Menghadapi Ujian Akhir Semester di Universitas Terbuka bukan sekadar rutinitas akademik biasa. Mahasiswa UT dituntut menguasai tumpukan modul secara mandiri, dan inilah yang membuat persiapan Soal UT menjadi tantangan tersendiri yang membutuhkan strategi matang sejak jauh hari.
Di antara sekian mata kuliah yang diujikan, Soal UAS UT EACC4206 Laboratorium Perpajakan menyimpan bobot tersendiri. Mata kuliah ini bukan hanya soal angka dan regulasi, melainkan juga membentuk kesadaran warga negara yang paham kewajiban fiskalnya demi kelangsungan kehidupan berbangsa.
Kisi-kisi Soal UT hadir sebagai kompas belajar yang memandu arah persiapan Anda. Artikel ini menyajikan gambaran materi, tips ujian, dan panduan praktis agar Anda melangkah lebih siap dan terarah menuju hasil akademik terbaik.
Catatan: Soal-soal ini akan terus diperbarui mengikuti modul terbaru Universitas Terbuka.
Soal UAS UT EACC4206 Laboratorium Perpajakan
1.
Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh…
A. Badan usaha tetap
B. Wajib Pajak badan dalam negeri
C. Orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
D. Pengusaha kena pajak
C. Orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
2.
Berikut ini yang BUKAN merupakan objek pajak PPh Pasal 21 adalah…
A. Gaji dan upah
B. Honorarium
C. Dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi
D. Tunjangan jabatan
C. Dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi
3.
Tarif PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap dihitung berdasarkan…
A. Penghasilan bruto dikurangi PTKP
B. Penghasilan neto dikurangi PTKP lalu dikalikan tarif progresif Pasal 17
C. Penghasilan bruto dikalikan tarif final
D. Penghasilan kena pajak dikalikan 5%
B. Penghasilan neto dikurangi PTKP lalu dikalikan tarif progresif Pasal 17
4.
PTKP untuk wajib pajak orang pribadi yang menikah dengan 2 tanggungan (K/2) pada ketentuan terkini adalah…
A. Rp 54.000.000
B. Rp 58.500.000
C. Rp 63.000.000
D. Rp 67.500.000
C. Rp 63.000.000
5.
PPh Pasal 22 dipungut oleh bendahara pemerintah atas transaksi…
A. Pembayaran gaji pegawai negeri
B. Pembelian barang oleh instansi pemerintah
C. Penyerahan barang kena pajak di dalam negeri
D. Pembayaran bunga obligasi
B. Pembelian barang oleh instansi pemerintah
6.
Tarif PPh Pasal 22 yang dipungut atas impor barang yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) adalah…
A. 7,5%
B. 2,5%
C. 0,5%
D. 10%
B. 2,5%
7.
PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan berupa…
A. Gaji dan tunjangan
B. Dividen, bunga, royalti, dan sewa
C. Keuntungan penjualan saham di bursa
D. Hadiah undian berhadiah
B. Dividen, bunga, royalti, dan sewa
8.
Tarif PPh Pasal 23 atas royalti yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri adalah…
A. 20%
B. 10%
C. 15%
D. 2%
C. 15%
9.
PPh Pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima oleh…
A. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri
B. Wajib pajak badan dalam negeri
C. Subjek pajak luar negeri
D. Bentuk usaha tetap
C. Subjek pajak luar negeri
10.
PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final artinya…
A. Pajak dibayar di muka dan dapat dikreditkan
B. Penghasilan tersebut tidak perlu dilaporkan dalam SPT Tahunan
C. Pajak yang telah dipotong/dipungut merupakan pelunasan PPh dan tidak dapat dikreditkan
D. Tarif yang dikenakan bersifat tetap sebesar 10%
C. Pajak yang telah dipotong/dipungut merupakan pelunasan PPh dan tidak dapat dikreditkan
11.
Berikut yang merupakan objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) adalah…
A. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi
B. Penghasilan dari penjualan aset tidak berwujud
C. Penghasilan berupa dividen dari dalam negeri
D. Penghasilan dari kegiatan usaha perdagangan
A. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi
12.
PPh Pasal 15 umumnya dikenakan atas penghasilan dari usaha…
A. Perdagangan eceran
B. Pelayaran dan penerbangan internasional
C. Jasa konsultansi
D. Manufaktur barang modal
B. Pelayaran dan penerbangan internasional
13.
