Soal UAS UT MKWN4109 Pendidikan Kewarganegaraan – Persiapan menuju Ujian Akhir Semester (UAS) di Universitas Terbuka kerap kali menghadirkan dinamika yang unik. Sebagai mahasiswa yang terbiasa dengan belajar mandiri, tantangannya mengonsolidasi banyak materi dari modul.
MKWN4109 Pendidikan Kewarganegaraan menempati peran sentral dalam kurikulum, bukan tanpa alasan. Mata kuliah ini dirancang untuk memperkuat fondasi kebangsaan dan kenegaraan setiap mahasiswa, membekali mereka dengan pemahaman tentang geopolitik.
Salah satu metode paling efektif untuk menguji pemahaman tersebut adalah dengan aktif berlatih mengerjakan Soal UAS UT MKWN4109 Pendidikan Kewarganegaraan. Latihan Soal UAS UT berfungsi sebagai cermin yang jujur, merefleksikan area yang sudah dikuasai dan topik.
Soal UAS UT MKWN4109 Pendidikan Kewarganegaraan
Secara historis, konsep pendidikan kewarganegaraan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan civics di negara asalnya, yaitu ….
Konsep pendidikan kewarganegaraan di Indonesia berakar dari perkembangan civics atau ilmu kewarganegaraan di Amerika Serikat sebagai negara asalnya, kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan Pancasila serta UUD NRI 1945.
Pendidikan kewarganegaraan (PKn) dalam konteks perguruan tinggi memiliki dua misi utama, yaitu ….
Program studi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi mengemban dua misi utama yaitu misi pengembangan keilmuan dan misi pengembangan profesional, yang keduanya bertujuan membentuk warga negara yang cerdas dan baik.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang ….
Sesuai penjelasan Pasal 37 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
Dari sisi ontologi, pendidikan kewarganegaraan memiliki dua dimensi, yaitu objek telaah dan objek pengembangan. Yang dimaksud objek pengembangan atau sasaran pembentukan dalam pendidikan kewarganegaraan adalah ….
Objek pengembangan atau sasaran pembentukan dalam pendidikan kewarganegaraan adalah keseluruhan ranah sosiopsikologis peserta didik, meliputi ranah kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik, sebagaimana dijelaskan Winataputra (2015, 2016).
Tradisi esensialisme dalam pendidikan kewarganegaraan dicirikan dengan ….
Tradisi esensialisme dicirikan dengan kemasan sebagai mata pelajaran yang dipayungi oleh disiplin keilmuan politik/kenegaraan. Adapun tradisi perenialisme dicirikan dengan imperatif nilai-nilai luhur kebangsaan, sementara tradisi progressivisme berkaitan dengan pengorganisasian pengalaman belajar secara spiral meluas.
Veldhuis (1997) mengembangkan empat dimensi kompetensi demokratis untuk warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan. Dimensi ekonomi dalam konsep tersebut menyangkut ….
Menurut Veldhuis (1997), dimensi ekonomi menyangkut dunia produksi dan konsumsi barang dan jasa, yang membutuhkan kompetensi ekonomi berupa pengetahuan tentang bagaimana fungsi dunia ekonomi, termasuk dunia kerja.
Tujuan program pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi di antaranya adalah menumbuhkembangkan jiwa dan semangat nasionalisme serta rasa cinta pada tanah air. Tujuan ini merupakan bagian dari upaya ….
Menumbuhkembangkan jiwa nasionalisme dan rasa cinta tanah air merupakan bagian dari tujuan PKn untuk mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral, etika, dan religius, sesuai dengan tujuan pembelajaran PKn di perguruan tinggi.
Seorang mahasiswa jurusan Teknik Informatika merasa bingung mengapa ia harus mengikuti mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, padahal bidang studinya tidak berhubungan dengan politik atau hukum. Berdasarkan tujuan PKn di perguruan tinggi, penjelasan yang paling tepat adalah ….
PKn di perguruan tinggi merupakan muatan kurikulum wajib yang bertujuan membentuk warga negara yang smart and good citizen, yaitu terdidik sekaligus berkarakter Indonesia. Ini berlaku lintas program studi karena tujuannya adalah membentuk manusia Indonesia yang utuh, bukan sekadar pengetahuan bidang studi tertentu.
Materi pokok pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi untuk mencapai tujuannya mencakup sembilan tema. Di antara pilihan berikut, yang bukan merupakan bagian dari materi pokok tersebut adalah ….
Sembilan materi pokok PKn di perguruan tinggi meliputi: urgensi PKn, identitas nasional, integrasi nasional, konstitusi Indonesia, hak dan kewajiban, demokrasi, penegakan hukum, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional. Kebijakan luar negeri dan diplomasi internasional tidak termasuk di dalamnya.
Pada era Orde Lama, politik pendidikan kewarganegaraan di Indonesia diwarnai oleh konsep Manipol/USDEK. Kepanjangan dari USDEK adalah ….
Manipol/USDEK adalah singkatan dari Manifesto Politik yang isinya meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia, yang mewarnai politik pendidikan era Orde Lama.
Pada tahun 1957, mata pelajaran kewarganegaraan diperkenalkan dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Pada saat itu, fokus utama mata pelajaran tersebut adalah ….
Ketika pertama kali diperkenalkan pada tahun 1957 dengan nama “Kewarganegaraan”, mata pelajaran ini hanya berfokus pada hak dan kewajiban warga negara, serta prosedur memperoleh dan kehilangan status kewarganegaraan.
Buku Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia yang diterbitkan pada tahun 1962 menjadi acuan bagi mata pelajaran civics. Buku ini merupakan hasil dari ….
Dalam rangka melanjutkan implementasi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Menteri PP dan K mengeluarkan SK No. 122274/S pada 10 Desember 1959 untuk membentuk panitia penyusunan buku pedoman kewajiban-kewajiban dan hak-hak warga negara. Hasil kerja panitia tersebut adalah buku Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia.
