalam proses perencanaan.
24.

Seorang perencana dihadapkan pada situasi dimana rencana yang dibuat dapat meningkatkan perekonomian tetapi akan mengorbankan lingkungan. Dilema etik ini disebut…

  • A. Konflik antara efisiensi dan efektivitas
  • B. Konflik antara kepentingan pribadi dan publik
  • C. Konflik antara kebebasan dan kesetaraan
  • D. Konflik antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan
Jawaban: D
Situasi tersebut menunjukkan dilema antara pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dengan kelestarian lingkungan yang harus dijaga, merupakan konflik nilai yang umum dalam perencanaan.
25.

Dalam etika perencanaan, prinsip transparansi mengharuskan perencana untuk…

  • A. Merahasiakan data perencanaan hingga rencana selesai
  • B. Menyampaikan informasi rencana secara terbuka kepada publik
  • C. Membuat keputusan secara tertutup agar tidak menimbulkan kontroversi
  • D. Hanya memberitahu hasil akhir rencana kepada pemangku kepentingan
Jawaban: B
Prinsip transparansi menuntut perencana untuk terbuka dalam menyampaikan informasi terkait rencana kepada publik sehingga publik dapat memberikan masukan dan berpartisipasi.
26.

Partisipasi publik dalam perencanaan merupakan wujud dari prinsip etika…

  • A. Efisiensi
  • B. Demokrasi
  • C. Otoritas
  • D. Kepastian hukum
Jawaban: B
Partisipasi publik adalah implementasi dari prinsip demokrasi dalam perencanaan, yaitu memberikan hak kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
27.

Dalam pengambilan keputusan etis, perencana harus mempertimbangkan dampak dari rencana terhadap…

  • A. Semua pihak yang terkena dampak
  • B. Kepentingan klien saja
  • C. Pemerintah sebagai pemberi izin
  • D. Perencana itu sendiri
Jawaban: A
Pengambilan keputusan etis dalam perencanaan harus mempertimbangkan dampak terhadap semua pemangku kepentingan, terutama mereka yang terkena dampak langsung atau tidak langsung dari rencana tersebut.
28.

Salah satu tantangan etika dalam perencanaan adalah adanya perbedaan nilai antara perencana dan masyarakat. Hal ini dapat diatasi dengan…

  • A. Mengabaikan pendapat masyarakat
  • B. Memaksakan nilai perencana kepada masyarakat
  • C. Menunda rencana tanpa batas waktu
  • D. Melakukan dialog dan mediasi nilai untuk mencapai kesepakatan
Jawaban: D
Perbedaan nilai dapat diatasi melalui dialog, komunikasi dua arah, dan mediasi nilai antara perencana dan masyarakat sehingga ditemukan titik temu yang dapat diterima bersama.
29.

Nilai-nilai apa yang mendasari proses perencanaan?

  • A. Nilai-nilai sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya
  • B. Nilai ekonomi dan keuntungan
  • C. Nilai estetika saja
  • D. Nilai politik dan kekuasaan
Jawaban: A
Perencanaan didasari oleh berbagai nilai yang saling terkait, yaitu nilai sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya, yang harus dipertimbangkan secara seimbang.
30.

Nilai keadilan sosial dalam perencanaan berarti…

  • A. Mengabaikan kelompok rentan
  • B. Hanya kelompok kaya yang diuntungkan
  • C. Prioritas diberikan pada pembangunan di pusat kota
  • D. Semua orang mendapat manfaat yang sama dari rencana
Jawaban: D
Keadilan sosial dalam perencanaan berarti setiap anggota masyarakat berhak mendapatkan manfaat yang adil dan merata dari hasil perencanaan, tanpa diskriminasi.
31.

Dalam konteks nilai, keberlanjutan (sustainability) menuntut perencana untuk…

  • A. Hanya fokus pada keuntungan jangka pendek
  • B. Memastikan rencana tidak merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya
  • C. Mengabaikan dampak lingkungan asalkan ekonomi tumbuh
  • D. Membangun sebanyak mungkin dalam waktu singkat
Jawaban: B
Nilai keberlanjutan mengharuskan perencana untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang agar sumber daya tetap tersedia dan lingkungan tetap terjaga untuk generasi mendatang.
32.

Konflik nilai dalam perencanaan sering terjadi antara…

  • A. Nilai estetika dan nilai hukum
  • B. Nilai agama dan nilai budaya
  • C. Nilai individu dan nilai kolektif
  • D. Nilai kepastian dan nilai fleksibilitas
Jawaban: C
Konflik nilai yang umum adalah antara kepentingan individu (misalnya hak properti) dengan kepentingan kolektif (misalnya kesejahteraan masyarakat luas) yang harus diharmoniskan.
33.