PPh Pasal 24 mengatur tentang…
A. Pemotongan pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dapat dikreditkan
B. Pemungutan pajak atas impor barang
C. Pemotongan pajak atas dividen yang dibagikan
D. Pelunasan pajak atas penghasilan tertentu yang bersifat final
A. Pemotongan pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dapat dikreditkan
14.
Batas maksimum kredit pajak luar negeri (PPh Pasal 24) dihitung berdasarkan…
A. Seluruh pajak yang dibayar di luar negeri
B. Perbandingan penghasilan luar negeri terhadap total PKP dikalikan PPh terutang
C. Tarif pajak negara asal dikalikan penghasilan bruto luar negeri
D. 20% dari penghasilan luar negeri yang diterima
B. Perbandingan penghasilan luar negeri terhadap total PKP dikalikan PPh terutang
15.
PPh Pasal 25 adalah…
A. Pajak yang dipotong oleh pemberi kerja
B. Angsuran pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan
C. Pajak atas penghasilan dari luar negeri
D. Pajak yang dipungut atas impor barang
B. Angsuran pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan
16.
Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menjalankan usaha wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh paling lambat…
A. 31 Maret tahun pajak berikutnya
B. 30 April tahun pajak berikutnya
C. 31 Mei tahun pajak berikutnya
D. 30 Juni tahun pajak berikutnya
B. 30 April tahun pajak berikutnya
17.
Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dapat digunakan oleh WPOP yang memiliki peredaran bruto…
A. Di atas Rp 4,8 miliar setahun
B. Tidak melebihi Rp 4,8 miliar setahun
C. Tidak melebihi Rp 10 miliar setahun
D. Di atas Rp 10 miliar setahun
B. Tidak melebihi Rp 4,8 miliar setahun
18.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan pada setiap…
A. Pembelian barang oleh konsumen akhir saja
B. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak
C. Penjualan barang oleh pedagang eceran
D. Impor barang yang dilakukan oleh badan usaha
B. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak
19.
Tarif umum PPN yang berlaku di Indonesia berdasarkan UU HPP adalah…
A. 10%
B. 12%
C. 11%
D. 15%
C. 11%
20.
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan atas…
A. Semua penyerahan barang kena pajak
B. Penyerahan atau impor barang yang tergolong mewah
C. Jasa yang diberikan oleh pengusaha kena pajak
D. Ekspor barang kena pajak oleh eksportir
B. Penyerahan atau impor barang yang tergolong mewah
21.
Faktur Pajak dalam sistem PPN berfungsi sebagai…
A. Bukti pembayaran pajak oleh konsumen
B. Bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak
C. Surat ketetapan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak
D. Dokumen pendaftaran sebagai PKP
B. Bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak
22.
Mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran dalam sistem PPN dikenal sebagai…
A. Metode pengurangan langsung
B. Metode nilai tambah (credit method/invoice method)
C. Metode pembebasan pajak
D. Metode penghitungan pajak akhir
B. Metode nilai tambah (credit method/invoice method)
23.
Pengisian SPT Masa PPN dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah…
A. Masa pajak berakhir
B. Faktur pajak diterbitkan
C. Pembayaran dilakukan
D. Barang diserahkan kepada pembeli
A. Masa pajak berakhir
24.
Kasus pembahasan SPT PPN mencakup koreksi atas…
A. Penghasilan neto yang dilaporkan
B. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan
C. Angsuran PPh Pasal 25 yang kurang bayar
D. Penghitungan PTKP yang tidak sesuai
B. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan
25.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan atas…
A. Keuntungan dari penjualan tanah dan bangunan
B. Kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan bangunan
C. Pengalihan hak atas tanah dan bangunan
D. Pembangunan gedung baru oleh wajib pajak badan
B. Kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan bangunan
26.
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dalam PBB ditetapkan paling rendah sebesar…
A. Rp 10.000.000
B. Rp 12.000.000
C. Rp 15.000.000
D. Rp 20.000.000
B. Rp 12.000.000
27.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikenakan atas…
A. Kepemilikan tanah dan bangunan setiap tahun
B. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
C. Penghasilan dari sewa tanah dan bangunan
D. Pembangunan properti komersial
B. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
28.