Pada era Orde Baru, sesuai dengan Ketetapan MPR No. IV/MP/1973, mata pelajaran kewarganegaraan mengalami perubahan nama menjadi ….
Sesuai dengan Ketetapan MPR No. IV/MP/1973, mata pelajaran “Kewargaan Negara” yang muncul pada Kurikulum 1968 berubah nama menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada Kurikulum 1975. Baru pada tahun 1994 PMP berubah lagi menjadi PPKn.
Dampak negatif dominasi materi P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dalam pendidikan kewarganegaraan era Orde Baru adalah ….
Dominasi materi P4 menyebabkan pembelajaran PPKn berjalan sangat kaku tanpa improvisasi dan cenderung ke arah indoktrinasi. Dampaknya, peserta didik lebih terbiasa menghafal nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral Pancasila daripada benar-benar menerapkan dan menghayatinya dalam kehidupan nyata (Sunarso, 2011, 2012).
Perubahan paradigma utama yang membedakan pendidikan kewarganegaraan era Reformasi dari era Orde Baru adalah ….
Pada masa Orde Baru, PKn sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik rezim berkuasa. Pada era Reformasi, pendidikan kewarganegaraan berusaha melepaskan diri dari pengaruh politik rezim dan lebih fokus pada pembentukan karakter warga negara yang demokratis (Samsuri, 2011).
Konsep bela negara pada era Reformasi mengalami perluasan makna dibandingkan era sebelumnya. Pada era Reformasi, bela negara dipahami sebagai ….
Pada era Reformasi, bela negara tidak lagi hanya berfokus pada pertahanan dan keamanan negara secara militer. Bela negara diperluas sebagai sikap, tindakan, dan perilaku warga negara yang dilandasi oleh rasa nasionalisme dan cinta tanah air, serta melibatkan partisipasi aktif dalam pembangunan negara.
Dinamika pendidikan kewarganegaraan di Indonesia selalu berubah seiring pergantian rezim pemerintahan. Perubahan ini paling tepat dijelaskan dengan pandangan Aristoteles yang menyatakan bahwa ….
Aristoteles berpendapat bahwa setiap konstitusi memerlukan jenis warga negara yang berbeda, sesuai dengan berbagai fungsi masyarakat yang berbeda. Pandangan ini menjelaskan mengapa model pendidikan kewarganegaraan di Indonesia terus berubah mengikuti perubahan konstitusi dan rezim pemerintahan yang berlaku.
Menurut Soltau (1951), negara didefinisikan sebagai agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Definisi ini menekankan peran negara sebagai….
Soltau (1951) secara eksplisit mendefinisikan negara sebagai agen yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat, sehingga peran utamanya adalah mengatur kepentingan umum. Pilihan A adalah definisi Budiardjo, B adalah definisi Hobbes, dan D adalah definisi Locke.
Apeldoorn (2005) menyatakan bahwa istilah “negara” dipakai dalam empat arti. Salah satunya adalah “kas negara”, yang digunakan untuk menyatakan….
Menurut Apeldoorn (2005), arti keempat “kas negara” merujuk pada harta yang dipegang oleh penguasa untuk kepentingan umum. Pilihan B, C, dan D masing-masing merujuk pada arti “penguasa”, “persekutuan rakyat”, dan “wilayah tertentu”.
Negara memiliki tiga sifat khas yang tidak dimiliki oleh lembaga atau institusi lain. Sifat “memonopoli” berarti negara….
Berdasarkan Budiardjo (2008), sifat memonopoli berarti negara berhak menentukan arah kebijakannya. Sifat memaksa berarti negara dapat menggunakan kekerasan fisik secara legal (pilihan A), sedangkan sifat mencakup semua merujuk pada pilihan C.
Hikam (1999) mendefinisikan warga negara sebagai anggota komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Menurut Hikam, istilah “warga negara” lebih baik dibandingkan istilah “kawula negara” karena….
Hikam (1999) menegaskan bahwa istilah kawula negara betul-betul berarti objek yang dimiliki dan mengabdi kepada negara, sehingga istilah warga negara lebih tepat karena mencerminkan subjek yang aktif membentuk negara.
Dalam hukum internasional, dikenal dua metode pendefinisian kewarganegaraan. Jus soli (ius soli) berbeda dari jus sanguinis karena jus soli memberikan kewarganegaraan berdasarkan….
Jus soli atau citizenship by territory memberikan kewarganegaraan dari negara tempat seseorang dilahirkan, berbeda dengan jus sanguinis (citizenship by heritage) yang berdasarkan kewarganegaraan orang tua seperti pada pilihan A.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia menetapkan bahwa seorang anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya seorang WNI, maka anak tersebut….
UU No. 12 Tahun 2006 secara tegas menetapkan bahwa anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.
Kewarganegaraan aktif (active citizenship) dalam konteks kehidupan bernegara dicirikan oleh partisipasi warga dalam masyarakat dan kehidupan politik yang berlandaskan pada….
Menurut Hoskins dkk. (2006) dan Hoskins dan Mascherini (2009), kewarganegaraan aktif dicirikan oleh rasa saling menghormati, antikekerasan, sesuai dengan hak asasi manusia dan demokrasi, termasuk berbagai kegiatan partisipatif seperti pemungutan suara dan partisipasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Peranan warga negara terhadap negara terbagi menjadi peranan aktif, pasif, positif, dan negatif. Seorang warga negara yang menolak campur tangan pemerintah dalam urusan pribadinya sedang menjalankan peranan….
Menurut Cholisin dkk. (2019), peranan negatif warga negara adalah aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan pemerintah dalam persoalan yang bersifat pribadi, berbeda dengan peranan positif yang berkaitan dengan meminta pelayanan dari pemerintah.
Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 mengatur tentang hak kemerdekaan memeluk agama. Dalam konteks pelaksanaannya, kekerasan atas nama agama merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara karena….
Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Pancasila sila pertama menegaskan Indonesia bukan negara agama tunggal, melainkan negara beragama yang melindungi semua pemeluk agama.
Identitas nasional adalah hasil dari perkembangan nasionalisme modern. Sejak Revolusi Prancis, nasionalisme modern tidak hanya menjadi sebuah ideologi tetapi juga….
Menurut Liu dan Turner (2018), sejak Revolusi Prancis, nasionalisme modern tidak hanya menjadi sebuah ideologi tetapi juga gerakan politik dan sosial berdasarkan ideologi yang dianutnya, yang kemudian melahirkan identitas nasional.
Faktor-faktor pembentuk identitas nasional Indonesia dibagi menjadi faktor objektif dan faktor subjektif. Yang termasuk faktor objektif dalam pembentukan identitas nasional Indonesia adalah….
Faktor objektif identitas nasional Indonesia meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Sementara faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia (pilihan B).
Anderson (2002) mendefinisikan bangsa sebagai komunitas politik yang dibayangkan (imagined political community). Bangsa disebut “dibayangkan berdaulat” karena….
Anderson (2002) menjelaskan bahwa bangsa disebut “dibayangkan berdaulat” karena bangsa ini berada di bawah kekuasaan suatu negara yang memiliki kekuasaan atas suatu wilayah dan bangsa tersebut. Pilihan A merujuk pada makna “dibayangkan secara terbatas”, pilihan C merujuk pada batas wilayah, dan pilihan D merujuk pada rasa persaudaraan.
Identitas nasional Indonesia dibagi menjadi tiga bagian. Identitas instrumental yang menjadi bagian dari identitas nasional Indonesia meliputi….
Identitas instrumental berisi UUD 1945 dan tata perundangannya, bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, serta lagu kebangsaan “Indonesia Raya”. Pilihan A adalah identitas fundamental, sedangkan pilihan B adalah identitas alamiah.
Bendera Merah Putih diatur sebagai bendera resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Salah satu larangan terkait bendera negara yang diatur dalam Pasal 24 UU tersebut adalah….
Pasal 24 UU No. 24 Tahun 2009 melarang mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar, atau tanda lain serta memasang lencana atau benda apa pun pada bendera negara. Pilihan B, C, dan D justru merupakan ketentuan yang diperbolehkan atau diwajibkan dalam UU tersebut.
Burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia berasal dari mitologi Hindu di India dan telah mengakar di Indonesia sejak abad ke-6. Jumlah bulu pada pangkal ekor Burung Garuda yang merepresentasikan unsur tanggal kemerdekaan Indonesia adalah….
Di pangkal ekor Burung Garuda terdapat 19 helai bulu yang mewakili angka tahun kemerdekaan (19xx). Bulu ekor berjumlah 8 (bulan Agustus), sayap masing-masing 17 (tanggal), dan di leher terdapat 45 helai bulu, sehingga keseluruhannya mencerminkan tanggal 17 Agustus 1945.
Lagu kebangsaan “Indonesia Raya” pertama kali dinyanyikan oleh W.R. Supratman pada Kongres Pemuda II di Batavia pada tanggal 28 Oktober 1928. Tujuan W.R. Supratman menciptakan lagu tersebut adalah untuk….
Menurut Soelarto dkk. (1972), W.R. Supratman menciptakan lagu Indonesia Raya dengan tujuan untuk membangkitkan semangat perjuangan dan nasionalisme di kalangan pemuda-pemudi Indonesia. Lagu ini baru secara resmi diakui sebagai lagu kebangsaan pada tahun 1945.
Globalisasi membawa pengaruh terhadap identitas nasional Indonesia. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan identitas nasional di tengah arus globalisasi, antara lain melalui promosi Bahasa Indonesia dan perayaan hari besar nasional, bertujuan untuk….
Modul menjelaskan bahwa dengan memadukan pelestarian dan adaptasi budaya, Indonesia bisa menciptakan identitas nasional yang kuat dan terhubung secara global. Pendekatan ini bukan menolak globalisasi, melainkan menyeimbangkan nilai tradisional dengan pengaruh global.
Demokrasi diadopsi dari Bahasa Yunani yang berasal dari kata demos dan kratos. Berdasarkan asal kata tersebut, makna demokrasi yang paling tepat adalah pemerintahan ….
Kata demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan, sehingga demokrasi bermakna pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln merumuskannya sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Robert Dahl (1989) mengemukakan definisi demokrasi prosedural yang mencakup kontestasi dan partisipasi sebagai dimensinya. Salah satu prinsip yang termasuk dalam definisi demokrasi prosedural menurut Dahl adalah ….
Definisi demokrasi prosedural Dahl mencakup prinsip-prinsip seperti legitimasi oposisi, hak untuk menantang pertahanan, perlindungan kebebasan berekspresi dan berserikat, serta pemilihan umum yang bebas dan adil. Pilihan B dan D merupakan ciri demokrasi liberal dan sosial, bukan prosedural.
Mayo (2012) mengemukakan delapan nilai demokrasi yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan demokratis. Salah satu nilai demokrasi tersebut adalah ….
Salah satu dari delapan nilai demokrasi menurut Mayo adalah pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman, di samping nilai-nilai lain seperti penyelesaian pertikaian secara damai, menjamin perubahan secara damai, dan menegakkan keadilan.
Huntington (1993) mengidentifikasi tiga gelombang demokrasi selama abad ke-20. Gelombang demokrasi ketiga pada tahun 1970-an hingga 1990-an ditandai oleh ….
Gelombang ketiga demokrasi terjadi pada tahun 1970-an hingga 1990-an, di mana banyak negara di Asia, Eropa Timur, Amerika Latin, dan Afrika mengalami transisi dari rezim otoriter menuju demokrasi. Gelombang ini salah satunya dipicu oleh runtuhnya rezim komunis di Eropa Timur dan Uni Soviet.
