Di antara sekian banyak mata kuliah yang harus ditempuh, ISIP4131 Sistem Hukum Indonesia menempati posisi yang cukup istimewa. Bukan semata karena statusnya sebagai mata kuliah wajib, tetapi karena bobot materi yang dikandungnya jauh melampaui kepentingan nilai akademik.
Berlatih dengan Soal UAS UT ISIP4131 Sistem Hukum Indonesia bukan sekadar aktivitas pengisi waktu menjelang ujian. Dengan rutin mengerjakan Bank Soal UT dan Soal Latihan UT, tetapi juga melatih ketajaman berpikir yang dibutuhkan saat menghadapi Ujian Tatap Muka (UTM), Ujian Online (UO), maupun Take Home Exam (THE).
Kisi-kisi Soal UT yang tersedia di artikel ini hadir sebagai teman belajar yang menemani langkah persiapan Anda. Mulai dari gambaran ruang lingkup materi hingga strategi praktis menghadapi Soal Ujian UT, semuanya kami sajikan agar Anda bisa melangkah ke ruang ujian.
Catatan: Soal-soal ini akan terus diperbarui mengikuti modul terbaru Universitas Terbuka.
Soal UAS UT ISIP4131 Sistem Hukum Indonesia
1.
Sistem hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berinteraksi satu sama lain. Unsur utama yang membentuk sistem hukum menurut para ahli adalah…
A. Aturan, sanksi, dan kepatuhan masyarakat
B. Substansi, struktur, dan budaya hukum
C. Hakim, jaksa, dan pengacara
D. Undang-undang, keputusan, dan peraturan
B. Substansi, struktur, dan budaya hukum
2.
Dalam ilmu hukum, hukum adat diakui sebagai salah satu sistem hukum yang hidup di Indonesia. Dasar hukum berlakunya hukum adat di Indonesia diatur dalam…
A. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945
B. Pasal 27 UUD 1945
C. Pasal 33 UUD 1945
D. Pasal 1 KUHP
A. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945
3.
Hukum Islam yang diterapkan di Indonesia bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Selain dua sumber utama tersebut, sumber hukum Islam yang dihasilkan melalui kesepakatan para ulama disebut…
A. Qiyas
B. Ijtihad
C. Ijma’
D. Fatwa
C. Ijma’
4.
Hukum Tata Negara mengatur tentang organisasi negara dan hubungan antar lembaga negara. Sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum tata negara Indonesia adalah…
A. Tap MPR
B. Undang-Undang Dasar 1945
C. Peraturan Pemerintah
D. Ketetapan Presiden
B. Undang-Undang Dasar 1945
5.
Hukum perdata mengatur hubungan antara orang-orang dalam masyarakat yang bersifat privat. Sumber utama hukum perdata di Indonesia yang masih berlaku hingga saat ini adalah…
A. Hukum adat yang dikodifikasi
B. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) warisan Belanda
C. Peraturan Menteri Kehakiman
D. Yurisprudensi Mahkamah Agung
B. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) warisan Belanda
6.
Dalam konteks penggolongan hukum, hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara dan bersifat memaksa disebut…
A. Hukum privat
B. Hukum perdata
C. Hukum publik
D. Hukum adat
C. Hukum publik
7.
Persekutuan hukum adat merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan untuk bertindak sendiri. Yang bukan merupakan unsur persekutuan hukum adat adalah…
A. Adanya wilayah tertentu
B. Adanya kepala persekutuan
C. Adanya peraturan hukum
D. Adanya sertifikat tanah dari BPN
D. Adanya sertifikat tanah dari BPN
8.
Mazhab dalam ilmu hukum adalah aliran pemikiran tentang hakikat hukum. Mazhab yang berpendapat bahwa hukum adalah perintah dari penguasa (command of sovereign) dikemukakan oleh…
A. Savigny
B. John Austin
C. Hans Kelsen
D. Grotius
B. John Austin
9.
Zakat, wakaf, dan ekonomi syariah merupakan bagian dari hukum Islam yang diterapkan di Indonesia. Lembaga yang berwenang mengelola wakaf di Indonesia adalah…
A. Kementerian Agama
B. Majelis Ulama Indonesia
C. Badan Wakaf Indonesia
D. Pengadilan Agama
C. Badan Wakaf Indonesia
10.
Dalam hukum tata negara, konstitusi memiliki fungsi yang sangat penting. Fungsi konstitusi sebagai hukum tertinggi mengandung makna bahwa…
A. Konstitusi hanya berlaku bagi penguasa
B. Semua peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi
C. Konstitusi dapat diubah sewaktu-waktu oleh presiden
D. Konstitusi hanya mengatur soal hak asasi manusia
B. Semua peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi
11.