Tarif BPHTB yang berlaku secara nasional adalah…
A. 1%
B. 2%
C. 5%
D. 10%
C. 5%
29.
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dalam BPHTB untuk perolehan hak selain karena waris adalah…
A. Rp 60.000.000
B. Rp 300.000.000
C. Rp 80.000.000
D. Rp 200.000.000
A. Rp 60.000.000
30.
Bea Meterai dikenakan atas…
A. Semua transaksi jual beli barang dan jasa
B. Dokumen yang bersifat perdata dan surat-surat tertentu
C. Penyerahan barang kena pajak mewah
D. Pembayaran gaji dan honorarium
B. Dokumen yang bersifat perdata dan surat-surat tertentu
31.
Besarnya Bea Meterai berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2020 adalah…
A. Rp 3.000 dan Rp 6.000
B. Rp 6.000 untuk semua dokumen
C. Rp 10.000 untuk semua dokumen
D. Rp 5.000 dan Rp 10.000
C. Rp 10.000 untuk semua dokumen
32.
Penegakan hukum perpajakan mencakup serangkaian upaya untuk…
A. Meningkatkan penerimaan pajak dengan menerbitkan peraturan baru
B. Memastikan kepatuhan wajib pajak melalui pengawasan dan penindakan
C. Memberikan insentif kepada wajib pajak yang patuh
D. Menyederhanakan prosedur pelaporan pajak
B. Memastikan kepatuhan wajib pajak melalui pengawasan dan penindakan
33.
Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) diterbitkan dalam rangka…
A. Penagihan pajak yang belum dibayar
B. Mengklarifikasi data atau keterangan yang dimiliki Dirjen Pajak kepada wajib pajak
C. Menetapkan jumlah pajak yang terutang
D. Memberikan sanksi atas keterlambatan pelaporan
B. Mengklarifikasi data atau keterangan yang dimiliki Dirjen Pajak kepada wajib pajak
34.
Pemeriksaan pajak dapat dilakukan dalam dua jenis, yaitu…
A. Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus
B. Pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor
C. Pemeriksaan formal dan pemeriksaan materiil
D. Pemeriksaan tahunan dan pemeriksaan bulanan
B. Pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor
35.
Jangka waktu pemeriksaan lapangan untuk pemeriksaan rutin paling lama adalah…
A. 3 bulan dan dapat diperpanjang 3 bulan
B. 4 bulan dan dapat diperpanjang 2 bulan
C. 6 bulan dan dapat diperpanjang 2 bulan
D. 6 bulan dan dapat diperpanjang 6 bulan
C. 6 bulan dan dapat diperpanjang 2 bulan
36.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan apabila…
A. Wajib pajak membayar pajak melebihi jumlah yang seharusnya
B. Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat pajak yang kurang dibayar
C. Wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak
D. Terdapat kesalahan tulis dalam SPT yang dilaporkan
B. Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat pajak yang kurang dibayar
37.
Sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dalam SKPKB dikenakan atas…
A. Keterlambatan penyampaian SPT
B. Pajak yang kurang dibayar hasil pemeriksaan, maksimal 24 bulan
C. Pemalsuan dokumen perpajakan
D. Penolakan pemeriksaan oleh wajib pajak
B. Pajak yang kurang dibayar hasil pemeriksaan, maksimal 24 bulan
38.
Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak diajukan kepada…
A. Pengadilan Pajak
B. Mahkamah Agung
C. Direktur Jenderal Pajak
D. Menteri Keuangan
C. Direktur Jenderal Pajak
39.
Batas waktu pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak adalah…
A. 1 bulan sejak SKP diterima
B. 2 bulan sejak SKP diterima
C. 3 bulan sejak SKP diterima
D. 6 bulan sejak SKP diterima
C. 3 bulan sejak SKP diterima
40.
Apabila keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dapat mengajukan…
A. Gugatan ke Pengadilan Negeri
B. Banding ke Pengadilan Pajak
C. Kasasi ke Mahkamah Agung
D. Permohonan pengurangan kepada DJP
B. Banding ke Pengadilan Pajak
41.
Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilakukan apabila…
A. Wajib pajak belum membayar pajak dalam waktu 7 hari sejak tanggal jatuh tempo
B. Wajib pajak belum membayar pajak dalam waktu 21 hari setelah Surat Teguran
C. Wajib pajak mengajukan keberatan yang tidak disetujui
D. Wajib pajak menolak diperiksa oleh fiskus
B. Wajib pajak belum membayar pajak dalam waktu 21 hari setelah Surat Teguran
42.