Mohammad Hatta menyatakan bahwa semangat demokrasi dalam jiwa rakyat Indonesia bersumber dari tiga hal. Sumber pertama yang dimaksud Hatta berkaitan dengan ….
Tiga sumber semangat demokrasi menurut Hatta adalah: pertama, kolektivisme dari tradisi permusyawaratan desa; kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan; dan ketiga, paham sosialis Barat yang menarik perhatian pemimpin pergerakan kebangsaan.
Selama era Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia menerapkan sistem yang disebut Demokrasi Terpimpin. Karakteristik utama Demokrasi Terpimpin yang bertentangan dengan prinsip demokrasi adalah ….
Demokrasi Terpimpin menghasilkan sentralisasi kekuasaan yang kuat di tangan pemerintah pusat dan pengurangan signifikan partisipasi politik rakyat. Soekarno bahkan membubarkan Konstituante, PSI, dan Masyumi, serta meminggirkan lawan-lawan politiknya yang kritis.
Era Orde Baru di Indonesia berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 di bawah Presiden Soeharto. Salah satu ciri sistem kepartaian yang diterapkan pada era Orde Baru adalah ….
Pada era Orde Baru, partai politik dibatasi hanya menjadi tiga, yaitu Golkar, PPP (Partai Persatuan Pembangunan), dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia). Partai-partai lama dipaksa bergabung ke dalam dua partai resmi tersebut, sementara Golkar berfungsi sebagai instrumen politik Soeharto.
Reformasi politik di Indonesia pasca jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 membawa sejumlah perubahan penting dalam sistem pemerintahan. Salah satu langkah yang diambil dalam konteks reformasi militer adalah ….
Reformasi di bidang militer mencakup pemberhentian dwifungsi militer dan pemisahan polisi dari militer agar militer memiliki peran terbatas di pertahanan eksternal. Ini merupakan bagian dari upaya mendemokratisasi sistem yang sebelumnya didominasi kekuatan militer.
Pada tahun 2002, pemerintah Indonesia mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan KPK dalam konteks demokrasi Indonesia bertujuan untuk ….
KPK didirikan pada tahun 2002 sebagai lembaga independen yang bertugas menginvestigasi dan menuntut kasus-kasus korupsi. KPK telah berhasil menuntut dan menghukum sejumlah pejabat tinggi, termasuk menteri, gubernur, dan anggota parlemen.
Hak asasi manusia didefinisikan sebagai hak yang diberikan kepada setiap manusia hanya karena mereka manusia. Sifat dasar HAM yang menyatakan bahwa hak-hak tersebut berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, jenis kelamin, budaya, dan kewarganegaraan disebut ….
Universalitas adalah sifat HAM yang menyatakan bahwa hak-hak ini termasuk dalam kemanusiaan setiap orang, tidak peduli warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural, agama, atau kepercayaan spiritual. Ini berbeda dari sifat inheren yang berarti melekat sejak lahir.
Konsep generasi HAM berkembang melalui tiga tahap berdasarkan perkembangan instrumen hukum internasional. Hak-hak yang termasuk dalam generasi pertama HAM adalah ….
Generasi pertama HAM mencakup hak-hak sipil dan politik, yang sering disebut “hak-hak kebebasan” atau “hak-hak generasi pertama”. Hak-hak ini bertujuan melindungi kehidupan pribadi manusia dan menghormati otonomi individu dari kekuasaan negara yang absolut.
Piagam Magna Charta dideklarasikan di Inggris pada tahun 1215 dan dianggap sebagai salah satu embrio HAM. Kontribusi utama Magna Charta dalam perkembangan HAM adalah ….
Magna Charta membatasi kekuasaan Raja John yang absolut. Dengan piagam ini, raja bisa dimintai pertanggungjawabannya di muka hukum dan harus bertanggung jawab kepada parlemen, meskipun raja tetap berwenang membuat undang-undang.
The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) diterima dalam Sidang Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi Roosevelt yang menjadi dasar lahirnya UDHR mencakup empat kebebasan, di antaranya adalah ….
Presiden Roosevelt mendeklarasikan the four freedoms yang di antaranya mencakup bebas berpendapat dan berekspresi (freedom of speech and expression) serta bebas dari ketakutan (freedom from fear). Deklarasi inilah yang menjadi dasar lahirnya Piagam HAM PBB.
Dalam rancangan naskah UUD 1945 yang dibahas BPUPK pada tahun 1945, ketentuan mengenai HAM hanya memuat 7 pasal. Alasan utama terbatasnya ketentuan HAM dalam UUD 1945 adalah ….
Para penyusun rancangan UUD 1945 berpendapat bahwa undang-undang dasar yang hendak disusun haruslah berdasarkan asas kekeluargaan, yaitu suatu asas yang menentang paham liberalisme dan individualisme. Selain itu, UUD 1945 juga disusun sebelum adanya Universal Declaration of Human Rights.
Berdasarkan UUD 1945 Bab X-A Pasal 28A sampai 28J, hak-hak asasi manusia di Indonesia dikelompokkan ke dalam empat kelompok norma. Hak yang termasuk dalam kelompok hak-hak sipil adalah ….
Kelompok pertama dalam norma HAM UUD 1945 adalah hak-hak sipil yang meliputi setiap orang, termasuk hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan, atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaan. Pilihan A termasuk hak politik, pilihan B dan C termasuk kelompok hak khusus.
Selama pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto, hak asasi manusia sering kali dilanggar secara sistematis. Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Orde Baru adalah ….
Rezim Orde Baru dikenal dengan penindasan politik dan pelanggaran HAM yang luas. Banyak aktivis politik, penulis, dan jurnalis yang ditahan, disiksa, atau dibunuh karena menentang pemerintah. Pemerintah juga melakukan sensor ketat terhadap media dan membatasi kebebasan berbicara.