Nilai partisipasi dalam perencanaan menekankan pentingnya…

  • A. Keputusan diambil oleh perencana tanpa melibatkan publik
  • B. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan
  • C. Perencana sebagai satu-satunya ahli yang berwenang
  • D. Proses yang cepat dan efisien tanpa diskusi panjang
Jawaban: B
Nilai partisipasi mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, mulai dari pengambilan keputusan, perencanaan, hingga evaluasi, agar hasilnya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
34.

Dalam menghadapi perbedaan nilai antara pemangku kepentingan, perencana sebaiknya…

  • A. Memihak pada kelompok yang paling berkuasa
  • B. Mengikuti nilai yang dominan tanpa pertimbangan
  • C. Menghentikan proses perencanaan sepenuhnya
  • D. Memfasilitasi negosiasi dan mencari solusi kompromi yang adil
Jawaban: D
Perencana harus bersikap netral dan memfasilitasi negosiasi serta mediasi di antara pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima semua pihak.
35.

Dalam konteks perencanaan, nilai (value) sering dipahami sebagai…

  • A. standar atau ukuran yang dianggap baik, benar, atau berharga oleh individu atau masyarakat
  • B. prinsip moral yang bersifat mutlak dan universal
  • C. aturan tertulis yang mengikat seluruh anggota profesi
  • D. data statistik yang digunakan dalam analisis perencanaan
Jawaban: A
Nilai dalam perencanaan dimaknai sebagai standar atau ukuran yang dianggap baik, benar, atau berharga, bukan sebagai aturan tertulis atau data statistik.
36.

Salah satu fungsi utama dari kode etik profesi adalah…

  • A. mengatur gaji minimum bagi anggota profesi
  • B. menentukan struktur organisasi asosiasi profesi
  • C. menjadi pedoman perilaku bagi anggota profesi dalam menjalankan tugasnya
  • D. menyusun kurikulum pendidikan profesi
Jawaban: C
Kode etik profesi berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi anggota profesi, bukan untuk mengatur gaji, struktur organisasi, atau kurikulum pendidikan.
37.

Kode etik profesi bersifat mengikat karena…

  • A. disepakati dan ditaati oleh anggota profesi sebagai standar perilaku
  • B. ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang
  • C. berlaku di seluruh dunia tanpa terkecuali
  • D. memiliki sanksi pidana bagi pelanggarnya
Jawaban: A
Kode etik mengikat karena merupakan kesepakatan anggota profesi untuk ditaati sebagai standar perilaku, bukan karena ditetapkan pemerintah atau berlaku universal.
38.

Pelanggaran terhadap kode etik profesi umumnya akan ditangani oleh…

  • A. komisi etik atau dewan kehormatan dalam asosiasi profesi
  • B. pengadilan negeri
  • C. kepolisian negara
  • D. pemerintah daerah setempat
Jawaban: A
Pelanggaran kode etik biasanya ditangani oleh komisi etik atau dewan kehormatan internal asosiasi profesi, bukan oleh lembaga peradilan atau pemerintah.
39.

Kode etik profesi perencana bertujuan untuk…

  • A. meningkatkan keuntungan finansial anggota
  • B. mengatur hubungan kerja antara perencana dan pemerintah
  • C. membatasi jumlah perencana yang berpraktik
  • D. memastikan perencana bertindak profesional dan bertanggung jawab terhadap masyarakat
Jawaban: D
Tujuan kode etik perencana adalah memastikan tindakan profesional dan tanggung jawab terhadap masyarakat, bukan untuk keuntungan finansial atau pembatasan jumlah anggota.
40.

Salah satu prinsip umum dalam kode etik profesi adalah…

  • A. mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan klien
  • B. integritas dan objektivitas dalam menjalankan tugas
  • C. menjaga kerahasiaan hanya jika diminta oleh atasan
  • D. mengabaikan kepentingan publik demi kepuasan klien
Jawaban: B
Prinsip umum kode etik mencakup integritas dan objektivitas, bukan mengutamakan kepentingan pribadi atau mengabaikan kepentingan publik.
41.

Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anggota profesi yang melanggar kode etik antara lain…

  • A. hukuman penjara
  • B. teguran, skorsing, atau pemecatan dari asosiasi profesi
  • C. denda administratif oleh pemerintah
  • D. pencabutan izin usaha oleh pemerintah
Jawaban: B
Sanksi pelanggaran kode etik biasanya berupa teguran, skorsing, atau pemecatan dari asosiasi profesi, bukan hukuman penjara atau denda administratif.
42.