Penyidikan pajak dilakukan untuk mengungkap tindak pidana perpajakan, yang penyelidikannya dilakukan oleh…
A. Hakim pengadilan pajak
B. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak
C. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
D. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
B. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak
43.
Penguatan konsep Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) saat ini dikelola oleh…
A. Direktorat Jenderal Pajak
B. Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota)
C. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
D. Kementerian Keuangan
B. Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota)
44.
Yang dimaksud dengan penghasilan kena pajak (PKP) bagi Wajib Pajak Badan adalah…
A. Seluruh penghasilan bruto yang diterima dalam satu tahun pajak
B. Penghasilan neto setelah dikurangi kompensasi kerugian
C. Laba bersih setelah pajak
D. Penghasilan bruto dikurangi semua biaya yang dikeluarkan
B. Penghasilan neto setelah dikurangi kompensasi kerugian
45.
Tarif PPh Badan yang berlaku untuk perusahaan terbuka (go public) dengan minimal 40% saham diperdagangkan di bursa mendapat penurunan tarif sebesar…
A. 5%
B. 10%
C. 3%
D. 2%
C. 3%
46.
Dalam penyelesaian kasus PPh WPOP, metode pembukuan wajib digunakan oleh WPOP yang memiliki peredaran bruto…
A. Di bawah Rp 1 miliar
B. Antara Rp 1 miliar hingga Rp 4,8 miliar
C. Melebihi Rp 4,8 miliar
D. Di atas Rp 10 miliar
C. Melebihi Rp 4,8 miliar
47.
Penelitian pajak (tax audit review) berbeda dengan pemeriksaan pajak karena…
A. Penelitian tidak memiliki dasar hukum yang jelas
B. Penelitian hanya meneliti kelengkapan dan kebenaran formal SPT tanpa menggali lebih dalam
C. Penelitian menghasilkan surat ketetapan pajak
D. Penelitian hanya dilakukan untuk wajib pajak badan
B. Penelitian hanya meneliti kelengkapan dan kebenaran formal SPT tanpa menggali lebih dalam
48.
Dalam mekanisme pemotongan PPh Pasal 21, pihak yang bertanggung jawab menyetorkan pajak yang telah dipotong kepada negara adalah…
A. Pegawai yang menerima penghasilan
B. Kantor Pelayanan Pajak setempat
C. Pemberi kerja/pemotong pajak
D. Bank persepsi yang ditunjuk
C. Pemberi kerja/pemotong pajak
49.
Salah satu tujuan utama dari Laboratorium Perpajakan sebagai mata kuliah adalah…
A. Menghafal seluruh pasal dalam undang-undang perpajakan
B. Melatih mahasiswa mengisi formulir SPT dan menyelesaikan kasus perpajakan secara praktis
C. Mempersiapkan mahasiswa menjadi hakim pengadilan pajak
D. Membahas sejarah perkembangan sistem pajak di Indonesia
B. Melatih mahasiswa mengisi formulir SPT dan menyelesaikan kasus perpajakan secara praktis
50.
Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis masih tidak menyampaikan, maka Dirjen Pajak dapat…
A. Langsung melakukan penyidikan pidana
B. Menerbitkan Surat Paksa penagihan
C. Menetapkan pajak secara jabatan (ex-officio)
D. Mencabut NPWP wajib pajak bersangkutan
C. Menetapkan pajak secara jabatan (ex-officio)
Mengerjakan Soal UAS UT EACC4206 Laboratorium Perpajakan secara konsisten bukan sekadar latihan teknis belaka. Kebiasaan ini melatih kecepatan berpikir, mempertajam analisis, dan membuat Anda akrab dengan struktur Soal UAS UT sebelum hari H tiba, baik melalui Ujian Tatap Muka (UTM), Ujian Online (UO), maupun Take Home Exam (THE).
Setiap usaha yang Anda tuangkan dalam mempelajari Soal Latihan UT dan Kisi-kisi Soal UT hari ini adalah investasi nyata untuk masa depan. Nilai bagus adalah bonusnya, namun pemahaman perpajakan yang Anda bangun akan terus relevan jauh melampaui batas ruang ujian mana pun.