Pandangan Islam terhadap hak asasi manusia berbeda dari pandangan Barat karena Islam memandang HAM bersifat teosentris, bukan antroposentris. Yang dimaksud dengan pandangan teosentris Islam terhadap HAM adalah ….
Islam memandang HAM bersifat teosentris (sadar kepada Allah sebagai pusat kehidupan), bukan antroposentris. Penghargaan terhadap HAM, dengan demikian, merupakan bentuk kualitas kesadaran keagamaan, yaitu kesadaran kepada Allah sebagai pusat kehidupan. Pilihan D justru menggambarkan pandangan antroposentris yang menjadi ciri khas pandangan Barat.
Marx Weber mendefinisikan negara sebagai komunitas manusia yang memiliki kekuatan fisik yang sah dalam suatu wilayah. Berdasarkan definisi tersebut, aspek paling mendasar yang membedakan negara dari institusi lain menurut Weber adalah ….
Weber mendefinisikan negara sebagai komunitas manusia yang memiliki kekuatan fisik yang sah, yang dalam konteks ini berarti negara bersifat memonopoli penggunaan kekerasan fisik secara legal di wilayahnya. Pilihan C lebih tepat menggambarkan pandangan Thomas Hobbes, bukan Weber.
Menurut Konvensi Montevideo 1933, suatu entitas dapat diakui sebagai negara apabila memenuhi unsur-unsur konstitutif tertentu. Unsur yang tidak termasuk dalam persyaratan tersebut adalah ….
Konvensi Montevideo menetapkan empat unsur konstitutif negara yaitu penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintah, dan kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain. Sistem pendidikan nasional bukan merupakan syarat pembentukan negara menurut konvensi tersebut.
Filsuf John Locke memandang negara sebagai alat untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Pandangan ini paling sesuai dengan tujuan negara yang dikemukakan oleh ….
Locke berpendapat bahwa negara dibentuk sebagai alat untuk melindungi hak-hak asasi manusia, yang paling selaras dengan tujuan menjaga ketertiban hukum dan perlindungan hak individu. Pilihan D lebih mencerminkan pandangan Machiavelli, bukan Locke.
Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan melalui Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Dalam konteks tujuan bernegara, NKRI dipandang bukan sebagai tujuan terakhir bangsa Indonesia, melainkan sebagai ….
NKRI bukanlah tujuan terakhir bangsa Indonesia, melainkan alat untuk melanjutkan perjuangan mencapai cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, aman, dan damai berlandaskan Pancasila.
Konstitusi dibangun sebagai sumber norma tertinggi bagi semua jenis norma yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Asshiddiqie (2021), fungsi konstitusi yang berkaitan dengan pembatasan kewenangan penguasa terhadap warga negara adalah ….
Asshiddiqie menyebutkan 10 fungsi konstitusi, salah satunya adalah sebagai penentu dan pembatas kekuasaan organ negara agar tidak menyalahgunakan wewenangnya terhadap warga negara. Pilihan A dan C merupakan fungsi lain dari konstitusi yang tidak berkaitan langsung dengan pembatasan kewenangan.
Amerika Serikat dikenal sebagai negara pertama yang menyusun konstitusi dalam bentuk Undang-Undang Dasar tertulis. Hal ini dilakukan pada tahun ….
Amerika Serikat adalah negara pertama yang menyusun konstitusinya dalam bentuk Undang-Undang Dasar tertulis pada tahun 1787. Sejak saat itu, hampir semua negara menyusun naskah undang-undang dasar mereka sendiri.
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, UUD 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan. Salah satu alasan mendasar perubahan UUD 1945 adalah karena sistem yang dianut sebelumnya menempatkan kekuasaan yang sangat besar pada presiden, yang dikenal sebagai ….
Sistem yang dianut UUD 1945 (sebelum amandemen) dikenal sebagai dominasi eksekutif, di mana presiden memiliki kekuasaan dominan sekaligus memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif, sehingga dua cabang kekuasaan negara berada di tangan presiden.
Perubahan UUD 1945 yang dilakukan MPR pada periode 1999 hingga 2002 menggunakan mekanisme addendum. Implikasi dari mekanisme ini terhadap naskah UUD 1945 adalah ….
Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara addendum, yang berarti naskah asli UUD 1945 tetap dipertahankan dan versi perubahan pertama, kedua, dan seterusnya menjadi lampiran yang melengkapi naskah asli tersebut.
Dalam kesepakatan dasar MPR sebelum melakukan perubahan UUD 1945, ditetapkan bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah. Salah satu alasan utama kesepakatan tersebut adalah karena Pembukaan UUD 1945 ….
MPR bersepakat tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 karena memuat dasar filosofis dan normatif seluruh pasal UUD 1945, serta mempertahankan staatsidee berdirinya NKRI, tujuan negara, dan dasar negara.
Negara hukum adalah sistem pemerintahan yang menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi. Menurut Kelsen (2011), ciri khas negara hukum adalah bahwa sistem hukumnya dijalankan berdasarkan ….
Kelsen (2011) menyatakan bahwa negara hukum adalah negara yang menjalankan sistem hukumnya berdasarkan norma-norma yang bersifat hierarki, di mana norma yang lebih tinggi menentukan tingkat keabsahannya.
Indonesia sebagai negara hukum dibuktikan secara yuridis melalui Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI 1945 (amandemen ketiga). Tujuan dari konsep negara hukum Indonesia yang tercermin dalam pasal tersebut adalah untuk mewujudkan ….
Tujuan dari konsep negara hukum Indonesia adalah untuk mewujudkan kehidupan demokratis, perlindungan hak asasi manusia, dan kesejahteraan yang berkeadilan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga.
Perbedaan utama antara sistem hukum Anglo-Saxon (common law) dan sistem hukum Eropa Kontinental (civil law) terletak pada cara pengembangan hukumnya. Dalam sistem Anglo-Saxon, hukum dikembangkan terutama melalui ….