Hukum pidana memiliki sifat yang berbeda dengan hukum perdata. Salah satu perbedaan mendasar hukum pidana dengan hukum perdata adalah…
A. Hukum pidana bersifat privat sedangkan hukum perdata bersifat publik
B. Hukum pidana menggunakan istilah gugatan, hukum perdata menggunakan dakwaan
C. Pelaksanaan hukum pidana dijalankan oleh negara, bukan perorangan
D. Hukum pidana tidak mengenal sanksi berupa denda
C. Pelaksanaan hukum pidana dijalankan oleh negara, bukan perorangan
12.
Hukum acara perdata mengatur tata cara penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Asas yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh melampaui tuntutan penggugat dalam hukum acara perdata disebut asas…
A. Audi et alteram partem
B. Ultra petita
C. Ne ultra petita
D. Ius curia novit
C. Ne ultra petita
13.
Hukum internasional mengatur hubungan antara subjek-subjek hukum internasional. Yang merupakan subjek utama hukum internasional adalah…
A. Individu warga negara
B. Perusahaan multinasional
C. Negara
D. Lembaga swadaya masyarakat internasional
C. Negara
14.
Dalam sistem hukum Indonesia, penemuan hukum (rechtsvinding) dilakukan oleh hakim ketika…
A. Hakim ingin menunjukkan kreativitasnya
B. Peraturan yang ada tidak jelas atau tidak lengkap untuk diterapkan pada suatu kasus
C. Terdakwa meminta hakim untuk membuat aturan baru
D. Hakim bosan dengan pekerjaan rutinnya
B. Peraturan yang ada tidak jelas atau tidak lengkap untuk diterapkan pada suatu kasus
15.
Hukum Administrasi Negara mengatur tindakan-tindakan pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Yang dimaksud dengan beschikking dalam hukum administrasi negara adalah…
A. Peraturan perundang-undangan yang berlaku umum
B. Keputusan pemerintah yang bersifat individual dan konkret
C. Tindakan nyata pemerintah di lapangan
D. Perjanjian antara pemerintah dan swasta
B. Keputusan pemerintah yang bersifat individual dan konkret
16.
Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan dari berbagai sistem hukum. Sistem hukum yang paling dominan memengaruhi hukum positif tertulis Indonesia saat ini adalah…
A. Sistem hukum Anglo-Saxon
B. Sistem hukum Islam
C. Sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law)
D. Sistem hukum adat
C. Sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law)
17.
Perkawinan dalam hukum Islam memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Wali yang paling berhak menikahkan seorang wanita menurut hukum Islam adalah…
A. Kakek dari pihak ibu
B. Ayah kandung
C. Paman dari pihak ibu
D. Saudara laki-laki dari pihak ibu
B. Ayah kandung
18.
Dalam hukum pidana, asas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu dikenal sebagai asas…
A. Asas praduga tak bersalah
B. Asas legalitas
C. Asas teritorialitas
D. Asas kemanusiaan
B. Asas legalitas
19.
Hukum acara pidana mengatur prosedur penanganan perkara pidana. Undang-undang yang menjadi dasar hukum acara pidana di Indonesia adalah…
A. UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP)
B. UU No. 14 Tahun 1985
C. UU No. 48 Tahun 2009
D. UU No. 12 Tahun 2011
A. UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP)
20.
Dalam hukum perdata internasional, asas yang menyatakan bahwa hukum mengikuti orang ke mana pun ia pergi disebut asas…
A. Lex loci contractus
B. Lex fori
C. Lex loci solutionis
D. Personalitas
D. Personalitas
21.
Pengertian hukum menurut para ahli sangat beragam. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah…
A. Perintah dari penguasa yang berdaulat
B. Keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses untuk mewujudkannya
C. Norma yang bersumber dari Tuhan
D. Himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib masyarakat
B. Keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses untuk mewujudkannya
22.
Dalam hukum adat, sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah disebut…
A. Matrilineal
B. Parental/bilateral
C. Patrilineal
D. Unilateral campuran
C. Patrilineal
23.
Peradilan Agama di Indonesia berwenang mengadili perkara-perkara tertentu bagi umat Islam. Yang tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama adalah…
A. Perkara perceraian
B. Perkara warisan umat Islam
C. Perkara perdata antara warga non-muslim
D. Perkara wakaf dan zakat
C. Perkara perdata antara warga non-muslim
24.
Kelembagaan negara pasca amandemen UUD 1945 mengalami perubahan signifikan. Lembaga negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 adalah…
A. Mahkamah Agung
B. Dewan Perwakilan Rakyat
C. Mahkamah Konstitusi
D. Komisi Yudisial
C. Mahkamah Konstitusi
25.
Hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur kegiatan perdagangan. Salah satu prinsip utama dalam hukum dagang adalah prinsip…
A. Kebersamaan sosial
B. Kebebasan berkontrak
C. Persamaan hak mutlak
D. Solidaritas kelompok
B. Kebebasan berkontrak
26.
Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) merupakan pedoman bagi pejabat pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Yang bukan merupakan bagian dari AUPB adalah…
A. Asas kepastian hukum
B. Asas ketidakberpihakan
C. Asas keuntungan finansial pejabat
D. Asas kecermatan
C. Asas keuntungan finansial pejabat
27.
Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan berbagai kriteria. Pembedaan tindak pidana menjadi kejahatan (misdrijf) dan pelanggaran (overtreding) didasarkan pada…
A. Berat ringannya ancaman hukuman
B. Identitas pelaku tindak pidana
C. Tempat terjadinya tindak pidana
D. Waktu dilakukannya tindak pidana
A. Berat ringannya ancaman hukuman
28.
Dalam hukum internasional, yurisdiksi ekstrateritorial suatu negara berarti…
A. Hukum yang hanya berlaku di dalam wilayah negara tersebut
B. Kewenangan negara untuk mengatur dan mengadili hal-hal di luar wilayahnya dalam kondisi tertentu
C. Hukum yang berlaku di zona ekonomi eksklusif saja
D. Perjanjian bilateral antara dua negara bertetangga
B. Kewenangan negara untuk mengatur dan mengadili hal-hal di luar wilayahnya dalam kondisi tertentu
29.
Pemberlakuan hukum perdata Barat pada masa Hindia Belanda berdasarkan prinsip penggolongan penduduk diatur dalam…
A. Reglemen Indonesia yang Diperbarui (RIB)
B. Pasal 163 IS (Indische Staatsregeling)
C. Pasal 131 IS (Indische Staatsregeling)
D. Wetboek van Koophandel
C. Pasal 131 IS (Indische Staatsregeling)
30.
Sifat melawan hukum dalam hukum pidana merupakan salah satu unsur penting tindak pidana. Perbuatan yang secara formal melawan hukum tetapi secara material tidak merugikan masyarakat dapat…
A. Tetap dipidana karena melanggar undang-undang secara formal
B. Dibebaskan dari tuntutan pidana berdasarkan ajaran sifat melawan hukum material
C. Diselesaikan melalui pengadilan perdata saja
D. Ditangani oleh Mahkamah Konstitusi
B. Dibebaskan dari tuntutan pidana berdasarkan ajaran sifat melawan hukum material
31.
Hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki karakteristik khusus. Yang menjadi objek gugatan di PTUN adalah…
A. Perbuatan pidana yang dilakukan pejabat negara
B. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merugikan warga
C. Sengketa perdata antara instansi pemerintah
D. Pelanggaran hak asasi manusia oleh aparatur negara
B. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merugikan warga
32.
Dalam ilmu hukum dikenal konsep rechtsstaat yang dikembangkan di negara-negara Eropa Kontinental. Konsep ini menekankan pada…
A. Supremasi hukum adat setempat
B. Kekuasaan hakim yang tidak terbatas
C. Perlindungan hak individu dari tindakan sewenang-wenang negara melalui hukum tertulis
D. Dominasi kekuasaan eksekutif atas lembaga lain
C. Perlindungan hak individu dari tindakan sewenang-wenang negara melalui hukum tertulis
33.
Teori yang menyatakan bahwa hukum Islam baru berlaku apabila telah diterima oleh hukum adat setempat disebut teori…
A. Teori receptie
B. Teori kedaulatan hukum
C. Teori penerimaan penuh
D. Teori konflik norma
A. Teori receptie
34.
Dalam hukum waris adat, sistem yang memberikan hak waris yang sama kepada laki-laki dan perempuan dikenal dalam masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan…
A. Patrilineal
B. Matrilineal
C. Parental/bilateral
D. Unilateral murni
C. Parental/bilateral
35.
Hukum bisnis berkaitan erat dengan kegiatan usaha. Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum memiliki karakteristik utama yaitu…
A. Pemegang saham bertanggung jawab penuh atas seluruh utang perusahaan
B. Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimiliki
C. PT tidak dapat memiliki aset atas namanya sendiri
D. PT didirikan minimal oleh 10 orang pendiri
B. Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimiliki
36.
Dalam hukum acara pidana, prinsip yang menjamin bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah asas…
A. Asas legalitas
B. Asas oportunitas
C. Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence)
D. Asas persamaan di muka hukum
C. Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence)
37.