Kode etik profesi perencana di Indonesia disusun oleh…

  • A. pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR
  • B. DPR melalui undang-undang
  • C. asosiasi profesi perencana seperti IAP
  • D. perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi perencanaan
Jawaban: C
Kode etik profesi perencana di Indonesia disusun oleh asosiasi profesi seperti Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), bukan oleh pemerintah, DPR, atau perguruan tinggi.
43.

Salah satu kewajiban yang biasanya tercantum dalam kode etik asosiasi perencana adalah…

  • A. memberikan layanan gratis kepada semua klien
  • B. menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas
  • C. bekerja hanya untuk sektor pemerintah
  • D. memublikasikan semua data klien tanpa izin
Jawaban: B
Kode etik asosiasi perencana mewajibkan untuk menghindari konflik kepentingan, bukan memberikan layanan gratis, bekerja hanya untuk pemerintah, atau memublikasikan data klien tanpa izin.
44.

Kode etik asosiasi perencana juga mengatur tentang…

  • A. standar gaji minimum perencana
  • B. tata cara pemilihan ketua asosiasi
  • C. persyaratan pendidikan formal minimal S3
  • D. tanggung jawab perencana terhadap lingkungan dan masyarakat
Jawaban: D
Kode etik asosiasi perencana mengatur tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat, bukan standar gaji, tata cara pemilihan, atau persyaratan pendidikan formal.
45.

Anggota asosiasi perencana diwajibkan untuk terus meningkatkan kompetensi diri. Hal ini sesuai dengan prinsip…

  • A. promosi diri secara berlebihan
  • B. persaingan bebas antar perencana
  • C. kerja sama dengan pemerintah
  • D. pengembangan profesional berkelanjutan
Jawaban: D
Kewajiban meningkatkan kompetensi merupakan bagian dari prinsip pengembangan profesional berkelanjutan dalam kode etik asosiasi perencana.
46.

Dalam kode etik asosiasi perencana, perencana dilarang untuk…

  • A. mengikuti pelatihan profesional
  • B. berkolaborasi dengan ahli lain
  • C. menyusun rencana yang merugikan masyarakat
  • D. memberikan pendapat kepada publik
Jawaban: C
Kode etik melarang perencana menyusun rencana yang merugikan masyarakat, sedangkan berkolaborasi, mengikuti pelatihan, dan memberikan pendapat diperbolehkan.
47.

Kode etik asosiasi perencana biasanya mencerminkan nilai-nilai…

  • A. kekuasaan, otoritas, dan kontrol
  • B. persaingan, keuntungan, dan efisiensi
  • C. kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial
  • D. individualisme, kebebasan, dan privasi
Jawaban: C
Kode etik asosiasi perencana mencerminkan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, bukan nilai persaingan, kekuasaan, atau individualisme.
48.

Salah satu contoh pelanggaran kode etik asosiasi perencana adalah…

  • A. mengikuti seminar perencanaan
  • B. menggunakan data palsu dalam dokumen perencanaan
  • C. berdiskusi dengan masyarakat
  • D. membaca buku referensi
Jawaban: B
Menggunakan data palsu adalah pelanggaran kode etik, sedangkan mengikuti seminar, berdiskusi, dan membaca buku adalah kegiatan yang dianjurkan.
49.

Dalam kode etik asosiasi perencana, perencana wajib menjaga kerahasiaan informasi klen, kecuali jika…

  • A. diwajibkan oleh hukum untuk mengungkapkannya
  • B. informasi tersebut diminta oleh media massa
  • C. klien memberikan izin secara lisan
  • D. informasi tersebut sudah usang
Jawaban: A
Kerahasiaan informasi klien dapat dikecualikan jika diwajibkan oleh hukum, bukan karena permintaan media, izin lisan, atau informasi usang.
50.

Dilema etik dalam perencanaan terjadi ketika…

  • A. perencana memiliki banyak pilihan yang semuanya sesuai dengan etika
  • B. perencana bekerja sesuai prosedur standar
  • C. perencana tidak memiliki pedoman etika sama sekali
  • D. perencana dihadapkan pada dua atau lebih pilihan yang sama-sama memiliki konsekuensi etis
Jawaban: D
Dilema etik muncul ketika perencana dihadapkan pada pilihan yang memiliki konsekuensi etis, bukan ketika semua pilihan etis atau tidak ada pedoman.
52.

Pak Andi seorang perencana di sebuah konsultan. Pemerintah memintanya untuk menyusun rencana tata ruang yang memindahkan pemukiman kumuh, namun warga menolak. Konflik antara kewajiban kontrak dengan keberatan warga disebut sebagai?