Sistem Anglo-Saxon berasal dari tradisi hukum Inggris dan sangat dipengaruhi oleh preseden, di mana pengembangan hukum terjadi melalui penafsiran kasus dan penetapan preseden. Pilihan C lebih tepat menggambarkan sistem hukum Eropa Kontinental.
Dalam sistem peradilan Indonesia, Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Wewenang kejaksaan yang berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan putusan hakim adalah ….
Berdasarkan Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, salah satu tugas kejaksaan di bidang pidana adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Pilihan D merupakan wewenang Mahkamah Agung.
Suatu daerah di Indonesia mengalami sengketa antara warga dengan pejabat tata usaha negara terkait penerbitan izin yang dianggap merugikan masyarakat. Lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut pada tingkat pertama adalah ….
PTUN merupakan pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan tata usaha negara yang berfungsi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa antara warga atau badan hukum perdata dengan pejabat tata usaha negara. Pilihan D adalah lembaga banding, bukan tingkat pertama.
Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional yang bersumber dari Pasal 24C UUD 1945. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan langsung dengan proses demokrasi di Indonesia adalah ….
Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 yang dipertegas dalam UU 24/2003, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, yang merupakan kewenangan paling langsung berkaitan dengan proses demokrasi. Pilihan A merupakan wewenang Komisi Yudisial.
Untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, selain pembaruan materi hukum, hal yang lebih penting untuk dilakukan adalah ….
Untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945, hal yang lebih penting dari sekadar pembaruan materi hukum adalah pembentukan aparatur hukum yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menegakkan hukum tersebut.
Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga integritas kekuasaan kehakiman di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2011, salah satu wewenang Komisi Yudisial adalah ….
Sesuai Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial berwenang menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Pilihan C keliru karena Komisi Yudisial hanya mengusulkan, bukan mengangkat langsung.
Menurut Howard Wriggins, integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai elemen individu dalam masyarakat menjadi kesatuan yang lebih kompleks. Selain itu, integrasi nasional juga mencakup penyatuan berbagai…
Howard Wriggins mendefinisikan integrasi nasional sebagai proses penyatuan berbagai elemen individu dalam masyarakat menjadi kesatuan yang lebih kompleks, serta penyatuan berbagai organisasi kecil menjadi satu bangsa.
Integrasi nasional tercermin dalam tiga dimensi utama. Menurut Myron Weiner, integrasi politik mencakup penyatuan masyarakat dengan sistem politik yang dibagi menjadi lima jenis. Salah satu dari lima jenis integrasi politik tersebut adalah…
Menurut Myron Weiner, integrasi politik mencakup lima jenis yaitu integrasi bangsa, wilayah, nilai, elite-massa, dan perilaku integratif.
Ancaman nonmiliter memiliki ciri khas yang membedakannya dari ancaman militer. Pernyataan yang paling tepat menggambarkan sifat ancaman nonmiliter adalah…
Ancaman nonmiliter memiliki sifat yang berbeda dari ancaman militer karena tidak bersifat fisik dan sering kali tidak mudah terlihat seperti ancaman militer. Ancaman ini dapat meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi, dan keselamatan umum.
Sebuah daerah mengalami kerusuhan massal yang dipicu oleh ketidakseimbangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah setempat. Berdasarkan konteks ancaman integrasi nasional dari dalam negeri, peristiwa tersebut dikategorikan sebagai…
Keresahan sosial merupakan salah satu bentuk ancaman militer dalam negeri yang timbul akibat ketidakseimbangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat memicu kerusuhan massal. Pilihan A merujuk pada gerakan separatisme, yang berbeda konteksnya dengan kerusuhan massal akibat kebijakan ekonomi.
Pasal 30 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang sistem pertahanan dan keamanan negara. Dalam pasal tersebut, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan sebagai…
Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara RI sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
Pluralisme menjadi salah satu strategi integrasi nasional yang tepat. Dalam konteks integrasi nasional, pluralisme diwujudkan dalam bentuk…
Pluralisme diwujudkan dalam bentuk penerimaan perbedaan di tengah kehidupan masyarakat serta mengizinkan subjek yang berbeda untuk tetap menjaga identitas sosial budaya mereka, bukan dengan penyeragaman atau penghapusan perbedaan.
Ancaman berdimensi ideologi saat ini telah mengalami perubahan dibandingkan era Perang Dingin. Setelah runtuhnya Uni Soviet, wujud ancaman ideologi yang paling menonjol di Indonesia adalah…
Sejak runtuhnya Uni Soviet, ideologi komunis tidak lagi mendominasi. Ancaman ideologi saat ini tampak pada kelompok-kelompok ekstremis yang memegang keyakinan agama tertentu, memiliki tujuan memperluas pengaruh agama secara paksa, menentang nilai-nilai demokratis, dan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan.
Wawasan nusantara dapat didefinisikan berdasarkan dua kata pembentuknya. Kata “wawasan” dalam wawasan nusantara merujuk pada…
Kata “wawasan” merujuk pada persepsi atau pemahaman yang meliputi pandangan, peninjauan, atau respons terhadap berbagai aspek kehidupan, mencakup cara pandang, cara peninjauan, cara pengamatan, atau cara merespons dari sudut pandang indrawi. Sementara kata “nusantara” merujuk pada wilayah perairan dan rangkaian pulau-pulau.
Tiga unsur fondasi kebangsaan Indonesia berkaitan dengan masa lalu, masa kini, dan cita-cita bersama. Fondasi kebangsaan yang berkaitan dengan kondisi masa kini bangsa Indonesia adalah…
Tiga unsur fondasi kebangsaan mencakup: masa lalu yang sama (dijajah lebih dari tiga setengah abad), kondisi masa kini yang sama (menderita akibat penjajahan tersebut), dan cita-cita yang sama (memerdekakan diri dan menjadi bangsa bermartabat).