Sumber-sumber hukum internasional secara resmi tercantum dalam Statuta Mahkamah Internasional Pasal 38. Yang bukan merupakan sumber hukum internasional menurut pasal tersebut adalah…
A. Perjanjian internasional
B. Kebiasaan internasional
C. Keputusan presiden suatu negara
D. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui bangsa-bangsa
C. Keputusan presiden suatu negara
38.
Hak atas tanah yang dimiliki secara komunal oleh suatu masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu disebut…
A. Hak eigendom
B. Hak ulayat
C. Hak erfpacht
D. Hak opstal
B. Hak ulayat
39.
Dalam hukum tata negara, asas desentralisasi berarti…
A. Pemusatan kekuasaan di tangan pemerintah pusat semata
B. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat pusat di daerah
C. Penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri
D. Pemberian wewenang kepada badan swasta untuk mengelola layanan publik
C. Penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri
40.
Perlindungan konsumen dalam hukum ekonomi Indonesia diatur dalam…
A. UU No. 5 Tahun 1999
B. UU No. 8 Tahun 1999
C. UU No. 40 Tahun 2007
D. UU No. 25 Tahun 2007
B. UU No. 8 Tahun 1999
41.
Perbuatan pemerintah (bestuurshandeling) dalam hukum administrasi negara dibedakan menjadi dua jenis, yaitu…
A. Tindakan hukum dan tindakan nyata
B. Tindakan formal dan tindakan informal
C. Tindakan aktif dan tindakan pasif
D. Tindakan internal dan tindakan eksternal
A. Tindakan hukum dan tindakan nyata
42.
Dalam sistem peradilan di Indonesia, perkara waris bagi umat Islam diselesaikan di pengadilan…
A. Negeri
B. Agama
C. Tata Usaha Negara
D. Militer
B. Agama
43.
Yang membedakan badan hukum sebagai subjek hukum dari manusia biasa dalam hukum perdata adalah…
A. Badan hukum tidak dapat memiliki harta kekayaan sendiri
B. Badan hukum merupakan konstruksi hukum yang dapat bertindak dalam hukum atas nama sendiri
C. Badan hukum hanya berlaku dalam ranah hukum publik
D. Badan hukum tidak dapat menggugat di pengadilan
B. Badan hukum merupakan konstruksi hukum yang dapat bertindak dalam hukum atas nama sendiri
44.
Asas yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa pun yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia adalah asas…
A. Nasionalitas aktif
B. Nasionalitas pasif
C. Universalitas
D. Teritorialitas
D. Teritorialitas
45.
Dalam hukum acara perdata, alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian paling sempurna adalah…
A. Kesaksian
B. Pengakuan
C. Surat/akta otentik
D. Persangkaan hakim
C. Surat/akta otentik
46.
Faktor yang digunakan untuk menentukan hukum mana yang berlaku dalam suatu perkara perdata internasional disebut…
A. Asas resiprositas
B. Titik taut atau connecting factor
C. Asas persamaan kedaulatan negara
D. Asas non-intervensi
B. Titik taut atau connecting factor
47.
Van Vollenhoven membagi wilayah hukum adat Indonesia (rechtskring) menjadi berapa lingkaran?
A. 10 lingkaran hukum adat
B. 15 lingkaran hukum adat
C. 19 lingkaran hukum adat
D. 23 lingkaran hukum adat
C. 19 lingkaran hukum adat
48.
Dalam hukum internasional, norma yang bersifat memaksa dan tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian internasional apapun disebut…
A. Treaty
B. Jus cogens
C. Protokol tambahan
D. Memorandum of Understanding
B. Jus cogens
49.
Menurut Hans Kelsen, norma hukum tertinggi yang menjadi dasar berlakunya semua norma hukum di bawahnya disebut…
A. Grundnorm
B. Rechtsnorm
C. Sozialnorm
D. Staatsnorm
A. Grundnorm
50.
Pihak yang berwenang mengajukan permohonan pengujian undang-undang (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi adalah…
A. Hanya Presiden dan DPR secara bersama-sama
B. Pihak yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang
C. Hanya lembaga-lembaga negara resmi
D. Semua warga negara tanpa syarat apapun
B. Pihak yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang
Konsistensi dalam berlatih mengerjakan Soal UAS UT ISIP4131 Sistem Hukum Indonesia adalah investasi yang hasilnya tidak pernah mengkhianati usaha. Setiap soal yang Anda kerjakan, baik dari Soal Ujian UT maupun Soal UAS UT lainnya.
Perjalanan belajar yang telah Anda tempuh sampai di titik ini patut diapresiasi. Percayai setiap proses yang sudah Anda jalani karena tidak ada usaha yang sia-sia. Nilai bagus memang menjadi target, namun yang jauh lebih berharga adalah pemahaman mendalam yang akan membentuk Anda.