  • A. konflik horisontal
  • B. konflik kepentingan
  • C. dilema etika
  • D. pelanggaran norma
Jawaban: C
Situasi yang mempertemukan dua kewajiban yang bertentangan (kepada pemerintah dan kepada warga) merupakan inti dari dilema etika.
53.

Seorang perencana dihadapkan pada pilihan antara mematuhi atasan yang memerintahkan penyimpangan aturan atau mengikuti kode etik profesi. Kondisi ini termasuk dalam kategori?

  • A. dilema pribadi
  • B. dilema organisasi
  • C. dilema sistemik
  • D. dilema struktural
Jawaban: B
Dilema yang melibatkan tekanan dari dalam organisasi untuk bertindak tidak sesuai etika disebut dilema organisasi.
54.

Seorang perencana mengetahui rencana pembangunan akan merusak lingkungan tetapi tetap meneruskannya karena takut kehilangan pekerjaan. Tindakan ini mencerminkan?

  • A. pengambilan risiko etis
  • B. keputusan pragmatis
  • C. dilema etika individu
  • D. kepatuhan buta
Jawaban: C
Pertentangan antara nilai etika lingkungan dan kepentingan ekonomi pribadi merupakan dilema etika pada level individu.
55.

Pada situasi dilema etika, langkah pertama yang harus dilakukan perencana adalah?

  • A. melaporkan ke atasan
  • B. mengabaikan masalah
  • C. mencari jalan tengah
  • D. mengidentifikasi pihak yang terkena dampak
Jawaban: D
Langkah awal yang tepat dalam menghadapi dilema adalah mengidentifikasi semua pihak yang terpengaruh untuk memahami dampak etis.
56.

Salah satu contoh dilema etika yang sering dihadapi perencana adalah?

  • A. memilih antara bekerja di kantor atau di lapangan
  • B. memilih antara proyek cepat atau proyek berkualitas
  • C. memilih antara gaji tinggi atau jam kerja pendek
  • D. memilih antara tugas individu atau tim
Jawaban: B
Dilema antara kecepatan dan kualitas dalam proyek perencanaan merupakan contoh klasik konflik nilai etika.
57.

Perencana masa depan akan sering berhadapan dengan dilema terkait?

  • A. big data dan privasi warga
  • B. kenaikan gaji dan promosi
  • C. pemilihan software perencanaan
  • D. desain estetika bangunan
Jawaban: A
Dengan perkembangan teknologi, perencana dihadapkan pada dilema antara manfaat big data dan hak privasi warga.
58.

Dilema etika perencana kini yang berkaitan dengan perubahan iklim adalah?

  • A. memilih antara taman kota dan pusat perbelanjaan
  • B. memilih antara mobil listrik dan mobil bensin
  • C. memilih antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan
  • D. memilih antara jalan tol dan kereta api
Jawaban: C
Konflik antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan menjadi dilema utama di era perubahan iklim.
59.

Kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan dalam perencanaan memunculkan dilema baru terkait?

  • A. kecepatan pengambilan keputusan
  • B. estetika visual rencana
  • C. biaya operasional
  • D. transparansi dan akuntabilitas
Jawaban: D
Penggunaan kecerdasan buatan memunculkan pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab dan seberapa transparan prosesnya.
60.

Dilema perencana di masa depan yang terkait dengan urbanisasi cepat adalah?

  • A. memilih antara pembangunan vertikal atau horizontal
  • B. memilih antara ruang terbuka atau bangunan
  • C. memilih antara transportasi umum atau pribadi
  • D. memilih antara perumahan formal atau informal
Jawaban: D
Urbanisasi cepat memaksa perencana memilih antara menyediakan perumahan formal atau melegalkan pemukiman informal dengan segala konsekuensinya.
61.

Salah satu cara menghadapi dilema etika masa depan adalah dengan?

  • A. menerapkan prinsip kehati-hatian
  • B. mengikuti keputusan mayoritas
  • C. menghindari risiko
  • D. mengandalkan intuisi
Jawaban: A
Prinsip kehati-hatian (precautionary principle) membantu perencana mengantisipasi dampak negatif sebelum mengambil keputusan.
62.

Dilema perencana terkait pembangunan di daerah rawan bencana adalah?

  • A. memilih antara tenaga kerja lokal atau asing
  • B. memilih antara bahan bangunan lokal atau impor
  • C. memilih antara desain tradisional atau modern
  • D. memilih antara kepentingan investor dan keselamatan publik
Jawaban: D
Tekanan investor sering bertentangan dengan prinsip keselamatan publik dalam pembangunan di zona rawan bencana.
63.