Pada tahun 1966, Seminar Pertahanan dan Keamanan berhasil menyusun doktrin yang mencakup semua matra. Pada tahun tersebut juga pertama kali diperkenalkan istilah “wawasan nusantara” sebagai konsep…
Pada tahun 1966, melalui Seminar Pertahanan dan Keamanan yang berhasil menyusun doktrin Catur Dharma Eka Kharma, istilah “wawasan nusantara” pertama kali diperkenalkan sebagai konsep pertahanan dan keamanan nasional, sebelum kemudian ditingkatkan menjadi wawasan nasional Indonesia.
Deklarasi Juanda yang dikeluarkan pada 13 Desember 1957 menggantikan ordonansi masa Hindia Belanda. Prinsip utama yang mendasari Deklarasi Juanda adalah…
Deklarasi Juanda mendasarkan diri pada prinsip “asas kepulauan”, yang menganggap kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, menggantikan prinsip “asas pulau” yang digunakan pada masa Hindia Belanda. Asas pulau justru menciptakan ruang terbuka di antara pulau-pulau yang dianggap sebagai laut internasional.
Wawasan nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia memiliki tiga unsur dasar. Unsur yang berkaitan dengan aspirasi bangsa Indonesia berupa cita-cita proklamasi, asas, sifat, dan cara kerja wawasan nusantara disebut…
Wawasan nusantara memiliki tiga unsur dasar: wadah, isi, dan tata laku. Unsur “isi” adalah aspirasi bangsa Indonesia sebagai cita-cita proklamasi, asas, sifat, ciri-ciri, dan cara kerja berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang bertujuan mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Indonesia mengumumkan Deklarasi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada tanggal 21 Maret 1980 yang kemudian diperkuat dengan UU No. 5 Tahun 1983. Dalam wilayah ZEEI, salah satu hal yang dijamin sesuai hukum internasional adalah…
Dalam ZEEI, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional, serta pemasangan kabel dan pipa di bawah permukaan laut, dijamin sesuai dengan hukum internasional. Hal ini menunjukkan bahwa ZEE bukan wilayah kedaulatan penuh, melainkan zona hak berdaulat atas sumber daya alam.
Tata laku wawasan nusantara mencakup aspek internal dan eksternal. Aspek internal tata laku wawasan nusantara berkaitan dengan…
Aspek internal tata laku wawasan nusantara mencakup pengamalan nilai-nilai Pancasila yang membentuk sikap mental yang sesuai dengan lingkungan sosialnya untuk mewujudkan visi nusantara. Sementara aspek eksternal berkaitan dengan tindakan nyata yang tercermin dari kebiasaan dan norma-norma dalam masyarakat.
Wawasan nusantara memandang Indonesia sebagai satu kesatuan dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai landasan bagi pelaksanaan dan pengembangan kehidupan kebangsaan serta kenegaraan, wawasan nusantara didasarkan pada…
Wawasan nusantara sebagai sudut pandang bangsa Indonesia, sebagai landasan bagi pelaksanaan dan pengembangan kehidupan kebangsaan serta kenegaraan, didasarkan pada UUD 1945. UUD 1945 menjadi titik sentral untuk memahami organisasi negara, kedaulatan, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan.
Beberapa kelompok masyarakat di Papua, Aceh, dan Maluku pernah berkeinginan untuk memisahkan diri dari NKRI karena merasa tidak diakui dan tidak mendapatkan keadilan selama bertahun-tahun. Berdasarkan perspektif wawasan nusantara dan integrasi nasional, langkah yang paling tepat untuk mengatasi kondisi ini adalah…
Dalam menghadapi tantangan disintegrasi, pemerintah harus mengakomodasi aspirasi yang masih sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyatnya, karena kesejahteraan merupakan kunci integrasi nasional. Pendekatan dominan militer justru akan mempersulit keadaan di masa depan.
Kata “globalisasi” berasal dari kata dasar globe yang berarti peta dunia berbentuk bola, kemudian mendapat akhiran ization. Berdasarkan asal katanya, globalisasi secara harfiah bermakna…
Dari kata globe lahir istilah global yang artinya meliputi seluruh dunia, sehingga globalisasi bermakna sebuah proses mengglobal atau mendunia.
Globalisasi merupakan fase perubahan yang dialami oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia, di mana negara, wilayah, dan masyarakat saling terkoneksi satu sama lain dalam berbagai bidang kehidupan. Pernyataan ini merupakan pendapat dari…
Definisi globalisasi sebagai fase perubahan di mana negara, wilayah, dan masyarakat saling terkoneksi satu sama lain dalam berbagai bidang kehidupan dikemukakan oleh Gunawan (2023: 122).
Salah satu dimensi globalisasi adalah dimensi sosial dan budaya. Yang bukan merupakan contoh globalisasi dalam dimensi sosial dan budaya adalah…
Perluasan perdagangan internasional dan investasi asing langsung merupakan contoh globalisasi dimensi ekonomi, bukan dimensi sosial dan budaya.
Pada dimensi politik globalisasi, organisasi internasional menjadi semakin penting dalam menangani masalah global. Berikut ini yang merupakan contoh organisasi internasional dalam dimensi politik globalisasi adalah…
Modul secara eksplisit menyebut PBB, Bank Dunia, dan WTO sebagai organisasi internasional yang menjadi lebih penting dalam menangani masalah global dan memfasilitasi kerja sama antarnegara dalam dimensi politik globalisasi.
Globalisasi membawa dampak di bidang ideologi dan politik bagi negara-negara berkembang. Salah satu dampak yang paling terasa adalah semakin masifnya penetrasi ideologi tertentu. Ideologi yang semakin menguat pengaruhnya di era globalisasi abad ke-21 dan memiliki sifat sangat pragmatis serta imperialistis adalah…
Ciri utama ideologi liberalisme dan kapitalisme abad ke-21 adalah sifatnya yang sangat pragmatis dan imperialistis, yakni ingin tetap menguasai pihak lain, sehingga terus menguat pengaruhnya di negara-negara berkembang di era globalisasi.
Dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi antara lain terjadi ketika arus modal swasta yang terus meningkat tiba-tiba berbalik menjadi arus keluar secara besar-besaran. Peristiwa ini pernah dialami Indonesia pada triwulan IV tahun 1997 yang mengakibatkan merosotnya nilai rupiah. Dampak terparah dari kondisi tersebut terhadap kemandirian bangsa adalah…
Kapitalisme global membuka peluang untuk mengembangkan perekonomian, tetapi juga dapat merusaknya. Dampak terparah yang bisa terjadi adalah menghilangkan kemandirian bangsa dalam bidang ekonomi.
Globalisasi di bidang sosial budaya menciptakan fenomena “homogenisasi budaya”. Yang dimaksud dengan homogenisasi budaya dalam konteks globalisasi adalah…
Globalisasi sosial budaya menciptakan kemungkinan penyebaran dan adopsi budaya asing, homogenisasi gaya hidup, serta perkembangan identitas global yang cenderung seragam dan berpusat pada budaya negara-negara Barat.
Untuk mengatasi dampak negatif globalisasi, Indonesia dapat mengambil tujuh langkah strategis. Langkah yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan meningkatkan kedaulatan pangan negara adalah…
Peningkatan kemandirian pangan dilakukan dengan mendorong produksi pangan lokal dan pertanian berkelanjutan, yang secara langsung mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan meningkatkan kedaulatan pangan negara.
Ketahanan nasional menggambarkan keadaan dinamis suatu negara yang mencakup kegigihan dan ketangguhan untuk membangun kekuatan nasional dalam menghadapi berbagai ancaman. Dalam bahasa Inggris, pengertian ketahanan nasional paling mendekati istilah…
Ketahanan nasional dalam bahasa Inggris mendekati national resilience, yang mengandung arti dinamis. Istilah ini berbeda dari resistance maupun endurance yang memiliki konotasi statis.
Konsepsi ketahanan nasional Indonesia mulai berkembang pada tahun 1960-an. Lembaga yang sejak tahun 1965 secara seksama dan terus-menerus melakukan pengkajian intensif tentang ketahanan nasional Indonesia adalah…
Istilah ketahanan nasional mulai berkembang sejak tahun 1960-an, dan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) sejak didirikan pada tahun 1965 telah secara seksama dan terus-menerus melakukan pengkajian intensif tentang masalah ketahanan nasional.
Rumusan Ketahanan Nasional Tahun 1972 menyatakan bahwa ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisikan keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Unsur yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam rumusan 1972 tersebut adalah…
Unsur integrasi seluruh aspek kehidupan nasional baru muncul dalam Rumusan Kelima Tahun 1988, bukan pada rumusan 1972. Rumusan 1972 berfokus pada kondisi dinamis, keuletan, ketangguhan, dan kemampuan menghadapi ancaman.
Konsep Asta Gatra dalam ketahanan nasional Indonesia merupakan gabungan dari Tri Gatra dan Panca Gatra. Yang termasuk dalam aspek Tri Gatra adalah…
Tri Gatra adalah 3 aspek alamiah kehidupan nasional, yaitu posisi dan lokasi geografi negara, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan penduduk. Adapun ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer/hankam adalah Panca Gatra (aspek sosial/kemasyarakatan).
Sifat ketahanan nasional ada enam. Sifat yang menunjukkan bahwa ketahanan nasional dikembangkan berdasarkan sikap mental percaya kepada diri sendiri serta tidak menggantungkan kepada pihak lain, di mana bantuan dari luar hanya bersifat pelengkap bukan andalan utama, disebut sifat…
Sifat percaya pada diri sendiri berarti ketahanan nasional dikembangkan berdasarkan sikap mental percaya kepada diri sendiri serta tidak menggantungkan kepada pihak lain. Bantuan dari luar hanya merupakan pelengkap, bukan menjadi andalan utama.
Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan asas Archipelago dan Deklarasi Juanda tahun 1957. Wawasan ini memandang wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan yang disebut IPOLEKSOSBUDHANKAM. Dalam kaitannya dengan ketahanan nasional, wawasan nusantara berfungsi sebagai…
Kekuatan daya tangkal berupa ketahanan nasional harus dibangun sebagai bagian menyeluruh dari pembangunan nasional dengan berpedoman kepada wawasan nusantara dalam rangka mencapai tujuan nasional.
Dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional di Indonesia, diterapkan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishamkamrata). Substansi utama dari sistem ini adalah…
Substansi Sishamkamrata adalah seluruh rakyat berperan aktif sesuai dengan bidang profesinya masing-masing, dan TNI sebagai intinya dalam menghadapi hakekat ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam.
Ketahanan di bidang ekonomi merupakan mata rantai terlemah dalam ketahanan nasional Indonesia. Hal ini disebabkan oleh struktur ekonomi Indonesia yang memiliki sejumlah sifat. Di bawah ini yang bukan merupakan sifat struktur ekonomi Indonesia yang menjadi penghambat ketahanan ekonomi nasional adalah…
Modul justru menyebutkan bahwa ekspor Indonesia masih didominasi bahan mentah atau bahan setengah jadi, bukan produk manufaktur berteknologi tinggi. Dominasi industri manufaktur berteknologi tinggi tidak termasuk dalam sifat-sifat struktur ekonomi Indonesia yang disebutkan dalam modul.
Manfaat dari membiasakan diri dengan Soal UAS UT MKWN4109 Pendidikan Kewarganegaraan telah terbukti secara luas, terutama dalam membangun kepercayaan diri dan ketahanan mental saat menghadapi ujian yang sebenarnya.
Perjalanan Anda dalam mempersiapkan UAS ini adalah bukti dari komitmen dan dedikasi terhadap pendidikan. Hargai setiap prosesnya, dan percayalah bahwa setiap usaha yang dilakukan sekarang adalah batu pijakan menuju kesuksesan.