Salah satu dilema perencana masa depan terkait sumber daya air adalah?

  • A. memilih antara konservasi dan eksploitasi air tanah
  • B. memilih antara air kemasan dan air ledeng
  • C. memilih antara sumur bor dan sungai
  • D. memilih antara pompa dan gravitasi
Jawaban: A
Kebutuhan air bersih berkonflik dengan keberlanjutan sumber daya air tanah, menjadi dilema yang makin kompleks.
64.

Yang dimaksud dengan produk perencana adalah?

  • A. laporan keuangan proyek
  • B. peralatan kantor yang digunakan
  • C. dokumen rencana yang dihasilkan
  • D. jasa konsultasi hukum
Jawaban: C
Produk perencana adalah luaran berupa dokumen rencana, seperti rencana tata ruang atau rencana pembangunan.
65.

Dokumen rencana tata ruang termasuk dalam produk perencana yang bersifat?

  • A. hanya fisik
  • B. fisik dan non-fisik
  • C. hanya non-fisik
  • D. tidak berwujud
Jawaban: B
Rencana tata ruang merupakan gabungan produk fisik (peta, gambar) dan non-fisik (kebijakan, strategi).
66.

Salah satu produk perencana di bidang transportasi adalah?

  • A. rencana induk transportasi
  • B. sertifikat tanah
  • C. ijin mendirikan bangunan
  • D. laporan pajak daerah
Jawaban: A
Rencana induk transportasi adalah dokumen strategis yang menjadi produk utama perencana di sektor transportasi.
67.

Produk perencana berupa rencana strategis biasanya digunakan untuk jangka waktu?

  • A. 5-20 tahun
  • B. 1-5 tahun
  • C. kurang dari 1 tahun
  • D. lebih dari 20 tahun
Jawaban: A
Rencana strategis umumnya memiliki horizon waktu menengah hingga panjang, yaitu 5 hingga 20 tahun.
68.

Salah satu bentuk produk perencana yang berorientasi pada implementasi adalah?

  • A. visi misi
  • B. rencana aksi
  • C. analisis SWOT
  • D. studi kelayakan
Jawaban: B
Rencana aksi berisi langkah-langkah konkret dan jadwal pelaksanaan, sehingga langsung dapat diimplementasikan.
69.

Produk akhir dari proses perencanaan yang dihasilkan oleh seorang perencana disebut…

  • A. rencana
  • B. program
  • C. kebijakan
  • D. proyek
Jawaban: A
Produk akhir dari proses perencanaan yang dihasilkan oleh seorang perencana adalah rencana, yang merupakan dokumen berisi arahan dan strategi.
70.

Dokumen rencana tata ruang merupakan salah satu contoh produk perencana yang bersifat…

  • A. politik dan hukum
  • B. sosial dan budaya
  • C. ekonomi dan keuangan
  • D. fisik dan spasial
Jawaban: D
Rencana tata ruang bersifat fisik dan spasial karena mengatur alokasi ruang dan lokasi kegiatan pembangunan.
71.

Dalam praktik perencanaan, perencana perlu melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan. Tujuan utama dari komunikasi ini adalah…

  • A. menjual ide rencana pada publik
  • B. memastikan partisipasi dan penerimaan
  • C. mengumpulkan data dan informasi
  • D. memenuhi persyaratan administrasi
Jawaban: B
Komunikasi dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memastikan partisipasi aktif dan penerimaan terhadap rencana yang disusun.
72.

Perilaku perencana yang transparan dalam praktik perencanaan berarti…

  • A. merahasiakan data hingga rencana final
  • B. terbuka dalam penyampaian informasi dan proses
  • C. hanya melapor pada atasan langsung
  • D. menggunakan data tanpa verifikasi
Jawaban: B
Transparansi berarti perencana bersikap terbuka dalam menyampaikan informasi, proses, dan keputusan kepada publik.
73.

Salah satu prinsip etik dalam praktik perencanaan adalah menghindari konflik kepentingan. Contoh konflik kepentingan yang mungkin terjadi adalah…

  • A. perencana menggunakan data sekunder
  • B. perencana mengikuti seminar
  • C. perencana bekerja lembur
  • D. perencana merancang proyek yang dia juga pemilik lahannya
Jawaban: D
Konflik kepentingan terjadi ketika perencana memiliki kepentingan pribadi (sebagai pemilik lahan) yang mempengaruhi objektivitas perencanaan proyek.
74.

Dalam melakukan survei lapangan, perencana harus memperhatikan aspek etika, yaitu…

  • A. menjaga kerahasiaan responden
  • B. mengambil data tanpa izin
  • C. memaksa responden menjawab
  • D. mengabaikan waktu responden
Jawaban: A
Etika dalam survei lapangan mengharuskan perencana menjaga kerahasiaan identitas dan data responden.
75.

Seorang perencana dihadapkan pada situasi di mana data yang ada tidak lengkap. Langkah etis yang harus dilakukan adalah…

  • A. tetap menggunakan data yang ada tanpa klarifikasi
  • B. memalsukan data agar lengkap
  • C. mencari data tambahan dan melakukan verifikasi
  • D. menunda pekerjaan tanpa batas
Jawaban: C
Perencana etis akan berusaha mencari data tambahan dan melakukan verifikasi untuk melengkapi data yang tidak lengkap.
76.

Praktik perencanaan yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan implementasi dari prinsip…

  • A. efisiensi
  • B. sentralisasi
  • C. partisipatif
  • D. individualisme
Jawaban: C
Prinsip partisipatif menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
77.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk perencana disusun oleh…

  • A. asosiasi profesi
  • B. pemerintah pusat
  • C. perguruan tinggi
  • D. organisasi internasional
Jawaban: B
SKKNI untuk perencana disusun oleh pemerintah pusat, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, dengan melibatkan asosiasi profesi.
78.

Fungsi utama SKKNI bagi perencana adalah sebagai…

  • A. acuan kompetensi dan sertifikasi
  • B. dasar hukum perencana
  • C. aturan gaji perencana
  • D. kurikulum pendidikan
Jawaban: A
SKKNI berfungsi sebagai acuan untuk mengukur kompetensi dan sebagai dasar pelaksanaan sertifikasi profesi perencana.
79.

Dalam SKKNI, unit kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan menyusun rencana tata ruang termasuk dalam kelompok…

  • A. kompetensi inti
  • B. kompetensi khusus
  • C. kompetensi fungsional
  • D. kompetensi manajerial
Jawaban: C
Unit kompetensi penyusunan rencana tata ruang termasuk dalam kompetensi fungsional perencana.
80.

Sertifikasi kompetensi perencana berdasarkan SKKNI bertujuan untuk…

  • A. menambah beban biaya perencana
  • B. membedakan perencana yang kompeten dan tidak
  • C. menyamaratakan semua perencana
  • D. mengurangi jumlah perencana
Jawaban: B
Sertifikasi kompetensi bertujuan untuk membedakan perencana yang memiliki kompetensi sesuai standar dan yang belum.
81.

Dalam SKKNI, level kompetensi perencana dibagi menjadi…

  • A. satu level
  • B. dua level
  • C. lima level
  • D. tiga level
Jawaban: D
SKKNI perencana membagi level kompetensi menjadi tiga level, yaitu dasar, terampil, dan ahli.
82.

Salah satu elemen dalam SKKNI adalah…

  • A. judul unit kompetensi
  • B. kode etik profesi
  • C. organisasi profesi
  • D. daftar proyek
Jawaban: A
SKKNI terdiri dari elemen seperti judul unit kompetensi, elemen kompetensi, dan kriteria unjuk kerja.
83.

Kompetensi perencana tata ruang wilayah dan kota mencakup kemampuan dalam…

  • A. analisis dampak lingkungan
  • B. penyusunan neraca sumber daya
  • C. analisis dan perencanaan tata guna lahan
  • D. manajemen keuangan daerah
Jawaban: C
Kompetensi utama perencana tata ruang wilayah dan kota adalah kemampuan analisis dan perencanaan tata guna lahan.
84.

Seorang perencana tata ruang harus memahami peraturan zonasi karena…

  • A. memudahkan pembuatan peta
  • B. menarik investor asing
  • C. menambah estetika kota
  • D. menjadi dasar hukum pemanfaatan ruang
Jawaban: D
Peraturan zonasi menjadi dasar hukum yang mengatur pemanfaatan ruang sehingga harus dipahami oleh perencana tata ruang.
85.

Dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota, salah satu unit kompetensi inti adalah kemampuan untuk menyusun dokumen rencana tata ruang. Kegiatan apa yang termasuk dalam unit kompetensi tersebut?

  • A. Melakukan analisis dampak lingkungan
  • B. Memasarkan hasil rencana kepada publik
  • C. Mengelola proyek konstruksi
  • D. Menyusun rencana detail tata ruang
Jawaban: D
Menyusun rencana detail tata ruang merupakan unit kompetensi inti dalam SKKNI Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota karena kegiatan ini menjadi produk utama perencana.
86.

Seorang perencana tata ruang harus memiliki kompetensi dalam melakukan analisis spasial. Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh penerapan analisis spasial dalam perencanaan tata ruang wilayah dan kota?

  • A. Menyusun anggaran biaya proyek
  • B. Membuat peta kesesuaian lahan
  • C. Menulis laporan keuangan
  • D. Merancang struktur organisasi
Jawaban: B
Pembuatan peta kesesuaian lahan merupakan contoh analisis spasial yang digunakan untuk menentukan lokasi pengembangan wilayah.
87.

Dalam konteks kompetensi perencana tata ruang, kemampuan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan sangat penting. Apa tujuan utama dari komunikasi tersebut dalam proses perencanaan?

  • A. Mendapatkan persetujuan tanpa perubahan
  • B. Memastikan partisipasi dan masukan publik
  • C. Mengumpulkan data sekunder
  • D. Menyebarkan informasi sepihak
Jawaban: B
Komunikasi dengan pemangku kepentingan bertujuan memastikan partisipasi publik dan masukan yang konstruktif untuk menghasilkan rencana yang akomodatif.
88.

Seorang perencana tata ruang yang kompeten harus mampu mengidentifikasi isu-isu strategis di wilayah perencanaan. Manakah dari berikut ini yang termasuk isu strategis dalam perencanaan tata ruang kota?

  • A. Penentuan warna cat bangunan
  • B. Pengaturan jadwal kerja pegawai
  • C. Pemilihan jenis tanaman hias
  • D. Pengelolaan transportasi umum
Jawaban: D
Pengelolaan transportasi umum merupakan isu strategis karena mempengaruhi mobilitas dan aksesibilitas penduduk kota secara keseluruhan.
89.

Dalam kompetensi perencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemahaman tentang ekosistem pesisir sangat penting. Mengapa ekosistem mangrove sering menjadi fokus dalam perencanaan wilayah pesisir?

  • A. Karena mangrove mudah ditanam di mana saja
  • B. Karena mangrove berfungsi sebagai pelindung pantai alami
  • C. Karena mangrove tidak memiliki nilai ekonomi
  • D. Karena mangrove hanya hidup di air tawar
Jawaban: B
Ekosistem mangrove berfungsi sebagai pelindung pantai alami dari abrasi dan gelombang, sehingga penting dalam perencanaan wilayah pesisir.
90.

Seorang perencana yang bekerja di wilayah pesisir harus mampu mengelola konflik penggunaan lahan. Contoh konflik yang sering terjadi di wilayah pesisir adalah antara:

  • A. Perikanan tangkap dan konservasi
  • B. Pertanian dan pariwisata
  • C. Pertambangan dan pertanian sawah
  • D. Perumahan dan perkantoran
Jawaban: A
Konflik antara perikanan tangkap dan konservasi sering terjadi karena keduanya membutuhkan ruang laut yang sama untuk kegiatan masing-masing.
91.

Dalam perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konsep daya dukung lingkungan sangat penting. Apa yang dimaksud dengan daya dukung lingkungan?

  • A. Kemampuan lingkungan untuk menampung populasi dan aktivitas tanpa degradasi
  • B. Kemampuan lingkungan untuk mendukung kegiatan ekonomi tanpa batas
  • C. Jumlah sumber daya yang dapat dieksploitasi secara maksimal
  • D. Luas wilayah yang dapat dijadikan pemukiman
Jawaban: A
Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung aktivitas manusia tanpa menyebabkan kerusakan permanen.
92.

Seorang perencana wilayah pesisir harus memahami zonasi pesisir. Zona inti dalam kawasan konservasi pesisir biasanya ditetapkan untuk:

  • A. Kegiatan pariwisata massal
  • B. Perikanan tangkap skala besar
  • C. Pembangunan pelabuhan komersial
  • D. Perlindungan ekosistem dan spesies langka
Jawaban: D
Zona inti dalam kawasan konservasi pesisir berfungsi untuk melindungi ekosistem dan spesies yang dilindungi dari gangguan manusia.
93.

Apa yang menjadi tantangan utama dalam perencanaan pulau-pulau kecil yang membedakannya dari wilayah daratan utama?

  • A. Lahan yang sangat luas
  • B. Akses transportasi yang terlalu mudah
  • C. Populasi yang sangat padat
  • D. Ketersediaan air bersih yang terbatas
Jawaban: D
Keterbatasan air bersih menjadi tantangan utama di pulau-pulau kecil karena sumber air tawar yang terbatas dan rentan terhadap intrusi air laut.
94.

Dalam perencanaan wilayah pesisir, analisis risiko bencana sangat diperlukan. Bencana apa yang paling sering mengancam wilayah pesisir di Indonesia?

  • A. Kekeringan dan kebakaran hutan
  • B. Gempa bumi dan tsunami
  • C. Letusan gunung berapi dan tanah longsor
  • D. Badai salju dan gelombang panas
Jawaban: B
Wilayah pesisir Indonesia sering terancam gempa bumi dan tsunami karena berada di jalur pertemuan lempeng tektonik.
95.

Kompetensi penyusunan peraturan zonasi membutuhkan pemahaman tentang fungsi setiap zona. Zona apa yang biasanya diperuntukkan bagi kegiatan perdagangan dan jasa dalam peraturan zonasi perkotaan?

  • A. Zona hijau
  • B. Zona industri
  • C. Zona komersial
  • D. Zona perumahan
Jawaban: C
Zona komersial adalah area yang ditetapkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, seperti pusat perbelanjaan dan perkantoran.
96.

Dalam menyusun peraturan zonasi, penetapan koefisien dasar bangunan (KDB) sangat penting. Apa fungsi utama dari KDB?

  • A. Mengontrol proporsi lahan yang boleh terbangun
  • B. Mengatur luas lantai bangunan
  • C. Menentukan tinggi maksimum bangunan
  • D. Menetapkan warna cat bangunan
Jawaban: A
KDB mengontrol proporsi lahan yang boleh terbangun untuk memastikan masih ada ruang terbuka untuk resapan air dan ruang hijau.
97.

Seorang perencana harus mampu menyusun peraturan zonasi yang berkeadilan. Indikator keadilan dalam zonasi dapat dilihat dari:

  • A. Penetapan zona yang sama untuk seluruh wilayah tanpa pertimbangan kondisi lokal
  • B. Prioritas pembangunan di pusat kota
  • C. Pemberian akses yang setara terhadap fasilitas umum bagi semua warga
  • D. Pelarangan semua jenis usaha di perumahan
Jawaban: C
Keadilan dalam zonasi tercermin dari akses yang setara terhadap fasilitas umum, seperti taman, sekolah, dan layanan kesehatan, bagi semua lapisan masyarakat.
98.

Dalam peraturan zonasi, garis sempadan bangunan (GSB) ditetapkan untuk menjaga jarak bangunan terhadap jalan. Apa tujuan utama dari penetapan GSB?

  • A. Meningkatkan estetika kota
  • B. Mengurangi kemacetan lalu lintas
  • C. Memberikan ruang pejalan kaki dan utilitas
  • D. Memperluas area parkir
Jawaban: C
GSB memberikan ruang untuk pejalan kaki, jalur hijau, dan utilitas bawah tanah, serta menciptakan keteraturan visual sepanjang jalan.
99.

Proses penyusunan peraturan zonasi harus melibatkan partisipasi masyarakat. Apa manfaat utama dari partisipasi tersebut?

  • A. Meningkatkan akseptabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan
  • B. Mengurangi biaya penyusunan
  • C. Mempercepat proses administrasi
  • D. Menghilangkan semua konflik kepentingan
Jawaban: A
Partisipasi masyarakat meningkatkan akseptabilitas peraturan zonasi sehingga lebih mudah diterima dan ditaati oleh warga.
100.

Seorang perencana yang menyusun peraturan zonasi harus memahami hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan zonasi biasanya berada pada level peraturan apa?

  • A. Undang-Undang
  • B. Peraturan Pemerintah
  • C. Peraturan Daerah
  • D. Keputusan Menteri
Jawaban: C
Peraturan zonasi ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) karena bersifat mengikat dan disesuaikan dengan kondisi lokal daerah.

Modul 4 soal dilema etik perencana biasanya jadi bagian yang paling bikin mikir ulang. Di situ kamu dihadapkan situasi di mana kepentingan publik dan klien bisa saling tarik, dan kode etik kadang terasa abstrak. Saran saya, coba tulis studi kasus singkat dari tiap dilema yang ada. Pastiin kamu paham alasan di balik setiap opsi dalam kode etik, bukan cuma hafal poinnya. Ada banyak prediksi soal UAS UT lain yang bisa jadi latihan tambahan, terutama buat bagian analisis kasus.

Di STPL4405 Etika Profesi Perencana, soal UO biasa muncul dalam bentuk pilihan antara melanggar etika atau menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan. Soal UT semester ini memang banyak menyorot dilema perencana bukan cuma di ranah kebijakan, tapi juga di praktik lapangan seperti zonasi. Kalau kamu udah nyantol di modul 3 dan 4, sisanya lebih banyak soal penguatan kompetensi yang bisa dipelajari sambil ngerjain latihan. Nggak perlu buru-buru, santai aja.

Bagikan

error: Content is protected !!